Di bawah ini hambatan penegakan hak warganegara di Indonesia yang berupa prinsip sipil antara lain

Kabar Latuharhary – Komnas HAM menyimpulkan bahwa penegakan hak asasi manusia di Indonesia pada 2019 belum mengalami kemajuan yang berarti. Berbagai komitmen dan agenda perbaikan kondisi HAM yang dimandatkan Nawacita, Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) belum menunjukkan pencapaian yang signifikan.

Pernyataan ini disampaikan oleh Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara dalam Webinar “Masa Depan HAM dan Demokrasi di Era Normal Baru (Perspektif Nasional, Regional dan Internasional)”, Kamis (09/07/2020). Dalam diskusi yang digagas oleh Human Rights Working Group (HRWG) tersebut, Beka menyampaikan banyak faktor yang menjadi pendorong persoalan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.

“Banyaknya peraturan yang tidak diimbangi dengan penguatan kebijakan perlindungan HAM dan sosial; eksisnya regulasi yang tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia; lemahnya kemampuan institusi negara dalam hal penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM; rendahnya kepatuhan hukum dan budaya aparat dalam penghormatan dan perlindungan HAM; serta minimnya pemahaman aparat negara pada pendekatan dan prinsip hak asasi manusia,” jelas Beka.Beka juga mengungkapkan catatan penegakan hak asasi manusia pada 2019 yang diterima oleh Komnas HAM. Sepanjang 2019, Komnas HAM menerima 2.757 (dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) aduan yang datang dari seluruh Indonesia. Wilayah terbanyak pengadu datang dari DKI Jakarta, Sumatera Utara dan Jawa Timur dengan isu yang paling banyak diadukan adalah hak atas kesejahteraan terkait sengketa lahan, sengketa ketenagakerjaan, serta kepegawaian.Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, lembaga yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM adalah kepolisian. Namun, jumlah aduan terkait kepolisian dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Komnas HAM juga memberikan perhatian khusus untuk isu-isu yang dianggap penting bagi masa depan demokrasi dan hak asasi manusia seperti penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, konflik agraria, intoleransi, dan lain-lain.

Ketika membahas persoalan covid-19, Beka menyampaikan bahwa situasi penegakan, perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia belum banyak berubah. Komnas HAM masih banyak menerima aduan terkait pelanggaran hak asasi manusia, juga kebebasan sipil dalam berpendapat dan berekspresi selama masa pandemi covid-19.

“Selain penanganan covid-19 yang pendekatannya kurang berperspektif hak asasi manusia, rendahnya koordinasi antar kementerian dan lembaga juga menimbulkan kerugian di masyarakat. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda menggembirakan dari penanganan covid-19, bahkan beberapa hari terakhir penambahan kasus masih tinggi,” ujar Beka.

Di akhir pemaparannya, Beka menyampaikan bahwa di samping hak atas kesehatan, pelayanan publik dan penyelesaian keadilan yang berkaitan dengan pengaduan, sengketa dan konflik antara lembaga pemerintah dengan masyarakat juga terdampak. Pemerintah harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa mereka menghormati kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Dengan begitu, ketika ada kritik, masukan dan partisipasi tidak direspon negatif dan bahkan berujung pada proses hukum.

“Terkait kualitas demokrasi, pada akhir 2020 akan dilaksanakan Pilkada serentak di level Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Ketika belum bisa memberikan signal positif untuk penanganan covid-19, masih akan terus ada keraguan soal kualitas demokrasi di Indonesia. Selain itu, dikhawatirkan akan banyak politisasi anggaran negara yang mengatasnamakan Pilkada sehingga hak asasi manusia terlupakan,” pungkas Beka. (Utari/Ibn/RPS)

Hambatan penegakan HAM di indonesia yang berupa prinsip sipil antara lain?

Masih lemahnya kesadaran hukum bagi masyarakat
Masih rendahnya keberanian masyarakat untuk melapor pelanggaran HAM
Hakim tidak dapat menentukan kesimpulan pelanggaran HAM
Belum adanya jaksa penuntut yang berpengalamanmenanganinya
Lemahnya ekonomi masyarakat

Berdasarkan pilihan diatas, jawaban yang paling benar adalah: B. Masih rendahnya keberanian masyarakat untuk melapor pelanggaran HAM.

