Bagaimana pendapat anda tentang konflik natuna

Jakarta, CNBC Indonesia - China kembali mengklaim bahwa apa yang dilakukan di perairan Natuna, Kepulauan Riau, merupakan langkah yang benar. Bahkan perwakilan resmi China mengatakan berhak dan memiliki kepentingan di sana.Saat dimintai tanggapan soal ini, Juru Bicara Kementerian Luar Negerri RI Teuku Faizasyah mengatakan pemerintah pasti akan terus berupaya menjaga wilayah kedaulatan RI."Saya belum bisa mengomentari. Nanti kalau ada pembahasan lanjutan (diinformasikan). Yang pasti pengamanan wilayah laut, wilayah kedaulatan kita terus dilakukan," katanya saat dikonfirmasi CNBC Indonesia, Jumat (3/1/2020).
Sementara itu, Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Damos Agusman mengulangi kembali pernyataan Kementerian Luar Negeri RI bahwa China telah melakukan pelanggaran di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)."Indonesia menegaskan kembali keberatannya yang kuat terhadap apa yang disebut 'hak bersejarah China' atas ZEE Indonesia," tulisnya di akun Twitternya, Rabu lalu.Klaim bersejarah China berdasarkan aktivitas perikanan yang sudah lama dilakukan di ZEE Indonesia tidak memiliki dasar hukum dan tidak diakui di bawah UNCLOS (United Nations Convention for the Law of the Sea atau Konvensi Hukum Laut PBB). "Argumen bersejarah ini" telah diperiksa secara seksama dan ditolak oleh SCS Tribunal 2016."Masalah RI dan China dimulai awal pekan ini saat Kemlu RI menyampaikan protes keras pada China. Pasalnya kapal nelayan dan Penjaga Pantai (Coast Guard) China telah memasuki wilayah kedaulatan Indonesia di perairan Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau, Senin lalu.Sebagai tanggapan atas hal ini, pemerintah juga telah memanggil Duta Besar China di Jakarta dan menyampaikan nota diplomatik pada China terkait masalah ini. Namun sayangnya hal ini dibalas dengan pembelaan oleh China. Dalam konferensi persnya pemerintah China mengklaim sudah mematuhi hukum internasional. Bahkan melalui Juru Bicara Kementerian Luar Negerinya, Geng Shuang, negara itu menegaskan berkepentingan di perairan tersebut."Saya ingin menekankan bahwa posisi dan proposisi China mematuhi hukum internasional, termasuk UNCLOS," katanya."Jadi apakah pihak Indonesia menerimanya atau tidak, tidak ada yang akan mengubah fakta objektif bahwa China memiliki hak dan kepentingan atas perairan yang relevan (relevant waters)," tambah Geng."Apa yang disebut putusan arbitrase Laut China Selatan itu ilegal, batal berdasarkan hukum, dan kami telah lama menegaskan bahwa China tidak menerima atau mengakui hal itu. Pihak China dengan tegas menentang negara, organisasi atau individu mana pun yang menggunakan putusan arbitrase yang tidak sah untuk merugikan kepentingan China."

[Gambas:Video CNBC]

Sumber gambar, Antarafoto

Keterangan gambar,

Kehadiran kapal penjaga pantai dan kapal pencari ikan China di ZEE Indonesia di perairan Natuna utara membuat hubungan kedua negara kembali menegang.

Insiden di perairan Natuna Utara tidak akan mengganggu hubungan diplomatik Indonesia dengan China, kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

Hal itu ia sampaikan usai pertemuan dengan duta besar China untuk Indonesia, Xiao Qiaan, di Jakarta pada Kamis petang (16/01). Mahfud mengatakan kepada wartawan bahwa pemerintah China dan Indonesia sepakat bahwa tidak ada sengketa wilayah di Natuna.

"Dia [duta besar China] mengatakan pemerintah China, sama dengan Indonesia, tidak ada dispute wilayah," ujarnya.

Namun ia juga menegaskan bahwa nelayan China yang mengambil ikan di kawasan ZEE Indonesia akan diusir.

"Kita usir saja, kan protesnya sudah, masak protes terus? Kita halau mereka keluar dari garis ZEE sehingga mereka ke laut bebas," imbuhnya.

