Apa tujuan suatu negara menerapkan kebijakan tarif dalam perdagangan internasionalnya?

Bagikan

"Pajak atas impor atau ekspor, biasanya dikenakan untuk meningkatkan pendapatan atau untuk melindungi perusahaan domestik dan persaingan barang impor (tarif)."

Otoritas Jasa Keuangan

Secara sederhana dapat disimpulkan pengertian tarif sejumlah pungutan yang dibebankan atas suatu hal, kegiatan, kebijakan, atau apapun yang telah diatur dalam peraturan. Dalam skala pemerintahan, tarif dapat didefinisikan sebagai pungutan yang dibebankan untuk semua barang yang melewati negara baik keluar ataupun masuk dan diatur melalui perundang-undangan seperti tarif ekspor, tarif impor dan sejenisnya.

• Ibrahim Pranoto K (1997:55)
  Tarif disebut juga bea atau duty yaitu sejenis pajak yang dipungut atas barang-barang yang melewati batas negara.
• Hamdy Hady (2000:65)
  Tarif adalah pungutan bea masuk yang dikenakan atas barang impor yang masuk untuk dipakai/ dikonsumsi habis di dalam negeri.
• Tulus T.H. Tambunan (2004:328)
  Tarif adalah salah satu instrumen dari kebijakan perdagangan luar negeri yang membatasi arus perdagangan internasional.
• Aliminsyah, dkk dalam buku Kamus Istilah Akuntansi (2002:290-291)
  Tarif adalah pengaturan yang sistematik dari bea yang dipungut atas barang dan jasa yang melewati batas-batas Negara.

Dalam ekspor impor, tarif diberlakukan untuk menaikkan biaya impor untuk barang tertentu. Bagi konsumen domestik, cara tersebut bisa mengurangi permintaan barang impor karena harganya lebih mahal. Bagi pengekspor, tarif membuat produk mereka menjadi tidak kompetitif di pasar negara tujuan. Selain itu pengenaan tarif juga bisa melindungi produsen dalam negeri termasuk industri yang baru berkembang dan menyembangkan ketidakadilan pada praktik ketidak adilan para produsen asing yang melakukan praktik dumping alias menjual harga lebih murah daripada pasar mereka. Tarif juga bisa menambah pendapatan pemerintah dari pajak.

Berdasarkan berbagai perspektif mulai dari penentuannya dan cara penarikannya, berikut beberapa jenis-jenis tarif atau istilah tarif lainnya beserta arti dan definisinya:

1. adalah besarnya persentase tarif suatu barang tertentu yang tercantum dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI).
2. Tarif proteksi efektif (Effective Rate of Protection /ERP) adalah kenaikan Value Added Manufacturing (VAM) yang terjadi karena perbedaan antara persentase tarif nominal untuk barang jadi atau CBU (Completely Built-Up) dengan tarif nominal untuk bahan baku/ komponen input impornya atau CKD (Completely Knock Down).
3. adalah tarif yang digunakan dalam pembebanan overhead pra produksi.
4. adalah tarif bunga di pasaran pada saat pengeluaran obligasi.
5. Adalah tarif untuk menentukan tarif-tarif lainnya.
6. adalah tarif yang digunakan untuk menghitung bunga yang harus dipotongkan dari nilai jatuh tempo dari wesel.
7. adalah tarif yang diterapkan atas penghasilan kena pajak untuk menghitung pajak penghasilan yang terhutang.
8. adalah tarif pajak tertinggi yang dikenakan terhadap laba dari wajib pajak.
9. adalah tarif pengangkutan yang dikenakan untuk pengapalan transito.
10. adalah perbedaan biaya antara tarif sebenarnya yang dibayar untuk upah langsung dengan tarif standar untuk memproduksi barang.
11. adalah beban biaya tidak langsung yang ditentukan terlebih dahulu untuk tiap departemen yang menggunakannya.
    

