Jelaskan nilai moral kebangsaan yang ditunjukkan Ki Hajar Dewantara dalam penggalan teks tersebut

Ki Hajar Dewantara sedang membaca buku. /Pikiran Rakyat/

PRIANGANTIMURNEWS- Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan nasional yang menjadi Bapak Pendidikan Indonesia.

Ki Hajar Dewantara juga merupakan pelopor kemajuan pendidikan Indonesia saat ini.

Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) diperingati setiap tanggal 2 Mei yang bertepatan dengan hari lahir Ki Hajar Dewantara. Peringatan Hardiknas ini juga untuk menghargai jasa-jasa Ki Hajar Dewantara bagi Pendidikan Indonesia.

Sebagai generasi masa depan, sudah seharusnya mampu meneladani sikap Ki Hajar Dewantara yang telah dikutip Priangantimurnews dari Instagram @sejutacita.

Baca Juga: Hardiknas 2021, Kementerian PUPR Rehabilitasi 2.247 Sekolah Sejak 2019 hingga 2020

Pertama, Semangat Belajar.
Ki Hajar Dewantara memiliki sikap selalu semangat belajar, tidak pernah merasa cukup atas ilmu yang telah didapatkan. Dengan selalu semangat belajar dapat memperluas pengetahuan dan menjadi sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

Kedua, Tanamkan Mindset 'Belajar Bukan Hanya untuk Meraih Nilai'.
Mengeyam Pendidikan bukan hanya soal intelektualitas, tapi juga untuk membentuk karakter atau attitude yang baik dan benar.

Sehingga, belajar bukan hanya tentang nilai yang bagus, tapi juga tentang kepribadian atau moralitas. belajarlah untuk mendapat ilmu bukan mengejar nilai berbasis angka.

Baca Juga: 5 Tanda-tanda hadirnya Malam Lailatul Qadar, Melihat Kondisi Alam dan Sekitarnya

Sumber: Instagram sejutacita

Taman Siswa di Bandung. Ki Hajar Dewantara (inset). Foto: Tropenmuseum.

TANGGAL lahir Ki Hajar Dewantara, 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 316 tanggal 16 Desember 1959. Penetapan tersebut dilandasi oleh jasa-jasanya yang telah memberikan garis-garis tegas dalam pendidikan nasional, baik konsepsi maupun praktik.

“Pada tahun 1932 beliau telah berjuang dengan menentang ordonansi sekolah liar serta berlakunya sistem pajak rumah tangga Taman Siswa dan menentang diskriminasi tunjangan anak di sekolah pemerintahan dan sekolah swasta,” tulis AB Lapian dalam Terminologi sejarah, 1945-1950 & 1950-1959.

Ki Hajar mendirikan sekolah Taman Siswa pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta karena gelisah akan pendidikan di Hindia Belanda yang diskriminatif. Hanya anak-anak priyayi yang boleh sekolah. Dia mencoba mempeluas akses pendidikan bagi semua kalangan. Taman Siswa, dan semua sekolah partikelir (swasta) yang tidak diakui oleh lembaga resmi pemerintah manapun, dianggap sekolah liar.

Advertising

Menurut Yudi Latif dalam Inteligensia Muslim dan Kuasa, sekolah liar biasanya didirikan oleh para anggota idealis dari inteligensia yang tidak ingin bekerja untuk pemerintah kolonial, dan yang didirikan sebagai jawaban terhadap kebutuhan akan pendidikan yang bergaya Barat.

Adanya kecenderungan politik di balik aktivitas lembaga-lembaga pendidikan partikelir (swasta) disadari pemerintah. Pemerintah yang khawatir melihat perkembangan sekolah-sekolah pribumi tanpa izin, berusaha menekan laju perkembangannya dengan membuat beberapa peraturan atau ordonansi.

Pada 1923, pemerintah mengeluarkan ordonansi pengawasan sekolah partikelir. Namun, dalam praktiknya tidak memenuhi harapan pemerintah dalam menuntaskan masalah sekolah liar. Menanggapi masalah itu, JWF. van der Muelen, pejabat direktur pendidikan dan agama menganjurkan kepada pemerintah untuk meninjau kembali ordonansi pengawasan 1923 dengan kemungkinan menambah satu peraturan baru menyangkut pengawasan terhadap lembaga pendidikan partikelir.

Usulan tersebut disetujui. Pada 1932 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan baru: Wildeschoolen Ordonantie (Ordonansi Sekolah Liar). Dalam ordonansi ini, seseorang atau lembaga yang bermaksud menyelenggarakan pendidikan harus seizin pemerintah. Pemerintah dapat mencabut izin apabila terbukti melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan.

Bukan hanya bagi sekolah, ordonansi ini juga mengatur urusan guru. Para pengajar diharuskan untuk membuat laporan kepada penguasa setempat. Apabila melanggar, maka akan dikenakan hukuman penjara selama delapan hari atau denda 25 gulden. Mereka juga dapat dikenakan hukuman selama satu bulan atau denda sebesar 100 gulden apabila yang bersangkutan tetap melakukan kegiatan mengajar.

