Sebutkan kelebihan dan kelemahan demokrasi pada masa Orde Baru

Sebutkan kelebihan dan kelemahan demokrasi pada masa Orde Baru

Berbicara tentang sejarah ada banyak sekali yang harus kita pelajari pada masa pemerintahan orde baru. Salah satu yang perlu dipelajari berhubungan dengan masa orde baru ialah Pengertian Korupsi, Kolusi, Nepotisme. Pada artikel ini kita tidak akan membahas lagi mengenai hal itu, tetapi akan membahas tentang Kelebihan dan Kekurangan Pada Masa Orde Baru. Berikut penjelasannya :

Kelebihan sistem Pemerintahan Orde Baru

  1. Sukses program swasembada pangan dengan revolusi hijau
  2. Suksesnya Program transmigrasi (memindahkan penduduk).
  3. Jumlah Pengangguran minimum, pernah tercatat hanya 2,55%.
  4. Sukses memerangi buta huruf.
  5. Sukses Program KB (Keluarga Berencana).
  6. Gerakan wajib belajar 9 tahun berjalan sukses.
  7. Sukses keamanan dalam negeri.
  8. Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) yang berhasil guna memastikan anak-anak mendapatkan minimal pendidikan dasar.
  9. Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) untuk memenuhi kebutuhan dasar dan pembangungan.
  10. Sukses menumbuhkan rasa cinta produk dalam negeri dan nasionalisme.
  11. Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia.
  12. Perkembangan GDP per kapita Indonesia meningkat pesat, pada tahun 1968 hanya USD $70 dan pada tahun 1996 mencapai lebih dari USD $1.565.

Pada masa orde baru tidak hanya mempunyai kesuksesan akan tetapi juga banyak mempunyai kekurangan, berikut kekurangan sistem pada masa pemerintahan orde baru.

Baca juga

Teori Masuknya Hindu-Buddha di Indonesia

Kekurangan sistem Pemerintahan Orde Baru

  1. Maraknya terjadi praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).
  2. Program pembangunan tidak merata karena terfokus pada Pusat Pemerintahan (Khususnya Pulau Jawa) menyebabkan kesenjangan pembangungan dan juga disebabkan sebagian kekayaan daerah banyak diambil ke pusat.
  3. Munculnya ketidakpuasan terhadap pemerintah di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di daerah Aceh dan Papua.
  4. Kecemburuan antara penduduk daerah dengan transmigran yang mendapatkan tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya.
  5. Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi, terutama Tionghoa.
  6. Meningkatnya kesenjangan sosial antara kaya dan miskin (perbedaan pendapatan yang tidak merata antara yang kaya dan yang miskin).
  7. Kebebasan pers sangat terbatas diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel.
  8. Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan sehingga masyarakat hanya patuh dan diam.
  9. Tidak ada rencana suksesi penurunan kekuasaan ke presiden atau pemerintah selanjutnya.
  10. Kualitas birokrasi Indonesia mengalami penurunan karena terjangkit penyakit “Asal Bapak Senang”. Hal ini yang membuat negara menjadi hancur dan menjadi kesalahan yang sangat fatal Orde Baru.
  11. Kualitas tentara mengalami penurunan karena tentara tingkat elite sibuk dengan politik sehingga kesejahteraan anak buah kurang diperhatikan.
  12. Perekonomian dominan di pegang oleh pihak swasta dengan memegang 70% assset kekayaan negara.

Demikian materi tentang kelebihan dan kekurangan pada masa pemerintahan orde baru. Semoga Indonesia ke depan bisa semakin maju dan tidak mengulangi sesuatu yang tidak baik yang pernah terjadi.

Ilustrasi Pancasila. Foto: Ideapers

Pancasila merupakan pedoman warga Indonesia yang sudah ditetapkan sejak awal kemerdekaan. Artinya, Pancasila sebagai dasar negara telah diterapkan bangsa Indonesia dari masa ke masa, sejak masa Orde Lama, Orde Baru, hingga masa Reformasi.

Dalam pelaksanaannya, penerapan Pancasila mengalami dinamika. Salah satu faktor utamanya adalah adanya perubahan kebijakan pemerintahan dari masa ke masa yang telah disebutkan.

Penerapan Pancasila dari masing-masing periode tersebut tentunya memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Bagaimana kelebihan dan kelemahan penerapan Pancasila pada masa Orde Baru?

Masa Orde Baru dimulai saat Soeharto resmi ditetapkan sebagai presiden setelah Indonesia melalui masa transisi pada tahun 1966-1967. Pemerintahan Orde Baru memandang bahwa selama Orde Lama telah terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan UUD 1945 dan Pancasila.

Mengutip buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh Ai Tin Sumartini dan Asep Sutisna Putra (2018), dengan konsep Demokrasi Pancasila, visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan juga UUD 1945 untuk kepentingan kehidupan masyarakat Indonesia.

Presiden Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang rakyat sebagai seseorang yang mampu mengeluarkan Indonesia dari keterpurukan. Hal itu tak lepas dari pembubaran PKI yang dilakukannya serta keberhasilannya menciptakan stabilitas keamanan dalam negeri pasca pemberontakan PKI dalam waktu yang cukup singkat.

Sesuai dengan konsep pemerintahannya, Orde Baru dikatakan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Namun, pada pelaksanaannya ada kelebihan dan kelemahan penerapan Pancasila dalam masa pemerintahan ini. Berikut informasinya dikutip dari buku Sejarah Indonesia oleh Abdurakhman dkk (2015).

Soeharto sebagai Presiden Indonesia pada masa Orde Baru. Foto: Reuters

Kelebihan Penerapan Pancasila Masa Orde Baru

  • Stabilitas negara jauh lebih terjamin.

  • Kedaulatan rakyat sepenuhnya ditegakkan melalui pelaksanaan Pemilu yang tidak terlaksana pada Orde Lama.

  • Pembangunan ekonomi berjalan dengan baik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

  • Angka kemiskinan menurun, kebutuhan pangan masyarakat tercukupi.

  • Suksesnya program-program pembangunan masyarakat di berbagai bidang, seperti transmigrasi, program wajib belajar, dan sebagainya.

  • Dibentuknya sejumlah lembaga negara sesuai dengan UUD 1945.

Kelemahan Penerapan Pancasila Masa Orde Baru

  • Pemerintah Orde Baru cenderung bersifat otoriter, di mana presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur jalannya pemerintahan.

  • Tidak terlaksananya demokrasi, di mana Golkar dianggap menjadi alat politik untuk mencapai stabilitas yang diinginkan sementara partai lainnya hanya sebagai alat pendamping.

  • Maraknya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

  • Munculnya kesenjangan sosial dalam masyarakat Indonesia.

  • Banyak pelanggaran HAM yang terjadi.