Bagaimanakah penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan 1945 1959

Dalam sejarah republik ini, konflik dan pergolakan dalam skala yang lebih besar bahkan pernah terjadi. Hal ini ditandai dengan pecahnya pemberontakan besar pertama setelah Indonesia merdeka, yaitu pemberontakan PKI di Madiun yang terjadi tahun 1948. Sedangkan tahun 1965 merupakan tahun dimana berlangsung peristiwa G30S/PKI yang berusaha merebut kekuasaan dan mengganti ideologi Pancasila. Sejarah pergolakan dan konflik yang terjadi di Indonesia selama masa tahun 1948-1965 itu dibagi ke dalam tiga bentuk pergolakan yaitu.

1. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi, yang termasuk dalam kategori ini diantaranya adalah pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DI/TII dan peristiwa G30S/PKI. Ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja komunisme, sedangkan pemberontakan DI/TII berlangsung dengan membawa ideologi agama.
2. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan kepentingan (vested interest),  yang termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan APRA, RMS dan Andi Aziz. Vested Interest merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri. Mereka juga sukar untuk mau melepas posisi atau kedudukannya sehingga sering menghalangi suatu proses perubahan.
3. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan, yang termasuk dalam kategori ini adalah persoalan negara federal dan BFO (Bijeenkomst Federal Overleg), serta pemberontakan PRRI dan Permesta.

Berdasarkan penjelasan di atas maka jawaban  yang tepat adalah D

Masa awal kemerdekaan Indonesia terbagi menjadi dua periode, yakni tahun 1945-1950 dan 1950-1959. Keduanya sama-sama menerapkan Pancasila sebagai dasar negara. Hanya saja, perannya sedikit berbeda.

Pada masa awal kemerdekaan, Pancasila berperan sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Dalam prosesnya, bangsa Indonesia mulai menghadapi upaya-upaya penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila itu sendiri.

Kemudian pada periode 1945-1950, ada upaya yang dilakukan suatu kelompok untuk mengganti Pancasila dengan ideologi yang lain. Upaya tersebut dapat terlihat dari munculnya gerakan-gerakan pemberontakan.

Perwujudan Pancasila dalam tatanan negara sering kali mengalami pasang surut. Lantas, bagaimana penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan?

Penerapan Pancasila Sebagai Dasar Negara Pada Masa Awal Kemerdekaan

Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang perlu diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dasar hukum ini memiliki lima poin, yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan.

Dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas VIII SMP/MTs susunan Lukman Surya (2007) disebutkan bahwa Pancasila berkedudukan sebagai dasar yang mengikat secara hukum. Perannya sebagai ideologi bangsa dapat dilihat secara yuridis ketatanegaraan, sosiologis, dan filosofis.

Faktanya, penerapan Pancasila terus mengalami dinamika dari masa ke masa. Mengutip situs resmi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang terus berubah.

Penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan dimulai sejak periode 1945-1959. Pada periode tersebut, Pancasila berkedudukan sebagai falsafah bangsa sekaligus dasar negara Indonesia.

Namun, di tengah perjalanannya kerap ditemui berbagai permasalahan. Muncul gerakan pemberontakan yang bertujuan untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lainnya, antara lain:

• Pemberontakan PKI di Madiun terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Muso. Tujuannya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis, tetapi pemberontakan itu dapat digagalkan.

• Pemberontakan DI / TII yang dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Tujuannya adalah mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan dasar Islam.

Pada periode 1950-1959, walaupun dasar negaranya adalah Pancasila, tetapi rumusan sila keempat bukan berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak (voting). Pada periode ini, persatuan dan kesatuan mendapatkan tantangan yang berat.

Mengutip Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP/MTs Kelas XI, mulai muncul gerakan pemberontakan seperti Republik Maluku Selatan (RMS), Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), dan Perjuangan Rakyat Semesta (PERMESTA) yang ingin melepaskan diri dari NKRI.

Dalam bidang politik, demokrasi berjalan lebih baik dengan pelaksanaan pemilu tahun 1955 yang dianggap paling demokratis. Tetapi, anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun UUD seperti yang diharapkan.

Kondisi ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan presiden Soekarno mengambil kebijakan untuk mengeluarkan dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Kebijakan ini diambil untuk membubarkan konstituante.