Sebutkan dua saja penyelewengan yang terjadi pada masa orde baru yang tidak sesuai dengan pancasila

Jakarta -

Masa jabatan Presiden Soeharto sebagai Presiden kedua Indonesia dikenal sebagai orde baru. Rentang waktu kekuasan pemerintahan orde baru berlangsung selama 32 tahun. Diawali surat perintah yang dikeluarkan pada 11 Maret 1966 hingga tahun 1998.

Table of Contents Show

A. Latar Belakang Lahirnya Orde Baru
B. Sistem Pemerintahan pada Masa Orde Baru
C. Penyebab Jatuhnya Pemerintahan Orde Baru
Video yang berhubungan

Melalui Tap MPR No. XXXIII/MPRS/1967, masa orde baru yang dipimpin Presiden Soeharto mulai memimpin negara. Pemerintahan berusaha segera pulih usai berakhirnya era kepemimpinan Presiden Soekarno.

Dikutip dari Modul Sejarah Indonesia Kelas XII yang disusun Nansy Rahman, orde baru adalah tatanan kehidupan bangsa dan negara yang dikembalikan pada Pancasila dan UUD 1945. Di orde sebelumnya sempat terjadi penyelewengan dan penyimpangan prinsip utama.

Di masa pemerintahannya, Soeharto melakukan koreksi total sehingga penerapan Pancasila semakin kuat. Lebih lengkapnya, simak latar belakang kelahiran, sistem pemerintahan, hingga jatuhnya pemerintahan orde baru.

A. Latar Belakang Lahirnya Orde Baru

Lahirnya orde baru ditandai TRITURA atau Tri Tuntutan Rakyat yang merupakan ide perjuangan Angkatan 66/KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia). TRITURA terdiri dari tiga tuntutan yaitu pembubaran PKI, perombakan Kabinet Dwikora, dan penurunan harga.

TRITURA semakin panas karena sikap Presiden Soekarno yang bertolak belakang dengan aksi-aksi mereka. Hingga terjadi peristiwa G30S/PKI yang membuat rakyat Indonesia menurunkan kepercayaannya terhadap pemerintahan Soekarno.

Peristiwa G30S/PKI adalah salah satu penyebab menurunnya kredibilitas Soekarno dan membuatnya mengeluarkan Surat Perintah kepada Letjen Soeharto yang disebut Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar).

Dalam Surat Perintah tersebut Soekarno menunjuk Soeharto untuk melakukan segala tindakan demi keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik. Supersemar menjadi titik awal berkembangnya kekuasaan Orde Baru.

B. Sistem Pemerintahan pada Masa Orde Baru

Pemerintahan orde baru menggunakan konsep Demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan orde baru adalah menerapkan nilai Pancasila dan UUD 1945, secara murni serta konsekuen dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

Di masa orde lama, komunisme dan gagasan yang bertolak belakang dengan Pancasila sempat meluas. Hal ini membuat Soeharto di masa jabatannya melakukan indoktrinasi Pancasila. Beberapa metode indoktrinasi yang dilakukannya yaitu:

Menerapkan pengajaran P4 (Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) di sekolah
Soeharto mengizinkan masyarakat membentuk organisasi dengan syarat menggunakan asas pancasila
Melarang kritikan yang menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas negara.

Sistem pemerintahan pada masa orde baru adalah presidensial dengan bentuk pemerintahan Republik dan UUD 1945 sebagai dasar konstitusi yang berlaku. Dalam periode masa orde baru, terjadi banyak perubahan-perubahan politik dan ekonomi.

Ekonomi Indonesia berkembang pesat walaupun dibarengi dengan praktik korupsi yang merajalela. Lewat beberapa kebijakannya, politik dan ekonomi negara juga semakin kuat. Namun kondisi ini menurun ketika di tahun 1997 saat terjadi krisis moneter.

Krisis inilah yang membuat pemerintah kehilangan kepercayaan rakyat sehingga Soeharto sebagai presiden mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 yang mengakhiri kekuasaan Orde Baru.

