Hai sahabat Ahzaa, selamat datang kembali di AhzaaNet. Pada kesempatan ini, kita lanjutkan lagi berlatih soal untuk mapel PPKn kelas 8 SMP/ MTs semester 1 bab 3 tentang memaknai Peraturan Perundang- Undangan bagian kedua setelah pada posting yyang lalu saya posting untuk bagian pertama. Pada latihan soal bagian kedua ini adalah sub bab kedua dan ketiga yaitu tentang Proses Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan dan Menampilkan Sikap Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, yang terdiri atas 25 butir soal pilihan ganda lengkap dengan kunci jawabannya.
Materi soal disusun berdasarkan materi pada buku paket PPKn terbitan Kemdikbud kelas 8 SMP/ MTs kurikulum 2013 edisi revisi. Baik, langsung saja yaa, berikut latihan soalnya, =====================================================================================
Latihan Soal Materi PPKn Kelas 8 SMP/ MTs Bab 3 Memaknai Peraturan Perundang- Undangan (Part II) ===================================================================================== B. Proses Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan C. Menampilkan Sikap Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 1. Landasan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang- undangan nasional berkaitan dengan ideologi negara adalah .... A. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 AnswerJawaban: B2. Landasan formal atau landasan yuridis dalam pembentukan peraturan perundang- undangan nasional adalah .... A. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 AnswerJawaban: A3. Setiap peraturan perundang- undangan yang dibuat harus berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang tumbuh dan hidup di dalam masyarakat. Pernyataan ini merupakan salah satu landasan umum pembentukan perundang- undangan yaitu landasan .... AnswerJawaban: C4. Di bawah ini yang bukan merupakan pernyataan yang benar tentang Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah .... A. Undang- Undang Dasar merupakan hukum dasar tertulis Negara Kesatuan republik Indonesia B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundangan-undangan C. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat diubah oleh lembaga tinggi negara D. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan, dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia AnswerJawaban: C5. Secara historis, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disusun oleh .... AnswerJawaban: A6. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sejak ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan masa sekarang ini sudah dilakukan sebanyak .... AnswerJawaban: C7. Lembaga tinggi negara yang berwenang untuk mengubah dan menetapkan UUD sesuai dengan amanat pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah .... AnswerJawaban: B8. Di bawah ini yang bukan merupakan tata cara perubahan UUD sesuai pasal 37 UUD NRI Tahun 1945 adalah .... A. Usul perubahan pasal- pasal diajukan sekurang- kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR dan disampaiakan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya B. Sidang MPR untuk mengubah pasal- pasal dihadiri sekurang- kurangnya 2/3 anggota DPR C. Khusus berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan D. Putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang- kurangnya 50% dari anggota MPR AnswerJawaban: D9. Salah satu kesepakatan dasar dalam perubahan UUD NRI 1945 adalah .... A. tidak mengubah pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia B. mempertegas sistem pemerintahan presidensial C. perubahan dilakukan dengan cara adendum dan dalam penjelasan UUD NRI Tahun 1945 yang memuat hal- hal bersifat normatiff akan dimasukkan ke dalam pasal- pasal AnswerJawaban: D10. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan dengan cara adendum, artinya .... A. menambah pasal perubahan dengan menghilangkan pasal sebelumnya B. menambahkan pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya C. merevisi pasal yang sudah ada sebelumnya D. mengganti pasal yang lama dengan pasal yang baru AnswerJawaban: B11. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan dengan cara adendum bertujuan untuk .... A. mengganti pasal sebelumnya B. merevisi kalimat yang kurang tepat C. kepentingan bukti historis D. mengubah esensi dari pasal sebelumnya AnswerJawaban: C12. Berikut ini yang bukan merupakan contoh ketetapan MPRS dan MPR yang masih berlaku dengan ketentuan seusai dengan pasal 2 ketetapan MPR No. I/ MPR//2003 adalah .... A. Ketetapan MPRS RI Nomor XXV/MPRS/1966 B. Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi. C. Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur. D. Ketetapan MPRS RI Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera. AnswerJawaban: D13. Salah satu ketetapan MPRS/ MPR yyang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang- Undang menurut pasal 4 Pasal 4 Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 adalah .... A. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) B. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah C. Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan AnswerJawaban: D14. Pernyataan yang benar tentang peraturan pemerintah pengganti undang- undang adalah .... A. peraturan perundang- undangan dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama presiden B. peraturan pemerintah pengganti undang- undang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa C. Undang- undang dan peraturan pemerintah pengganti undang- undang memiliki kedudukan yang sederajat D. rancangan peraturan pengganti undang- undang diajukan oleh presiden kepada DPR AnswerJawaban: B15. Tahapan pertama proses usulan pembuatan undang- undang yang diajukan oleh DPR adalah .... A. pembahasan rancangan undang- undang oleh mentri yang ditugaskan Presiden bersama DPR B. pengajuan rancangan undang- undang secara tertulis kepada presiden C. rancangan undang- undang disahkan oleh presiden menjadi undang- undang D. persetujuan bersama oleh DPR dan presiden AnswerJawaban: B16. Perhatikan tahapan proses pembuatan UU yang diusulkan oleh DPD (1) DPR membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD melalui alat kelengkapan DPR. (2) DPD mengajukan usul rancangan undang-undang kepada DPR secara tertulis. (3) Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. (4) DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada presiden. (5) Apabila disetujui bersama oleh DPR dan presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh presiden menjadi undang-undang Urutan yang tepat tahapan proses pembuatan UU yang diusulkan oleh DPD adalah .... A. (2) - (1) - (4) - (3) - (5) B. (2) - (1) - (3) - (4) - (5) C. (1) - (2) - (3) - (4) - (5) D. (1) - (2) - (4) - (5) - (3) AnswerJawaban: A17. Menurut pasal 22 ayat (1,2,3), ketentuan dalam dikeluarkannya perppu memuat ketentuan sebagai berikut ini, kecuali .... A. presiden berhak mengeluarkan hal ihwal kegentingan yang memaksa B. perppu harus mendapatkan persetujuan dalam masa persidangan berikutnya C. perppu dikeluarkan dalam hal kepentingan politik D. perppu harus dicabut bila tidak mendapatkan persetujuan DPR dan ditetapkan menjadi undang - undang bila mendapat persetujuan DPR AnswerJawaban: C18. Salah satu proses penyusunan Peraturan Presiden seperti yang ditegaskan dalam pasal 55 UU Nomor 12 tahun 2011 adalah .... A. pembentukan panitia antarkementrian dan/ lembaga pemerintah non-kementrian oleh pengusul B. pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum C. pengesahan dan penetapan oleh presiden AnswerJawaban: D19. Berikut ini adalah pernyataan yang benar berkaitan dengan peraturan daerah provinsi kecuali .... A. peraturan daerah provinsi dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur B. peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi C. peraturan daerah dan peraturan yang lebih tinggi sifatnya terpisah dan tidak saling berkaitan D. peraturan daerah dibuat untuk melaksanakan kebutuhan daerah AnswerJawaban: C20. Rancangan perda yang diusulkan oleh gubernur diajukan kepada .... AnswerJawaban: B21. Salah satu alasan pentingnya sikap mematuhi hukum atau peraturan perundang- undangan yang berlaku adalah .... A. terwujudnya ketertiban, keamanan, kebenaran dan keadilan dalam masyarakat B. merupakan kesepakatan bersama masyarakat C. sebagai partisipasi masyarakat dalam bidang hukum D. munculnya generasi yyang paham akan hukum AnswerJawaban: A22. Penghayatan isi hukum yang berlaku seperti memahami tujuan hukum yang mewujudkan ketertiban dan keamanan bersama termasuk dalam salah satu indikator kesadaran hukum yaitu .... B. pemahaman kaidah- kaidah hukum C. sikap terhadap norma- norma hukum AnswerJawaban: B23. Berikut ini yang bukan merupakan contoh perilaku menaati undang- undang yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang adalah .... A. kepemilikan akta kelahiran B. patuh aturan lalu lintas C. memilih wakil rakyat yang memberikan imbalan untuk memilihnya D. memakai masker di tempat umum AnswerJawaban: C24. Membayar parkir resmi merupakan salah satu bentuk ketaatan terhadap perundang- undangan yaitu .... AnswerJawaban: C25. Salah satu contoh tindakan ketaatan terhadap peraturan di lingkungan sekolah adalah .... A. memakai seragam sesuai dengan yang ditentukan oleh sekolah B. bekerja sama saat ulangan C. melaksanakan piket kelas kalau ada teman yang mengingatkan D. mengerjakan pekerjaan rumah (PR) di sekolah AnswerJawaban: A |
Contoh soal proses penyusunan PERATURAN perundang undangan
Pos Terkait
Copyright © 2024 berikutyang Inc.
