Sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai persatuan dan kesatuan untuk mengatasi kasus covid-19

SIARAN PERS No. 129/SP/HM.01.02/POLHUKAM/8/2021

Polhukam, Jakarta – Dalam menangani pandemi Covid-19 saat ini, dibutuhkan kesatuan bangsa, tidak hanya diserahkan kepada pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu. Karena penyebaran virus Covid-19 ini juga mempengaruhi ketahanan kesatuan bangsa.

Demikian pernyataan Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, Janedjri M. Gaffar dalam Kuliah Umum Konstitusi secara virtual dengan tema Menguji Daya Lenting Konstitusi di Tengah Turbulensi, Jumat (20/8/2021).

“Semua pihak harus menumbuhkan dan menjaga persatuan bangsa. Untuk menangani pandemi ini diperlukan kesatuan bangsa, tidak hanya diserahkan pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu. Pandemi ini mempengaruhi ketahanan kesatuan bangsa,” kata Janedjri.

Janedjri menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 memiliki tiga karakter utama yaitu menimbulkan kematian, cepat menyebar dan bertahan lama. Terkait hal itu, maka dilakukan tiga hal yakni penerapan protokol kesehatan, vaksinasi dan penyediaan fasilitas kesehatan.

“Covid telah mengubah berbagai aspek kehidupan. Covid 19 mengubah terjadi nya perubahan sosial seperti perasaan insecure yang berakibat menimbulkan adanya kritisisme, sarkasme, dan saling tidak percaya kepada pihak lain. Penerapan protokol kesehatan jg menimbulkan perubahan pola komunikasi, dimana kehangatan komunikasi secara tatap muka digantikan dengan komunikasi virtual,” kata Janedjri.

Baca juga:  Menko Polhukam: Indonesia Adalah Laboratorium Pluralisme

Mantan Sekretaris Mahkamah Konstitusi ini menyampaikan bahwa pembukaan UUD 1945 menunjukkan pentingnya kesatuan bangsa, apalagi jika merujuk pada kedudukan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi yang memperoleh legitimasi dari kesepakatan segenap bangsa Indonesia. UUD 1945 juga tidak hanya berkedudukan sebagai konstitusi bernegara, melainkan sebagai konstitusi bermasyarakat dan berbangsa.

“UUD 1945 tidak hanya mengikat dan dijalankan oleh lembaga-lembaga negara dan pemerintah, tetapi juga harus dilakukan oleh masyarakat dan seluruh komponen bangsa Indonesia. Orientasi pada persatuan dan kesatuan bangsa, tujuan melindungi segenap bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa, adalah orientasi dan tujuan setiap individu warga negara dan segenap komponen bangsa,” kata Janedjri.

Terkait penanganan Covid-19, kata Janedjri, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan refocusing anggaran untuk dialihkan ke dalam belanja-belanja dalam rangka penanganan covid 19. Menurutnya, hal ini berpengaruh pada layanan dan pembangunan di bidang lainnya.

“Pembatasan sosial dan realokasi sumber daya pemerintah membawa perubahan langsung ekonomi sosial yang mengalami pelambatan,” katanya.

Perubahan-perubahan sosial ini juga membawa dampak dari sisi politik, hukum, ekonomi dan keamanan. Contoh secara politik, rasa tidak aman dan tidak percaya membawa dampak resistensi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah seperti kebijakan PPKM. Dari sisi ekonomi, menurunnya tingkat kesejahteraan, walaupun sumber daya pemerintah telah dikerahkan namun tetap saja ada peningkatan pengangguran dan kemiskinan. Di sisi lain, penegakan hukum terhadap pelanggaran dan gangguan tertib sosial tidak bisa dilakukan secara tegas, harus dilakukan secara humanis.

Baca juga:  Kemenko Polhukam Adakan Workshop Terkait 5G, AI, dan Big Data

“Masalah-masalah ini adalah masalah kita bersama yang membutuhkan ikhtiar dan kerja sama segenap komponen bangsa dengan meningkatkan ketahanan kesatuan bangsa berdasarkan konstitusi sebagai kesepakatan tertinggi bangsa Indonesia,” kata Janedjri.

Sementara itu, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra mengungkapkan bahwa bangsa Indonesia beruntung telah mempunyai konstitusi yang cukup baik. Oleh karena itu, konstitusi ini harus dipelihara karena sudah terbukti menjaga persatuan dan kesatuan.

“MPR kalau mau lakukan amandemen harus dikaji, jangan kemudian menimbulkan turbulensi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau itu terjadi bisa gawat karena bisa menimbulkan krisis ekonomi, sosial, budaya dan membahayakan integrasi bangsa,” katanya.

Terkait

Jakarta, Kominfo – Indonesia merupakan bangsa yang majemuk terdiri dari beragam suku, budaya, dan agama. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa maka sikap moderat,  saling menghormati dan menghargai perbedaan dalam kehidupan sosial maupun kehidupan beragama menjadi penting.

