Tugas mandiri 3.2 karakteristik pelaksanaan demokrasi di indonesia pada setiap periodenya

Agungpsp September 07, 2016

Tugas Mandiri 3.2 Halaman 84 Buku Paket PKN Kelas 11 Kurikulum 2013

1.      Periode 1945-1949

a.       Akuntabilitas

Pada periode ini pemilihan umum belum dapat dilaksanakan. Para pemimpin negara memiliki komitmen yang tinggi, akan tetapi ada kemungkinan untuk menjadi seorang diktator.

b.      Rotasi kekuasaan

Pada periode ini tidak ada rotasi kekuasaan, karena pemilihan umum belum dapat dilaksanakan yang diakibatkan oleh situasi yang tidak memungkinkan. Sementara itu elemen-elemen demokrasi yang lainjuga belum terwujud.

c.       Pola rekruitmen politik

Dengan maklumat Wakil Presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya.

d.      Pelaksanaan pemilihan umum

Dalam periode ini pemilihan umum belum dapat dilaksanakan karena kondisi waktu itu.

e.       Penentuan hak-hak dasar warga negara

Pada periode ini pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung reolusi kemerdekaan.

2UPDATE : Untuk Kunci Jawaban yang Lengkap dan Benar dari "Tugas Mandiri 3.2 Halaman 84 Buku Paket PKN Kelas 11 Kurikulum 2013" dapat di download pada Link DISINI

.      Periode 1949-19589

a.       Akuntabilitas

Pemegang jabatan dan politisi pada umumnya memiliki akuntabilitas yang sangat tinggi. Dapat terjaid karena berfungsinya parlemen dan sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial. Contoh konkretnya adalah beberapa kabinet yang jatuh pada periode ini.

b.      Rotasi kekuasaan

Kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Setiap partai bebas memilih ketua dan segenap anggota pengurusnya.

c.       Pola rekruitmen politik

Campur tangan pemerintah dalam hal rekruitmen boleh dikatakan tidak ada sama sekali sehingga setiap partai bebas memilih ketua dan anggota pengurusnya.

d.      Pelaksanaan pemilihan umum

Pada periode ini hanya dilaksanakan 1 kali pemilihan umum. Tetapi pemilu tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Dan setiap pemilih dapat menggunakan haknya dengan bebas.

e.       Pemenuhan hak-hak dasar warga negara

Masyarakat dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali. Hak untuk berserikat dan berkumpul dapat diwujudkan dengan jelas. Kebebasan pers juga dirasakan dengan baik. Demikian juga dengan kebebasan berpendapat.

3.      Periode 1959-1965

a.       Akuntabilitas

Presiden menempatkan dirinya sebagai satu-satunya institusi yang paling berkuasa di Indonesia, parpol juga menjadi elemen penopang dari tarik-ulur kekuatan antara lembaga Kepresidenan, Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia.

b.      Rotasi kekuasaan

Dalam periode ini tidak dilaksanakan pemilihan umum. Dalam periode ini juga terjadi mengaburnya kepartaian.

c.       Pola rekruitmen politik

Peranan lembaga legislatif dan sistem politik nasional lemah. Selain itu, proses rekruitmen politik untuk lembaga ini (DPR-GR)-pun juga ditentukan oleh Presiden.

d.      Pelaksanaan pemilihan umum

Dalam periode ini tidak dilaksanakan pemilihan umum.

e.       Pemenuhan hak-hak dasar warga negara

Hak-hak dasar manusia menjadi sangat lemah. Pada periode ini juga menjadi masa puncaknya anti kebebasan pers. Sejumlah surat kabar dan  majalah diberangus oleh pemerintah seperti Harta Abadi dari Masyumi dan Harian Pedoman dari PSI.

4.      Periode 1965-1998

a.       Akuntabilitas

Masa orde lama dan orde baru sebenarnya tidak ada perubahan yang subtantif dari kehidupan politik di Indonesia. Kekuasaan Presiden menjadi pusat dari seluruh proses politik di Indonesia.

b.      Rotasi kekuasaan

Rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan hampir tidak pernah terjadi. Kecuali, pada jajaran yang lebih rendah.

c.       Pola rekruitmen politik

Rektuitmen politim bersifat tertutup kecuali anggota DPR yang dipilih melalui pemilu. Sistem rekruitmen seperti ini jelas bertentangan dengan semangat demokrasi.

d.      Pelaksanaan pemilihan umum

Pemilhan umum telah dilangsungkan sebanyak 7 kali. Tetapi kualitasnya masih jauh dari semangat demokrasi, karena terjadi kerurangan.

e.       Pemenuhan hak-hak dasar warga negara

Dunia internasional sering kali menyoroti Indonesia berkaitan erat dengan wujud jaminan HAM. Masalah kebebasan pers sering muncul kepermukaan. Beberapa surat kabar juga dicabut surat izinnya. Kebebasan berpendapat menjadi barang yang langka.

5.      Periode 1998-sekarang

a.       Akuntabilitas

Rakyat dengan bebas bisa memilih langsung wakilnya di lembaga legislatif dan Presiden atau Wakil Presiden-pun dipilih secara langsung.

b.      Rotasi kekuasaan

Rotasi kekuasaab dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa.

c.       Pola rekruitmen politik

Pengisian jabatan politik dilaksanakan secara terbuka dimana setiap warg negara yang mampu dan memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tersebut tanpa adanya diskriminasi.

d.      Pelaksanaan pemilihan umum

Pemilihan umum yang dilaksanakan lebih demokratis dari pada era orde baru. Sistem pemilu yang terus berkembang memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilu.

e.       Pemenuhan hak-hak dasar warga negara

Sebagian besar hak dasar rakyat bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers dan sebagainya.

Baca Juga :
Cara Menjadi Siswa Populer di Sekolah