Panduan angka kredit penyuluh kb akseptor

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Panduan angka kredit penyuluh kb akseptor
No.863A, 2012 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI. Auditor. Jafung. Angka Kreditnya. Perubahan. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Lebih terperinci

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Panduan angka kredit penyuluh kb akseptor
No.697, 2013 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI. Statistisi. Jabatan Fungsional. Angka Kredit. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Lebih terperinci

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Panduan angka kredit penyuluh kb akseptor
No.1307, 2013 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI. Pemeriksa Merk. Jabatan Fungsional. Angka Kredit. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

Lebih terperinci

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Panduan angka kredit penyuluh kb akseptor
No.418, 2014 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA BKN. Formasi. Jabatan Fungsional. Assessor SDM Aparatur. Penyusunan. Pedoman. PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN

Lebih terperinci

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Panduan angka kredit penyuluh kb akseptor
No.1340, 2013 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI. Pemeriksa Desain Industri. Jabatan Fungsional. Angka Kredit. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN

Lebih terperinci

2014, No

Panduan angka kredit penyuluh kb akseptor
6 LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTK NOMOR 141 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI I. TUJUAN Petunjuk Teknis

Lebih terperinci

jtä ~Éàt gtá ~ÅtÄtçt

Panduan angka kredit penyuluh kb akseptor
jtä ~Éàt gtá ~ÅtÄtçt PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 100 TAHUN 2013 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Lebih terperinci

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Panduan angka kredit penyuluh kb akseptor
No.1984, 2016 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA LAN. Analis Kebijakan. Uji Kompetensi. Petunjuk. PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS UJI KOMPETENSI JABATAN

Lebih terperinci

BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

Panduan angka kredit penyuluh kb akseptor
BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Lebih terperinci

2012, No

Panduan angka kredit penyuluh kb akseptor
45 2012, No.1287 LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK

Lebih terperinci

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Panduan angka kredit penyuluh kb akseptor
No.309, 2017 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA ANRI. Inpassing. Jabatan Fungsional. Arsiparis. PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI

Lebih terperinci

WALIKOTA TASIKMALAYA

Panduan angka kredit penyuluh kb akseptor
WALIKOTA TASIKMALAYA PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 41 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT KELURAHAN DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

Lebih terperinci

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Panduan angka kredit penyuluh kb akseptor
No.1264, 2017 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENDIKBUD. Jabatan Fungsional. Pamong Budaya. Pedoman Formasi. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG

Lebih terperinci

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Panduan angka kredit penyuluh kb akseptor
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.381, 2013 KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah. Jabatan Fungsional. Standar Kompetensi. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK

Lebih terperinci

- 5 - k. memfasilitasi

Panduan angka kredit penyuluh kb akseptor
- 1 - PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM DAN ANGKA KREDITNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

Lebih terperinci

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Panduan angka kredit penyuluh kb akseptor
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. 1797, 2014 KEMENPAN RB. Pranata Laboratorium Kemetrelogian. Jabatan Fungsional. Angka Kredit. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Lebih terperinci

WALIKOTA TASIKMALAYA

Panduan angka kredit penyuluh kb akseptor
Dicabut dengan Perwal Nomor 100 Tahun 2013 WALIKOTA TASIKMALAYA PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT KANTOR KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN

Lebih terperinci

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Panduan angka kredit penyuluh kb akseptor
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.513, 2014 KEMENKUMHAM. Jabatan. Kelas Jabatan. Struktural. Fungsional. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN

Lebih terperinci

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Panduan angka kredit penyuluh kb akseptor
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.288, 2014 KEMENPAN RB. Pemeriksa Keimigrasian. Jabatan Fungsional. Angka Kredit. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

Lebih terperinci

- 4 - MEMUTUSKAN: Pasal 1

Panduan angka kredit penyuluh kb akseptor
- 2-4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013; 5. Peraturan

Lebih terperinci