12. adalah tarif impor yang perhitungannya berdasarkan persentase tetap dari harga produk yang diimpor. Oleh karena itu, nominal tarif yang dibayarkan akan bervariasi mengikuti tren harga produk impor di pasar internasional.

13. adalah tarif impor yang perhitungannya berdasarkan nominal uang tetap dan tidak bervariasi dengan harga barang. 

Merdeka.com - Tujuan kebijakan perdagangan internasional termasuk dalam aktivitas pemerintah untuk mengatur, membatasi dan mempromosikan. Atau dengan cara lain memengaruhi dan menuntun perdagangan internasional.

Tentunya tetap mempertimbangkan kerja sama antar negara, serta melindungi kebijakan dan kepentingan umum dalam negeri masing-masing.

Sayangnya semenjak pandemi Covid-19 mewabah, perdagangan internasional jatuh secara signifikan pada paruh pertama tahun 2020. Terganggunya mengimpor dan mengekspor, tatanan perdagangan liberal multilateral telah menghadapi gejolak. Hingga melahirkan kebijakan perdagangan internasional yang baru.

Salah satu bentuk mendukung respons pandemi, dengan mencabut tarif dan hambatan lain. Khususnya perdagangan pasokan medis dan bekerja sama dengan mitra internasional untuk menghilangkan pembatasan ekspor.

Terdapat tujuan kebijakan perdagangan Internasional yang diprioritaskan, sebagai pemulihan ekonomi, membangun kembali hubungan transatlantik yang positif, serta menegosiasikan hubungan perdagangan baru.

Berikut tujuan kebijakan perdagangan internasional, beserta manfaatnya, dilansir dari berbagai sumber.

2 dari 4 halaman

Kebijakan perdagangan internasional tak lepas cari campur tangan pemerintah. Demi meningkatkan kepentingan bersama antar negara. Berikut ini beberapa kebijakan perdagangan internasional, dikutip dari Guru Pendidikan:

1. Tarif

Tarif berupa bayaran pajak. Dikenakan atas dagangan yang diimpor. Tarifnya spesifik, dikenakan sebagai beban tetap atas unit barang. Semisal tarif 25 persen untuk mobil yang diimpor. Pajak yang dikenakan menurut persentase tertentu dari nilai dagang. Tarif bisa meningkatkan biaya pengiriman barang ke setiap negara.

2. Subsidi Ekspor

Kebijakan perdagangana internasional berikutnya, subsidi ekspor. Berupa pembayaran tertentu untuk perusahaan atau perseorangan yang memasarkan barang ke luar negeri.

Subsidi ekspor bisa berbentuk spesifik, seperti nilai tertentu per unit barang. Atau Od Valorem, presentase dari nilai yang diekspor. Dampak dari subsidi ekspor, yakni meningkatkan harga di negara pengekspor. Sementara di negara pengimpor harganya turun.

© Start-UP

3. Pembatasan Impor

Pembatasan impor disebut juga import quota, merupakan pembatasan langsung atas jumlah barang yang bisa diimpor. Diberlakukan dengan menyerahkan lisensi pada sejumlah kelompok pribadi atau perusahaan.

4. Pengekangan Ekspor Sukarela

Kebijakan perdagangan internasional selanjutnya ialah Voluntary Export Restraints (VERs) atau pengekangan ekspor sukarela. Kesepakatan antar negara pengeskpor dengan negara pengimpor, pengendalian sukarela.

VERs sebagai pembatasan atas perniagaan yang dikenakan oleh pihak negara pengekspor. Terdapat keuntungan-keuntungan politisdan legal, yang membuat VERs menjadi perangkat perdagangan yang lebih digemari.

Namun dari sudut pandang ekonomi, VERs ini serupa dengan kuota impor. Di mana lisensi diserahkan pada pemerintah asing dan menjadi sangat mahal untuk negara pengimpor. Tak jarang menyebabkan kerugian.

5. Persyaratan Kandungan Lokal

Kebijakan local content requirements atau persyaratan kandungan lokal. Dikutip dari jurnal terbitan UNPAD, kebijakan yang popular di Negara berkembang. Mensyaratkan perusahaan multinasional untuk menggunakan prosentase tertentu dari bahan dan komponen-komponen yang diproduksi dalam negeri. Sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap industri domestik (national protection).

