Setiap negara pasti melakukan perencanaan ekonomi secara matang pada masa perang. Perencanaan mencakup penjatahan wajib militer untuk pertahanan sipil seperti Women’s Land Army dan Bevin Boys di Britania Raya pada Perang Dunia kedua.
Definisi Ekonomi Perang
Ekonomi perang adalah semua tindakan/kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap negara modern untuk memenuhi semua kebutuhan perang. Definisi menurut Philippe Le Billon, ekonomi perang adalah sistem produksi, mobilisasi, dan alokasi sumber daya untuk bertahan dari segala serangan.
Kegiatan ekonomi yang dilakukan terdiri dari kenaikan pajak dan penerapan program alokasi sumber daya. Setiap negara menata ulang kondisi ekonominya dengan cara yang bermacam-macam. Ekonomi perang bertujuan melemahkan, bahkan menghancurkan perekonomian negara yang menjadi musuh dalam perang. Cara-cara yang dilakukan seperti peningkatan persenjataan, blockade, dan lain-lain.
Sudut Pandang Ekonomi Perang
Dalam permintaan agregat, ekonomi perang berkaitan dengan konsep “Keynesianisme militer”, yaitu ketika anggaran militer pemerintah bertujuan menstabilkan siklus bisnis dan fluktuasi untuk menghambat resesi ekonomi. Dalam penawaran agregat, ketika perang mempercepat kemajuan teknologi sehingga ekonomi negara pascaperang menjadi sangat kuat terutama jika negara tersebut terhindar dari kehancuran akibat perang.
Konsep ini dialami oleh Amerika Serikat pada Perang Dunia ! dan II. Menurut Seymour Melman (ekonom), kegiatan ekonomi militer cenderung membuang sumber daya sehingga kemajuan teknologi terhambat.
Ekonomi Perang di Indonesia
Konsep ekonomi perang diterapkan selama masa pendudukan Jepang di Indonesia karena semua kekuatan ekonomi di Indonesia dilakukan untuk menopang kegiatan perang. Sebelum Perang Dunia II, Jepang telah berkembang menjadi negara industri dan kelompok negara imperialis di Asia sehingga Jepang melakukan berbagai upaya untuk memperluas wilayahnya. Sasaran utama dari ekonomi perang adalah Korea dan Indonesia sebagai negara jajahan. Di bidang ekonomi, Indonesia sangat menarik bagi Jepang karena negara kepulauan yang sangat kaya akan berbagai sumber daya. Kekayaan Indonesia ini sangat cocok untuk kepentingan industri Jepang. Indonesia juga dijadikan tujuan ekspor produk-produk industrinya.
Setelah Indonesia berhasil dikuasai, Jepang mengambil kebijakan di bidang ekonomi yang disebut self help. Hasil dari Indonesia dijadikan modal untuk memenuhi semua kebutuhan Jepang yang sedang berkuasa pada saat itu. Pada saat Jepang mendarat di Indonesia (1942) ternyata tentara Hindia Belanda berhasil menghanguskan objek-objek vital di Indonesia agar Jepang mengalami kesulitan untuk menguasai Indonesia. Akibatnya, keadaan perekonomian Indonesia menjadi lumpuh total.
Jepang melakukan pengawasan dan perbaikan prasarana ekonomi seperti jembatan, alat transportasi, alat telekomunikasi, dan bangunan-bangunan. Beberapa peraturan yang mendukung program pengawasan kegiatan ekonomi diterapkan termasuk peraturan dalam pengendalian kenaikan harga. Para pelanggar dijatuhi hukuman yang berat.
- Kegiatan Ekonomi di Bidang Perkebunan
Pada masa kolonial Jepang, sektor perkebunan Indonesia mengalami kemunduran karena adanya kebijakan Jepang yang memutuskan hubungan dengan Eropa yang menjadi pusat perdagangan dunia. Tidak adanya perdagangan hasil perkebunan seperti tebu (gula), tembakau, teh, dan kopi maka Jepang tidak lagi memajukan tanaman-tanaman tersebut. Tanah-tanah perkebunan diubah menjadi tanah pertanian untuk menanam padi sesuai dengan kebutuhan Jepang.
Penanaman jarak juga digalakkan oleh Jepang karena dipakai sebagai minyak pelumas mesin-mesin termasuk mesin pesawat terbang pada masa itu. Tanaman kina juga digalakkan karena penyakit malaria sedang mewabah sehingga sangat mengganggu dan melemahkan kemampuan tempur para prajurit Jepang dan Indonesia.
- Kegiatan Ekonomi di Bidang Pertanian
Kebutuhan pangan untuk menopang kegiatan perang semakin meningkat sehingga penanaman bahan pangan seperti padi dan jagung terus ditingkatkan. Organisasi Jawa Hokokai yang didirikan oleh Jepang tengah giat melakukan kampanye untuk meningkatkan usaha pengadaan pangan. Tanah pertanian baru dan bekas perkebunan dibuka untuk menambah produksi beras. Di Sumatra Timur, daerah bekas perkebunan dengan luas ribuan hektar ditanami kembali sehingga menjadi daerah pertanian baru.
Di Sumatera Utara juga dibuka lahan pertanian baru dengan memakai tenaga para tawanan. Di Kalimantan dan Sulawesi juga dibuka tanah pertanian baru untuk menambah hasil beras. Demi kepentingan penambahan lahan pertanian, Jepang melakukan penebangan hutan secara besar-besaran seperti di Pulau Jawa, sekitar 500.000 hektar menjadi gundul sehingga terjadi erosi dan banjir pada musim hujan.
Penebangan hutan secara liar juga berdampak pada berkurangnya sumber mata air. Tanah pertanian yang semakin luas tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah kolonial Jepang mengeluarkan beberapa ketentuan yang sangat ketat berkaitan dengan produksi padi sebagai berikut.
-
- Penanaman padi langsung diawasi oleh pemerintah Jepang baik jumlah produksi, penyaluran padi, dan harga padi. Jepang mendirikan badan yang diberi nama Shokuryo Konri Zimusyo (Kantor Pengelolaan Pangan).
- Penggiling dan pedagang padi tidak boleh berproduksi tanpa diatur dan diawasi oleh Kantor Pengelolaan Pangan.
- Para petani harus menjual hasil produksi padi kepada pemerintah Jepang sesuai dengan kuota dan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah Jepang. Ketentuan yang berlaku adalah petani berhak sebanyak 40% dalam hasil padi, 30% disetor kepada pemerintah Jepang melalui penggilingan yang
telah ditunjuk, dan sisanya sebesar 30% menjadi persiapan bibit dan harus disetor ke lumbung desa.
Itulah ekonomi perang yang pernah diterapkan di dunia pada masa perang. Diharapkan pada masa yang akan datang tidak ada lagi perang antarnegara karena perang tidak pernah menguntungkan berbagai pihak. Perdamaian dunia harus terus dipelihara agar pemerintah di setiap negara bisa fokus untuk memajukan negaranya masing-masing.
Artikel Terkait
Demikianlah artikel tentang apa itu ekonomi perang, semoga bermanfaat bagi Anda semua.
Loading Preview
Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above.
Selama pendudukan Jepang di indonesia, diterapkannya konsep “Ekonomi Perang”, yaitu semua kekuatan ekonomi di Indonesia digali untuk menopang kegiatan perang. Sebelum memasuki PD II, Jepang sudah berkembang menjadi negara industri dan sekaligus menjadi kelompok negara imperalis di Asia. Oleh karena itu, Jepang melakukan berbagai upaya untuk melakukan perluasan wilayahnya. Sasarn uatamanya adalah negara Korea dan Indonesia. bidang ekonomi Indonesia, sangat menarik bagi Jepang sebab Indoneisa merupakan kepulauan yang kaya akan hasil bumi, pertanian, tambang, dll. Setelah Jepang berhasil menguasai Indonesia, kebiajakan ekonomi nya sering disebut dengan Self help.
