Bagaimanakah dampak sosial politik dari peristiwa G30S/PKI 1965

28 Sep 2021, 16:58 WIB - Oleh: Annasa Rizki

Table of Contents Show

Gerakan 30 September 1965/PKI
Sebab-sebab Munculnya G30S/PKI
Gerakan G30S/PKI
Penumpasan G30S/PKI
Pemulihan Keamanan dan Ketertiban
Penumpasan G30S/PKI di Jawa Tengah dan Yogyakarta
Dampak Peristiwa G30 S/PKI 1965
Dampak Sosial-Politik Peristiwa G30S/PKI Terhadap Masyarakat Indonesia
Dampak Politik
Dampak Ekonomi
Dampak Negatif dan Positif G 30 S-PKI
Video yang berhubungan

Antara/M Agung Rajasa Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo berjalan menuju Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Kamis (1/10/2015).

Bisnis.com, JAKARTA - Gerakan 30 September 1965 (G30S PKI) memiliki pengaruh bagi perkembangan gerak sejarah masyarakat Indonesia sampai saat ini. Pembantaian terhadap jutaan manusia, dengan alasan membasmi komunisme, mulai berlangsung setelah G30S PKI. Tak hanya itu, kejadian tersebut ikut berdampak pada kehidupan ekonomi, politik, dan kemanusiaan.

Meletusnya G30S PKI akibat Sukarno semakin pro PKI. Sukarno melakukan langkah politik pembelaan terhadap PKI, melalui penghukuman terhadap para perwira AD, yang membekukan cabang-cabang PKI pada 1960 (Roosa, 2008: 297).

Pelarangan terhadap Partai Murba yang anti PKI dan pelarangan terbit terhadap berbagai surat kabar yang anti PKI adalah beberapa contoh keberpihakan Soekarno terhadap PKI (Ricklefs, 2001: 336).

Akan tetapi pihak TNI sadar bahwa usaha penggulingan Sukarno secara terang-terangan adalah sia-sia karena popularitas Soekarno yang tinggi di mata rakyat (Roosa, 2008: 300).

Awalnya, PKI mendukung sikap nasionalis militan Soekarno dengan konsisten. Soekarno mulai terlihat dekat dengan PKI sejak 1959. Dengan dukungan PKI yang memiliki kekuatan massa yang cukup besar, Sukarno memiliki posisi tawar yang cukup kuat di hadapan TNI (militer) (Mortimer, 2006: 79).

TNI mengambil langkah terang-terangan membasmi PKI dipimpin oleh Jenderal Angkatan Darat, Suharto. Pada pukul 18.00 WIB, tanggal 1 Oktober 1965, Soeharto dan pasukannya telah berhasil merebut Lapangan Merdeka dan RRI. Melalui RRI, Soeharto mengumumkan bahwa G30S PKI adalah sebuah gerakan kontra revolusioner (Roosa, 2008: 317).

Gerakan ini dilanjutkan dengan pembasmian PKI. Pada tanggal 7 Oktober 1965, rumah-rumah para anggota PKI dan sekretariat-sekretariat milik PKI dibakar dan dihancurkan oleh kelompok-kelompok Islam antikomunis. Kejadian inilah yang kemudian menginspirasi pembasmian golongan komunis di seluruh Indonesia.

Pembasmian PKI tersebut, juga diiringi dengan penyebaran propaganda hitam terhadap PKI. Propaganda hitam yang manipulatif itu menyatakan bahwa organisasi yang berafiliasi dengan PKI, yaitu Pemuda Rakyat, dengan Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia), melakukan penyiksaan dan pembunuhan brutal terhadap para perwira Angkatan Darat di Lubang Buaya (Mortimer, 2006: 389).

Melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), AD di bawah pimpinan Suharto resmi mengambil alih kekuasaan dari tangan Presiden Sukarno. Berbekal Supersemar ini juga Soeharto membubarkan PKI, dengan surat Keputusan Presiden No.1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966.

Surat keputusan presiden itu ditandatangani sendiri oleh Suharto. Pengambilalihan kekuasaan oleh Angkatan Darat di bawah kepemimpinan Soeharto terhadap Soekarno, adalah sebuah kudeta yang bersifat perlahan, atau kudeta merangkak (Wardaya, 2007: 111-112).