C. Penyebab Jatuhnya Pemerintahan Orde Baru

Meski selama masa tersebut perekonomian Indonesia melaju pesat dan pembangunan infrastruktur yang merata untuk masyarakat, namun perkembangan tersebut diikuti dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan terhadap Presiden Soeharto dan memicu aksi demo mahasiswa dan masyarakat umum. Demonstrasi semakin gencar setelah pemerintah menaikkan harga BBM di tanggal 4 Mei 1998.

Belum lagi terjadi Tragedi Trisakti yaitu tertembaknya 4 mahasiswa di depan Universitas Trisakti yang semakin mendorong masyarakat menentang kebijakan pemerintah. Tahun 1997-1998 merupakan periode orde baru yang menjadi masa kelam bagi rakyat Indonesia.

Perekonomian yang tadinya melesat langsung mengalami penurunan disusul dengan berakhirnya rezim orde baru. Besarnya gelombang demonstrasi di berbagai daerah, membuat Presiden Soeharto mundur pada 21 Mei 1998. Setelah tiga dasawarsa lebih menjabat, orde baru ambruk akibat krisis ekonomi yang melanda negeri sejak tahun 1997.

Simak Video "Da'i Bachtiar Soroti Aspek Kultural Jadi Hambatan Reformasi Polri"

[Gambas:Video 20detik]
(row/row)

Pada masa orde baru tahun 1966-1998 untuk menggantikan demokrasi Orde Lama, Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto. Beliau berasal dari kalangan militer yang tegas dalam memimpin pemeintahannya. Sejak pertama kali Soeharto maju menggantikan Ir. Soekarno, beliau mengatakan akan melaksanakan nilai-nilai luhur pancasila dan UUD I945 secara murni sebagai bentuk kritikan pada orde lama melalui P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) atau Ekaprasetia Pancakarsa. Namun, seiring perkembangannya, kelebihan dan kekurangan orde baru mulai terasa, pemerintahan dibawah Soeharto malah dianggap melakukan banyak pelanggaran yang bertentangan dengan Pancasila hingga disebut pemimpin dengan sistem politik komunis.

Bentuk Penyimpangan Pancasila pada Masa Orde Baru

Adapun bentuk-bentuk penyimpangan Pancasila yang dilakukan oleh Pemerintahan Orde Baru, diantaranya adalah :

Pancasila sebagai dasar negara malah diredusir, disalahartikan bahkan disalahgunakan oleh Soeharto sebagai simbol kekuasaanya.
Pancasila dijadikan sebagai alat untuk menguasai rakyat sehingga pemerintah Orde Baru dapat melegitimasi kelanggengan masa jabatannya.
Pancasila sebagai sumber nilai dibuat seakan kabur (blurred) oleh banyaknya praktik penyimpangan dan segala bentuk kebijakan yang belindung di balik fungsi pokok Pancasila. Jadi siapapun yang menentang kebijakan tersebut dianggap telah menentang Pancasila.
Penyimpangan terhadap asas kekeluagaan yang terkandung di dalam kelima sila Pancasila, yakni Soeharto hanya mempercayakan orang-orang terdekatnya untuk menguasai perusahaan besar negara dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia hingga menjadi ajang praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Soeharto memimpin negara dalam bentuk keotoritarian padahal Indonesia adalah negara demokrasi yang mengutamakan rakyat, dari, untuk dan oleh rakyat.
Fungsi Pancasila digunakan sebagai alat meleburkan heterogenitas sehingga membuat kelompok-kelompok minoritas tersingkir. Kemudian timbulah masalah SARA oleh kelompok etnis Tionghoa yang berada di Indonesia.
Seluruh bentuk organisasi, sekolah-sekolah ataupun lembaga-lembaga pendidikan lainnya harus menerapkan Pancasila. Padahal hal itu hanya bagian dari agenda tersembunyi untuk melanggengkan pemerintahan Orde Baru pada masa itu. Pancasila hanya sebagai indoktrinasi masal.
Penyimpangan Pancasila lainnya adalah stabilisasi Soeharto yang melarang adanya kritikan-kritikan untuk menjatuhkan pemerintah. Kritikan tersebut dianggap menggangu ketidakstabilan negara sehingga Soeharto sering melakukan kekuatan militer bagi siapapun yang berani mengkritik pemerintah.
Berbeda dengan ciri-ciri demokrasi orde lama, dalam masa orde baru, diterapkannya demokrasi sentralistik yaitu demokrasi yang berpusat pada pemerintah, lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif dipegang kendalinya oleh Presiden.

