Mengapa pusat pertumbuhan di Pulau Jawa lebih cepat jika dibandingkan dengan Pulau lainnya

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerataan ekonomi belum berjalan saat ini. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), realisasi pertumbuhan ekonomi sepanjang 2020 kontraksi 2,07% secara tahunan (yoy). Dari pencapaian pertumbuhan ekonomi tersebut, kontribusi ekonomi di Pulau Jawa paling besar yakni mencapai 58,75% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia Sementara sisanya terbagi dari lima wilayah lainnya, yakni Pulau Sumatra 21,36%, Pulau Kalimantan 7,94%, Sulawesi 6,66%, Maluku dan Papua 2,35%, serta Bali dan Nusa Tenggara memiliki kontribusi 2,94%. Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan, ketimpangan ekonomi di Pulau Jawa dan non-Jawa menunjukkan upaya pemerintah dalam beberapa tahun terakhir belum bisa menuntaskan permasalahan desentralisasi ekonomi. Namun, dia menilai, pemerataan ekonomi tidak bisa diselesaikan dalam jangka pendek. Menurutnya ini membutuhkan waktu menengah panjang. Sebab, pembangunan infrastruktur di luar jawa masih dalam proses. Sehingga belum efektif menciptakan pusat pusat ekonomi baru di luar jawa. Baca Juga: Pertumbuhan ekonomi di pulau-pulau ini masih positif di tahun lalu Piter menilai, pertumbuhan ekonomi yang terpusat di Pulau Jawa justru menjadi penyebab kemiskinan. Dia bilang, kantong kemiskinan justru banyak terjadi di kota besar. “Tidak tersedianya lapangan kerja di pedesaan mendorong urbanisasi perpindahan penduduk ke kota besar di mana di kota besar tanpa keahlian tanpa pekerjaan mereka menjadi penduduk miskin,” kata Piter kepada Kontan.co.id, Jumat (5/2). Setali tiga uang, reformasi ekonomi perlu dijalankan oleh pemerintah antara lain mempercepat implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga investasi bisa mendorong pemerataan ekonomi. Di sisi lain, dengan beleid itu, penanaman modal yang masuk ke dalam negeri bisa digiring ke luar Pulau Jawa, agar meningkatkan ekonomi di daerah setempat.

Selanjutnya: Airlangga Hartarto: Pertumbuhan ekonomi kuartal I-2021 bisa berkisar 1,6%-2,1%

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Editor: Anna Suci Perwitasari