Pengamat hubungan internasional menilai China dan Indonesia meredakan pertikaian soal sengketa Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Perairan Natuna karena kedua negara berusaha menghindari ketegangan keamanan regional.

Yeremia Lalisang, dosen di Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, mengatakan hal tersebut adalah sesuatu yang tidak diharapkan terjadi baik oleh Indonesia maupun China.

"Indonesia dianggap sebagai negara besar yang penting di Asean sehingga mau nggak mau ketegangan dengan Indonesia harus dihindari untuk menjaga stabilitas kawasan," kata Yeremia.

Sementara itu, Indonesia juga dinilai memiliki kepentingan yang lebih besar terkait hubungan bilateralnya dengan China, sehingga wajar jika pemerintah lebih memilih jalur diplomatik ketimbang kontroversi.

"Indonesia punya kepentingan yang lebih besar, tapi bukan berarti mengalah dalam urusan kedaulatan, sehingga Indonesia mencari titik seimbang agar mencari solusi yang lebih diplomatik untuk kedua negara," katanya.

Sumber gambar, Antara/M RISYAL HIDAYAT

Keterangan gambar,

Pergerakan kapal Coast Guard China terlihat melalui layar yang tersambung kamera intai dari Pesawat Boeing 737 Intai Strategis AI-7301 Skadron Udara 5 Wing 5 TNI AU Lanud Sultan Hasanudin Makassar saat melakukan patroli udara di Laut Natuna, Sabtu (4/1).

Adapun Hikmahanto Juwana, guru besar hukum internasional di Universitas Indonesia, mengatakan melunaknya sikap pemerintah Indonesia dipengaruhi berbagai faktor. Salah satu faktor tersebut adalah kekhawatiran China atas meningkatnya sentimen anti-China di Indonesia jika persoalan Natuna berlarut-larut.

"China tentu khawatir apabila ada sentimen dari publik kita yang anti-negara China, ini yang dia khawatirkan sehingga dia perlu untuk tone down apa yang terjadi beberapa waktu lalu," kata Hikmahanto.

Selain itu, Hikmahanto juga memandang bahwa China masih membutuhkan Indonesia sebagai jembatan antara China dengan negara-negara di Asia Tenggara yang sama-sama memiliki klaim wilayah di Laut China Selatan, seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei.

Faktor lain atas melunaknya retorika kedua negara terkait insiden di Perairan Natuna adalah hubungan bilateral keduanya secara umum tidak bermasalah.

Dengan pernyataannya, "China mengatakan bahwa persahabatan harus dijunjung tinggi karena terus terang kita tidak punya masalah dengan China terkait apa yang terjadi kemarin [di Natuna], mengingat Indonesia tidak mengakui 9 garis putus-putus yg diklaim China [di Laut China Selatan]."

Sumber gambar, M RISYAL HIDAYAT/ANTARAFOTO

Keterangan gambar,

Indonesia memperketat penjagaan di Natuna utara, termasuk dengan mengirimkan pesawat tempur F-16.

Sementara itu, Duta Besar China, Xiao Qian, mengatakan Indonesia dan China memiliki hubungan yang erat, terutama dalam lima tahun terakhir. Meski demikian, Xiao Qian mengaku bahwa hubungan antara kedua negara tidak selalu baik, terutama terkait masalah klaim wilayah di Perairan Natuna.

"Saya tahu bahwa kita memiliki masalah, namun saya yakin kita bisa mengurusnya dengan baik dan kita dapat berdiskusi guna menemukan solusi permasalahan tersebut," kata Xiao.

Menurutnya, nelayan-nelayan China masuk ke Perairan Natuna atas inisiatif mereka sendiri untuk mencari ikan. Ia mengaku pihaknya akan terus berdialog dengan Indonesia melalui kanal-kanal diplomatik seperti lewat Kementerian Luar Negeri.

Sengketa di perairan Natuna kembali mencuat pada akhir Desember 2019 setelah terjadi insiden yang digambarkan sebagai pengambilan ikan secara ilegal oleh nelayan-nelayan China di kawasan ZEE Indonesia.

Kementerian Luar Negeri Indonesia lantas melayangkan protes keras ke Beijing.

Dalam kesempatan terpisah, juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengatakan, China mempunyai hak historis di Laut China Selatan.