Jelaskan Bagaimana penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan

KOMPAS.com - Bangsa Indonesia telah sepakat bahwaPancasila sebagai dasar negara. Hal ini terus diterapkan sepanjang perjalanan bangsa. Meski sudah disepakati, tetap saja ada yang berupaya untuk mengganti ideologi tersebut. 

Namun dengan sikap persatuan dan kesatuan bangsa, upaya mengganti Pancasila dengan ideologi lain dapat digagalkan. 

Penerapan Pancasila sebagai dasar negara di awal kemerdekaan

Pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia, penerapan Pancasila sebagai dasar negara yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tidak serta berjalan mulus.

Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), berbagai permasalahan pernah terjadi dihadapi bangsa Indonesia dalam penerapan pancasila di masa awal kemerdekaan.

Bagaimana penerapan pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan? Berikut upaya-upaya untuk mengganti Pancasila yang berhasil digagalkan, yakni: 

Baca juga: Contoh Penerapan Sila Keempat Pancasila

Pada 18 September 1948 terjadi pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Muso di Madiun. Pemberontakan tersebut merupakan pemberontakan besar pertama setelah Indonesia merdeka.

Pemberontakan tersebut bertujuan untuk mendirikan Negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis.

Mereka ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan paham komunis.

Namun pemberontakan PKI mampu digagalkan oleh Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Sukarno. Bahkan pimpinan PKI Muso tewas ditembak dan menangkap tokoh-tokoh lainnya.

Baca juga: Sikap Kapitan Pattimura Mencerminkan Nilai Sila Kelima Pancasila

Pemberontakan DI/TII berlangsung pada 7 Agustus 1949 di bawah pimpinan Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo.

Dalam pemberontakan tersebut ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengam syari'at Islam. Bahkan ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia (NII).

Upaya bangsa Indonesia menumpas pemberontakan tersebut memakan waktu cukup lama.

Kartosuwiryo dan para pengikutnya baru bisa ditangkap pada 4 Juni 1962.

Pemberontakan RMS dipimpin oleh Christian Robert Steven Soumokil.

Tujuan pemberontakan RMS untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada 25 April 1950. Di mana meliputi pulau-pulau seperti Seram,
Ambon, dan Buru.

Pada November 1950, RMS di Ambon dapat dikalahkan oleh tentara Indonesia, pemberontakan di Seram masih berlanjut hingga Desember 1963.

Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian
pemerintah RMS ke Seram, kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966.

Baca juga: Hubungan Makna Sila Kelima Pancasila dengan Simbolnya

Permesta atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dipimpin oleh Sjarifuddin Prawiranegara dan Ventje Sumual pada 1957-1958.

Pemberontakan tersebut terjadi di Sumatera dan Sulawesi ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintah pusat yang dipimpin Presiden Sukarno.

Karena Sukarno tidak bisa lagi diberikan nasihat dalam menjalankan pemerintahan sehingga terjadi ketimpangan sosial.

Pemerintah pusat dianggap telah melanggar undang-undang, pemerintahan yang sentralistis, sehingga pembangunan di daerah menjadi terabaikan.

APRA merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling pada 15 Januari 1949.

Gerakan APRA bertujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara sendiri bagi negara-negara RIS.

Baca juga: Contoh Perilaku yang Sesuai Nilai Sila Kedua Pancasila di Sekolah

APRA melakukan pemberontakan pada 23 Januari 1950 dengan menyerang dan menduduki Bandung serta menguasai markas Staf Divisi Siliwingi.

Bahkan berencana akan menyerang Jakarta. Namun usahanya mampu digagalkan oleh APRIS yang mengirimkan pasukan di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Dengan adanya peristiwa ini, maka semakin mempercepat pembubaran RIS dan kembali ke bentuk NKRI pada 17 Agustus 1950.  

KOMPAS.com - Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang banyak menghadapi tantangan sejak awal kemerdekaan.

Pancasila digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur pemerintahan atau seluruh administrasi negara.

Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila telah dijadikan landasan dan fondasi utama bangsa Indonesia.

Lalu, bagaimana penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada awal kemerdekaan?

Baca juga: Konsep dan Urgensi Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa

Banyak mendapat tantangan

Setelah Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia pada 18 Agustus 1945, penerapannya tidak langsung berjalan mulus begitu saja.

Penerapan Pancasila pada awal kemerdekaan cukup banyak mendapatkan hambatan dan rintangan karena terjadi berbagai aksi pemberontakan.

Berikut ini sejumlah pemberontakan yang terjadi pada awal kemerdekaan Indonesia:

Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) Madiun terjadi pada 18 September 1948, yang berlangsung selama tiga bulan.

Terjadinya pemberontakan PKI Madiun dilatarbelakangi oleh permasalahan yang cukup rumit antara pemerintah dengan golongan sayap kiri.

Peristiwa ini diawali dengan jatuhnya Kabinet Amir Sjarifuddin pada 28 Januari 1948, dan dibentuk kabinet baru bernama Kabinet Hatta.

Mohammad Hatta membentuk kabinet baru tanpa melibatkan golongan sayap kiri.

Hal ini kemudian membuat golongan sayap kiri merasa kecewa dan berniat melakukan pemberontakan.

Situasi kian memanas setelah Musso, tokoh komunis senior Indonesia kembali ke Tanah Air seusai belajar di Uni Soviet.

Musso membentuk badan baru yang terdiri dari partai-partai sayap kiri, termasuk PKI.

Mereka kemudian melakukan perjalanan propaganda ke Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Pemberontakan PKI Madiun pecah pada 18 September 1948 pukul 03.00 dini hari.

Serangan ini menewaskan dua perwira dan empat orang lainnya terluka.

Hanya dalam hitungan jam, Madiun berhasil dikuasai oleh golongan sayap kiri yang disebut FDR (Front Demokrasi Rakyat).

Pemberontakan sengit ini terjadi selama tiga bulan.

Pada 28 Oktober 1948, akhirnya pemerintah berhasil menangkap 1.500 orang dan Musso ditembak mati pada 31 Oktober 1948, ketika ia sedang bersembunyi di sebuah kamar kecil.

Pemberontakan PKI Madiun berhasil dihentikan ketika Amir, Maruto, Djoko, Suripno, dan tokoh-tokoh FDR lain tertangkap pada 19 Desember 1948.

Baca juga: Pemberontakan PKI Madiun 1948

Selanjutnya, ada pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII).

Pemberontakan ini berawal dari kekecewaan rakyat Indonesia terhadap pemerintah yang menyetujui perjanjian Renville dengan Belanda.

Dalam perjanjian itu, tentara Indonesia terpaksa mundur dari Jawa Barat ke Jawa Tengah yang disebut sebagai Long March Siliwangi.

Kondisi ini yang kemudian mendorong Kartosuwiryo ingin mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) dengan berasaskan Islam.

Kartosuwiryo melancarkan gerakan perlawanan yang dikenal sebagai pemberontakan DI/TII di Jawa Barat pada 7 Agustus 1949.

Tidak disangka, gerakan ini ternyata menular hingga ke beberapa daerah lain.

Pemberontakan DI/TII terjadi di empat wilayah lain, yaitu:

• Jawa Tengah (1949-1950)
• Sulawesi Selatan (1950-1965)
• Kalimantan Selatan (1950-1965)
• Aceh (1953-1962)

Baca juga: Penyebab Pemberontakan DI/TII

Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) adalah peristiwa kudeta militer yang terjadi di Bandung pada 23 Januari 1950.

Aksi kudeta ini dilakukan oleh pasukan Koninklijk Nederlands-Indische Lager (KNIL) yang dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling.

Latar belakang terjadinya pemberontakan APRA adalah dibubarkannya negara bagian bentukan Belanda yang bergabung kembali ke Republik Indonesia.

APRA tidak setuju dengan keputusan ini sehingga memutuskan melancarkan kudeta pada Januari 1950.

Peristiwa pemberontakan APRA menewaskan sebanyak 94 TNI dari Divisi Siliwangi termasuk Letnan Kolonel Lembong.

Kendati demikian, pada akhirnya, upaya kudeta yang dilancarkan Westerling mengalami kegagalan.

Westerling pun melarikan diri ke Belanda dan APRA tidak lagi beroperasi pada Februari 1950.

Referensi:

• Nurhikmah, Amalia Rizki. Nicki Nugrahaningtyas, dkk. (2021). Dinamika Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa. Jurnal Pancasila, Vol.2, 2021.
• Pinardi. (1966). Peristiwa Coup Berdarah PKI September 1948 di Madiun. Inkopak-Hazera.