Apa peran PBB dalam menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda?

Dhafi Jawab

Cari Jawaban dari Soal Pertanyaan mu, Dengan Mudah di jwb19.dhafi.link Dengan Sangat Akurat. >>

Klik Disini Untuk Melihat Jawaban

#Jawaban di bawah ini, bisa saja salah karena si penjawab bisa saja bukan ahli dalam pertanyaan tersebut. Pastikan mencari jawaban dari berbagai sumber terpercaya, sebelum mengklaim jawaban tersebut adalah benar. Selamat Belajar..#

Answered by ### on Sun, 31 Jul 2022 01:14:16 +0700 with category IPS

Baca Juga: 7. 2/7 x 1 1/28. 30% x 45%9. 8/9 ÷ 1 2/3

10. 4,8 ÷ 1,2​

Apa itu jwb19.dhafi.link?

jwb19.dhafi.link Merupakan Website Kesimpulan dari forum tanya jawab online dengan pembahasan seputar pendidikan di indonesia secara umum. website ini gratis 100% tidak dipungut biaya sepeserpun untuk para pelajar di seluruh indonesia. saya harap pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi para pelajar yang sedang mencari jawaban dari segala soal di sekolah. Terima Kasih Telah Berkunjung, Semoga sehat selalu.

ASTALOG.COM – Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, tapi Belanda tidak mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia. Belanda tetap berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya di Indonesia. Walaupun proklamasi kemerdekaan telah diproklamirkan oleh dwitunggal Soekarno dan Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, namun bangsa Belanda masih juga ingin tetap menjajah Indonesia kembali, hal ini menimbulkan konflik.

Kemerdekaan yang telah berhasil direbut dengan darah dan nyawa tentu saja dipertahankan melalui berbagai cara. Perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan RI dilaksanakan baik melalui perjuangan fisik maupun dengan cara diplomasi. Akibatnya, terjadilah kembali konflik Indonesia-Belanda pada awal kemerdekaan.

Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Indonesia-Belanda

Terjadinya konflik Indonesia-Belanda antara lain disebabkan oleh faktor-faktor berikut.

1. Keinginan Belanda untuk Berkuasa Kembali di Indonesia

Setelah Jepang menyatakan menyerah kepada pasukan Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, Belanda langsung bersiap-siap untuk kembali menguasai bekas jajahannya. Ini menjadi salah satu penyebab konflik Indonesia Belanda setelah proklamasi kemerdekaan. Sebenarnya Belanda tidak memiliki hap apapun lagi atas wilayah Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda telah menandatangani dokumen Pada tanggal 9 Maret 1942 di Kalijati, yang menyatakan bahwa mereka menyerah tanpa syarat kepada bala tentara Jepang. Di atas sepotong kertas, Belanda telah ”menyerahkan” seluruh wilayah Hindia Belanda (Indonesia) kepada Pemerintah Jepang.

2. Adanya Dukungan Tentara Sekutu terhadap Belanda

Atas nama sekutu, Belanda dan Inggris menanda tangani Civil Affairs Agreement (CAA) pada tanggal 24 Agustus 1945 yang isinya tertuang dalam ”Nota tanggal 24 Agustus 1945”. Butir yang paling penting dalam perjanjian ini adalah penyerahan wilayah Indonesia yang telah ”dibersihkan” dari tentara Jepang. Penyerahan wilayah ini dilakukan oleh Inggris kepada Belanda lewat Netherlands Indies Civil Administration (NICA). Hal ini merupakan salah satu penyulut dan menjadi penyebab konflik Indonesia Belanda setelah proklamasi kemerdekaan

PELAJARI:  Apa Tujuan Pemilihan Umum?

Pasukan Sekutu mendarat di Indonesia pada tanggal 29 September 1945. Pasukan tersebut bertugas melucuti tentara Jepang sekaligus menerima penyerahan kekuasaan dari tangan bangsa Jepang. Tugas ini dilakukan oleh komando pertahanan Sekutu di Asia Tenggara yang dipimpin oleh Lord Lous Mountbatten. Untuk melaksanakan tugas itu, Lord Lous Mountbatten membentuk satuan komando khusus yang bernama Allied Forces Netherland East Indies (AFNEI). AFNEI dipimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Pada mulanya kedatangan Sekutu disambut baik oleh bangsa Indonesia. Akan tetapi, bangsa Indonesia pun mulai melakukan perlawanan setelah mengetahui bahwa ternyata kedatangan Sekutu diboncengi oleh NICA (Netherland Indies Civil Administration).

Pada awalnya, Kedatangan Sekutu tersebut disambut dengan sikap netral oleh bangsa Indonesia. Tetapi setelah tahu ternyata Sekutu membawa NICA, sikap masyarakat Indonesia pun berubah menjadi curiga karena NICA merupakan pegawai sipil dari pemerintah Hindia Belanda yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan sipil Indonesia. Sambutan dengan tembakan selamat datang diberikan oleh para pemuda Indonesia. Kemudian situasi menjadi semakin memburuk sejak Belanda melalui NICA mempersenjatai kembali para tentara KNIL yang baru saja dibebaskan dari tawanan Jepang.

