Koran Sulindo – Pada 3 November 1945, Wakil Presiden Mohammad Hatta mengumumkan Maklumat Pemerintah Republik Indonesia. Mungkin karena tergesa atau maklumat itu memang dibuat secara terburu-buru, Menteri Sekeretaris Negara pertama republik ini, Prof. Mr. Abdoel Gaffar Pringgodigdo, tidak membawa daftar urutan maklumat wapres. Untuk sementara nomor urut itu tidak diisi, hanya diberi tanda silang (X). Namun hingga Pringgodigdo menjadi Menteri Kehakiman pada 1950, nomor urut tak pernah diterakan. Jadilah maklumat tersebut bernama Maklumat No. X. Isi Maklumat itu pendek, hanya satu paragraf, tanpa konsiderans, berisi anjuran pemerintah, “1. Pemerintah menjukai timbulnja partij-partij politik karena dengan adanja partij-partij itulah dapat dipimpin kedjalan jang teratur segala aliran paham jang ada dalam masjarakat. 2. Pemerintah berharap supaja partij-partij politik itu telah tersusun, sebelumnja dilangsungkan pemilihan anggauta Badan-Badan Perwakilan Rakjat pada bulan Djanuari 1946.” Nada kalimat maklumat itu datar. Desakan untuk membentuk partai politik memang menguat sejak Oktober tahun itu. Beberapa kelompok, terutama yang tak terakomodir dalam pemerintahan yang baru seumur jagung itu, meminta diberi jalan mendirikan wadah, dalam bentuk parpol, untuk berkumpul dan menyebarkan gagasan-gagasan. Namun hanya dengan kalimat pendek itu terjadi revolusi sistem politik di Indonesia: penggantian sistem kabinet presidensiil menjadi kabinet parlementer. Yang terkena pertama adalah Presiden Soekarno, yang kewenangannya dilucuti. Soekarno tinggal hanya sebagai Kepala Negara yang praktis tanpa kekuasaan politik. Setelah itu hingga Desember 1945 partai-partai politik bermunculan. Namun masa-masa revolusi kemerdekaan itu bukan tempat untuk bermain politik, paling tidak secara formal. Pemenang perang dunia ke-2 datang. Inggris mewakili sekutu menduduki Indonesia sejak Oktober 1945. Pemilu yang digagas pada 1946 taqk pernah terjadi. Namun beberapa partai politik berkat Maklumat “tanda silang” itu. Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), dipimpin oleh Dr. Soekiman Wirjosandjoyo, berdiri pada 7 November. PKI (Partai Komunis Indonesia), yang dipimpin oleh Mr. Moch. Yusuf, juga berdiri pada tanggal itu. PNI (Partai Nasional Indonesia), dipimpin Sidik Djojosukarto, berdiri 29 Januari 1946. PNI didirikan sebagai hasil penggabungan antara PRI (Partai Rakyat Indonesia), Gerakan Republik Indonesia, dan Serikat Rakyat Indonesia, yang masing-masing telah berdiri antara November dan Desember 1945. PSI (Partai Sosialis Indonesia), yang dipimpin Amir Sjarifuddin berdiri 10 November 1945. PRS (Partai Rakyat Sosialis), yang dipimpin oleh Sutan Syahrir, berdiri 20 November 1945. PSI dan PRS kemudian bergabung dengan nama Partai Sosialis pada Desember 1945., dan dipimpin Sutan Syahrir. Syahrir inilah yang disebut-sebut di belakang gagasan Maklumat 3 November 1945 itu. [DAS]
1. Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) – didirikan oleh dr. Sukiman (0 7 Nopember 1945). 2. Partai Komunis Indonesia (PKI) – didirikan oleh Moh. Jusuf sejak (Nopember 1945). 3. Partai Buruh Indonesia (PBI) – dipimpin oleh Nyono – (8 Nopember 1945) yang merupakan contoh partai politik di awal kemerdekaan. 4. Partai Kristen Indonesia (Parkindo) – dipimpin oleh Ds Probowinoto ( 10 Nopember 1945). 5.Partai Sosialis Indonesia (PSI) – dipimpin oleh Mr. Amir Syarifuddin ( 10 Nopember 1945). 6. Partai Rakyat Sosialis (PRS) – dipimpin oleh Sutan Syahri ( 20 Nopember 1945). 7. Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI) – dipimpin oleh I.J. Kasimo( 8 Nopember 1945). 8. Partai Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) – dipimpin oleh J.B. Assa (Nopember 1945). 9. Partai Nasional Indonesia (PNI) – dipimpin oleh Didik Joyosukarto (29 Januari 1946). 10. Partai Rakyat Jelata (PRJ) – dipimpin oleh Sutan Dewanis dan (8 Nopember 1945).
Pemilu 1955 KOMPAS.com - Perkembangan partai politik di Indonesia telah terjadi sejak masa penjajahan Belanda. Partai pollitik di Indonesia muncul bersamaan dengan berkembangnya pergerakan nasional. Dalam buku Munculnya Elit Modern di Indonesia (1984) karya Robert van Niel, munculnya organisasi politik di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kebijakan politik etis Belanda yang memberikan akses pendidikan kepada kaum pribumi. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, aturan tentang pembentukan partai politik beberapa kali mengalami perubahan. Hasil sidang PPKI ketiga (22 Agustus 1945) memutuskan bahwa Indonesia akan menerapkan sistem partai tunggal yang dinamakan Partai Nasional Indonesia (PNI). Dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 (2005) karya M.C Ricklefs, Soekarno merupakan sosok dibalik gagasan partai tunggal Indonesia. Soekarno berpendapat bahwa untuk mencapai massa aksi, partai di Indonesia harus digabung menjadi satu agar tidak membingunkan massa. Baca juga: Sejarah Pemilu 1955 di Indonesia Gagasan tentang partai tunggal Soekarno mendapat kritik dari beberapa tokoh nasional khususnya Sutan Sjahrir. Sjahrir menekankan perlunya susunan pemerintahan yang demokratis dalam artian memperluas potensi penyaluran aspirasi rakyat melalui kebebasan partai politik. Sistem MultipartaiBP KNIP pada 3 November mengajukan usulan untuk mengubah sistem partai tunggal menjadi sistem multipartai. Usulan tersebut ditindaklanjuti oleh Muhammad Hatta dengan mengeluarkan Maklumat Pemerintah 3 November 1945. Maklumat Pemerintah 3 November 1945 berisi tetang keputusan pemerintah yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk mendirikan partai politik tanpa batasan jumlah. Baca juga: Pemilu: Pengertian, Alasan, Fungsi, Asas dan Tujuan Setelah Maklumat 3 November 1945 berlaku, berdirilah partai-partai politik di Indonesia. Berikut merupakan partai politik yang berdiri pada masa awal kemerdekaan:
Baca juga: Perbedaan Sistem Pemilu Distrik dan Proporsional Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Baca berikutnya
Bung Karno saat menghadiri rapat raksasa menyambut Proklamasi Kemerdekaan R.I di Lapangan Ikada Jakarta (Lapangan Monas), 19 September 1945 KOMPAS.com - Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah mengeluarkan maklumat yang berisi tentang himbauan untuk mendirikan partai politik. Maklumat pemerintah tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wakil Presiden, Mohammad Hatta pada 3 November 1945 di Jakarta. Maklumat dikeluarkan sebagai tanggapan atas usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) kepada pemerintah untuk mendirikan partai politik sebanyak-banyaknya. Dalam buku Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia (2016) karya Syaifruddin Jurdi, dalam maklumat pemerintah tersebut, Mohammad Hatta mengatakan:
Baca juga: Kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Terbentuknya partai politikSetelah adanya maklumat pemerintah tersebut, kemudian lahirnya berbagai partai politik. Atas dasar maklumat tersebut, kalangan Islam menyelenggarakan Kongres Umar Islam Indonesia pada 7-8 Novemver 1924 di Yogyakarta. Pada kongres tersebut menghasilkan tiga hal, yakni:
Maklumat Pemerintah yang ditandatangani Wakil Presiden Moh. Hatta tidak hanya direspon oleh kalangan Islam tapi juga kalangan nasionalis kebangsaan. Pada akhir 1945, sejumlah partai politik dalam waktu relatif berdekata terbentuk. Partai politik itu seperti, Partai Komunis Indonesia (PKI) yang berdiri pada 7 November 1945. Lalu pada 8 November 1945 berdiri Partai Buruh Indonesia (PIB) dan Partai Rakyat Jelata (PRJ). |
Sebutkan 10 partai yang terbentuk setelah dikeluarkannya Maklumat 3 November 1945
Pos Terkait
Copyright © 2024 berikutyang Inc.
