Tuliskan 4 ketentuan sistem tanam paksa cultuurstelsel yang di buat oleh oleh van den bosc

Sebutkan ketentuan-ketentuan sistem tanam paksa! Kunci Jawaban Kelas 5 SD, Muatan Pelajaran IPS /Image from YouTube Tarinah Tajuddin

Table of Contents Show

Related : 8 Aturan dan Ketentuan Pokok Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel)
Isi Ketentuan pokok tanam paksa
Artikel tanam paksa (Cultuurstelsel) lainnya
Kebijakan Cultuurstelsel
Ciri Utama Cultuurstelsel atau Sistem Tanam Paksa
Penyimpangan Cultuurstelsel
Video yang berhubungan

PORTAL PURWOKERTO- Sebutkan ketentuan-ketentuan sistem tanam paksa! Kunci jawaban kelas 5 SD materi tanam paksa.

Penerapan sistem tanam paksa memiliki beberapa ketentuan yang harus ditaati oleh masyarakat Indonesia yang pada saat itu sedang dijajah oleh Belanda.

Dalam artikel ini berisi kunci jawaban yang dapat menjawab ketentuan-ketentuan sistem tanam paksa pada masa kolonial Belanda.

Baca Juga: Siapakah Nama Tokoh yang Menerapkan Sistem Tanam Paksa? Kunci Jawaban Kelas 5 SD, Mata Pelajaran IPS

Pembahasan kunci jawaban kelas 5 SD MI ini disusun atas kerjasama Portal Purwokerto dengan Dwi Istanti, S.Pd, seorang lulusan Fakultas Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo.

Tanam Paksa ini adalah materi pelajaran IPS yang dipelajari oleh adik-adik di bangku kelas 5 SD, yang diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya.

Kemudian, melalui materi tanam paksa ini siswa dapat menyajikan hasil identifikasi mengenai faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya.

Baca Juga: Jelaskan Bagaimana Proses Air Dalam Panci jika Dipanaskan Dapat Mendidih? Kunci Jawaban Kelas 5 SD

Dengan mempelajarinya, diharapkan adik-adik dapat menjawab perintah sebutkan ketentuan-ketentuan sistem tanam paksa!

Aturan dan Ketentuan Sistem Tanam Paksa - Cuulturstelsel atau yang biasanya diartikan sebagai kebijakan sistem tanam paksa merupakan sebuah peraturan yang dikeluarkan pada masa penjajahan Belanda. Tahun berapa kebijakan tersebut dikeluarkan? siapa yang mengeluarkan kebijakan tersebut? apa saja aturan atau ketentuan sistem tanam paksa? mungkin pertanyaan tersebut sering kita dengar saat di sekolah.

Secara singkat, kebijakan sistem tanam paksa merupakan sebuah peraturan yang dikeluarkan pada tahun 1830. Tokoh yang mengeluarkan kebijakan sistem tanam paksa (cuulturstelsel) adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, yaitu bernama Johannes Van Den Bosch. Lantas, apa saja aturan atau ketentuan dari sistem tanam paksa yang dikeluarkan tersebut? Berikut ini penjelasannya !

Ketentuan Tanam Paksa

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Van Den Bosch ternyata memiliki banyak sekali aturan atau ketentuan-ketentuannya. Aturan dan ketentuan tersebut sangat merugikan masyarakat saat itu, terutama petani maupun yang tidak mempunyai tanah. Banyaknya aturan dan ketentuan yang berlaku membuat rakyat semakin hidup menderita. Berikut ini 8 aturan dan ketentuan sistem tanam paksa yang berlaku di Indonesia.