Sebab adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap Pancasila tersebut, timbulah masalah-masalah yang berakibat dari penyimpangan itu, diantaranya adalah :

Merajalelanya praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)
Pembangunan yang tidak merata sebab terlalu fokus di daerah pusat
Kesenjangan pembangunan terjadi di beberapa daerah, salah satunya adalah Aceh dan Papua
Timbulnya jenis jenis pelanggaran HAM
Kebebasan PERS sangat terbatas
Bertambahnya kesenjangan ekonomi (pendapatan) antara warga miskin dan kaya
Kebebasan masyrakat untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat tidak dipenuhi
Beberapa lembaga kenegaraan tidak befungsi semestinya
Pemilu hanya menjadi sarana untuk melanjutkan kekuaasaan Soeharto
Pemerintah ikut campur terhadap kekuasaan kehakiman, pengangkatan pejabat dan elit politik
Memiliki sumber daya keuangan yang sangat besar
Munculah penindasan secara fisik, seperti pembunuhan orang di Timor-Timur, Aceh, Irian Jaya dan kasus lainnya
Banyak kasus yang tidak menceminkan keadilan, salah satunya adalah kasus Marsinah, kasus Kedung Ombo, kasus Jamsostek dan lainnya

Demikian bentuk-bentuk penyimpangan Pancasila pada masa Orde Baru, semoga bermanfaat.

bentuk pancasilaciri-ciri orde baruorde barupenyimpangan pancasila

Orde Baru merupakan pemerintahan setelah Orde Lama yang dipimpin oleh Sukarno. Pada masa ini dipimpin oleh Suharto selama 32 tahun masa jabatannya. Pada awal pemerintahannya, terjadi peningkatan perekonomian yang pesat. Beberapa peraturan negara yang telah ada pada masa Orde Lama diperbaiki dan diperbarui, salah satunya dengan memberlakukan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Meski demikian, nyatanya masih ada beberapa penyimpangan yang terjadi, yakni sebagai berikut.

Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi karena adanya pemusatan pemerintahan di tangan Presiden. Semua lembaga negara yang ada dikendalikan oleh Presiden dan tidak ada rencana suksesi kekuasaan ke presiden selanjutnya. Kekuasaan kehakiman juga dicampuri sehingga tidak dapat membuat keputusan sendiri.
Penyimpangan Pancasila, pada masa ini penafsiran terhadap nilai dan butir-butir Pancasila dilakukan sesuai kepentingan pemerintahan. Salah satu bentuk penyimpangannya adalah hanya orang – orang terdekat Suharto yang dipercaya untuk menguasai perusahaan – perusahaan besar negara dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia merupakan penyimpangan dari kelima sila Pancasila.
Pembatasan kebebasan pers, kebebasan pers diawasi dengan ketat dan dibelenggu sehingga tidak dapat mengapresiasikan suara rakyat atau bahkan dapat menyampaikan kritiknya kepada umum. Pada masa ini banyak sekali koran dan majalah yang mengalami pembredelan.
Pelanggaran HAM, terjadi dengan alasan keamanan pemerintah. Pada masa ini kekerasan seperti penembakan misterius atau penculikan dilakukan pada orang-orang yang mecoba menyampaikan pendapatnya terhadap pemerintah.

Dengan demikian, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru adalah KKN, penyimpangan Pancasila, pembatasan kebebasan pers, dan pelanggaran HAM.