Jumat, 9 Maret 2012

KEMENTERIAN Perindustrian masih mengandalkan pulau Jawa sebagai lokasi untuk mendorong pertumbuhan industri dalam jangka menengah maupun panjang, meskipun dominasi jumlah industri di pulau tersebut terus dikurangi. "Saat ini penyebaran industri di Indonesia sebagian besar masih di pulau Jawa yaitu sckitar 75 persen, sedangkan 25 persen lagi di luar Pulau Jawa," kata Dirjen Pengembangan Pewilayahan Industri Kemenperin Dedi Mulyadi dilansir Antara di Jakarta, Kamis (8/3). Ia mengatakan dominasi pulau Jawa dalam penyebaran industri di tanah air masih akan berlanjut dalam jangka panjang sampai 2025. Hal itu, lanjut dia, karena dari sisi sumber daya manusia, infrastruktur, dan sumber daya alam, Pulau Jawa lebih siap menjadi lokasi pengembangan industri dibandingkan pulaupulau lainnya. "Namun setidaknya dalam jangka panjang dominasi pulau Jawa dalam penyebaran industri akan semakin berkurang, yaitu menjadi 60 persen, dan luar pulau Jawa menjadi 40 persen," katanya. Dedi mengatakan Jawa akan tetap menjadi pusat pertumbuhan bagi industri padat karya dan padat modal, seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, serta elektronik dan otomotif beserta industri komponen. Dicontohkan, Majalengka (Jawa Barat) dan Boyolali (Jawa Timur) akan menjadi pusat industri TPT. Majalengka untuk industri TPT yang memerlukan banyak air seperti benang dan kain, sedangkan Boyolali akan menjadi pusat industri TPT yang tidak banyak membutuhkan air seperti pemintalan ' dan pakaian jadi (garmen). Selain itu, lanjut Dedi, Gresik (Jawa Timur) juga akan dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan industri petrokimia. "Saat ini sudah dibebaskan lahan seluas 2.800 hektare untuk membangun kawasan industri petrokimia baru di Gresik," katanya. Sementara itu, kata Dedi, pemerintah juga akan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar pulau Jawa yang berbasis kompetensi inti daerah masing-masing, seperti di Sey Mangke (Sumatera Utara) pemerintah mendorong pengembangan industri berbasis kelapa sawit. Pengembangan Sey Mangke tersebut merupakan salah satu proyek dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Selain itu, pemerintah juga sedang mengembangkan industri rumput laut di Sumba Timur, industri rotan di Palu (Sulawesi Tengah), dan industri besi baja di Batu Licin (Kalimantan Selatan). "Kami bersama pemangku kepentingan lainnya membuat roadmap (peta jalan) untuk membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis kompetensi daerah," katanya. Dengan demikian, kata dia, diharapkan penyebaran industri di luar pulau Jawa terus terjadi. Bahkan Kemenperin bekerja sama dengan Kemenakertrans tengah mendorong transmigrasi sekitar 50 kepala keluarga dari Cirebon (Jawa Barat) ke Palu (Sulawesi Tengah) untuk mendirikan industri mebel berbasis rotan, mengingat Palu merupakan penghasil rotan alam yang besar. "Dengan keberadaan para transmigran yang mampu memproduksi mebel dari rotari, kami harapkan akan tumbuh secara bertahap industri rotan di Palu," katanya.

Meskipun, diakuinya, belum tentu harga mebel rotan yang dibuat di Palu lebih bersaing dibanding buatan Cirebon, karena sebagian besar bahan penolong seperti cat dan lainnya masih haras dipasok dari Jawa.

sumber : Jurnal Nasional

Share:

Berita Serupa

Jumat , 31 Mar 2017, 14:32 WIB

Tahta Aidilla/Republika

Pekerja sedang menyelesaikan pembangunan infrastruktur di Bekasi, Jawa Barat, Ahad (19\2).

Red: Dwi Murdaningsih

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketimpangan pembangunan antar wilayah masih menjadi masalah klasik di Indonesia, dalam 20 tahun terkhir ini. Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar mengatakan pemerintah memang telah menyusun pembangunan ekonomi yang diarahkan untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan otonomi daerah yang diyakini berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.Namun, Marwan mengatakan program pembangunan ekonomi antar wilayah di Indonesia yang berjalan sejauh ini masih bertumpu di wilayah pulau Jawa. Hal itu terbukti dari tingkat kontribusi pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa yang mencapai 58 persen.“Sedangkan pembangunan di luar Jawa masih relatif kecil, maka wajar jika tingkat pertumbuhan ekonominya masih berada dikisaran 2 persen sampai 7,4 persen, belum lagi tingkat pengangguran yang masih cukup tinggi dibanding Pulau Jawa. Kondisi itu juga membuat Indeks Rasio Gini Indonesia semakin menganga yakni mencapai angka 0,42," ujar dia, saat berbicara dalam acara Focus Group Disucussion, di kantor LPP DPP PKB, Jakarta, Kamis (30/3).Menurutnya, ketimpangan pembangunan antar wilayah itu terjadi karena pemerintah kurang memperhatikan tercapainya pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah. Alhasil, terdapat kecenderungan kebijakan pembangunan yang dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi justru memperburuk kondisi kesenjangan ekonomi antar wilayah di Indonesia."Akhirnya menimbulkan gap antara wilayah yang memiliki PDRB per kapita tertinggi dan terendah yang berimplikasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak merata di seluruh wilayah," ujar Marwan.Marwan menjelaskan, faktor lain yang menyebabkan ketimpangan antar wilayah masih terjadi adalah masih minimnya infrastruktur di daerah yang mengakibatkan mobilitas barang dan jasa seperti kegiatan perdagangan dan penyerapan tenaga kerja antar daerah terhambat."Aktivitas perdagangan yang lambat sangat mempengaruhi harga barang karena melihat demand yang begitu tinggi dari pada supply. Di sisi lain juga, masyarakat yang memiliki keterampilan tertentu kesulitan memgakses daerah lain yang membutuhkan jasanya karena minimnya infrastruktur itu tadi, ini menyebabkan semakin memperpanjang panceklik mereka untuk memiliki pendapatan," kata dia.Marwan menyarankan agar pemerintah segera melakukan merealisasikan rencana pembangunan daerah yang sudah dipetakan di dalam Rencana Pembangan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). "Kebutuhan infrastruktur yang mendesak yang jelas daerah yang berada di kawasan tertinggal, dan perbatasan. Di sana banyak wilayah potensial seperti NTB, Papua, Kalimantan, tapi tidak terserap karena kendala mobilitas," kata dia.Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kompetensi masyarakat di wilayah tersebut agar mampu bersaing dengan masyarakat di daerah lain yang lebih berkembang.

