Jelaskan apa saja kebijakan politik luar negeri pemerintahan Orde Baru?

Sejak Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945, pemerintahan telah beberapa kali berganti. Hal ini beriringan dengan sejarah UUD 1945 yang digunakan. Namun, secara umum pemerintahan dibagi menjadi tiga periode, yaitu pemerintahan demokrasi orde lama, ciri-ciri pemerintahan orde baru, dan pemerintahan reformasi.

Pemerintahan orde baru lahir setelah berakhirnya masa kepemimpinan Ir Soekarno sebagai Presiden pertama yang berkuasa selama 20 tahun. Pemerintahan yang lahir setelah pecahnya pemberontakan G30S PKI yang kemudian diikuti gelombang demontrasi rakyat. Pemerintahan ini dipimpin oleh Presiden Soeharto yang berkuasa selama tiga puluh tahun. Berkuasa setelah mendapat Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), 11 Maret 1966 dan kemudian secara resmi tahun 1967 setelah diadakannya pemilu.

Pemerintah orde baru ini bertekad menjalankan kekuasaan bersih dengan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Beberapa hal yang pertama kali diperbaiki adalah politik luar negeri Indonesia yang selama akhir kekuasaan sebelumnya sempat kacau. Politik luar negeri yang ikut menentukan dalam hubungan internasional dan organisasi internasional dan contoh kerjasama bilateral dengan negara lain.

Beberapa tindakan pemerintah orde baru dalam politik luar negeri, antara lain diuraikan di bawah ini.

1. Normalisasi Hubungan Dengan Negara Lain

Hubungan bilateral Indonesia dengan negara lain, khususnya negara tetangga sempat tidak baik pada pemerintahan Presiden Soekarno yang pro pada RRC. Normalisasi yang dilakukan antara lain mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia dan menjalin hubungan dengan Singapura.

Mengakhiri Konfrontasi dengan Malaysia

Indonesia memulai konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964, ketika pada tanggal 3 Mei Presiden mengeluarkan Dwikora. Pernyataan tentang perang terhadap Malaysia berkaitan dengan batas negara yang berada di wilayah Pulau Kalimantan. Dalam konfrontasi ini kemudian dikenal slogan “Ganyang Malaysi”. Konfrontasi dengan Malaysia diakhiri dengan bantuan pihak ketiga dalam hal ini, Thailand, Muangthai saat itu. Pada tanggal 11 Agustus 1966, Menteri luar Negeri Malaysia Tun Abdul Razak dan Menteri Luar Negeri Indonesia Ada Malik menandatangai kesepakatan damai di Bangkok.

Mengakui Republik Singapura

Pengakuan terhadap berdirinya diberikan dengan perantara Duta Besar Pakistan dari Republik Singapura dengan untuk Myanmar, Habibur Rachman. Pengakuan dilakukan pada tanggal 2 Juni 1966 kepada PM Lee Kuan Yew.

2. Memutuskan Hubungan dengan RRC

Pemerintahan sebelumnya berporos pada Beijing, RRC yang menyebakan tumbuh suburnya paham komunisme di Indonesia. Poros tersebut juga membuat politik Indonesia tidak lagi berjalan bebas aktif sebagaimana mestinya. Maka, salah satu hal tindakan pemerintah orde baru dalam politik luar negeri adalah memutuskan hubungan dengan RRC. Segala hal yang berbau China di Indonesia ditiadakan.

3. Ikut Membentuk ASEAN

Pada tahap selanjutnya, Indonesia mempererat hubungan dengan negara-negara tetangga. Hubungan tersebut kemudian membuat Indonesia menjadi salah satu pendiri negara-negara pendiri ASEAN, di samping Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Sebuah organisasi negara-negara Asia Tenggara yang ingin bekerjasama dalam semua bidang; ideologi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan untuk kemajuan bersama.

4. Integrasi Timor Timur

Timor Timur saat Indonesia merdeka masih menjadi jajahan Bangsa Portugis, meskipun jaraknya sangat dekat dengan Indonesia. Ini sangat berpengaruh pada kondisi Nusa Tenggara Timur dan Barat yang berdekatan. Apalagi pasca kudeta di Portugis sendiri tahun 1974. Timor Timur terus bergolak. Beberapa kubu kemudian bertekad untuk bergabung dengan Indonesia. Fraksi atau kubu yang pro Indonesia menyampaikan keinginan resminya, 7 juni 1976 kepada Presiden Soeharto. Setelah 10 hari, Presiden akhirnya memutuskan integrasi Timor Timur ke Indonesia sebagai propinsi ke-27.

Meskipun setelah integrasi Timor Timur, banyak pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat itu. Namun, fraksi Fretelin yang menginginkan kemerdekaan terus berjuang puluhan tahun. Sampai akhirnya ketika masa pemerintahan orde baru berakhir, tahun 1999, melalui referendum rakyat Timor Timur memilih mendirikan negara berdaulat.