PELAJARI:  Bencana Alam Akibat Atmosfer

Melihat kondisi yang semakin memburuk itu, maka pada tanggal 1 Oktober 1945, Panglima AFNEI menyatakan pengakuan atas Republik Indonesia secara de facto. Dengan sikap tersebut, pasukan AFNEI kemudian diterima dengan baik oleh para pejabat RI di daerah-daerah guna membantu memperlancar tugas-tugas AFNEI di Indonesia.

Tapi pada kenyataannya, di daerah-daerah Indonesia yang dikunjungi pasukan Sekutu selalu saja terjadi insiden pertempuran dengan pihak RI. Hal itu dikarenakan Sekutu tidak pernah bersungguh-sungguh berniat menghormati kedaulatan RI. Pihak Sekutu kewalahan dengan perlawanan Indonesia di berbagai daerah, mereka kemudian menuduh pemerintah RI tidak mampu menjaga keamanan dan ketertiban hingga terorisme merajalela. Belanda yang bertujuan mengembalikan kekuasaannya di Indonesia berupaya memanfaatkan situasi tersebut dengan cara memberi dukungan kepada pihak Sekutu. Laksamana Helfrich sebagai Panglima Angkatan Perang Belanda memerintahkan pasukannya untuk membantu Sekutu.

3. Keinginan Bangsa Indonesia untuk Mempertahankan Kemerdekaan

Pada tanggal 17 Agustus 1945 para pemimpin bangsa Indonesia yang diwakili sang dwi tunggal menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945 Ir. Soekarno dipilih sebagai presiden didampingi Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden. Mereka berdua kemudian membentuk kabinet untuk melaksanakan roda pemerintaha Republik Indonesia. Selain itu, Juga ditunjuk gubernur-gubernur yang mengepalai beberapa provinsi. Dengan demikian, 3 syarat pembentukan suatu negara telah terpenuhi di Indonesia, yaitu adanya wilayah, penduduk, dan pemerintahan. Oleh sebab itu, seluruh elemen bangsa Indonesia berusaha mempertahankan negara Indonesia yang telah berdiri dengan sah. Hal tersebut menjadi penyebab konflik Indonesia Belanda setelah proklamasi kemerdekaan dari sisi bangsa Indonesia.

PELAJARI:  Jalur Pelayaran Vasco da Gama

Peranan PBB dalam Membantu Penyelesaian Konflik Indonesia-Belanda

Peranan PBB dalam ikut menyelesaikan pertikaian Indonesia dengan Belanda diwujudkan dengan dibentuknya Badan Perdamaian yang bertugas menengahi perselisihan dan menjadi mediator dalam perundingan perdamaian Indonesia-Belanda. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia setelah proklamasi tercatat beberapa Badan Perdamaian yang dibentuk PBB untuk Indonesia adalah:

1. Komisi Jasa Baik (Komisi Tiga Negara) Lembaga ini dibentuk pada tanggal 25 Agustus 1947 sebagai reaksi PBB terhadap Agresi Militer Belanda I. Lembaga ini beranggotakan 3 negara, yaitu: 1) Australia (dipilih oleh Indonesia) : Richard Kirby 2) Belgia (dipilih oleh Belanda) : Paul Van Zealand

3) Amerika Serikat (pihak netral) : dr. Frank Graham

Loading Preview

Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above.

Konflik yang terjadi antara Indonesia-Belanda setelah kemerdekaan RI, ternyata memunculkan simpati dari negara luar. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk setelah Perang Dunia II berakhir, juga berperan penting dalam penyelesaian konflik tsb. PBB merupakan badan yang dibentuk untuk menjaga perdamaian dunia, karena itu sudah menjadi kewajiban PBB untuk menjadi penengah dalam konflik-konflik antar negara.

Terlebih lagi dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan Belanda. Beberapa diantaranya misalnya : melancarkan agresi militer I padahal masih terkait dengan perjanjian Linggarjati, dan agresi militer II yang dilakukan pada saat masih terikat perjanjian Renville. 

• 31 Juli 1947 India & Australia ajukan masalah RI-Belanda ke  DK-PBB. Tindakan tsb dampak dari agresi militer Belanda yang dilancarkan pada tgl 21 juli 1947. PBB menyikapi nya dengan mengeluarkan resolusi. 1 Agustus 1947 Resolusi  DK-PBB keluar, berisi seruan menghentikan tembak menembak antara Indonesia-Belanda dan penyelesaian secara damai  melalui  Arbitrase (perwasitan). 25 Agustus 1947 DK-PBB menerima usul  AS dan membentuk Komisi  Jasa-jasa Baik (Committee of Good Offices), yang kemudian kita kenal  dengan nama Komisi Tiga Negara (KTN).
• 8 Desember 1947 s/d 17 jan 1948 diselenggarakan Perundingan Renville antara Indonesia dan Belanda, dengan KTN sebagai mediatornya. Disebut sebagai perundingan Renville karena perundingan ini dilakukan di atas kapal perang Amerika Serikat bernama “ Renville” yang ketika itu bertabuh di teluk Jakarta. Akibat dari perundingan Renville, wilayah Indonesia semakin sempit.
• Membentuk UNCI. Hasil kerja UNCI yaitu diadakannya Perjanjian Roem-Royen antara Indonesia Belanda pada tanggal 14 April 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta.

