Polhukam, Jakarta – Salah satu modal penting dalam mewujudkan Indonesia yang damai, maju dan modern, serta anti radikalisme adalah adanya persatuan dan kesatuan bangsa. Tentunya masih ada pihak yang menyatakan bahwa pembinaan persatuan dan kesatuan Indonesia sudah tidak diperlukan lagi karena seolah-olah hanya dalih untuk membatasi ruang gerak masyarakat sejak masuk Era Reformasi dan demokrasi. “Menurut mereka, persatuan dan kesatuan bangsa akan lestari dengan sendirinya. Oleh karena itu, kita tidak boleh lengah dan merasa bahwa persatuan Indonesia itu take it for granted yang selalu utuh dan lestari tanpa upaya pembinaan, kita semua harus memiliki persepsi yang sama bahwa persatuan dan kesatuan bangsa harus tetap dibina,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, Arief P Moekiyat, dalam Forum Koordinasi dan Sinkronisasi ‘Dengan Semangat Bhineka Tungal Ika Kita Cegah Radikalisme Guna Memperkokoh Ideologi Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Berbangsa’ di Jakarta, Kamis (14/11/2019). Dikatakan, NKRI ini diperjuangkan dan dibangun oleh para pendiri bangsa dan para pejuang kemerdekaan karena sadar bahwa masyarakatnya terdiri dari berbagai suku, agama, golongan, ras, dan budaya dengan Ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, serta memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika. “Saya mengajak semua elemen bangsa untuk terus menjalin tali persaudaraan dan menegakkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Arief. Terkait penanganan terhadap radikalisme dan terorisme, Arief menegaskan bahwa Kemenko Polhukam bersama dengan Polri, TNI, BIN, dan BNPT, serta K/L terkait lainnya, memiliki komitmen tinggi untuk melakukan berbagai langkah pencegahan dan penanganannya. Pemerintah tentu tidak bisa bekerja sendirian dan membutuhkan peran dari seluruh elemen bangsa, masyarakat, diantaranya tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. “Untuk itu, Kemenko Polhukam melaksanakan kegiatan hari ini dengan melibatkan berbagai elemen untuk mencari solusi terbaik penanganan radikalisme,” kata Arief. Radikalisme adalah suatu gerakan yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan/ekstrim. Radikalisme merupakan tindakan/faham yang mempunyai akar dan jaringan yang kompleks, sehingga tidak mungkin hanya bisa didekati dengan pendekatan keras berupa penegakan hukum dan intelijen, maupun tindakan respresif lainnya, namun juga harus ditangani dengan pendekatan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasonal, serta persatuan dan kesatuan bangsa melalui pendekatan persuasif dengan instrument Ideologi Pancasila dan moderasi beragama. “Forum ini menjadi sangat penting dan bermanfaat untuk terus meneguhkan komitmen dan semangat diantara kita di dalam mencegah dan memberantas radikalisme, juga merupakan inisiatif yang konstruktif untuk terus menggunakan spirit gotong royong antar berbagai pihak, sebagai kontribusi terhadap upaya untuk menciptakan Indonesia yang damai serta anti radikalisme,” kata Arief. Di tempat yang sama, Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol Ir. Hamli mengatakan bahwa radikal ini bukan soal agama. Berdasarkan penelitian Alvara, ada tiga kelompok masyarakat di Indonesia. Kelompok pertama (39,43%) merupakan kelompok yang menyatakan jika Pancasila tidak bertentangan dengan agama Islam dan dalam bermasyarakat tidak harus memperhatikan norma dan adat yang berlaku. Kelompok kedua (42,47%) menyatakan Islam adalah agama yang cinta damai dan insklusif, dan mendukung Perda Syariah diterapkan di Indonesia. Sedangkan kelompok ketiga (18,10%) menyatakan, kekerasan diperlukan untuk menegakkan amar ma’aruf nahi mungkar, pemimpin Kelurahan hingga Presiden harus dari kalangan muslim, dan cenderung setuju dengan konsep khilafah. “Berdasarkan catatan yang kami miliki, pelaku teroris ada sekitar 2 ribu, sekitar 500 orang berada di Lapas dan sisanya masih di luar. Ini belum ditambah dengan yang berangkat ke ISIS ada sekitar 1.500an, mereka ini orang yang sudah jadi semua,” katanya. Oleh karena itu, Hamli mengatakan harus ada perlawanan dalam bentuk counter narasi. Sehingga mereka yang sudah terdoktrin dapat bisa dikembalikan. “Ada tiga cara yang kami lakukan yaitu soft approach, hard approach dan kerja sama antar negara,” katanya. Semenatar itu, Direktur Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Dirjen Polpum Kemendagri, Praba Eka Soesanta mengatakan, Indonesia tidak akan ada kalau tidak ada perbedaan. Menurutnya, tidak boleh ada mayoritas dan minoritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Tanah Air ini. Direktur Pembudayaan BPIP, Irene Camelyn Sinaga mengatakan, Pancasila merupakan roso. Menurutnya, masalah radikal ini menjadi sulit untuk ditekan ketika sudah dibawa ke luar publik. “Oleh karena itu, kami bertekad untuk membaliknya yaitu menciptakan radikalisme untuk mencintai Pancasila, bagaimana hidup dengan Pancasila,” katanya. Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan Kemenko Polhukam RI Terkait