Kehidupan politik Indonesia pasca pengambilalihan kekuasaan oleh Suharto berubah drastis. Soeharto dan militer berkuasa penuh tanpa ada pihak yang menandingi selayaknya pada masa pemerintahan Soekarno. Kekuasaan pada masa Orde Baru terpusat pada Suharto dan orang-orang militer yang merupakan lingkaran inti Suharto (Ricklefs, 2001: 356). Golongan Karya (Golkar) adalah kendaraan politik Soeharto dan militer untuk mendominasi perpolitikan Indonesia melalui pemilihan umum (Ricklefs, 2001: 360).

Bidang ekonomi di Indonesia menjadi sebuah negara yang terbuka pada modal asing. Dasar hukum dari keterbukaan ini adalah Undang-Undang tahun 1967, tentang penanaman modal asing, Undang-undang No. 6 tahun 1968, tentang penanaman modal dalam negeri, dan Undang-undang No. 11 tentang pertambangan.

Ketiga undang-undang ini disahkan oleh Suharto bahkan sebelum ia resmi menjabat sebagai presiden Republik Indonesia (Yuriandi, 2010: 3). Keterbukaan pada modal asing ini menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi tidak mandiri dan sumber daya alam Indonesia bisa dieksploitasi oleh kapitalisme internasional dengan leluasa (Caldwell & Utrecht, 2011: 291).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : pki, g30s/pki

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

You're Reading a Free Preview
Page 3 is not shown in this preview.

Peristiwa Gerakan 30 September atau yang sering disebut dengan G30S/PKI 1965 yang sudah terjadi di Indonesia menimbulkan banyak dampak negatif bagi kehidupan sosial dan juga polemik pada masyarakat Indonesia, seperti yang kita ketahui bahwa Gerakan 30 September atau G30S/PKI 1965 ingin melakukan kudeta terhadap Pemerintahan Indonesia serta merubah ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila dengan paham komunis. Dampak sosial politik yang dirasakan bangsa Indonesia dengan adanya G30S/PKI 1965 antara lain kondisi politik Indonesia yang semakin tidak stabil dikarenakan muncul pertentangan didalam lembaga tinggi negara, sikap pemerintah yang belum bisa untuk mengambil keputusan untuk dapat membubarkan PKI, munculnya aksi demonstrasi yang dilakukan secara besar-besaran untuk menuntut agar PKI beserta ormas-ormasnya dibubarkan. Atau yang sering dikenal dengan istilah Tritura atau sering disebut juga Tiga Tuntutan Rakyat. Dampak yang dirasakan dengan adanya G30S/PKI 1965 antara lain memudarnya wibawa Presiden Soekarno di mata masyarakat, renggangnya hubungan antara pemerintah Indonesia dengan Cina, PKI sebagai kekuatan politik telah hancur karena tidak mendapat kepercayaan lagi di masyarakat.
Dengan demikian, pernyataan yang tidak termasuk dalam dampak sosial politik pasca peristiwa G30S/PKI adalah peta politik beralih ke Angkatan Darat, karena Angkatan Darat sendiri merupakan salah satu kekuatan politik yang mendominasi sebelum dan setelah terjadinya peristiwa G30S/PKI.

Jadi, jawaban yang tepat adalah A.

Dampak G30S/PKI – Peristiwa, Sosial, Politik, Ekonomi & Pengaruh – Terjadinya peristiwa G30 S/PKI 1965 di Indonesia telah memberikan dampak negative dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat, G30S/PKI yang telah kita ketahui yang ingin mengkudeta pemerintahan Indonesia dan mengganti ideology negara yakni pancasila menjadi komunis, yang sangat ditentang oleh rakyat Indonesia.

Gerakan 30 September 1965/PKI

Setelah pemberontakan PKI Madiun berhasil ditumpas, PKI ternyata tetap bergerak di bawah tanah. PKI muncul kembali pada tahun 1950 dalam kehidupan politik Indonesiadan ikut serta dalam pemilu I tahun 1955.

Sebab-sebab Munculnya G30S/PKI

N. Aidit terpilih menjadi ketua PKItahun 1951, ia dengan cepat membangun kembali PKI yang porak-poranda akibat kegagalan pada tahun 1948.
PKI membentuk biro khusus yang secara rahasia bertugas mempersiapkan kader-kader di berbgai organisasi politik.
Mempengaruhi Presiden Soekarno.
Pimpinan TNI AD membentuk Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap presiden Soekarno pada saat peringatan HUT ABRI tanggal 5 Oktober 1965.