5. Kembali Menjadi Anggota PBB

Ketika terjadi konfrontasi dengan Malaysia, 7 Januari 1965, Malaysia terpilih sebagai anggota tidak tetap fungsi Dewan Keamanan PBB. Pemerintah Indonesia masa itu menyatakan ketidaksetujuannya dengan keluar dari keanggotaaan PBB.

Pemerintah orde baru masuk dan menjadi anggota PBB kembali secara resmi, 8 September 1966. Ini berkaitan erat dengan banyaknya peran PBB terhadap Indonesia. Salah satunya pengakuan PBB secara de facto dan de jure kepada Indonesia yang baru merdeka dan peran PBB dalam mengembalikan Irian Barat menjadi bagian Indonesia.

6. Pasukan Perdamaian

Setelah Indonesia kembali menjadi anggota PBB, peran Indonesai dalam organisasi ASEAN dan PBB semakin besar. Contohnya dalam pengiriman pasukan perdamaian PBB ke beberapa negara. Pasukan Indonesia dengan nama Pasukan Garuda pernah bertugas di Kongo dan timur Tengah yang konflik.

7. Memediasi Konflik di Kamboja

Indonesia beberapa kali dibantu pihak ketiga dalam penyelesaian konflik hubungan bilateral dan dalam negeri. Termasuk Kamboja yang banyak membantu. Akibatnya ketika Kamboja sedang mengalami konflik antara beberapa kelompok dan meminta bantuan Indonesia, maka Indonesia memediasi konflik di Kamboja.

8. Ikut Serta dalam Berbagai Organisasi Internasional

Tindakan pemerintah orde baru yang masih dilakukan sampai sekarang adalah keterlibatannya dalam berbagai organisasi internasional. Selain ASEAN dan PBB, organisasi lain di antaranya adalah IGGI yang kemudian berubah menjadi CGI, APEC, OPEC, dan sebagainya.

Demikian tindakan pemerintah orde bari dalam politik luar negeri. Sebuah tindakan yang harus diakui membawa dampak positif bagi negara Indonesia terlepas dari berbagai masalah penyimpangan yang terjadi.

Semoga artikel tindakan pemerintah orde baru ini bermanfaat bagi siswa untuk memahami materi Pendidikan Kewarganegaraan. Memahami pula sejarah untuk lebih mengetahui tindakan kelebihan dan kekurangan orde baru. Agar sejarah yang buruk tidak terulang dan yang baik dapat dilanjutkan.

kebijakan pemerintahorde baruPemerintah Orde Barupolitik luar negeri

Artikel ini akan membahas mengenai pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, pelaksanaan politik luar negeri, kebijakan politik luar negeri pada masa orde baru, politik luar negeri pada masa orde baru, pelaksanaan politik luar negeri pada masa orde baru, pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif pada masa orde baru, politik luar negeri masa orde baru, politik luar negeri bebas aktif pada masa orde baru.

Pada masa awal Orde Baru terjadi perubahan pada pola hubungan luar negeri Indonesia. dalam segala bidang. Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia lebih memfokuskan pada pembangunan sektor ekonomi.

Presiden Soeharto Menembus Medan Konflik Sarajevo-Bosnia Tahun 1995

Pembangunan ekonomi tidak dapat dilaksanakan secara baik, tanpa adanya stabilitas politik keamanan dalam negeri maupun di tingkat regional.

Pemikiran inilah yang mendasari Presiden Soeharto mengambil beberapa langkah kebijakan politik luar negeri (polugri), yaitu membangun hubungan yang baik dengan pihak-pihak Barat dan “good neighbourhood policy” melalui Association South East Asian nation (ASEAN).

Titik berat pembangunan jangka panjang Indonesia saat itu adalah pembangunan ekonomi, untuk mencapai struktur ekonomi yang seimbang dan terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat, pada dasawarsa abad yang akan datang.

Tujuan utama politik luar negeri Soeharto pada awal penerapan New Order (tatanan baru) adalah untuk memobilisasi sumber dana internasional demi membantu rehabilitasi ekonomi negara dan pembangunan, serta untuk menjamin lingkungan regional yang aman yang memudahkan Indonesia untuk berkonsentrasi pada agenda domestiknya.

Berikut pernyataan Presiden Soeharto mengenai politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

“ Bagi Indonesia, politik luar negerinya yang berprinsip non-Blok tidak identik dengan tidak adanya keterlibatan. Itulah alasannya mengapa Indonesia lebih suka mengatakannya sebagai politik luar negeri yang bebas dan aktif karena politik luar negeri kita tidak hampa, mati, atau tidak berjalan.

