Pembentukan komite nasional indonesia pada awal kemerdekaan bertujuan untuk

K omite Nasional Indonesia adalah badan yang akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum diselenggarakanPemilihan Umum (Pemilu). KNIP diketuai oleh Mr. Kasman Singodimejo. Anggota KNIP dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Tugas pertama KNIP adalah membantu tugas kepresidenan. Namun, kemudian diperluas tidak hanya sebagai penasihat presiden, tetapi juga mempunyai kewenangan legislatif. Wewenang KNIP sebagai DPR ditetapkan dalam rapat KNIP tanggal 16 Oktober 1945.Sebelum sidang PPKI ditutup, Presiden meminta 9 orang anggota sebagai Panitia Kecil untuk membahas hal-hal yang yang meminta perhatian mendesak. Panitia Kecil ini dipimpin oleh Oto Iskandardinata.Kemudian PPKI melaksanakan sidangnya yang kedua yaitu tgl 19 Agustus.Sidang tersebut menghasilkan 3 buah keputusan,yaitu:• Pembagian Wilayah RI Menjadi 8 Propinsi• Menetapkan 12 Kementerian• Pembahasan anggota-anggotaKomite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

Proses kemerdekaan Indonesia merupakan suatu jalan yang berliku dan diperoleh dengan kerja keras para pendahulu bangsa. Ada banyak lembaga yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia, diantaranya KNI. Apa tujuan pembentukan KNI? Simak penjelasan lengkapnya dalam artikel berikut ini.

KNI atau Komite Nasional Indonesia merupakan badan yang berdiri berdasarkan hasil sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 dengan agenda pembentukan Komite Nasional dan Badan Keamanan Rakyat. Pembentukan Komite Nasional ini juga didasarkan pada keputusan PPKI tanggal 18 agustus 1945 bahwa untuk menjalankan tugasnya sehari-hari, presiden akan dibantu oleh Komite Nasional Indonesia yang berada di daerah dan di pusat.

Menurut buku Sejarah Nasional Indonesia, Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia, 1942-1998 (2008:163) karya Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, awalnya disepakati bahwa anggota KNI Pusat adalah sejumlah 60 orang, dimana rapat pertama diselenggarakan pada tanggal 29 agustus 1945 malam, bertempat di Gedung Komidi, Jalan Pos, Pasar Baru, Jakarta. Saat ini gedung tersebut menjadi Gedung Kesenian.

Di tingkat pusat, pembentukan Komite Nasional Indonesia (KNI) yang lebih dikenal dengan nama KNI Pusat atau KNIP memiliki anggota 137 orang yang diketuai Mr. Kasman Singodimedjo sebagai ketua dengan tiga wakil ketua yaitu:

1. Stuardjo Kartohadikusumo (Wakil Ketua I)

2. Mr. Johannes Latuharhary (Wakil Ketua II)

3. Adam Malik (Wakil Ketua III)

Dengan terbentuknya KNI Pusat ini maka tugas PPKI berakhir dan diikuti dengan pembentukan KNI Daerah mulai di tingkat karesidenan sampai tingkat desa.

Masih dilansir dari buku yang sama, tujuan komite nasional antara lain untuk mempersatukan semua lapisan dan bidang pekerjaan agar tercapai solidaritas dan kesatuan nasional yang erat dan utuh, membantu menenteramkan rakyat dan melindungi keamanan serta membantu para pemimpin untuk mewujudkan cita-cita bangsa.

Dalam pasal IV aturan peralihan UUD 1945, disebutkan bahwa KNI bertugas membantu Presiden menjalankan kekuasaan MPR, DPR, dan DPA, sebelum lembaga-lembaga tersebut resmi terbentuk. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan KNIP adalah sebagai lembaga pembantu fungsi eksekutif negara. Namun pada perkembangannya, di bulan oktober 1945, Wakil Presiden Hatta mengeluarkan Maklumat Nomor X yang menyatakan bahwa sebelum MPR dan DPR terbentuk maka KNIP diberikan kekuasaan legislatif dan turut serta dalam menentukan Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Demikianlah tujuan dan peran komite nasional Indonesia dalam proses kemerdekaan Indonesia. Semoga artikel ini bermanfaat. (AGI)

Cari soal sekolah lainnya

KOMPAS.com - Negara Kesatuan Republik Indonesia resmi berdiri seiring dengan Proklamasi Kemerdekaan yang disampaikan pada 17 Agustus 1945.

Pasca proklamasi tersebut, Indonesia harus menghadapi tantangan untuk menyelesaikan kelengkapan struktur negara.

Dilansir dari situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah Pusat RI berhassil melengkapi pemerintahan, salah satunya dengan membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat pada 29 Agustus 1945.

KNIP merupakan Badan Pembantu Presiden dengan anggota terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat di berbagai golongan dan daerah. Termasuk di dalamnya mantan anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Baca juga: Pembentukan BPUPKI dan PPKI

KNIP ini dibentuk di seluruh Indonesia dan berpusat di Jakarta. Tujuan pembentukan Komite Nasional Indonesia adalah sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk merdeka berdasarkan kedaulatan rakyat.

Tugas KNIP

Dalam buku Siliwangi dari Masa ke Masa (1979), Komite Nasional adalah penjelmaan kebulatan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indoneisa berdasarkan Kedaulatan Rakyat.

Pada sidang II KNIP tanggal 16-17 diusulkan kedudukan dan tugas-tugas KNIP, sebagi berikut:

1. Sebelum terbentuk MPR dan DPR, Komite Nasional Indonesia Pusat diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara.
2. Pekerjaan sehari -hari KNIP dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih di antara dan bertanggung jawab kepada KNIP.

Baca juga: Daftar Anggota PPKI

Usaha-usaha KNIP

Salah satu ketetapan mengenai pernyataan dari rakyat Indonesia untuk hidup aman sebagai bangsa yang merdeka, persatuan kebangsaan yang erat, menjaga keselamatan umum, dan membantu para pemimpin dalam menyelenggarakan cita-cita bangsa Indonesia.

Usaha-usaha KNIP adalah:

1. Menyatakan kemauan rakyat Indonesia untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka.
2. Mempersatukan rakyat dari segala lapisan dan jabatan, supaya terpadu pada segala tempat di seluruh Indonesia, persatuan kebangsaan yang bulat dan erat.
3. Membantu mententeramkan rakyat dan turut menjaga keselamatan umum.
4. Membangun pemimpin dalam menyelenggarakan cita-cita bangsa Indonesia dan di daerah, serta membantu pemerintah daerah untuk kesejahteraan umum.

Komite Nasional di pusat memimpin dan memberi petunjuk kepada komite-komite Nasional di daerah. Di daerah didirikan pusat daerah, untuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil.

Komite Nasional yang berada di pusat, pusat daerah, dan daerah dipimpin oleh seorang ketua dan beberapa orang anggota pengurus. Bertanggung jawab kepada Komite Nasional.

Cari soal sekolah lainnya