Baca Juga: Pancasila Sebagai Sistem Filsafat

Gerakan G30S/PKI

Kesehatan Presiden semakin menurun.
Kamaruzaman yang diangkat sebagai ketua Biro khusus PKI menghubungi kadernya di kalangan ABRI, seperti Brigjen Supardjo, Letkol Untung, Cakrabirawa, Kolonel Sunardi, Maersekal Madya Omar Dani, Kolonel Anwar.
Letkol Untung memerintahkan kepada seluruh anggota gerakan untuk siap dan mulai bergerak pada dini hari 1 Oktober 1965 untuk melakukan serangkaian penculikan dan pembunuhan terhadap 6 perwira tinggi dan seorang perwira pertama dari AD.
Para korban dibawa ke Lubang Buaya. Mereka dimasukkan ke dalam sumur tua dan ditimbun dengan tanah dan sampah. Ketujuh korban dari TNI AD adalah :
1. Letjen Ahmad Yani (panglima AD)
2. Mayjen R. Soeprapto (Deputy II Pangad)
3. Mayjen Haryono M. T. (Deputy III Pangad)
4. Mayjen S. Parman (Asisten I Pangad)
5. Brigjen D. I. Panjaitan (Asisten IV Pangad)
6. Brigjen Soetojo Siswomiharjo
7. Letnan Satu Pierre Tendean (Ajudan Jend A. H. Nasution)
Jenderal A. H. Nasution berhasil menyelamatkan diri, tapi putrinya yang bernama Ade Irma Suryani menjadi korban sasaran tembak dari kaum penculik dan kemudian gugur.
Pada waktu yang bersamaan, PKI melakukan aksi tersebut di Yogyakarta, Solo, Wonogiri dan Semarang.
Dewan Revolusi di daerah Yogyakarta yang diketuai oleh Mayor Mulyono telah melakukan penculikan terhadap Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono.

Penumpasan G30S/PKI

Menetralisipasi pasukan yang berada di sekitar Medan Merdeka yang dimanfaatkan oleh kaum G30S/PKI.
Operasi militer tentang penumpasan G30S/PKI mulai dilakukan sore hari.
Pasukan RPKAD berhasil menduduki kembali gedung RRI pusat, gedung telekomunikasi dan mengamankan seluruh wilayah Medan Merdeka tanpa terjadi bentrokan senjata.
Pasukan Batalyon 238 Kujang/Siliwangi berhasil menguasai lapangan banteng dan mengamankan markas Kodam V/Jaya dan sekitarnya.
Presiden Soekarno meninggalkan Halim Perdana Kusuma menuju Istana Bogor. Pasukan RPKAD bergerak menuju sasaran dipimpin oleh Kolonel Subiantoro.
Dalam gerakan pembersihan ke kampung-kampung di sekitar lubang buaya, Ajun Brigadir Polisi Sukitman yang sempat ditawan oleh regu penculik berhasil meloloskan diri.
Pada tanggal 3 Oktober 1965 berhasil ditemukan jenazah para perwira tinggi AD yang telah dikuburkan dalam sumur tua.
Keesokan harinya bertepatan dengan HUT ABRI tanggal 5 Oktober jenazah mereka dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Mereka dianugerahi gelar pahlawan Revolusi.

Baca Juga: Pengertian Prasasti Menurut Ahli Sejarah

Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

Mayjen Soeharto ditugaskan untuk pemulihan keamanan dan ketertiban yang terkait dengan G30S/PKI.
Kebijakan Presiden Soekarno mengenai penyelesaian G30S/PKI dinyatakan dalam sidang paripurna Kabinet Dwikora tanggal 6 Oktober 1965 di Istana Bogor.