KTN dibentuk oleh PBB, menyikapi Agresi Militer  I yang dilancarkan oleh Belanda pada tahun  1947. Anggota KTN terdiri dari :  1) Belgia,  atas  tunjukkan Belanda,  2) Australia,  atas  tunjukkan  Indonesia,  3) Amerika  Serikat,  atas tunjukkan Belgia  dan Australia. Perwakilan Amerika Serikat yaitu  Frank G raham, Richard Kirby   dari Australia,  dan Paul  van  Zeeland  dari Belgia.

Tugas-tugas Komisi Tiga Negara  yaitu :

a. Mengaw asi   secara  langsung  penghentian  tembak-menembak  antara Indonesia-Belanda sesuai dengan Resolusi PBB.

b. Memasang  patok-patok wi layah  status  quo  yang  dibantu  oleh  Tentara nasional  Indonesia.

PBB membentuk UNCI setelah Belanda melancarkan Agresi  Militer  II. UNCI merupakan Komisi PBB untuk Indonesia dengan kekuasaan yang lebih besar dan dengan hak mengambil keputusan yang mengikat atas dasar mayoritas. Tugas UNCI adalah  sebagai   berikut  :

a. Melancarkan  perundingan-perundingan  untuk mengurus  pengembalian kekuasaan  kepada  pemerintah  republik.

b. Mengajukan  usul-usul  yang  dapat mempercepat  terjadinya  penyelesaian.

Sesaat setelah Belanda melakukan Agresi Militer II pada tanggal 19 Desember 1948 di Yogyakarta, Perdana Menteri India, Pandit Jawaharlal Nehru dan Perdana Menteri Birma (Myanmar) U Aung San, memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia. Konferensi ini diselanggarakan di New Delhi dari tanggal 20 - 23 Januari 1949 dan diwakili oleh 21 negara. 

Hasil dari konferensi Asia, antara lain sebagai berikut.

• Meminta pengembalian Pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta.
• Pembentukan perintah ad interim yang mempunyai kemerdekaan dalam politik luar negeri, sebelum tanggal 15 Maret 1949;
• Penarikan tentara Belanda dari seluruh Indonesia
• Penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia Serikat paling lambat pada tanggal 1 Januari 1950.

Menyikapi hasil konferensi Asia tsb,  pada tanggal 28 Januari 1949 Dewan Keamanan PBB

mengeluarkan resolusi yang disampaikan kepada Indonesia dan Belanda sebagai berikut.

• Mendesak Belanda untuk segera dan sungguh-sungguh menghentikan seluruh operasi militernya dan mendesak pemerintah RI untuk memerintahkan kesatuan-kesatuan gerilya supaya segera menghentikan aksi gerilya mereka.
• Mendesak Belanda untuk membebaskan dengan segera tanpa syarat Presiden dan Wakil Presiden beserta tawanan politik yang ditahan sejak 17 Desember1948 di wilayah RI; 
• Pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta dan membantu pengembalian pegawai-pegawai RI ke Yogyakarta agar mereka dapat menjalankan tugasnya dalam suasana yang benar-benar bebas.
• Menganjurkan agar RI dan Belanda membuka kembali perundingan atas dasar persetujuan Linggarjati dan Renville, dan terutama berdasarkan pembentukan suatu pemerintah ad interim federal paling lambat tanggal 15 Maret 1949,
• Pemilihan untuk Dewan Pembuatan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Serikat selambat-Iambatnya pada tanggal l Juli 1949.
• Sebagai tambahan dari putusan Dewan Keamanan, Komisi Tiga Negara diubah menjadi UNCI.

Baca Juga : Faktor Penyebab Konflik Indonesia - Belanda

Dukungan dari negara lain kepada Indonesia, tidak terbatas pada dukungan dari PBB dan konferensi Asia saja. Beberapa dukungan lainnya antara lain : dukungan negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab. kedudukan RI di kawasan timur tengah menguat setelah Liga Arab sejak 18 November 1946 mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan pemerintah Arab Saudi kemudian menyatakan pengakuannya atas kemerdekaan Indonesia.

Kesimpulan.

Perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI, akhirnya dapat diselesaikan dengan bantuan dunia Internasional, seperti dengan diadakannya konferensi Asia, beberapa negara yang menyatakan dukungan kepada Indonesia, dan terutama adalah peran dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dua negara yang sangat aktif mendukung Indonesia ketika itu yaitu : Australia dan Asia. 

Semoga bermanfaat, dan Terimakasih sudah membaca tulisan sederhana ini tentang peran dunia Internasional dalam penyelesaian konflik Indonesia dengan Belanda.