DPRD bersama sama pemerintah daerah mengatur urusan daerah yang menjadi wewenangnya

DPRD bersama sama pemerintah daerah mengatur urusan daerah yang menjadi wewenangnya

PROFIL DPRD KABUPATEN SIJUNJUNG

Untuk mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu mewujudkan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah  sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah bersama sama dengan Pemerintah  Daerah yang mampu mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat  Kabupaten  Sijunjung berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Kabupaten Sijunjung  sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan Mitra dari Pemerintah Daerah,  terdiri atas anggota Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang di pilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum,  dengan Jumlah sebanyak 30 orang,  masa jabatan 5 (lima ) tahun dan b anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah.

DPRD mempunyai Fungsi :

1. Legislatif
2. Anggaran
3. Pengawasan

DPRD mempunyai  tugas dan wewenang :

a. Membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati
b. Membahas  dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang di ajukan oleh Bupati
c. Pelaksanakan Pengawasan terhadap  :
–  Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang undangan  lainya
–  Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati
–  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
–  Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Program Pembangunan Daerah, Kerja Sama antar
Daerah dan Kerja sama Internasional di Daerah.
d. Memilih Bupati
e. Mengusulkan  pengangkatan dan pemberhentian Bupati Kepada Mentri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan  pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
f. Memberikan Pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah  Daerah terhadap rencana perjanjian Internasional di Daerah.
g. Memberikan  Persetujuan  terhadap rencana Kerja Sama Internasional  yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
h. Meminta Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah.
i. Memberikan Persetujuan terhadap  rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ke Tiga  yang membebani masyarakat dan Daerah
j. Mengupayakan terlaksananya  kewajiban  Daerah sesuai dengan  Peraturan Perundang undangan
k. Melaksanakan Tugas-tugas  dan wewenangan  lain yang diatur dalam Ketentuan  Peraturan Perundang undangan.

DPRD Mempunyai Hak :

1. Hak Interpelasi :  Adalah Hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati  mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak  luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara,
2. Hak Angket : Adalah Hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah  yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah dan Negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku,
3. Hak Menyatakan Pendapat : Adalah Hak DPRD untuk menyatakan pendapat  terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan Rekomendasi  penyelesaian atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

PROFIL DPRD KABUPATEN SIJUNJUNG

Untuk mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu mewujudkan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah  sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah bersama sama dengan Pemerintah  Daerah yang mampu mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat  Kabupaten  Sijunjung berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [DPRD ] Kabupaten Sijunjung  sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan Mitra dari Pemerintah Daerah,  terdiri atas anggota Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang di pilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum,  dengan Jumlah sebanyak 30 orang,  masa jabatan 5 [lima ] tahun dan b anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah.

DPRD mempunyai Fungsi :

1. Legislatif
2. Anggaran
3. Pengawasan

DPRD mempunyai  tugas dan wewenang :

a. Membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati
b. Membahas  dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang di ajukan oleh Bupati
c. Pelaksanakan Pengawasan terhadap  :
–  Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang undangan  lainya
–  Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati
–  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
–  Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Program Pembangunan Daerah, Kerja Sama antar
Daerah dan Kerja sama Internasional di Daerah.
d. Memilih Bupati
e. Mengusulkan  pengangkatan dan pemberhentian Bupati Kepada Mentri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan  pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
f. Memberikan Pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah  Daerah terhadap rencana perjanjian Internasional di Daerah.
g. Memberikan  Persetujuan  terhadap rencana Kerja Sama Internasional  yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
h. Meminta Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah.
i. Memberikan Persetujuan terhadap  rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ke Tiga  yang membebani masyarakat dan Daerah
j. Mengupayakan terlaksananya  kewajiban  Daerah sesuai dengan  Peraturan Perundang undangan
k. Melaksanakan Tugas-tugas  dan wewenangan  lain yang diatur dalam Ketentuan  Peraturan Perundang undangan.

DPRD Mempunyai Hak :

1. Hak Interpelasi :  Adalah Hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati  mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak  luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara,
2. Hak Angket : Adalah Hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah  yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah dan Negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku,
3. Hak Menyatakan Pendapat : Adalah Hak DPRD untuk menyatakan pendapat  terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan Rekomendasi  penyelesaian atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Dhafi Quiz

Find Answers To Your Multiple Choice Questions [MCQ] Easily at cp.dhafi.link. with Accurate Answer. >>

Ini adalah Daftar Pilihan Jawaban yang Tersedia :

  1. Ekonomi
  2. Otonomi
  3. Fasilitas

Jawaban terbaik adalah B. Otonomi.