Pengaturan yang mensyaratkan bahwa bagian-bagian tertentu dari unit-unit fisik, laksana kuota impor minyak.

©2014 Merdeka.com/shutterstock/violetkaipa

6. Subsidi Kredit Ekspor

Subsidi kredit ekspor ini semacam subsidi ekspor. Tapi wujudnya dalam pinjaman yang di subsidi kepada pembeli. Menjadi kebijakan pemerintah yang ingin mendorong ekspor barang. Serta mengurangi penjualan barang di pasar domestik.

7. Pengendalian Pemerintah

Pembelian oleh pemerintah atau perusahaan-perusahaan yang diatur secara ketat, dapat ditunjukkan pada dagangan yang diproduksi di domestik. Meskipun barang-barang itu lebih mahal daripada yang diimpor.

8. Hambatan-Hambatan Birokrasi

Hambatan birokrasi atau Red Tape Barriers, sebagai bentuk pemerintah yang membatasi impor tanpa melakukannya secara formal.

3 dari 4 halaman

Masing-masing kebijakan perdagangan internasional yang telah disebutkan di atas, tentu memiliki tujuannya tersendiri.

Tujuan kebijakan perdagangan internasional yang utama ialah mengatur, membatasi dan mempromosikan atau dengan cara lain. Guna memengaruhi dan menuntun perdagangan Internasional. Kebijakan yang didasari oleh pemerintah, bersifat perlindungan. Kebijakan yang diambil memiliki tujuan melindungi kepentingan umum dalam negeri.

Berikut ini beberapa destinasi mengenai kepandaian perdagangan internasional:

1. Autarki

Autarki merupakan sistem ekonomi swasembada dan perdagangan terbatas. Sebuah jalan untuk menghindari pengaruh negara yang beda dalam sejumlah hal. Tidak saja ekonomi, tetapi pun pada dunia politik dan militer.

2. Kesejahteraan

Kesejahteraan termasuk kepandaian yang diambil dalam kebijakan perdagangan. Membuat kesejahteraan dan menyelenggarakan perdagangan internasional ini, akan mendapat keuntungan maksimal. Atas hasil terjadinya spesialisasi suatu buatan, dan bertambahnya tingkat konsumsi masyarakat di sebuah negara.

3. Proteksi

Proteksi atau perlindungan dalam kebijakan perdagangan internasional, bertujuan mengayomi seluruh industri. Terutama yang dalam proses perkembangan atau sedang tumbuh. Serta mengayomi perusahaan baru, dan menyerahkan perlindungan terhadap produk domestik dari pesaing barang impor.

4. Keseimbangan Neraca Pembayaran

Tujuan dari ditetapkannya kepandaian kebijakan perdagangan internasional, yakni keseimbangan neraca pembayaran. Sebagai dasar ekonomi internasional.

4 dari 4 halaman

Tentunya jalinan kerja sama antar negara yang terlibat dalam kebijakan perdagangan internasional, akan memberi keuntungan dan manfaat bagi masing-masing negara. Berikut manfaat perdagangan internasional:

1. Memungkinkan sejumlah negara akan saling membantu mempercepat proses pembangunan.

2. Mempererat hubungan antar negara, baik secara bilateral maupun multilateral.

3. Investor asing bisa menginvestasikan modal ke sejumlah proyek pemerintah maupun swasta, di negara lain. Memilih yang potensial dan strategis, sampai-sampai negara itu mendapatkan devisa.

4. Mempermudah masyarakat dalam mendapatkan barang-barang, yang tidak dapat diproduksi oleh negeri sendiri.

5. Meningkatkan kesejahteraan suatu negara, melewati pendapatan nasional.

6. Memperluas peluang kerja, karena terbantu dibukanya lapangan kerja baru yang banyak.

7. Mendapatkan deviden internal dan eksternal.