Bagaimana strategi pemerintah dalam menciptakan iklim usaha bagi anak muda brainly?

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS
HM.4.6/183/SET.M.EKON.3/07/2021

Kemajuan IPTEK untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Inovasi

Jakarta, 15 Juli 2021

Hingga hari ini, pandemi Covid-19 masih melanda seluruh negara di Dunia, termasuk Indonesia. Perkembangan pandemi Covid-19 di skala global penuh dengan dinamika. Pada awal tahun 2021, tingkat penularan dan kematian harian secara global telah menunjukkan tren penurunan. Namun, memasuki akhir Juni 2021 kembali menunjukkan peningkatan, dan ditambah dengan adanya kekhawatiran varian baru Covid-19 dengan tingkat penularan yang lebih cepat, bahkan pada sejumlah negara kembali dilakukan pengetatan termasuk di Indonesia.

Pemerintah terus berupaya memitigasi dampak pandemi guna menjaga momentum pemulihan kesehatan dan ekonomi, khususnya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam melakukan konsumsi dan investasi melalui beberapa strategi. Di antaranya adalah PPKM Mikro yang dilonggarkan atau diperketat berdasarkan perkembangan situasi pandemi dan akselerasi vaksinasi untuk mencapai herd immunity dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

“Saya berharap Institut Teknologi Indonesia (ITI)-PII bisa membantu pemerintah untuk membuat central vaksin di kampus ITI yang sekarang tidak digunakan untuk mahasiswa kegiatan belajar,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam memberikan keynote speech pada talkshow ITI-PII Young Innovation Award secara virtual, Kamis (15/7).

Pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak lagi hanya bertumpu pada faktor produksi konvensional seperti penambahan kapital dan tenaga kerja, melainkan juga dipengaruhi oleh kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek). Faktor ini akan mendorong suatu negara untuk secara lebih efisien menyediakan barang dan jasa serta meningkatkan daya saing usaha. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perhatian harus diberikan pada strategi kebijakan yang mendorong inovasi, termasuk penempatan anggaran negara untuk dialokasikan pada pos Iptek, riset, dan inovasi.

Penempatan anggaran riset/Litbang atau Gross Expenditure on Research and Development (GERD) dinyatakan dalam persentase terhadap PDB nasional, meliputi empat sektor yakni Litbang Pemerintah, Litbang Perguruan Tinggi, Litbang Industri, dan Litbang Non-Government Organization (NGO), dengan kegiatan riset mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, dan pengembangan eksperimental. Dibandingkan dengan negara-negara di dunia, nilai GERD Indonesia masih terbilang rendah, yang berarti porsi penempatan anggaran untuk pos Iptek, riset dan inovasi masih perlu ditingkatkan.

“Untuk mendorong peran industri lebih besar dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Super Tax Deduction Vokasi hingga 200%,” ujar Menko Airlangga.

Tautan antara pembangunan Iptek dengan pembangunan ekonomi terjadi ketika teknologi yang dihasilkan dapat mendukung dalam kegiatan ekonomi. Sebaliknya, kemajuan perekonomian dan peningkatan persaingan juga akan menciptakan kebutuhan teknologi baru. Agar “simbiosis mutualisme” antara pembangunan Iptek dengan pembangunan ekonomi dapat terbentuk, maka pengembangan teknologi perlu berorientasi pada kebutuhan atau persoalan nyata (demand-driven).

Pemerintah bekerja sama dengan swasta membantu seluruh pihak termasuk usaha mikro kecil untuk on boarding dan melakukan servisifikasi, melalui kegiatan peningkatan SDM Digital, pembuatan Database Digital, Literasi Digital, dan Pembangunan Infrastruktur Digital. Upaya-upaya tersebut akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan ekspor. Indonesia akan dapat keluar dari middle income trap lebih cepat yaitu pada tahun 2037.