Masyarakat yang memiliki tanah wajib menanam tanahnya tersebut dengan tanaman wajib yang sudah ditentukan, jumlahnya 1/5 atau 20% dari jumlah luas tanah.
Tanaman wajib yang ditanam jangka waktu menamannya tidak lebih dari tanaman padi.
1/5 tanah yang ditanami tanaman wajib tidak akan dikenai biaya pajak.
Apabila terjadi gagal panen maka yang bertanggung jawab adalah pemerintah Belanda.
Karena tanam paksa merupakan kebijakan pengganti biaya sewa tanah, maka apabila harga tanaman wajib yang dijual melebihi harga sewa tanah, uang tersebut dikembalikan ke pemilik tanah.
Para petani atau pemilik tanah akan dipimpin oleh penguasa dari pribumi.
Sementara para pegawai eropa maupun Belanda bertugas sebagai P3 (pengangkut, pemungut dan pengawas).
Masyarakat/penduduk yang tidak memiliki tanah diwajibkan bekerja di perkebunan milik pemerintah Belanda selama kurang lebih 20% dalam setahun atau kira-kira 60 hari.

Apakah aturan dan ketentuan sistem tanam paksa yang dikeluarkan oleh Belanda dilaksanakan tanpa adanya penyelewengan? Tentu saja ada ! Banyak sekali aturan dan ketentuan yang menyimpang dari ketentuan yang sudah berlaku. Untuk lebih jelasnya, silahkan baca beberapa artikel dibawah ini.

Isi Ketentuan pokok tanam paksa

Ketentuan-ketentuan pokok peraturan tanam (Cultuurstelsel) adalah sebagai berikut:

Penduduk diharuskan menyediakan sebagian dari tanahnya untuk ditanami tanaman yang dapat dijual di pasaran Eropa.
Tanah pertanian yang disediakan oleh penduduk tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki oleh penduduk desa.
Waktu yang diperlukan untuk memelihara tanaman tidak boleh melebihi waktu yang diperlukan untuk memelihara tanaman padi.
Bagian dari tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dagangan dibebaskan dari pembayaran pajak.
Apabila nilai hasil tanaman dagangan itu melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, selisih positifnya harus diserahkan kepada rakyat.
Jika panen gagal dan kegagalan itu tidak disebabkan oleh kesalahan petani, segala kerugian dibebankan pada pemerintah.
Penduduk desa akan mengerjakan tanah mereka di bawah pengawasan kepala desa atau bupati, sedangkan pegawai Eropa hanya akan membatasi diri pada pengawasan pembajakan tanah, panen dan pengangkutan tanaman.

Artikel tanam paksa (Cultuurstelsel) lainnya

Itulah 7 Ketentuan pokok tanam paksa (Cultuurstelsel) pada masa penjajahan Belanda di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch, yang ternyata pelaksanaannya jauh menyimpang dari ketentuan pokok tersebut.

Jakarta -

Cultuurstelsel itu apa, sih? Cultuurstelsel adalah kebijakan sistem tanam paksa yang terjadi pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda di bawah Gubernur Jenderal Johannes Van den Bosch (1830-1833).

Secara garis besar, cultuurstelsel dilakukan dengan cara memaksa para petani untuk memberikan tanah mereka dan menanam tanaman ekspor yang laku di pasar internasional.

Sistem tanam paksa ini membawa keuntungan besar di negara Belanda. Sebaliknya bagi petani di Jawa, sistem ini membuat masyarakat menderita. Waktu dan energi masyarakat terkuras untuk mengurus tanah milik pemerintah kolonial.

Sebelum diberlakukan kebijakan cultuurstelsel, pemerintah kolonial di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles telah menetapkan kebijakan landrente atau sistem sewa tanah. Kebijakan ini ditempuh saat Inggris menguasai Hindia Belanda pada 1811-1816.

Namun, kebijakan ini dianggap gagal memenuhi kebutuhan keuangan pemerintah kolonial saat Hindia Belanda kembali ke Belanda. Ditambah lagi, pada 1825-1830 terjadi perang Diponegoro yang menyebabkan pemerintah Hindia Belanda mengalami defisit keuangan karena pengeluaran tidak sebanding dengan pemasukan.

Selain itu, berdasarkan penelitian bertajuk 'Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa di Jawa pada Tahun 1830-1870" yang dilakukan Agnes Dian Anggraini dari Fakultas Sastra Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, hutang Belanda semakin bertambah akibat perang-perang Napoleon dan kegagalan Belanda merebut kembali Belgia.

