Sensus penduduk 2022 2 merupakan sensus yang keberapa

Kepala BPS Jabar Dyah Anugrah Kuswardani saat menjadi pembicara pada kegiatan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Sensus Penduduk 2020 (SP2020) Lanjutan Provinsi Jawa Barat di Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Jumat, 18 Maret 2022./Darma Legi/Galamedia /

GALAMEDIA - Mulai Bulan Mei hingga Juni 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan Sensus Penduduk (SP) Lanjutan (long form).

Sensus Penduduk Lanjutan itu merupakan benchmark indikator kependudukan Indonesia, serta potret demografi Indonesia setelah melewati gelombang ke-2 pandemi Covid-19.

"Sensus juga menjadi evaluasi capaian pembangunan di bidang kependudukan pada SDGs dan RPJMD, serta dasar penentuan kebijakan pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045," ujar Kepala BPS Jabar Dyah Anugrah Kuswardani.

Baca Juga: Profil Helen Hiu Runner Up INTM Cycle 2 yang Jadi Model of The Week 5 Kali, Paling Banyak Sepanjang Sejarah

Hal itu disampaikan Dyah saat menjadi pembicara pada kegiatan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Sensus Penduduk 2020 (SP2020) Lanjutan Provinsi Jawa Barat di Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Jumat, 18 Maret 2022.

Baca Juga: JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 2022 M atau 1443 H Seluruh Indonesia, Download di Link Ini!

Diketahui, Sensus Penduduk 2020 mencatat penduduk Jawa Barat pada bulan September 2020 sebanyak 48,27 juta jiwa.

Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk Jawa Barat terus mengalami peningkatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah lewat Badan Pusat Statistik (BPS) akan menggelar Sensus Penduduk (SP) 2020.

SP 2020 merupakan proses pencatatan data kependudukan yang menyasar seluruh warga Indonesia.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Margo Yuwono mengatakan, SP 2020 adalah sensus yang ketujuh kalinya dilakukan oleh pemerintah.

Tercatat, BPS sebelumnya telah menggelar sensus penduduk sebanyak enam kali, masing-masing pada 1971,1980,1990, 1995, 2000 dan 2010.

Baca juga: Sensus Penduduk Online, Kemendagri Jamin Data Kependudukan Aman

Margo menuturkan, SP 2020 dilakukan dalam dua metode, yakni secara online dan offline.

Metode online akan dimulai pada Sabtu (15/2/2020) dan berlangsung hingga 31 Maret mendatang.

Sementara itu, metode offline dilakukan pada Juli 2020.

Margo menegaskan, kedua metode dilakukan secara berurutan dan sama-sama membutuhkan partisipasi masyarakat.

Lantas bagaimana cara masyarakat mengikuti sensus ini ?

Baca juga: BPS Jamin Sensus Penduduk 2020 secara Online Mudahkan Warga

Survei online dimulai 15 Februari

Margo Yuwono mengatakan, SP 2020 akan menggunakan basis data kependudukan dari 266.534.836 warga.

Data ini dihimpun oleh Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri yang terdokumentasikan dalam sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK).

Berdasarkan data yang sudah ada, pihaknya merancang agar sistem survei bisa diikuti warga secara online.

Baca juga: Dimulai 15 Februari, Ini Tahapan Sensus Penduduk 2020

Untuk bisa mengikuti survei secara online, warga diminta mengakses laman www.sensus.bps.go.id.

Survei online bisa dilakukan mulai Sabtu (15/2/2020) hingga 31 Maret 2020.

Margo menyarankan warga mengikuti semua petunjuk yang ada di dalam laman.

"Caranya ada tiga tahap. Pertama membuat password sendiri, lalu ikuti seluruh pertanyaan di laman dan dijawab sesuai kondisi saat ini, " ujar Margo di Kantor Kemenkominfo, Kamis (13/2/2020).

Baca juga: Berbasis Data Dukcapil, BPS Gelar Sensus Penduduk 2020

"Sehingga, seterusnya masyarakat bisa memasukkan data individu dan keluarganya dari laman itu, " tegasnya.

Untuk memperlancar pengisian survei secara online, Margo mengimbau warga menyiapkan data kependudukan yang ada.

Lihat Foto

KOMPAS.com/Dian Erika

Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2020).

Setidaknya, warga harus menyiapkan data Nomor Induk Kependudukan (NIK), data yang ada pada Kartu Keluarga (KK) dan akte kelahiran.

Margo juga menyarankan warga menyiapkan data lain yang diperlukan, misalnya akta nikah, surat cerai dan sebagainya sesuai status administrasi kependudukan saat ini.

Survei offline pada Juli

Akan tetapi, BPS juga menyediakan alternatif cara lain jika warga tidak bisa menggunakan cara online.

Cara tersebut masuk ke dalam tahapan kedua sensus yang dijadwalkan digelar Juli 2020.

Lewat metode kedua ini, petugas sensus BPS akan mendatangi rumah-rumah warga secara door to door.

"Sebab kan ada juga kemungkinan individu yang data NIK dan KK nya tidak tersedia (di database kependudukan) sehingga belum bisa ikut mengisi data secara online," ungkap Margo Yuwono.

Baca juga: Sensus Penduduk Dimulai 15 Februari, Ini Beda dari Sensus Sebelumnya

Dalam metode offline tersebut, petugas sensus akan datang ke rumah warga dan melakukan wawancara seputar data kependudukan.