Dilansir dari guru Pembuat kuis di seluruh dunia. Jawaban yang benar untuk Pertanyaan ❝Dewan perwakilan rakyat daerah bersama-sama pemerintah daerah mengatur urusan… daerah yang menjadi wewenangnya…❞ Adalah B. Otonomi.
Saya Menyarankan Anda untuk membaca pertanyaan dan jawaban berikutnya, Yaitu  Keberadaan anggota komisi yudisial diangkat dan dihentikan oleh… dengan jawaban yang sangat akurat.

Klik Untuk Melihat Jawaban

Kuis Dhafi Merupakan situs pendidikan pembelajaran online untuk memberikan bantuan dan wawasan kepada siswa yang sedang dalam tahap pembelajaran. mereka akan dapat dengan mudah menemukan jawaban atas pertanyaan di sekolah. Kami berusaha untuk menerbitkan kuis Ensiklopedia yang bermanfaat bagi siswa. Semua fasilitas di sini 100% Gratis untuk kamu. Semoga Situs Kami Bisa Bermanfaat Bagi kamu. Terima kasih telah berkunjung.

bagaimana peran pemerintah dalam menentukan kualitas ketahanan nasional dan bela negara​

jelaskan tentang hukum, politik, pertahanan dan keamanan yang sekarang terjadi di Indonesiamohon bantuannya​

perbedaan mendasar antara gerakan Non-blok dan KAA​

Saran dari persatuan dan kesatuan dari kelompok terkecil

Bila ada warga negara Indonesia yang memiliki suku bangsa yang berbeda diberitakan tersandung masalah hukum namun diperlakukan diskriminatif, bagi say … a… Pilih salah satu: A. Harus dibela apapun yang telah dilakukannya karena semua warga negara adalah sama. B. Mengonfirmasi berita yang sebenarnya agar dapat melakukan upaya yang terbaik. C. Mendukung apapun pemberitaan yang ada di media massa D. Mungkin orang tersebut telah melanggar aturan yang ditetapkan hukum setempat. E. Tidak perlu dikhawatirkan karena itu berita yang tidak benar.

Banyaknya pernyataan dari Komnas HAM yang mengatakan larangan kalian dijadikan objek politik praktis dengan menebar keberpihakan seorang guru terhadap … politik yang didukungnya. Bagi saya memahami politik merupakan sebuah wawasan untuk… Pilih salah satu: A. Memahami bagaimana cara memberontak pada negara B. Pengetahuan agar tidak dibohongi oleh pemerintah C. Upaya untuk menjadi penggembos dalam menentang kebijakan pemerintah D. Memandang bangsa Idonesia sebagai satu kesatuan Ideologi Pancasila E. Berguru untuk masa depan agar dapat menjadi pejabat negara

Wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berfikir, cara bersikap, dan cara bertindak dalam menghadapi, menyikapi, atau menangani berbagai ma … salah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi Wawasan Nusantara selalu berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh. Yang merupakan Implementasi Wawasan Nusantara di bidang sosial budaya adalah… Pilih salah satu: A. Terciptanya iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, yang Nampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif dan terpercaya B. Menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia C. Terciptanya tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran secara merata dan adil D. Menjiwai segenap peraturan perundang-undang yang berlaku pada setiap strata di seluruh Indonesia E. Menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebhinnekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia sang pencipta

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia d … an untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...” Pernyataan diatas menggambarkan contoh Unsur Konsepsi Wawasan Nusantara... Pilih salah satu: A. Tata Laku B. Wadah C. Isi D. Contour E. Conduct

5 penderitaan menurut richard swinborne​

Perhatikan aspek wanus berikut ! 1]Geografi 2]Ideologi 3]Kekayaan alam 4]Sosial budaya 5]Pertahanan keamanan. Berdasarkan aspek wawasan nusantara diat … as, yang merupakan aspek pancagatra dalam wawasan nusantara ditandai oleh nomor... Pilih salah satu: A. 2], 4], dan 5] B. 1], 2], dan 3] C. 1], 4], dan 5] D. 1], 3], dan 5] E. 3], 4], dan 5]

Video yang berhubungan