MMC Kobar Ribuan masyarakat Kobar sejak pagi telah berkumpul di sepanjang Jalan Pangeran Antasari Pangkalan Bun. Bukan tanpa alasan, pasalnya pada hari ini, Rabu (21/8) Pemkab Kobar melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar Pawai Karnaval Festival Merah Putih yang dipusatkan di Lapangan Tugu Jalan Pangeran Antasari Kelurahan Raja Pangkalan Bun. Pawai Karnaval Festival Merah Putih yang masih menjadi salah satu rangkaian Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-74 di Kabupaten Kobar ini merupakan salah satu wujud nyata dari pemerintah daerah dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan masyarakat Kobar yang terdiri dari berbagai suku, etnis, budaya, agama dan adat istiadat. Negara Indonesia dikenal sebagai negara yang majemuk, yang ditandai dengan banyaknya suku, etnis, budaya, agama, adat istiadat di dalamnya. Di sisi lain, Bangsa Indonesia dikenal memiliki masyarakat multikultural, yakni masyarakat yang anggotanya memiliki latar belakang budaya (cultural background) beragam. Multikultural dan kemajemukan ini menggambarkan banyaknya keragaman yang ada. Bila dikelola secara benar, keberagaman dapat menghasilkan energi yang luar biasa besar. Namun sebaliknya bila tidak dikelola secara benar, kemajemukan dan multikulturalitas dapat menghasilkan perpecahan. Oleh karena itu Persatuan dan Kesatuan adalah hal yang mutlak bagi bangsa indonesia. Pawai Karnaval Festival Merah Putih ini diikuti ribuan peserta yang terdiri dari hampir seluruh SOPD di lingkup Pemkab Kobar, beberapa sekolah baik dari tingkat SD, SMP dan SMA/SMK, lembaga-lembaga atau yayasan yang ada serta berbagai elemen masyarakat lainnya. Kategori tampilan Festival Merah Putih ini terdiri dari 2 jenis yaitu, penampilan sejarah perjuangan dan penampilan keragaman budaya daerah. Sedangkan untuk kategori penilaian terdiri dari 3 jenis kategori. Kategori penilaian tersebut adalah, kategori pelajar, kategori umum dan kategori kendaraan hias yang semua kategori penilaian tersebut terdiri dari juara 1,2,3 dan Harapan 1,2,3, jelas Ngariyah selaku Kepala Seksi Kesenian di Bidang Dikbud yang juga koordinator kegiatan Festival Merah Putih ini. Festival Merah Putih ini berlangsung sangat meriah dan disaksikan langsung Bupati Kobar Hj. Nurhidayah, S.H., MH beserta unsur Forkopimda dan beberapa Anggota DPRD yang pada senin lalu (19/8) diambil sumpah/janjinya. Karena besarnya antusiasme masyarakat, Ngariyah berharap tahun depan kegiatan seperti ini bisa lebih dikembangkan dan pesertanya semakin bertambah. Dan yang lebih penting adalah persatuan dan kesatuan serta nasionalisme masyarakat di Kabupaten Kobar tetap utuh dan kokoh tidak mudah tergoyahkan oleh isu-isu atau hoax yang tidak benar atau tidak dapat dipertanggung jawabkan. MERDEKA!! (humasdikbud/jmp) Video yang berhubungan
Cinta NKRI KOMPAS.com - Indonesia telah mengalami perjalan panjang dalam mempejuangkan kedaulatannya. Mempersatukan bangsa Indonesia yang berbeda-beda untuk semangat melawan penjajah, sehingga dapat tercapai kemerdekaan. Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia didapatkan dengan menegakan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip Bhineka Tunggal Ika, yaitu nasionalisme Indonesia, Kebebasan yang bertanggung jawab, wawasan nusantara, dan persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Lalu bagaimana cara memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia agar tetap terjalin dan tidak terpecah? Salah satu cara memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dapat ditempuh melalui mengimplementasikan Pancasila. Selain itu juga mengimplementasikan Sumpah Pemuda dan semboyan Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Baca juga: Prinsip-Prinsip Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia Dalam Pancasila yang merupakan pedoman hidup bangsa, persatuan dan kesatuan Indonesia disebutkan dalam sila ke-3. Dalam sumpah pemuda juga berisikan janji putra dan putri Indonesia yang bertumpah darah satu yaitu Indonesia, berbangsa satu yaitu bangsa Indonesia, dan berbahasa satu yaitu bahasa Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika juga mempersatukan Indonesia yang berbeda-beda dalam kedaulatan bangsa. Contoh sikapContoh sikap memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dapat dilakukan dengan:
Baca berikutnya |
Menurutmu bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia saat ini
Pos Terkait
Copyright © 2024 berikutyang Inc.