Hasil survei dirilis 2021

Menurut Margo, setelah kedua tahapan survei selesai dilakukan, akan ada sinkronisasi data.

Hasil akhirnya berupa data kependudukan berdasarkan survei pada 2020 yang akan dirilis pada 2021.

"Jadi nanti jumlah penduduk Indonesia dan distribusi karakteristik penduduk menurut persebarannya bisa diketahui," ungkap Margo.

Baca juga: Presiden Jokowi Ajak Masyarakat Sukseskan Sensus Penduduk 2020

Hasil survei akan diserahkan kepada kementerian dan lembaga terkait untuk perencanaan program masyarakat.

Margo mencontohkan, dengan mengetahui parameter kependudukan masyarakat bisa diproyeksikan keperluan dasar masyarakat seperti pangan, tempat tinggal hingga kebutuhan lapangan pekerjaan.

"Kita pun bisa melihat bonus demografi kapan dimulai dan kapan berakhir. Ini penting bagi pemerintah untuk persiapan penyediaan lapangan kerja," ungkapnya.

Baca juga: Sensus Penduduk 2020, Jokowi Ingatkan Data Lebih Berharga dari Minyak

Contoh penggunaan hasil survei lain yakni memproyeksikan jumlah penduduk secara jangka panjang.

"Misalnya, jika berdasarkan hasil survei sebelumnya diketahui jumlah penduduk pada 2045 mencapai 318,96 juta. Dari jumlah itu, tercatat perkiraan jumlah lansia sebanyak 63,71 juta. Jika demikian, persiapan apa yang akan dilakukan pemerintah?, " tutur Margo.

Kemendagri jamin sensus online aman

Sekretaris Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri Gede Suratha memastikan sistem data kependudukan dipastikan aman jelang pelaksanaan Survei Penduduk 2020.

"Sekarang, data kependudukan itu dikelola berdasarkan sistem kita, yaitu dengan SIAK. Dalam sistem tersebut (pengelolaanya) sampai saat ini didampingi oleh BSSN juga BPPT untuk pengamanan data, " ujar Gede di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2020).

Baca juga: Pengertian Sensus Penduduk dan Data Sensus Indonesia

Gede menuturkan, hingga saat ini tidak ada oknum yang berhasil memembus pengamanan SIAK itu.

"Sampai saat ini belum ada yg melaporkan bisa menembus ke database kependudukan kita. Sehingga, jika tidak ada kesengajaan atau kejahatan, harusnya data kita terjamin keamananya," lanjut Gede.

Dia menuturkan transaksi data SIAK ke berbagai instansi pemerintah pun juga dilakukan dengan pengamanan.

Sejumlah instansi yang dimaksud antara lain BPS, Bareskrim dan KPK.

"Jadi mudah-mudahan ini (bisa) dijaga oleh kita semua, data kependudukan kita sampai saat ini aman," ucapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan Sensus Penduduk (SP) long from pada 2022 mendatang. Sensus ini merupakan lanjutan dari Sensus Penduduk yang digelar pada 2020 lalu yang akan digelar pada Mei hingga Juni 2022. Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan, SP long from ini akan menjadi bagian dari lanjutan sensus penduduk 2020. Pembedanya di 2022 nanti, SP ini akan akan menggunakan mekanisme long form yang lebih banyak variabelnya, dan akan menyasar kepada sekitar 4,3 juta sampel rumah tangga atau keluarga di Kabupaten/Kota atau 268.431 Blok Sensus. “Tahun depan kita akan melakukan Sensus Penduduk lanjutan yang disebut long form, kuesionar panjang, dengan variabelnya yang banyak. Sensus di 2022 nanti berbeda dengan sensus penduduk 2020 karena variabelnya terbatas,” kata Kepala BPS, Margo Yuwono dalam Workshop BPS, Kamis (25/11). Baca Juga: Ekonom Celios: Pemerintah perlu antisipasi langkah The Fed Nantinya, dari SP tersebut, akan ada 8 data yang akan dihasilkan yakni, karakteristik penduduk, migrasi, pendidikan dan komunikasi, disabilitas, ketenagakerjaan, fasilitas, moralitas, dan juga perumahan. Adapun, 6 data yang akan disurvei dalam SP long from lanjutan tahun depan adalah, dengan memperkirakan jumlah, distribusi, dan komposisi penduduk, memperoleh data untuk penghitungan parameter demografi (kelahiran, kematian, dan migrasi), dan sumber data dari indikator Angka Kematian Ibu. Kemudian memperbarui data yang akan digunakan dalam penghitungan proyeksi penduduk, menyediakan data karakteristik penduduk dan perumahan, dan sumber data dari indikator kependudukan untuk Sustainable Development Goals (SDGs) yang tidak dapat diperoleh dari sumber lain. Baca Juga: Daftar UMP 2022 se-Jawa, daerah mana yang tertinggi? Margo mengatakan SP lanjutan ini akan menghasilkan parameter demografi untuk proyeksi penduduk yang lebih valid. “Kalau kita punya parameter demografi yang valid yang bagus dan bisa, kita melakukan proyeksi penduduk di masa yang akan datang, dan kita bisa membayangkan komposisi penduduk pada tahun depan seperti apa,” jelasnya. Selain itu, angka yang akan didapatkan daru SP tersebut juga datanya akan digunakan dan diupdate untuk proyeksi penduduk yang suda ada komposisinya dan akan bergerak dari SP long form. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Editor: Noverius Laoli