Menanggapi ordonansi tersebut, Ki Hajar mengirim telegram kepada Gubernur Jenderal De Jonge, meminta membatalkan ordonansi tersebut. Telegram ini kemudian dimuat majalah Timboel, 6 November 1932. Dengan tegas Taman Siswa mengancam akan melakukan lijdelijk verzet (pembangkangan) apabila ordonansi itu tidak dicabut.

“Excellentie! Ordonnantie jang disadjikan amat tergesa-gesa dan didjalankan dengan tjara paksaan …” tulis Ki Hajar, “Bolehlah saja memperingatkan, bahwa walaoepoen machloek jang ta’berdaja mempoenjai rasa asali berwadjib menangkis bahaja oentoek mendjaga diri dan demikianlah djoega boleh djadi kami karena terpaksa akan mengadakan perlawanan sekoeat-koeatnja dan selama-lamanja…”

Ordonansi sekolah liar tetap diberlakukan. Taman Siswa membangkang dan terus berkembang pesat ke luar Jawa Tengah. “Sepuluh tahun kemudian, meskipun sudah mengeluarkan peraturan Sekolah Liar pada September 1932, gerakan Taman Siswa sudah mendirikan 166 sekolah dengan sekira 11.000 murid Jawa,” tulis Frances Gouda dalam Dutch Cultures Overseas.

Sekolah-sekolah liar diminati oleh bumiputera karena keadaan ekonomi pasca Perang Dunia I dan depresi ekonomi pada 1930-an mengakibatkan pemotongan belanja (subsidi) pemerintah untuk pendidikan. “Hal ini membuat biaya pendidikan tinggi, memaksa orang-orang Hindia untuk bersekolah di sekolah-sekolah liar,” tulis Yudi Latif.

Laporan tahunan pemerintah tahun 1936 mengenai pendidikan mencatat sebanyak 1.663 sekolah liar yang menerima pendaftaran 114 ribu murid. Setahun kemudian, laporan tersebut mencatat jumlah keseluruhan 1.961 sekolah dengan jumlah murid 129.565, sedangkan pada 1941, jumlah murid pribumi yang menerima pendidikan dalam bahasa Belanda di sekolah liar, yang terletak di dalam dan di luar Jawa, diperkirakan mencapai jumlah 230 ribu.

Menurut Gouda, Jawa tidak sendiri dalam ekspansi sembunyi-sembunyi sekolah independen, yang secara sadar berupaya tetap di luar orbit pengawasan pemerintah. Di Minangkabau Sumatera Barat, berlangsung pula pertumbuhan lembaga pendidikan yang sama. Walaupun lembaga-lembaga tersebut secara lebih jelas kaitannya dengan ulama (guru) Islam dibanding di Jawa dan lebih banyak menghabiskan waktu dalam pengajian Alquran, sekolah-sekolah kaum muda di sana juga dengan bergairah menanamkan gagasan penalaran individu (ijtihad) dan semangat pembaruan pada murid mereka.

“Baik sekolah taman siswa maupun sekolah kaum muda merupakan lembaga yang berkembang pesat,” tulis Gouda, “kedua-duanya berhasil menanamkan rasa bangga akan budaya asli dalam diri murid-murid mereka."

Grace Eirin Selasa, 7 Desember 2021 | 09:30 WIB

Meneladani dan mencontoh sikap yang dimiliki Ki Hajar Dewantara. (pch.vector/freepik)

Bobo.id - Teman-teman, coba sebutkan apa saja jasa yang dilakukan Ki Hajar Dewantara?

Beliau juga seorang Menteri Pendidikan Pertama di Indonesia, yang kemudian dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada tahun 1959.

Ki Hajar Dewantara mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa (National Onderwijs Institur Taman Siswa) pada 3 Juli 1922, di Yogyakarta.

Dengan perjuangan dan jasa tersebut, Ki Hajar Dewantara disebut sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia.

Selain itu, hari kelahiran Ki Hajar Dewantara kemudian juga diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional.

Baca Juga: Contoh Soal dan Pembahasan Materi Pahlawan Nasional Indonesia

Nah, pada pelajaran kelas 4 SD Tema 5, teman-teman akan mempelajari mengenai Ki Hajar Dewantara.

Terdapat pertanyaan, sikap apa yang bisa kita contoh dari Ki Hajar Dewantara?

Untuk menemukan kunci jawaban pertanyaan tersebut, mari kita perhatikan penjelasan berikut ini.

Jasa Ki Hajar Dewantara

Sejak usia muda, Ki Hajar Dewantara telah aktif menulis dan mengemukakan pendapatnya terhadap penjajahan dan pendidikan di Indonesia.

Beliau aktif dalam berbagai organisasi seperi Budi Utomo, dan Indische Partij yang kemudian diganti dengan Komite Bumiputera pada 1913.

Page 2

Page 3

pch.vector/freepik

Meneladani dan mencontoh sikap yang dimiliki Ki Hajar Dewantara.