Buatlah mosi berdasarkan teks berikut vaksinasi dan imunisasi merupakan metode yang efektif

KOMPAS.com - Mosi adalah salah satu unsur terpenting dalam debat. Mosi merupakan pernyataan dalam bentuk satu kalimat utuh (subjek, predikat dan objek) yang menjadi bahan perdebatan.

Menurut Iis Siti Salamah Azzahra dalam buku Menulis Teks Debat (2020), mosi debat bisa diketahui dari judul ataupun pendapat yang disampaikan oleh tim yang berdebat.

Mosi sangatlah penting karena di dalam debat akan ada dua tim yang saling beradu argumen satu sama lain.

Tim tersebut adalah tim afirmatif (pro) setuju dengan mosi debat yang diberikan. Sedangkan tim oposisi (kontra) akan menyanggah argumen dari tim afirmatif karena tidak setuju dengan mosi yang diberikan.

Untuk mempelajari lebih dalam tentang mosi debat. Berikut merupakan contoh mosi debat yang diambil dari program Rosi berjudul 'Vaksinasi Hak atau Kewajiban?' yang tayang di Kompas TV pada 15 Januari 2021.

Mosi: Peraturan daerah memberi sanksi kepada mereka yang menolak untuk divaksin.

Tim afirmatif (Prof. Eddy Hiariej - Wakil Menteri Hukum dan HAM):

Hukum adalah seni berintepretasi. Fungsi hukum pidana tidak serta merta langsung diterapkan. Lalu, kalau misalnya tidak mau divaksin, harus ditanyakan dulu alasannya mengapa tidak mau. Misalnya saya tidak mau divaksin dengan vaksin A, saya maunya dengan vaksin B. Tidak menjadi persoalan. Jadi ini bergantung pada seni berintepretasi. Selain itu, edukasi tentang kesehatan kepada masyarakat juga menjadi hal penting. Apakah jika tidak divaksin akan menimbulkan dampak berbahaya bagi orang di sekitarnya?

Tim kontra (Viktor Santoso Tandiasa - Penggiat Uji Materi PERDA COVID-19):

Banyak kekhwatiran yang terjadi terhadap vaksin ini. Karena dari vaksinasi baru menggunakan satu jenis vaksin, sedangkan ada enam jenis vaksin. Lalu kemudian misalnya saya akan divaksin, nah saya akan dapat vaksin yang mana? 'Kan belum tahu. Maka jangan sampai kalau sanksi yang ada di dalam perda ini dikenakan kepada warga negara ketika menolak (divaksin). Warga negara dapat menggunakan haknya dalam Pasal 5 UU Kesehatan, misalnya dia menolak untuk divaksin.

Baca juga: Contoh Debat tentang Vaksin Covid-19