Jepang mendarat di Indonesia tahun 1942, ternyata tentara Hindia
Belanda telah melumpuhkan obyek vital yang ada di Indonesia, agar Jepang mengalami kesulitan dalam upaya menguasai Indonesia. akibatnya, kegiatan perekonomian di Indonesia menjadi lumpuh pada awal pendudukan Jepang. Menghadapi masalah tersebut, Jepang bersikap melakukan pengawasan dan perbaikan prasarana ekonomi. Seperti, jembatan, alat transportasi dan telekomunikasi serta bangunan-bangunan diperbaiki. Serta ditetapkannya peraturan pengendalian kenaikan harga, bagi mereka yang melanggar akan dijatuhi hukuman berat.
Bidang perkebunan di masa Jepang mengalami kemunduran. Penyebabnya, kebijakan Jepang yang memutuskan hubungan dengan Eropa (merupakan pusat perdagangan dunia). Karena tidak perlu memperdagangkan hasil perkebunan yang laku di pasarandunia, tebu (gula), tembakau, teh, dan kopi, sehingga Jepang tidak mengembangkan tanaman tersebut. Tanah perkebunan diganti menjadi tanah pertanian yang diperlukan oleh Jepang. Tanah itu diganti dengan tanaman padi, untuk menghasilkan bahan makanan, dan bahan lain seperti jarak. Tanaman jarak sangat dibutuhkan karena dapat digunakan sebagai minyak pelumas mesin-mesin termasuk mesin pesawat terbang. Tanaman kina, digunakan sebagai obat malaria, sebab malaria sangat mengganggu dan melemahkan kemampuan tempur para prajurit.
Pengurangan tanaman tebu, menjadikan pabrik gula di Jawa mulai tutup. Penderesan getah karet di Sumatera mulai dihentikan. Tanaman tembakau, teh, kopi mulai dikurangi. Produksi karet turun seperlima pada 1941. Tahun 1943, produksi teh turun sepertiga dari produksi masa Hindia Belanda. Pabrik tekstil mulai tutup karena susahnya mendapatkan kapas dan benang. Dalam bidang transportasi, Jepang kekurangan kapal-kapal. Oleh karena itu, Jepang terpaksa mengadakan industri kapal dari kayu. Jepang juga membuat pabrik mesin, paku, kawat, dan baja berlapis granat, tetapi semua usaha itu tidak berkembang lancar karena kekurangan suku cadang.
Kebutuhan pangan untuk menopang perang semakin meningkat, sehingga kegiatan penanaman untuk menghasilkan bahan terus ditingatkan. Organisasi Hokokai giat melakukan kampanye untuk meningkat usaha mengadaan pangan terutama beras dan jagung. Tanah pertanian baru dibuka untuk menambah produksi beras. SumateraTimur, dibuka lahan kembali untuk tanaman baru. Di tanah Karo juga dibuka lahan pertanian dnegan tenaga para tawanan. Kalimantan dan Sulawesi pembukaan lahan untuk menanam beras. Di Jawa, Jepang membuka lahan 500.000 hektar yang menjadikan tanah gundul dan terjadinya erosi dan bnajir pada musim penghujan dan berdampak kekurangan sumber air. Namun upaya itu tidak merubah keadaan, kemudian pemerintah Jepang mengeluarkan beberpa ketentuan dengan produksi padi.
a. Padi berada langsung pada pengawasan pemerintah Jepang. Hanya pemerintah Jepang yang berhak mengatur untuk produksi, pungutan, penyaluran dan harganya. Jepang membentuk badan yang diberinama Shokuryo Konri Zimusyo (kantor pengelolaan pangan).
b. Penggiling dan pedagang padi tidak boleh beroperasi sendiri, harus diatur oelh kantor pengelolaan pangan.
c. Petani harus menjual hasil padinya kepada pemerintah sesuai dengan kuota yang telah ditentukan dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah Jepang. Petani berhak 40%, 30% disetor kepada pemerintah melalui penggilingan yang telah ditunjuk, 30% dipersiapkan untuk bibit yang disetor kelumbung desa.