“Saya mengucapkan selamat mengikuti acara ITI – PII Young Innovation Award dan berharap kepada seluruh peserta dapat memberikan kontribusi untuk turut menciptakan iklim inovasi yang maju dan bermanfaat untuk pemulihan ekonomi Indonesia. Hal ini juga saya sangat mengapresiasi peran ITI dan PII dalam menumbuhkan kecintaan terhadap teknologi, dan menciptakan iklim inovasi melalui pemberian penghargaan produk inovasi kepada generasi muda,” pungkasnya.

Turut hadir dalam talkshow tersebut, Kepala Badan Riset & Inovasi Nasional Dr. Laksana Tri Handoko, MSc. , Komisaris PT. Telekomunikasi Indonesia Prof. Bambang Sumantri Brodjonegoro SE, MUP, Ph.D , Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia Dr. Ir. Heru Dewanto, IPU. , Rektor Institut Teknologi Indonesia Dr. Ir. Marzan Aziz Iskandar, IPU. (frh/hls)

***

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Haryo Limanseto

Website: www.ekon.go.id Twitter, Instagram, Facebook, & Youtube: @PerekonomianRI Email:

LinkedIn: Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia

Pemerintah sebagai pelaksana amanat rakyat sudah semestinya memikirkan kemakmuran bagi masyarakatnya dan ini juga diamanatkan dalam undang undang dasar negara Republik Indonesia. Karenanya dibentuklah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk membantu mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui gerakan koperasi sebagai penghimpun dan pengelola dana sebagai modal dari rakyat untuk rakyat. Keberadaan koperasi yang tumbuh pesat hingga kepelosok negeri menjadi tulang punggung bagi ketersediaan modal untuk tumbuhnya usaha usaha kecil dan menengah di dalam kelompok masyarakat.

Bergulirnya dana bantuan pemerintah yang dikelola dengan baik oleh koperasi menjadi angin segar bagi terus tumbuhnya usaha kecil dan menengah tersebut, terlebih lagi dengan dikerahkannya tenaga handal dan terlatih dalam memberikan arahan dan pembinaan bagi para calon usahawan yang akan menggunakan dana bantuan yang sifatnya pinjaman ringan. Dana ini akan diberikan secara bergiliran agar seluruh peserta koperasi dapat saling merasakan manfaatnya.

Berikut ini adalah manfaat dukungan pemerintah pada usaha kecil dan menengah untuk menyokong perekonomian nasional Indonesia :

1. Menyerap Lebih Banyak Pekerja

Usaha kecil dan menengah ini dianggap sebagai penyerap tenaga kerja paling banyak dibandingkan dengan badan usaha milik negara atau swasta lainnya. Seperti kita tahu bahwa kebanyakan perusahaan kelas atas akan memerlukan tenaga professional terampil dengan pendidikan tinggi. Meninggalkan yang tidak memiliki pendidikan tinggi tanpa pekerjaan. Beruntunglah dengan adanya usaha kecil dan menengah maka lapangan kerja terbuka lebih maksimal dan menyerap lebih banyak pekerja bahkan yang memiliki pendidikan paling rendah.

1. Menambah Pemasukan Devisa Negara

Beberapa produk usaha kecil dan menengah berskala menengah telah berhasil menembus pasar internasional melalui ekspor sehingga menambah pemasukan negara, tidak hanya dari segi migas saja. Potensi ini akan terus bertambah apabila negara semakin mendukung perkembangan usaha kecil dan menengah, melihat potensi secara teliti dan memodali dengan pendanaan yang lebih baik.

1. Memaksimalkan Potensi Sumber Daya Alam (SDA)

Dengan adanya dukungan pemerintah dalam membantu membiayai usaha kecil dan menengah maka akan merangsang lebih banyak orang dalam memanfaatkan sumber daya alam di sekitar mereka. Tentu saja ini lebih baik daripada apabila SDA kita dikuasai oleh orang asing. Hal ini juga dapat membuat kita lebih independen dalam SDA seperti bahan pangan dan pakaian agar tidak selalu tergantung pada hasil impor akibat perdagangan bebas.

Indonesia harus lebih jeli melihat peluang untuk kesinambungan ekonomi di masa mendatang. Oleh karena itu sudah sepatutnya pemerintah semakin meningkatkan bantuan berupa finansial, penyuluhan serta pelatihan bagi pengusaha-pengusaha muda Indonesia agar semakin bermunculan dan membuat ekonomi kita menjadi lebih baik. Hal ini juga agar Indonesia dapat semakin maju di kancah perdagangan internasional.

Oleh     : Isanawikrama,ST.MM (D4997)

Untuk : Binus Entrepreneurship Centre

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan pemerintah terus memfokuskan diri mengubah berbagai kebijakan ekonomi di tiap sektor. Hal itu dilakukan guna menjaga iklim usaha, investasi dan daya saing Indonesia.

Di era industri 4.0 ini pemerintah akan mengubah kebijakan ekonomi yang berbasis sumber daya alam menjadi ekonomi industri manufaktur dan jasa.

Untuk mencapai tujuan itu, kata Darmin, pemerintah menyiapkan tujuh langkah. Pertama yakni mengembangkan industri berbasis sumber daya alam mulai dari hulu hingga ke hilir. Dalam hal ini, pemerintah telah memberikan insentif berupa tax holiday sesuai dengan besaran investasi.

"Sektor SDA yang mendapatkan tax holiday yaitu industri kimia dasar, logam dasar, permurnian, petrokimia, dan industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan. Namun, ini bukan close list," tutur Darmin di acara Indonesia Trade Investment Summit, Jakarta, Selasa (15/10).

Kemudian pemerintah juga tengah membenahi soal perijinan melalui online single submission (OSS) dalam rangka mempermudah dan mempercepat perijinan usaha dan investasi.

Pemerintah telah meluncurkan OSS versi 1.1 dan terus melakukan penyempurnaan bersama dengan pemerintah daerah serta kementerian maupun lembaga terkait.

Ketiga, pemerintah juga tengah melakukan perubahan sistem perpajakan secara menyeluruh. Hal itu dapat dilihat dengan adanya omnibus law soal perpajakan yang memberikan insentif pajak kepada pelaku usaha dan investor untuk menaruh dananya dan berkegiatan usaha di Indonesia.

"Reformasi ini bertujuan agar Indonesia mampu meningkatkan kemandirian dalam membiayai kebutuhan pembangunan nasional di masa mendatang," terang Darmin.

Selanjutnya yakni soal insentif fiskal yang kerap diberikan oleh pemerintah guna mendorong industri manufaktur dan pertumbuhan ekonomi. Selain tax holiday, pemerintah juga memberikan insentif kepada pelaku usaha yang terlibat membantu pemerintah pada program vokasi.

Baca juga: Pemerintah dan Kadin Komit Efektifkan Investasi di KEK

Pelaku usaha yang terlibat akan difasilitasi pengurangan penghasilan bruto mencapai 200%. Sementara pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan penelitan dan pengembangan akan difasilitiasi hal yang sama hingga 300%.

Pemerintah juga akan memfasilitasi pengurangan neto sebesar 60% kepada industri padat karya dari besaran jumlah investasi.

Langkah kelima yang dilakukan pemerintah, imbuh Darmin, yakni terkait dengan kebijakan perdagangan guna menciptakan tingkat ekspor dan melahirkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Salah satunya yakni dengan meningkatkan produk ekspor, melibatkan diri sebagai bagian dari global value chain. Kemudian menyederhanakan hal-hal yang bersifat prosedural demi tercapainya efisiensi. Tak lupa juga pemerintah akan melakukan diplomasi ekonomi dan meningkatkan peran di kegiatan pasar global maupun domestik.

Langkah selanjutnya terkait dengan penyiapan sumber daya manusia yang kompeten. Darmin mengungkapkan, pemerintah kini mengembangkan program pendidikan dan vokasi yang meliputi tiga lembaga, yakni SMK, BLK dan Politeknik.

Langkah terkahir ialah pengoptimalan infrastruktur yang telah dan yang akan dibangun oleh pemerintah. Salah satunya yang tengah gencar dilakukan ialah pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

"Pembangunan KEK untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lain yang bernilai tinggi dengan didukung pemberian fasilitas dan insentif serta kemudahan berinvestasi," tukas Darmin.(OL-5)