Formulir pph pasal 23 terbaru excel

Table of Contents Show

Formulir Pajak SPT Masa
Formulir SPT Masa PPh Pasal 21/26
Formulir SPT Masa PPh Pasal 21/26
(digunakan sampai dengan Masa Pajak Desember 2013)
Formulir SPT Masa PPh Pasal 21/26
(digunakan mulai Masa Pajak Januari 2014)
Formulir SPT Masa PPh Pasal 22
Formulir SPT Masa PPh Pasal 23/26
Formulir SPT Masa PPh Pasal 4 (2)
Formulir SPT Masa PPh Pasal 15
Bagaimana cara membuat bukti potong PPh 23?
PPh Pasal 23 tarifnya berapa?
Siapa yang membuat Bupot PPh 23?

Jumlah Formulir Perpajakan : 19 Formulir

Terakhir diperbarui 24 November 2020

Download formulir merupakan kanal unduhan untuk berbagai formulir perpajakan atas produk hukum tertentu untuk menunjang kepatuhan pajak wajib pajak.

13 November 2020

Formulir Pemanfaatan Insentif PPh 21 DTP

Formulir berikut bisa dimanfaatkan sebagai surat pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) dan juga formulir laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh 21 DTP.

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.

Langkah Pelaporan Realisasi Fasilitas PMK Nomor 44/PMK 03/2020

Login ke alamat resmi djponline.pajak.go.id, login sesuai NPWP dan Password yang sudah terdaftar pada laman DJP Online dan masukkan captcha yang tertera pada layar utama login. Setelah berhasil login laman akan menampilkan menu Utama, kemudian pilih menu Layanan. Setelah masuk menu Layanan, laman akan menampilkan sub menu dari menu Layanan kemudian pilih eReporting Insentif Covid-19. - Padaselengkapnya

Pajak E-Commerce : PMK No 210/PMK.010/2018

Saat ini, keberadaan internet menjadi salah satu hal penting untuk menunjang kegiatan perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari maraknya kegiatan perdagangan atau jual beli melalui internet atau online yang biasa disebut e-Commerce.selengkapnya

Nama

Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009

Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009.

Mulai berlaku untuk masa pajak November 2009.

Pengguna

Pemotong PPh Pasal 23

Status

Masih berlaku

Jenis Pajak

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Berkas

Lampiran	Ukuran
Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 (f.1.1.33.06)_0_0.pdf	byte

35017 kali dilihat

Formulir SPT Masa PPh Pasal 21, Formulir SPT Masa PPh Pasal 22, Formulir SPT Masa PPh Pasal 23, Formulir SPT Masa PPh Pasal 4 (2), dan Formulir SPT Masa PPh Pasal 15

Formulir Pajak SPT Masa

SPT Masa adalah formulir pajak yang dipergunakan untuk melakukan pelaporan pajak bulanan. Ada beberapa jenis Formulir SPT Masa berdasarkan jenis dari Wajib Pajak. Silahkan donwload formulir pajak SPT Masa berikut ini sesuai dengan kebutuhan Anda.

Formulir SPT Masa PPh Pasal 21/26

PPh Pasal 21 Adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Silahkan download Formulir SPT Masa PPh Pasal 21 berikut:

Formulir SPT Masa PPh Pasal 21/26

(digunakan sampai dengan Masa Pajak Desember 2013)

Formulir 1721 Lampiran T
Formulir 1721 Lampiran II
Formulir 1721 Lampiran I
Formulir 1721 Induk

Formulir SPT Masa PPh Pasal 21/26

(digunakan mulai Masa Pajak Januari 2014)

Formulir SPT Masa PPh Pasal 21/26
Petunjuk Umum

Formulir SPT Masa PPh Pasal 22

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh:

Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Silahkan download Formulir SPT Masa PPh Pasal 22 berikut:

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22 (f.1.1.32.02)
Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Badan Usaha Industri Eksportir Tertentu (f.1.1.33.04)

Formulir SPT Masa PPh Pasal 23/26

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) mengatur mengenai pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari Wajib Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari modal (dividen, bunga, royalti dll.), penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong dalam Pajak Penghasilan Pasal 21.

Silahkan download Formulir SPT Masa PPh Pasal 23/26 berikut:

Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 (f.1.1.33.06)
Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 Dan Atau Pasal 26 (f.1.1.32.03)

Formulir SPT Masa PPh Pasal 4 (2)

PPh Pasal 4 Ayat 2 / PPh Final adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan-penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan terutang.

Objek PPh Pasal 4 Ayat 2 ( Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 ) dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan / pendapatan, dan berupa:

Peredaran bruto (omzet penjualan) sebuah usaha di bawah Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun masa pajak;
Bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing;
Hadiah berupa lotere / undian;
Transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif perdagangan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan ibukota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha;
Transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas tanah dan / atau bangunan; dan
Pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

Silahkan download Formulir SPT Masa PPh Pasal 4 (2) berikut:

Bukti Pemotongan Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Hadiah Undian (f.1.1.33.09)
Bukti Pemotongan Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi (f.1.1.33.16)
Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan (f.1.1.33.12)
Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Deposito Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro (Final) (f.1.1.33.10)
Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham yang Diperdagangkan di Bursa Efek (f.1.1.33.11)
Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Final Pasal 4 Ayat (2) (f.1.1.32.04)

Formulir SPT Masa PPh Pasal 15

PPh Pasal 15 merupakan jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak tertentu, yaitu perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan pelayaran dalam negeri, perusahaan penerbangan dalam negeri, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran migas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah atau ‘build-operate-transfer’ (BOT).

Silahkan download Formulir SPT Masa PPh Pasal 15 berikut:

Bukti Pemotongan PPh atas Imbalan yang Dibayarkan atau Terutang kepada Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri (f.1.1.33.13)
Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 15 (f.1.1.32.05)

E

b. Aturan Wajib e-Bupot untuk PPh 23/26 Ketentuan wajib e-Bupot bagi para Non-PKP ini sudah resmi berlaku untuk masa pajak September 2020, yang harus dilaporkan pada Oktober kalender bulan berjalan.

Bagaimana cara membuat bukti potong PPh 23?

Klik menu E-Bupot, lalu pilih PPh Pasal 4 ayat (2), 15, 22, dan 23..

Anda akan diarahkan ke halaman list Bukti Potong PPh Unifikasi. ... .

Isi form Bukti Potong PPh Unifikasi sesuai dengan kebutuhan Anda..

Masukkan tanggal pemotongan dan identitas WP yang dipotong..

PPh Pasal 23 tarifnya berapa?

Tarif PPh dan Objek Pasal 23. Tarif yang dikenakan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objeknya.

Siapa yang membuat Bupot PPh 23?

Lalu, siapa yang membuat Bukti Potong Pajak Penghasilan 23? Seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa pihak yang membuat bupot PPh 23 adalah mereka yang memberikan penghasilaan atas bunga, jasa, hadiah atau royalti dan lainnya yang dikenakan PPh Pasal 23 sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan.