Contoh kepatuhan warga negara terhadap hukum dalam upaya mewujudkan integrasi nasional

Contoh kepatuhan warga negara pada hukum peraturan yang berlaku dalam kegiatan sehari-hari misalnya, dengan mematuhi peraturan lalu-lintas dan rambu-rambu lalu-lintas di jalan raya. Sebelum membahas contoh lainnya, mari melihat hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari.

Hak dan kewajiban warga negara berbeda-beda untuk setiap anggota masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap anggota masyarakat memiliki peran yang berbeda. Dari masing-masing peran tersebut anggota masyarakat tentu memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda pula.

Agar setiap anggota masyarakat memperoleh hak dan kewajibannya, pemerintah berupaya untuk melindungi hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat tersebut. Upaya untuk melindungi hak-hak dan kewajiban masyarakat tersebut dilakukan dengan membuat undang-undang dan berbagai peraturan.

Baca Juga:

Lalu apakah hak dan kewajiban warga negara? Hak adalah sesuatu yang kita terima. Lalu apa yang dimaksud dengan hak warga masyarakat? Hak-hak warga masyarakat adalah hak-hak apa saja yang dimiliki sebagai anggota masyarakat.

Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus atau wajib dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Jadi, kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan dengan penuh tanggungjawab oleh warga masyarakat kepada negara. Contoh kewajiban warga negara yang diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945 antara lain: 1. Kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1). Artinya warga negara wajib mematuhi peraturan pemerintah seperti peraturan lalu lintas, membayar pajak, membayar iuran listrik, dan sebagainya. 2. Hak dan sekaligus kewajiban untuk ikut serta dalam pembelaan negara (pasal 27 ayat 3)

3. Kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar (pasal 31 ayat 2). Artinya setiap warga negara sekurang-kurangnya harus lulus pendidikan dasar.

Contoh Hak dan Kewajiban Bernegara dalam Sehari-hari

Contoh kepatuhan warga negara terhadap hukum dalam upaya mewujudkan integrasi nasional

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali contoh hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Contoh hak yang paling asasi adalah kemerdekaan memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai agama tersebut. Pemerintah, menjamin hak tersebut dan memiliki organisasi untuk mengurusnya.

Indonesia memiliki Kementerian Agama yang mengurusi hak warga negara untuk memeluk agama. Ada 6 agama yang diakui resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu.

Beberapa hak warga negara Indonesia antara lain sebagai berikut : Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak Hak membela Negara Hak berpendapat Hak kemerdekaan memeluk agama Hak mendapatkan pengajaran Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia Hak ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan sosial

Hak medapatkan jaminan keadilan sosial

Nah, jadi 3 contoh kepatuhan warga negara pada hukum peraturan yang berlaku adalah:

Mematuhi peraturan lalu-lintas

Ketertiban lalu lintas merupakan suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan yang diatur pada Pasal 1 Angka 32 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Masalah Ketertiban Berlalu lintas di jalan raya menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pihak kepolisian tetapi seluruh pengguna jalan.

Membayar pajak

Contoh kewajiban warga negara sehari-hari lainnya adalah membayar pajak. Ada bermacam-macam jenis pajak, Yang paling sering dijumpai adalah Pajak Pertambahan Nilai atau PPN.

Warga negara wajib membayar PPN saat melakukan transaksi jual beli barang atau jasa dengan pribadi atau badan usaha yang mendapat status Pengusaha Kena Pajak.

Contoh sederhananya, saat kamu membelli minuman di minimarket maka saat membayar di kasir akan mendpat struk bukti belanja yang mencantumkan besar pajak PPN yang kamu bayarkan.

Merawat dan tidak merusak fasilitas umum

Jagalah fasilitas umum seperti halte bus, rambu-rambu lalu-lintas, terminal dan sarana transportasi umum seperti kereta api. Fasilitas umum, dibandung dengan uang pajak warga negara. Peruntukan fasiltas umum adalah untuk menunjang kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh kepatuhan warga negara terhadap hukum dalam upaya mewujudkan upaya integrasi nasional  adalah sebagai solusi preventif dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum .


Istilah integrasi nasional berasal dari dua kata yaitu integrasi dan nasional. Istilah integrasi mempunyai arti pembauran/penyatuan sehingga menjadi kesatuan yang utuh / bulat. Istilah nasional mempunyai pengertian kebangsaan, bersifat bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa seperti cita-cita nasional, tarian nasional, perusahaan nasional.


Integrasi nasional dapat diartikan penyatuan  bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa.


Faktor-faktor pendorong integrasi nasional sebagai berikut:


1.      Perasaan senasib dan sepenanggungan


2.      Keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928.


3.      Rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia,  


4.      Rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara


5.      Adanya simbol kenegaraan dalam bentuk Garuda Pancasila, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.


Faktor-faktor penghambat integrasi nasional sebagai berikut:


1.      Masyarakat Indonesia yang heterogen (beraneka ragam) dalam faktor-faktor kesukubangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut, ras dan sebagainya.


2.      Wilayah negara yang begitu luas, terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas.

3.      Besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang merongrong keutuhan, kesatuan dan persatuan bangsa, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

4.      Masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan di masalah SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan), gerakan separatisme dan kedaerahan, demonstrasi dan unjuk rasa.

5.      Adanya paham “etnosentrisme” di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain.

6.      Lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh globalisasi dari budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian Pancasila


Disisi lain, hukum merupakan salah satu aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan merealisasikan terbentuknya sebuah masyarakat yang nyaman dan berkeadilan

Kepatuhan hukum itu berarti juga kesadaran tentang hukum, kesadaran bahwa hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia yang menyadari bahwa manusia mempunyai banyak kepentingan yang memerlukan perlindungan hukum.  

Akhir-akhir ini banyak dipermasalahkan tentang merosotnya kesadaran hukum. Pandangan mengenai merosotnya kesadaran hukum disebabkan karena terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dan ketidakpatuhan hukum. Tidak hanya pelanggaran hukum atau ketidakpatuhan hukum saja yang terjadi tetapi juga penyalahgunaan hak dan/atau wewenang.. Padahal jelas tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27


(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.


Artinya setiap warga negara harus mematuhi hukum tanpa pandang bulu.  

Apa kaitannya integrasi nasional dengan kepatuhan hukum ?


Dengan melibatkan proses integrasi nasional dalam upaya meningkatkan kesadaran nasional, lambat laun, kita akan lebih mudah menerima dan mengimplementasikan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, masyarakat Indonesia yang heterogen (beraneka ragam) dengan berbagai macam perbedaan suku, budaya, bahasa, dan agama yang berbeda. Jika kita memanfaatkan perbedaan ini menjadi sesuatu yang positif, maka tidak akan terjadi konflik atau kericuhan. Akan tetapi sebaliknya jika kita sulit menerima adanya perbedaan, maka peluang terjadinya pergesekan semakin besar. Kondisi ini bisa diperparah dengan terjadinya baku hantam antar golongan yang tentu saja melanggar hukum yang berlaku.  

Dengan kata lain, kaitan integrasi nasional dalam kepatuhan hukum sebagai salah satu solusi preventif dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum  

Dengan mewujudkan kesadaran hukum yang selaras dengan integrasi nasional sedari dini manfaat yang dapat kita peroleh adalah : tumbuhnya rasa cinta tanah air, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa (Minim konflik), Membuka wawasan secara mendalam tentang perbedaan, Menghargai dan ikut melestarikan budaya Indonesia, serta Mengamalkan harapan para pahlawan untuk menciptakan generasi yang bermartabat

1. Pengertian Integrasi Nasional brainly.co.id/tugas/2481891

2. Integrasi Nasional Bagi Pelajar brainly.co.id/tugas/21413207

3. Memperkukuh Integrasi Nasional brainly.co.id/tugas/21321562

Detil jawaban  

Kelas: Kelas 11

Mapel: PPKN

Bab: Bab 7 - Menatap Tantangan Integrasi Nasional

Kode: 11.9.7