Dari hasil voting 987 orang setuju jawaban B benar, dan 0 orang setuju jawaban B salah.

Hambatan penegakan HAM di indonesia yang berupa prinsip sipil antara lain masih rendahnya keberanian masyarakat untuk melapor pelanggaran ham.

Pembahasan dan Penjelasan

Jawaban A. Masih lemahnya kesadaran hukum bagi masyarakat menurut saya kurang tepat, karena kalau dibaca dari pertanyaanya jawaban ini tidak nyambung sama sekali.

Jawaban B. Masih rendahnya keberanian masyarakat untuk melapor pelanggaran HAM menurut saya ini yang paling benar, karena kalau dibandingkan dengan pilihan yang lain, ini jawaban yang paling pas tepat, dan akurat.

Jawaban C. Hakim tidak dapat menentukan kesimpulan pelanggaran HAM menurut saya ini juga salah, karena dari buku yang saya baca ini tidak masuk dalam pembahasan.

Jawaban D. Belum adanya jaksa penuntut yang berpengalamanmenanganinya menurut saya ini salah, karena dari apa yang ditanyakan, sudah sangat jelas jawaban ini tidak saling berkaitan.

Jawaban E. Lemahnya ekonomi masyarakat menurut saya ini salah, karena setelah saya cari di google, jawaban tersebut lebih tepat digunkan untuk pertanyaan lain.

Kesimpulan

Dari penjelasan dan pembahasan diatas, bisa disimpulkan pilihan jawaban yang benar adalah B. Masih rendahnya keberanian masyarakat untuk melapor pelanggaran HAM

Jika masih punya pertanyaan lain, kalian bisa menanyakan melalui kolom komentar dibawah, terimakasih.

tuliskan 10 Poin Poin Penting saat masuknya bangsa Eropa ke Indonesia

ringkas lah gambar di atas

P....s...h. isilah titik kosong pelajaran Pancasila Kelas 4 sd

bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara pelaksanaannya di Indonesia sekarang ini ?

BANTUIN NANTI DI KUMPUL NYA KALAU BENAR SAY KASIH BINTANG 5 Isilah dengan jawaban yang tepat! Lambang Negara Indonesia adalah Dasar Negara Indonesia … adalah Pancasila berasal dari bahasa Arti dari kata Pancasila adalah. Sila pertama Pancasila dilambangkan dengan Melaksanakan kewaliban ke agamaan merupakan cerminan sila. Salah sat contoh pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah adalah Agama yang berkembang di Indonesia adalah. Semboyan Bangs Indonesia berbunyi 10. Jumlah bulu pada sayap burung Garuda adalah 11. Jumlah bulu pada ekor burung Garuda adalah 12. Jumlah bulu pada bawah perisai yang terdapat pada burung Garuda adalah 13. Jumlah bulu pada leher burung Garuda adalah 14. Pura merupakan tempat peribadatan umat beragama. Klenteng adalah tempat peribadatan umat beragama.

Meliputi apa saja objek civics

Apakah semua anak Indonesia sudah mendapatkan haknya dalam bidang pendidikan?

Sebutkan contoh contoh pelanggaran ham di sekolah tingkat atas

carilah materi BPUPKI dari awal terbentuknya sampai akhir....jawaban nya yg lengkap yh

tentang bagaimana anak muda dapat dikategorikan sebagai kelompok rentan dalam demokrasi dan pentingnya berkontribusi dalam pemilihan umum

Hambatan penegakan HAM di indonesia yang berupa prinsip sipil antara lain?

Masih lemahnya kesadaran hukum bagi masyarakat
Masih rendahnya keberanian masyarakat untuk melapor pelanggaran HAM
Hakim tidak dapat menentukan kesimpulan pelanggaran HAM
Belum adanya jaksa penuntut yang berpengalamanmenanganinya
Lemahnya ekonomi masyarakat

Jawaban: B. Masih rendahnya keberanian masyarakat untuk melapor pelanggaran HAM

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, hambatan penegakan ham di indonesia yang berupa prinsip sipil antara lain masih rendahnya keberanian masyarakat untuk melapor pelanggaran ham.

Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Berikut ini adalah contoh hak asasi di bidang politik, kecuali? beserta jawaban penjelasan dan pembahasan lengkap.