Maka dari itu, untuk mengatasi krisis keuangan pihak Belanda, Johannes Van den Bosch mengajukan gagasan cultuurstelsel kepada Raja Wilem I dan mendapat persetujuan. Dengan demikian, cultuurstelsel dilakukan dengan tujuan utama mengatasi krisis keuangan dan mengisi kekosongan kas negara pihak Belanda.

Kebijakan Cultuurstelsel

Johannes Van den Bosch membuat kebijakan untuk meminta para petani menanam tanaman ekspor, seperti tebu, tembakau, kopi, dan nila di seperlima bagian dari tanah milik mereka.

Jika petani tidak memiliki tanah, mereka harus bekerja tanpa upah di perkebunan negara selama 66 hari dalam setahun.

Berikut ini adalah beberapa ketentuan cultuurstelsel atau sistem tanam paksa yang dimuat dalam Lembaran Negara (Staatsblad) Tahun 1834 No.22.

1. Penduduk menyediakan Sebagian dari tanahnya untuk pelaksanaan cultuurstelsel atau sistem tanam paksa

2. Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk pelaksanaan cultuurstelsel tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa

3. Waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman cultuurstelsel tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi

4. Tanah yang disediakan untuk tanaman cultuurstelsel dibebaskan dari pembayaran pajak tanah

5. Hasil tanaman yang terkait dengan pelaksanaan cultuurstelsel wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika harga atau nilai hasil tanaman ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayarkan oleh rakyat, kelebihannya akan dikembalikan kepada rakyat

6. Kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan petani, menjadi tanggungan pemerintah

7. Penduduk desa yang bekerja di tanah-tanah untuk pelaksanaan cultuurstelsel berada di bawah pengawasan langsung para penguasa pribumi, sedangkan pegawai-pegawai Eropa melakukan pengawasan secara umum

8. Penduduk yang bukan petani, diwajibkan bekerja di perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari dalam satu tahun

Ciri Utama Cultuurstelsel atau Sistem Tanam Paksa

Kebijakan eksploitasi dari pemerintah kolonial Hindia Belanda ini memiliki ciri yakni kewajiban rakyat Jawa untuk membayar pajak mereka dalam bentuk barang, yakni hasil-hasil pertanian dan bukan dalam bentuk uang.

Pemerintah kolonial mengharapkan dengan pungutan pajak dalam bentuk natura ini tanaman dagang dapat dikirim ke negeri Belanda untuk dijual pada pembeli dari Eropa, dengan keuntungan yang besar.

Penyimpangan Cultuurstelsel

Berdasarkan kebijakan di atas, kebijakan yang dibuat terlihat tidak memberatkan rakyat kan detikers? Namun, dalam praktik cultuurstelsel terjadi penyimpangan dari kebijakan-kebijakan tersebut. Ini dia beberapa penyimpangannya.

1. Pelaksanaan sistem tanam paksa memakai seluruh bagian tanah petani

2. Petani tetap dikenakan pajak atas tanah yang digunakan untuk menanam tanaman ekspor

3. Pengembalian kelebihan hasil sangat sedikit, tidak sebanding dengan kelebihan yang seharusnya

4. Tenaga sukarela ternyata dilaksanakan secara paksa dan melebihi waktu yang sudah ditetapkan dan tak jarang mereka bekerja jauh dari tempat tinggalnya sehingga tidak sempat menanam padi untuk kebutuhan

Dengan adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya, cultuurstelsel atau sistem tanam paksa ini menimbulkan berbagai dampak kerugian bagi masyarakat Hindia Belanda yang kini dikenal dengan nama Indonesia.

Mereka harus menanggung kebutuhan hidup pemerintah Belanda. Masyarakat tidak hanya mengorbankan harta tapi juga tenaga. Masa itu dinilai sebagai salah satu periode terkelam di sejarah Indonesia, itu dia penjelasan mengenai cultuurstelsel.

Simak Video "Jalan-jalan Keliling di Kota Lama Semarang Saat Malam Gelap"

(pal/pal)