Penumpasan G30S/PKI di Jawa Tengah dan Yogyakarta

Brigjen Surjosumpeno segera memanggil para perwira untuk melakukan taklimat.
Pangdam memerintahkan kepada para pejabat supaya tetap tenang dan berusaha untuk menenangkan rakyat karena situasi yang sebenarnya belum diketahui. Berangkat ke Magelang untuk menyusun kekuatan.
Tanggal 2 Oktober membebaskan kota Semarang dengan kekuatan 2 pleton BTR.
Kota demi kota yang pernah dikuasai oleh pihak G30S/PKI itu berhasil direbut kembali.
Dibentuk Komando Operasi Merapi yang dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edi Wibowo.
Kolonel Sahirman, Kolonel Maryono, dan Kapten Sukarno berhasil ditembak mati.
Di Blitar dengan nama Operasi Trisula.
Di luar Jakarta dan Jawa Tengah cukup dilakukan dengan Gerakan Operasi Territorial.

Didalam memuluskan tujuannya mereka melakukan apa saja termasuk dengan membunuh para TNI AD dan merenggut banyak nyawa serta melakukan berbagai pemberontakan di berbagai wilayah di Indonesia tetapi hal tersebut dapat ditumpas dan PKI di hanguskan. Dalam hal itu PKI membawa berbagai dampak Negatif dalam kehidupan sosial dan politik seperti berikut ini.

Baca Juga: Sejarah Sumpah Pemuda

Dampak Peristiwa G30 S/PKI 1965

Terjadinya peristiwa G30 S/PKI 1965 di Indonesia telah memberikan dampak negatif dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat Indonesia yaitu :

Dampak Sosial-Politik Peristiwa G30S/PKI Terhadap Masyarakat Indonesia

Setelah peristiwa G30S/PKI berakhir, kondisi politik Indonesia masih belum stabil. Situasi Nasional sangat menyedihkan, kehidupan ideologi nasional belum mapan. Sementara itu, kondisi politik juga belum stabil karena sering terjadi konflik antar partai politik. Demokrasi Terpimpin justru mengarah ke sistem pemerintahan diktator.
Kehidupan ekonomi lebih suram, sehingga kemelaratan dan kekurangan makanan mterjadi dimana – mana.

Presiden Soekarno menyalahkan orang – orang yang terlibat dalam perbuatan keji yang berakhir dengan gugurnya Pahlawan Revolusi serta korban – korban lainnya yang tidak berdosa. Namun Presiden Soekarno menyatakan gerakan semacam G30S/PKI dapat saja terajdi dalam suatu revolusi. Sikap Soekarno ini diartikan lain oleh masyarakat, mereka menganggap Soekarno membela PKI. Akibatnya, popularitas dan kewibawaan Presiden menurun di mata Rakyat Indonesia. Demonstrasi besar – besaran terjadi pada tanggal 10 januari 1966. Para demonstran ini mengajukan tiga tuntutan yang terkenal dengan sebutan TRITURA ( Tri Tuntutan Rakyat ), meliputi sebagai berikut :

Baca Juga: Pengertian Epigrafi

Pembubaran PKI.
Pembersihan Kabinet Dwikora dari unsur – unsur OKI.
Penurunan harga – harga ( Perbaikan Ekonomi ).

Tindakan Pemerintah lainnya adalah mengadakan reshuffle ( perombakan ) Kabinet Dwikora. Pembaharuan Kabinet Dwikora terjadi tanggal 21 Februari 1966 dan kemudian disebut dengan Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan. Mengingat jumlah anggota mencapai hampir seratus orang, maka kabinet itu sering disebut dengan Kabinet Seratus Menteri. Menjelang pelantikan Kabinet Seratus Menteri pada tanggal 24 Februari 1966, KAMI melakukan aksi serentak. Dalam demonstrasi itu gugur seorang mahasiswa Universitas Indonesia, Arief Rahman Hakim.

Peristiwa itu berpengaruh besar terhadap maraknya gelombang aksi demonstrasi.

Di Istana Bogor ketiga perwira tinggi itu mengadakan pembicaraan langsung dengan Presiden yang didampingi oleh Dr. Subandrio, Dr. J. Leimena dan Dr. Chaerul Saleh. Sesuai dengan kesimpulan pembicaraan, maka ketuga perwira TNI – AD itu bersama dengan Komandan Resimen Cakrabirawa, Brigjen Sabur diperintahkan membuat konsep surat perintah kepada Letjen Soeharto yang kemudian Surat Perintah itu lebih dikenal dengan sebutan Surat Perintah 11 Maret ( Supersemar ). Isi pokoknya adalah memerintahkan kepada Letjen Soeharto atas nama Presiden untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketertiban serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan presiden.

