JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sudarto menuturkan, pemerintah telah berupaya menanggulangi kemiskinan di era adaptasi kebiasaan baru akibat pandemi virus corona atau Covid-19. Cara pertama yang dilakukan yakni dengan menyalurkan bantuan sosial (bansos) dan bantuan pangan nontunai (BPNT) kepada masyarakat. "Jumlah untuk sembako bansos, PKH dan BPNT kita tingkatkan jadi perlindungan sosial, kita anggarkan Rp 203,9 triliun, terdiri dari dari PKH. Ini program lama tapi kita tambah jumlahnya," kata Sudarto dalam acara Siposium Nasional Kesehatan, Ketahanan Pangan, Kemiskinan, Dies Natalis ke-64 Universitas Hasanuddin, secara virtual, Selasa (1/9/2020). Baca juga: Menko PMK: Pemerintah Targetkan Penyaluran Bansos Rampung pada November 2020 Cara selanjutnya dengan mendanai Kartu Prakerja sebesar Rp 20 triliun. Menurut Sudarto, melalui Kartu Prakerja masyarakat yang belum memiliki pekerjaan bisa mendapat pembinaan dan pelatihan. Kemudian, memberi subsidi listrik 100 persen bagi konsumen yang menggunakan daya 450 watt. "Dan juga yang 50 persen (subsidi) jadi tagihan untuk yang 900 watt, juga ada BLT dana desa, tunai Rp 31 triliun," ujarnya. Pemerintah juga memberikan subsidi untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Serta penempatan dana pemerintah pada sektor perbankan sebagai bantuan untuk para pelaku usaha. "Perbankan kita minta untuk meminjamkan dana mural tersebut kepada dunia usaha, jaminan untuk pinjaman korporasi kemudian penjaminan modal kerja dan sebagainya," ungkap Sudarto. "Kemudian ada pembiayaan koorporasi Kemudian juga insentif usaha," ucap dia. Baca juga: Menkop Teten: BLT UMKM Rp 2,4 Juta Sudah 50 Persen Tersalurkan Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pandemi Covid-19 memberikan dampak domino atau beruntun pada aspek sosial, ekonomi, sosial dan keuangan. Menurutnya, dampak paling terasa pada sektor ekonomi adalah investasi yang terhambat, akibat terjadi kontraksi pada bisnis ekspor impor dan menurunnya pertumbuhan ekonomi. “Guna mengatasi dampak ekonomi tersebut, pemerintah telah menyiapkan jaring pengaman ekonomi sebesar Rp 226,7 triliun,” kata Airlangga, dalam web seminar (Webinar) bertajuk Strategi Pemulihan Ekonomi Dalam Era Tatanan Baru Perspektif Ekonomi dan Sosial, Jumat (26/06/2020). Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SIARAN PERS Pemerintah Lakukan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Surabaya, 1 Oktober 2021 Pemerintah telah berkomitmen untuk melakukan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui penambahan alokasi anggaran. Demi memastikan pencapaian sasaran prioritas Pemerintah dalam menghilangkan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, Wakil Presiden K.H Ma’ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke salah satu provinsi prioritas yakni Provinsi Jawa Timur, Kamis (30/09). Pada kunjungan kerjanya tersebut, Wapres K.H Ma’ruf Amin melakukan rapat kerja dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak beserta 5 Bupati yang wilayahnya menjadi prioritas di tahun 2021. Khusus untuk 5 kabupaten di Provinsi Jawa Timur, yang menjadi prioritas di tahun 2021 ini memiliki total jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 508.571 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem sebanyak 265.180 rumah tangga. Kabupaten yang menjadi prioritas tersebut yakni Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Sumenep. Tambahan alokasi pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui bantuan sosial tunai akan diberikan kepada lima kabupaten prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Timur selama tiga bulan hingga akhir tahun 2021. Untuk dapat menjangkau sasaran yang tepat, yaitu kelompok masyarakat miskin ekstrem di masing-masing kabupaten prioritas, diperlukan pemutakhiran data Kelompok Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial tunai tersebut. Wapres mengapresiasi inisiatif dari Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Timur dalam upaya menanggulangi kemiskinan yang telah dilakukan selama ini. Terutama beberapa program-program yang telah dilaksanakan seperti Program Jatim Puspa, Pemberdayaan BumDes, Desa Berdaya, PKH Plus dan lainnya. Namun demikian Wapres mengingatkan bahwa tetap diperlukan kerja ekstra keras untuk memastikan pengentasan kemiskinan ekstrem dapat diwujudkan pada akhir tahun 2024. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kelima kabupaten prioritas di tahun 2021 tersebut perlu menentukan fokus prioritas dan sekaligus memfokuskan sumber daya untuk mendorong percepatan pengurangan kemiskinan ekstrem. Masih dalam rangkaian kunjungan kerja bersama Wapres di Provinsi Jawa Timur, Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso yang hadir mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, turut meninjau progres pembangunan Kawasan Industri Halal (KIH) Safe n Lock Eco Industrial Park di Sidoarjo. Kawasan ini rencananya akan menempati lahan seluas 148 hektar dari alokasi total kawasan industri 410 hektar. Kawasan tersebut diharapkan dapat menjadi Kawasan Industri terintegrasi termasuk memfasilitasi laboratorium sertifikasi halal. Visi dari penyiapan Kawasan Industri Halal adalah turut melibatkan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam rantai pasok industri halal global. Peninjauan dilanjutkan ke lokasi hasil olahan produk halal Provinsi Jawa Timur dan juga dilakukan pelepasan ekspor produk halal berupa aneka krupuk dan keripik ke Nagoya Jepang oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. (ltg/fsr) *** Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto Website: www.ekon.go.id Twitter, Instagram, Facebook, & Youtube: @PerekonomianRI Email: LinkedIn: Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia
Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah telah mempersiapkan 5 strategi untuk menekan jumlah kemiskinan di Indonesia. Untuk diketahui, pada Maret 2018 kemiskinan di Indonesia menurun jadi 9,82 persen atau mencakup 25,9 juta penduduk Indonesia. "Untuk terus menekan angka kemiskinan, pemerintah menyiapkan lima strategi. Pertama, meningkatkan efektivitas penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi inklusif," ujar Bambang saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Kamis (19/7). Di tataran ekonomi makro, pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga stabilitas makro ekonomi, stabilisasi harga, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim Investasi, menjaga regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, dan mengembangkan infrastruktur wilayah tertinggal. "Untuk ekonomi mikro, bagi masyarakat sangat miskin dan miskin, pemerintah berupaya memberikan bantuan pangan (rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunal (BPNT), Bantuan Tunai Bersyarat (Program Keluarga Harapan), dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kartu Indonesia Sehat," jelas Bambang. Selanjutnya, untuk masyarakat miskin dan rentan, pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan dengan akses permodalan, meningkatkan kualitas produk dan akses pemasaran, mengembangkan keterampilan layanan usaha, serta mengembangkan kewirausahaan, kemitraan, dan keperantaraan. Langkah kedua untuk menekan jumlah kemiskinan, pemerintah akan memantapkan kelompok menengah ke bawah juga melakukan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di luar pulau Jawa untuk memperkuat infrastruktur konektivitas yang menghubungkan antara pusat ekonomi dan wilayah penunjang sekaligus memperkuat pengembangan produk lokal dan jaringan rantai pasok produk ekspor terus dilaksanakan. "Selain itu, penguatan perekonomian Inspired middle Income class diwujudkan melalui kemudahan izin usaha bagi pemula, penguatan usaha mikro dan kecil serta pemberdayaan koperasi, serta peningkatan keahlian tenaga kerja dan sertifikasi keahlian," Selanjutnya langkah ketiga ialah melakukan reformasi anggaran subsidi. Alokasi untuk subsidi bahan bakar turun signifikan sejak 2015. Alokasi subsidi dialihkan ke Dana Desa dan Transfer Daerah untuk mengurangi ketimpangan. Reformasi subsidi terus dilakukan untuk memastikan ketepatan sasaran, kesinambungan fiskal dan diversifikasi energi. Sementara itu langkah keempat yaitu peningkatan anggaran perlindungan sosial. Pada periode 2010 hingga 2018, penurunan subsidi yang signifikan, dari 3,4 persen menjadi 0,8 persen PDB pada periode 2015 dan 2018 dialokasikan untuk perlindungan sosial melalui premi asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin serta perluasan program bantuan sosial. Pada 2018, anggaran yang cukup besar akan dialokasikan untuk infrastruktur dan investasi ekonomi. Terakhir langkah kelima yaitu melakukan penguatan ekonomi domestik dan tata kelola impor. Penguatan ekonomi domestik diwujudkan melalui realisasi peningkatan kemudahan berusaha di daerah yang dipantau dengan ketat, mengingat implementasinya sering tidak sesuai dengan kebijakan pusat. "Selain itu, pemerintah mendorong konsumsi masyarakat dengan menjaga inflasi terutama dari tekanan sisi suplai melalui pengurangan hambatan arus distribusi antarwilayah dan antarpulau, mengefektifkan TPID, serta mendorong penyediaan produksi pangan dan bahan pokok lain," jelasnya. "Investor domestik dan wirausaha lokal juga didorong untuk mengembangkan bisnis di Indonesia. Pemerintah mengurangi tekanan impor melalui penerapan kewajiban penyedia lapak online menjual barang lokal dengan komposisi minimal tertentu serta kemudahan investasi sektor industri untuk menyediakan bahan baku yang selama ini diimpor," tandasnya. Baca juga: |
Upaya upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia?
Pos Terkait
Copyright © 2024 berikutyang Inc.
