Profil Menteri Show Tentang Kami Struktur Organisasi AKIP Kinerja Lembar Informasi Perwakilan
Some courses may allow guest access
Ilustrasi HAM KOMPAS.com - Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. HAM tersebut bersifat universal, artinya berlaku bagi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Mansia. HAM adalah seperangkat hak yang melekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah. Baca juga: Survei IPO: Publik Anggap Kinerja Pemerintah di Bidang Pemberantasan Korupsi dan Penegakan HAM Menurun Instrumen HAMDikutip situs Komisi Nasional (Komnas) HAM, dalam pelaksanaan HAM ada intrumen yang dipakai, yakni instrumen nasional dan instrumen internasional. Instrumen HAM adalah alat yang digunakan untuk melindungi dan menegakan HAM. Instrumen Nasional: UUD 1945 beserta amandemenya;
Instrumen Internasional:
Baca juga: Bertemu Partai Oposisi Australia, Jokowi Singgung soal HAM di Papua HAM di IndonesiaDi Indonesia memiliki UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Tidak hanya UU, tapi juga melaksanakan amanat TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 HAM. Pada hakikanya manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia, maka harus mengedepankan nilai kemanusiaan yang adil dan beradap. Lembaga HAM di IndonesiaDikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), di Indonesia memiliki lembaga-lembaga perlindungan HAM. Lembaga tersebut dibentuk untuk menangani terjadinya pelanggaran HAM. Berikut beberapa lembaga HAM di Indonesia:
Komnas HAM dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomo 50 Tahun 1993. Komnas HAM dibentuk untuk melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi. Baca juga: Komnas HAM Minta Pemerintah Profiling WNI Terduga Teroris Lintas Batas Dalam pasal 75 UU tentang HAM, Komnas HAM memiliki tujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal HAM. Selain itu meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembang pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum yang menanganu kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat. Pengadilan HAM ditetapkan dengan UU Nomor 26 tahun 2000.
LBH merupakan organisasi independen yang memberi bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Biasanya LBH dibentuk oleh masyarakat. Baca juga: Komnas HAM Sebut RI Tak Punya UU Hilangkan Kewarganegaraan, Juga untuk Eks ISIS Fungsi LBH itu pembela dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Pembela dan melindungi HAM. LBH juga memberikan penyuluh dan penyebar informasi di bidang hukim dan HAM. Penggolongan HAMAda beberapa golongan HAM, yakni:
Instrumen HAM berfungsi untuk menjamin terwujudnya penegakan HAM di suatu negara. Instrumen ini berbentuk peraturan hukum yang berisikan perlindungan masyarakat dari potensi pelanggaran HAM. Berikut penjelasan mengenai instrumen HAM yang ada di Indonesia. Menurut jurnal Instrumentasi Hukum HAM, Pembentukan Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi oleh M. Syafi’e, instrumen dapat diartikan sebagai alat dan landasan atas sesuatu. Sementara itu, hukum adalah suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Di dalamnya mencakup suatu lembaga negara untuk mewujudkan hukum dalam kehidupan manusia. Instrumen hukum adalah suatu alat atau sarana sebagai dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum. Adapun instrumen HAM adalah alat yang digunakan untuk melindungi dan menegakkan HAM. Hukum dan HAM saling melekat satu dengan lainnya, karena keduanya mengatur hubungan antara manusia di suatu negara. HAM telah disepakati sebagai hukum internasional yang diterapkan oleh seluruh negara dunia dan telah menjadi standar yang kuat untuk mengatur suatu negara dalam menjamin keamanan hidup seluruh masyarakatnya. Instrumen HAM di IndonesiaIlustrasi hukum sebagai instrumen HAM. Foto: Pixabay.comBerikut adalah instrumen HAM di Indonesia yang dikutip dari jurnal Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia oleh Sri Warjiyati. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek individual (pribadi) dan aspek sosial bermasyarakat. Pancasila menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan, sehingga setiap orang memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia lainnya. 2. TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM TAP MPR tersebut merupakan bentuk dan upaya pemerintah untuk menghadapi dan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang kerap terjadi. Kehadiran TAP MPR ini juga sebagai upaya untuk menjawab tuntutan reformasi yang berlangsung pada 1998. 3. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194 (UUD 1945) HAM di Indonesia yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya telah diatur dalam pasal-pasal dalam UUD 1945. Pasal-pasal tersebut adalah:
1. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-undang ini merupakan instrumen pokok untuk melindungi dan menjamin semua hak setiap individu manusia. 2. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak UU tersebut menyebutkan bahwa anak tidak boleh diikutsertakan dalam berbagai kegiatan politik. Misalnya, kampanye, kerusuhan sosial, dan sengketa bersenjata. Namun, anak-anak harus dijaga, dilindungi, dan disayangi. 3. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) UU ini memiliki kelebihan bahwa korban KDRT boleh mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari masyarakat sekitar, selain pertolongan dari polisi atau pihak yang berwajib. |
Di indonesia terdapat beberapa instrumen ham antara lain
Pos Terkait
Copyright © 2024 berikutyang Inc.