Baca Juga: Lambang ASEAN dan Artinya

Dampak Politik

Presiden Soekarno kehilangan kewibawaannya di mata rakyat Indonesia.
Kondisi politik Indonesia semakin tidak stabil sebab muncul pertentangan dalam lembaga tinggi negara.
Sikap pemerintah yang belum dapat mengambil keputusan untuk membubarkan PKI sehingga menimbulkan kemarahan rakyat.
Munculnya aksi demonstrasi secara besar-besaran yang dilakukan rakyat beserta mahasiswa yang tergabung dalam KAMI, KAPPI dan KAPI menuntut pembubaran terhadap PKI beserta ormas-ormasnya. Tuntutan mereka dikenal dengan istilah Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat yaitu : 1. Pembubaran PKI. 2. Pembersihan Kabinet Dwikora dan Unsur-unsur PKI.
3. Penurunan harga-harga barang.
Pemerintah mengadakan reshuffle ( pembaharuan ) terhadap Kabinet Dwikora menjadi Kabinet Dwikora yang disempurnakan dengan ditunjuknya kabinet yang anggotanya seratus menteri sehingga dikenal dengan Kabinet Seratus Menteri. Akan tetapi pembentukan kabinet tersebut ditentang oleh KAMI dan rakyat banyak sebab dalam kabinet tersebut masih dijumpai menteri-menteri yang pro-PKI atau mendukung PKI Sehingga mereka melakukan aksi ke jalan dengan mengenpeskan ban-ban mobil para calon menteri yang akan dilantik. Aksi tersebut menewaskan seorang mahasiswa yang bernama Arif Rahman Hakim, Kematian Arif Rahman Hakim tersebut memengaruhi munculnya aksi demonstrasi yang lebih besar yang dilakukan mahasiswa dan para pemuda Indonesia di Jakarta maupun di daerah-daerah lainnya.
Pada tanggal 25 Februari 1966, Presiden Soekarno membubarkan KAMI sebab dianggap telah menjadi pemicu munculnya aksi demonstrasi dan turun ke jalan yang dilakukan oleh para pemuda Indonesia dan mahasiswa Indonesia.
Pada tanggal 11 Maret 1966 diselenggarakan sidang kabinet yang ingin membahas kemelut politik nasional. Namun sidang ini tidak dapat diselesaikan dengan baik karena adanya pasukan tak dikenal yang ada di luar gedung yang dianggap membahayakan keselamatan Presiden Soekarno.
Pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret atau yang dikenal dengan istilah Supersemar yang isinya Presiden Soekarno memberi perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap penting dan perlu agar terjamin keamanan dan ketertiban, jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden.

Baca Juga: Romusha Adalah

Dampak Ekonomi

Untuk dibidang Ekonomi, terjadinya Peristiwa G30 S/PKI telah menyebabkan akibat yang berupa inflasi yang tinggi yang diikuti oleh kenaikan harga barang, bahkan melebihi 600 persen setahun untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah mengeluarkan dua kebijakan ekonomi yaitu :

Mengadakan devaluasi rupiah lama menjadi rupiah baru yaitu Rp 1000 menjadi Rp 100.
Menaikkan harga bahan bakar menjadi empat kali lipat tetapi kebijakan ini menyebabkan kenaikan harga barang yang sulit untuk dikendalikan.

Dampak Negatif dan Positif G 30 S-PKI

banyak pahlawan kita banyak yang gugur
hubungan diplomatik dengan negara komunias menjadi renggang
terjadi penodaan terhadap ideologi dan kedaulatan negara kita

kita dapat lebih waspadai terhadap serangan yang mnyerang NKRI baik dari dalam maupun luar
kita dapat bersatu dan dapat bertahan /menyadari bawah pancasila adalah jati diri bangsa kita
dengan adanya g30s pki kedudukan pancasila dalam negara menjadi lebih kuat

Baca Juga: Perang Puputan Margarana

Demikianlah pembahasan mengenai Dampak G30S PKI – Peristiwa, Sosial, Politik, Ekonomi & Pengaruh semoga dengan adanya ulasan tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan anda semua, terima kasih banyak atas kunjungannya. 🙂 🙂 🙂

Mungkin Dibawah Ini yang Kamu Butuhkan