"Perlu dicanangkan target peningkatan masa pendidikan di daerah-daerah tertinggal dan terpencil, pengentasan buta aksara dan pengembangan keterampilan bagi masyarakat yang tidak mampu melanjutkan pendidikan lebih lanjut untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja baik di daerahnya sendiri maupun di daerah lain," kata Marwan.

pembangunan ekonomi
marwan jafar

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution ditemui usai mengikuti salat Idul Adha di Masjid Al-Hakim, Graha Sucofindo, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu, 22 Agustus 2018. Tempo/Dias Prasongko

TEMPO.CO, Jakarta - Data pertumbuhan ekonomi yang dirilis Badan Pusat Statistik atau BPS kemarin soal Pulau Jawa yang masih menjadi penyumbang pertumbuhan ditanggapi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Darmin menyebut hal itu bisa dipahami karena pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa ditopang oleh industri dan pertanian, sementara di luar Jawa berasal dari pertanian dan sumber daya alam.

Baca: Pertumbuhan Ekonomi Capai 5,17 Persen, Istana: Menggembirakan

"Pertumbuhan kita itu memang begini, pertumbuhan antara luar Jawa dan Jawa itu memang tergantung situasi," ujar Darmin seusai mengisi pembekalan calon Duta Besar di Kantor Kementerian Luar Negeri, Selasa, 6 November 2018.

BPS sebelumnya menyebutkan Pulau Jawa masih menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi. Kontribusinya mencapai 58,57 persen dari pertumbuhan ekonomi nasional kuartal III tahun 2018 sebesar 5,17 persen.

Darmin mencontohkan, kalau harga komoditas perkebunan belum membaik, memang pertumbuhan ekonomi di luar Jawa itu akan sedikit tertinggal. "Sedikit ya, tidak banyak," katanya.

Menurut Darmin, hal itu karena sumber pertumbuhan Jawa berasal dari industri dan pertanian. Sehingga secara struktur Jawa memiliki peran besar, terutama dalam lapangan usaha utama sebagai penopang pertumbuhan.

Berdasarkan struktur PDB, pertumbuhan ditopang oleh lapangan usaha industri sebesar 19,66 persen, pertanian 13,53 persen, perdagangan 13,02 persen, konstruksi 10,36 persen dan pertambangan sebesar 8,11 persen. Sektor pertambangan dan pertanian tumbuh hanya 2,68 persen dan 3,62 persen, sementara industri tumbuh 4,33 persen. "SDA itu pertambangan sebenarnya mulai membaik, tapi perkebunan belum," tuturnya.

Selain itu, pemerintah menilai kondisi global menjadi biang keladi perlambatan ekspor. Di sisi lain, pertumbuhan manufaktur juga terus melambat.

Baca: BPS Sebut Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Berpusat di Jawa

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor Indonesia tumbuh 7,52 persen per kuartal III di 2018 dengan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 22,14 persen. Di sisi lain, impor tumbuh 14,06 persen dengan kontribusi terhadap PDB negatif 22,81 persen. Dengan demikian, aktivitas perdagangan menjadi pemberat bagi pertumbuhan ekonomi.

BISNIS