Pengendalian di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
Jepang mulai membtasi pendidikan dan mengurangi sekolah-sekolah. Jumlah sekolah dasar menurun, dari 21.000 menjadi 13.000 buah. Sekolah lanjutan menurun dari 850 menjadi 20 sekolah. Kegiatan perguruan tinggi terhenti. Jumlah murid sekolah dasar menurun 30% dan jumlah sekolah lanjutan merosot sampai 90%. Begitu juga diikuti menurunnya tenaga pengajar. Muatan kurikulum dibatasi, mata pelajaran bahasa Indonesia sebagai pelajaran utama, sekaligus sebagai bahasa pengantar. Bahasa Jepang sebagai mata pelajaran wajib di sekolah.
Guru-guru diberi tugas sebagai penyebar ideologi Hakko Ichiu. hakko ichiu adalah suatu ajaran di jepang yang mengajarkan agar dunia di bentuk menjadi keluarga besar di pimpin oleh bangsa Jepang.
Para pelajar harus menghormati budaya dan adat istiadat Jepang. Harus turut dalam kegiatan kerjabakti (kinhorosyi). Kerja bakti meliputi pengumpulan bahan-bahan untuk perang, penanaman bahan makanan, penanaman pohon jarak, perbaikan jalan, dan pembersihan asrama. Para pelajar juga harus mengikuti kegiatan latihan jasmani dan kemiliteran. Mereka harus benar-benar menjalankan semangat Jepang (Nippon Seishin). Para pelajar juga harus menyanyikan lagu Kimigayo, menghormati bendera Hinomaru dan melakukan gerak badan (taiso) serta seikerei.
Akibat keputusan pemerintah Jepang tersebut, membuat angka buta huruf menjadi meningkat. Oleh karena itu, pemuda Indonesia mengadakan program pemberantasan buta huruf yang dipelopori oleh Putera.Berdasarkan kenyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa kondisi pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang mengalami kemunduran. Kemunduran pendidikan itu juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah Jepang yang lebih berorientasi pada kemiliteran untuk kepentingan pertahanan Indonesia dibandingkan pendidikan. Banyak anak usia sekolah yang harus masuk organisasi semimiliter sehingga banyak anak yang meninggalkan bangku sekolah.Bagi Jepang, pelaksanaan pendidikan bagi rakyat Indonesia bukan untuk membuat pandai, tetapi dalam rangka untuk pembentukan kaderkader yang memelopori program Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Oleh karena itu, sekolah selalu menjadi tempat indoktrinasi kejepangan.
Berbagai kebijakan dan tindakan Jepang membuat penderitaan rakyat. Rakyat petani tidak dapat berbuat banyak kecuali harus tunduk kepada praktik-praktik tirani Jepang. Penderitaan rakyat ini semakin dirasakan dengan adanya kebijakan untuk pengerahan tenaga romusa.
Perlu diketahui bahwa untuk menopang Perang Asia Timur Raya, Jepang mengerahkan semua tenaga kerja dari Indonesia.Tenaga kerja inilah yang kemudian kita kenal dengan romusa. Mereka dipekerjakan di lingkungan terbuka, misalnya di lingkungan pembangunan kubu-kubu pertahanan, jalan raya, lapangan udara. Pada awalnya, tenaga kerja dikerahkan di Pulau Jawa yang padat penduduknya, kemudian di kota-kota dibentuk barisan romusa sebagai sarana propaganda. Desa-desa diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah tenaga romusa. Panitia pengerahan tersebut disebut Romukyokai, yang ada di setiap daerah.