BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIANo.863A, 2012 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI. Auditor. Jafung. Angka Kreditnya. Perubahan. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA Show
Lebih terperinci BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIANo.697, 2013 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI. Statistisi. Jabatan Fungsional. Angka Kredit. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA Lebih terperinci BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIANo.1307, 2013 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI. Pemeriksa Merk. Jabatan Fungsional. Angka Kredit. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR Lebih terperinci BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIANo.418, 2014 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA BKN. Formasi. Jabatan Fungsional. Assessor SDM Aparatur. Penyusunan. Pedoman. PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN Lebih terperinci BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIANo.1340, 2013 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI. Pemeriksa Desain Industri. Jabatan Fungsional. Angka Kredit. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN Lebih terperinci 2014, No6 LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTK NOMOR 141 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI I. TUJUAN Petunjuk Teknis Lebih terperinci jtä ~Éàt gtá ~ÅtÄtçtjtä ~Éàt gtá ~ÅtÄtçt PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 100 TAHUN 2013 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Lebih terperinci BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIANo.1984, 2016 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA LAN. Analis Kebijakan. Uji Kompetensi. Petunjuk. PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS UJI KOMPETENSI JABATAN Lebih terperinci BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMURBUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Lebih terperinci 2012, No45 2012, No.1287 LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK Lebih terperinci BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIANo.309, 2017 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA ANRI. Inpassing. Jabatan Fungsional. Arsiparis. PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI Lebih terperinci WALIKOTA TASIKMALAYAWALIKOTA TASIKMALAYA PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 41 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT KELURAHAN DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Lebih terperinci BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIANo.1264, 2017 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENDIKBUD. Jabatan Fungsional. Pamong Budaya. Pedoman Formasi. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG Lebih terperinci BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIABERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.381, 2013 KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah. Jabatan Fungsional. Standar Kompetensi. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK Lebih terperinci - 5 - k. memfasilitasi- 1 - PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM DAN ANGKA KREDITNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Lebih terperinci BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIABERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. 1797, 2014 KEMENPAN RB. Pranata Laboratorium Kemetrelogian. Jabatan Fungsional. Angka Kredit. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Lebih terperinci WALIKOTA TASIKMALAYADicabut dengan Perwal Nomor 100 Tahun 2013 WALIKOTA TASIKMALAYA PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT KANTOR KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN Lebih terperinci BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIABERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.513, 2014 KEMENKUMHAM. Jabatan. Kelas Jabatan. Struktural. Fungsional. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN Lebih terperinci BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIABERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.288, 2014 KEMENPAN RB. Pemeriksa Keimigrasian. Jabatan Fungsional. Angka Kredit. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA Lebih terperinci - 4 - MEMUTUSKAN: Pasal 1- 2-4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013; 5. Peraturan Lebih terperinci |