Politik luar negeri Indonesia adalah bebas di mana Indonesia bebas dari ikatan apapun juga, baik itu dalam secara militer, politik ataupun secara ideologis bahwa Indonesia benar-benar terbebas dari berbagai masalah atau peristiwa dengan tidak adanya pengaruh dari pihak manapun, baik secara militer, politis, ataupun secara ideologis.” (Kumpulan Pidato Presiden Soeharto, http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/speech)

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dalam bidang politik luar negeri, kebijakan politik luar negeri Indonesia lebih menaruh perhatian khusus terhadap soal regionalisme.

Para pemimpin Indonesia menyadari pentingnya stabilitas regional akan dapat menjamin keberhasilan rencana pembangunan Indonesia.

Kebijakan luar negeri Indonesia juga mempertahankan persahabatan dengan pihak Barat, memperkenalkan pintu terbuka bagi investor asing, serta bantuan pinjaman.

Presiden Soeharto juga selalu menempatkan posisi Indonesia sebagai pemeran utama dalam pelaksanaan kebijakan luar negerinya tersebut, seperti halnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno.

Beberapa sikap Indonesia dalam melaksanakan politik luar negerinya antara lain; menghentikan konfrontasi dengan Malaysia.

Upaya mengakhiri konfrontasi terhadap Malaysia dilakukan agar Indonesia mendapatkan kembali kepercayaan dari Barat dan membangun kembali ekonomi Indonesia melalui investasi dan bantuan dari pihak asing.

Tindakan ini juga dilakukan untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia meninggalkan kebijakan luar negerinya yang agresif.

Konfrontasi berakhir setelah Adam Malik yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri menandatangani Perjanjian Bangkok pada tanggal 11 Agustus 1966 yang isinya mengakui Malaysia sebagai suatu negara.

Selanjutnya Indonesia juga terlibat aktif membentuk organisasi ASEAN bersama dengan Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina. Dalam pembentukan ASEAN Indonesia memainkan peranan utama dalam pembentukan organisasi ASEAN.

ASEAN merupakan wadah bagi politik luar negeri Indonesia. Kerja sama ASEAN dipandang sebagai bagian terpenting dari kebijakan luar negeri Indonesia.

Ada kesamaan kepentingan nasional antara negara-negara anggota ASEAN, yaitu pembangunan ekonomi dan sikap non komunis.

Dengan demikian, stabilitas negara-negara anggota ASEAN bagi kepentingan nasional Indonesia sendiri sangatlah penting. ASEAN dijadikan barometer utama pelaksanaan kerangka politik luar negeri Indonesia.

Berbagai kebutuhan masyarakat Indonesia coba difasilitasi dan dicarikan solusinya dalam forum regional ini.

Pemerintahan Soeharto coba membangun Indonesia sebagai salah satu negara Industri baru di kawasan Asia Tenggara, sehingga pernah disejajarkan dengan Korea Selatan, Taiwan, dan Thailand sebagai macan-macan Asia baru.

Di samping itu, politik luar negeri Indonesia dalam forum ASEAN, juga untuk membentuk citra positif Indonesia sebagai salah satu negara yang paling demokratis dan sangat layak bagi investasi industri.

Presiden Soeharto memakai Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) untuk memproyeksikan posisi kepemimpinan Indonesia. Pada awalnya Indonesia tidak setuju dengan APEC.

Kekhawatiran itu didasarkan pada ketidakmampuan Indonesia menghadapi liberalisasi perdagangan. Kekhawatiran lainnya adalah kehadiran APEC dapat mengikis kerjasama antara negara-negara ASEAN.

Setelah berakhirnya Perang Dingin, Indonesia mengubah pandangannya terhadap APEC. Faktor pendorongnya antara lain adalah karena Indonesia menjadi ketua pertemuan APEC selanjutnya.

Keberhasilan Indonesia menjadi ketua pertemuan APEC dan juga keberhasilan menjadi Ketua Gerakan Non Blok X pada tahun 1992, setidaknya memberikan pengakuan bahwa Indonesia adalah salah satu pemimpin internasional.

Selain ASEAN, keterlibatan Indonesia dalam membentuk kondisi perekonomian global yang stabil dan kondusif, serta memaksimalkan kepentingan nasional, Indonesia juga masuk sebagai anggota negara-negara produsen atau penghasil minyak dalam OPEC.

OPEC menjadi barometer pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia dalam hal stabilitas perekonomian dunia.

Kepemimpinan Soeharto secara umum mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pendahulunya. Diparuh pertama kepemimpinannya, dia cenderung adaptif dan low profile.

Dan pada paruh terakhir kepemimpinannya, sejak 1983, Soeharto mengubah gaya kepemimpinannya menjadi high profile.

Gayanya tersebut mempengaruhi pilihan-pilihan politik luar negerinya, yang pada kenyataannya tidak dapat dilepaskan dari kondisi politik-ekonomi dan keamanan dalam negeri Indonesia, dengan nilai ingin menyejahterakan bangsa, Soeharto mengambil gaya represif (di dalam negeri) dan akomodatif (di luar negeri).