“Umat Islam harus menjadi umat yang moderat (wasathy) dalam segala hal, baik cara berpikir, bersikap, maupun bertindak, baik dalam hal ibadah maupun muamalah,” ucap Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin saat memberikan sambutan pada Peringatan Isra’ Mikraj Tingkat Kenegaraan Tahun 2021 Masehi/1442 Hijriah, melalui konferensi video, di Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro No. 2 Jakarta, Rabu malam (10/03/31).

Wapres menuturkan bahwa keberagaman masyarakat juga terjadi pada zaman Rasulullah SAW, menghadapi etnis  dan agama yang berbeda-beda.

“Kondisi umat yang dihadapi Rasulullah SAW sangat beragam, baik dari aspek agama maupun etnis. Oleh karena itu, diperlukan sikap kepemimpinan yang penuh kesabaran, kebijaksanaan, dan keadilan, namun tetap teguh dalam menyampaikan misi dakwahnya,” kata Wapres.

Selanjutnya Wapres menekankan agar sikap moderat dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena sangat dibutuhkan bagi bangsa Indonesia yang majemuk dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

“Dalam konteks berbangsa dan bernegara sikap moderat ini sangat relevan dan harus dijadikan pedoman karena bangsa kita adalah bangsa yang majemuk,” ujar Wapres.

Kemudian, Wapres mengungkapkan menyetujui penerapan prinsip menjaga persaudaraan bangsa dan persaudaraan kemanusiaan yang dilakukan oleh para ulama untuk menjaga persatuan bangsa.

Sangat tepat sekali apa yang dibuat oleh para ulama untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan cara mengembangkan prinsip ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa), di samping ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah (persaudaraan kemanusiaan), ungkap Wapres.

Lebih lanjut, Wapres juga menuturkan bahwa peristiwa Isra’ Mikraj merupakan peristiwa penting bagi umat Islam yang merupakan perjalanan spiritual bagi Nabi Muhammad SAW dalam membuktikan kekuasaan Allah SWT.

Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin besar yang ditugasi untuk melakukan perbaikan di segala bidang bagi seluruh umat manusia dengan berbagai latar belakang, memerlukan pengetahuan dan wawasan yang luas. Dengan perjalanan Isra’ dan Mikraj itu Nabi Muhammad SAW memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan tentang kekuasaan Allah SWT, tutur Wapres.

Pada kesempatan tersebut, Wapres mengajak masyarakat untuk senantiasa bahu membahu dan bergotong royong guna mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera, serta  tidak lupa mengajak masyarakat untuk terus menerapkan protokol Kesehatan sebagai wujud ikhtiar dengan seraya memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pandemi Covid-19 dapat segera berakhir.

“Marilah kita tetap melakukan ikhtiar bersama untuk menghilangkan pandemi ini melalui vaksinasi Covid-19 untuk membentuk kekebalan komunitas (herd immunity). Saya juga mengajak semua masyarakat untuk tetap mematuhi pelaksanaan protokol kesehatan,” ajak Wapres.

Sebelumnya, Menteri Agama Republik Indonesia Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan bahwa semangat Isra’ Mikraj yang memiliki nilai moderasi beragama, senada dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila, sehingga sangat tepat apabila diterapkan untuk membangun Indonesia yang lebih maju.

“Beberapa spirit Isra’ Mikraj seperti keseimbangan, keberkahan, musyawarah, dan persatuan, tidak lain adalah spirit yang dibutuhkan untuk negara ini. Seyogyanya spirit tersebut dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai landasan membangun kehidupan harmonis di tengah-tengah keragaman latar belakang, suku, dan agama untuk sampai pada cita-cita luhur kita, yakni bangsa yang utuh yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila,” ucap Yaqut.

Turut hadir dalam acara, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Zainut Tauhid, para pejabat di lingkungan Kementerian Agama, serta para pimpinan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri seluruh Indonesia.

Sementara, Wapres didampingi oleh Staf Khusus Wapres Bambang Widianto dan Masykuri Abdillah serta Masduki Baidlowi. 

Dengan adanya kesepakatan pengelolaan FIR tersebut, selain menegaskan kedaulatan ruang udara Indonesia, Presiden juga menyampaikan sejumlah Selengkapnya

Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan terkait Kepulauan Tanimbar yang masuk ke dalam dua wilayah pengelolaan perikanan (WPP) namun tidak Selengkapnya

Setelah berada di Grasberg selama 2 jam, Presiden dan Ibu Iriana bersama rombongan melanjutkan perjalanan menuju pertambangan bawah tanah. Selengkapnya

Wapres menuturkan lokasi pameran ini yang dulunya disewakan, saat ini dapat digunakan secara gratis oleh para pelaku usaha kecil dan menenga Selengkapnya