Bagaimana Cara Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi pada tahun 1997 1998

Dengan pengangguran yang masih sangat tinggi dan orang-orang yang dirampingkan dan diberhentikan berbondong-bondong, mudah untuk bertanya, “Bagaimana pemerintah mengatasi krisis keuangan?” Jawabannya seringkali melibatkan penggunaan uang stimulus, dana talangan, dan kenaikan pajak untuk membuat perusahaan dan bisnis menyerap kerugian yang disebabkan oleh resesi. Namun, ada faktor lain yang membuat resesi melumpuhkan perekonomian. Bagaimana cara pemerintah mengatasi krisis keuangan?

Salah satu faktor utama yang perlu diatasi pemerintah untuk mengatasi krisis adalah kebijakan fiskal. Konsep kebijakan fiskal cukup mudah untuk didefinisikan. Ini menyatakan bahwa pemerintah merencanakan berapa banyak uang yang akan dibelanjakan, kapan menghabiskan uang itu dan berapa tingkat bunganya. Keseimbangan antara permintaan dan penawaran ini merupakan bagian utama dari setiap sistem moneter yang sukses karena menentukan bagaimana perekonomian akan berfungsi.

Sayangnya, pertanyaan bagaimana pemerintah mengatasi krisis keuangan? dijawab bukan oleh bagaimana pemerintah mengatasi krisis keuangan, tetapi bagaimana mengatasinya. Faktor kunci yang menentukan hal ini adalah perilaku kebijakan fiskal. Jika tujuan pemerintah adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan lapangan kerja, maka perlu meningkatkan pengeluaran. Namun, jika tujuannya hanya untuk mengurangi pengeluaran dan menciptakan lebih banyak kelonggaran ekonomi, maka perlu menciptakan lebih banyak stimulus ekonomi.

Dalam hal ini, kebijakan fiskal merupakan alat yang sangat sulit digunakan oleh pemerintah. Pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran dalam jangka pendek tetapi cara melakukannya adalah dengan menciptakan lebih banyak utang pemerintah. Selama pemerintah terus menambah kebijakan fiskalnya, pada akhirnya biaya akan membanjiri manfaatnya. Oleh karena itu, kebijakan fiskal merupakan bidang penting yang perlu dicermati secara cermat pada tahap awal setiap program pemulihan.

Bagaimana pemerintah mengatasi kesulitan jangka pendek juga bagaimana mengatasi kesulitan jangka panjang. Jika masalah tercipta di satu sektor (misalnya perumahan), masalah tersebut perlu diselesaikan di setiap sektor (misalnya belanja konsumen). Jika tidak, biaya jangka panjang akan mengalahkan manfaat jangka pendek.Proses ini tidak dapat dilakukan dengan keputusan pemerintah. Resesi harus dihentikan dengan bantuan pengeluaran pemerintah. Cara pemerintah mengatasi masalah keuangan adalah dengan bertindak menanggapi indikasi kesulitan saat ini. Jika tidak, itu hanya akan menunda masalah daripada sampai ke akarnya.

Presiden Soeharto menandatangi perjanjian dengan IMF. Michel Camdessus terlihat memandanginya dengan bersedekap. AP Photo

TEMPO.CO, Jakarta - Krisis moneter atau Krismon 1998 bisa jadi merupakan momen paling menyedihkan bagi napas politik dan ekonomi Indonesia, seluruh negeri bergejolak akibat peristiwa tersebut. Nilai mata uang rupiah anjlok dan perekonomian rakyat morat-marit, merupakan salah satu pemicu mahasiswa turun ke jalan menuntut agar Soeharto hengkang dari kursi jabatan Presiden yang memangkunya selama tiga dekade.

Sebenarnya bukan hanya Indonesia yang mengalami krismon 1998, beberapa negara di Asia seperti Thailand dan Korea Selatan juga mengalaminya di tahun tersebut. Tetapi, di antara negara-negara lain, krisis ekonomi yang Indonesia alami dinilai yang paling buruk. Bagi masyarakat yang pernah mengalaminya. Memberikan trauma tersendiri bagi mereka.

Tiada akibat tanpa sebab, krisis moneter tak lantas secara tiba-tiba terjadi tanpa penyebab, dilansir dari berbagai sumber, berikut ini merupakan serangkaian faktor dari sektor ekonomi, soal, dan politik turut menyumbang sebab terjadinya krisis moneter 1998.

1. Rupiah Anjlok

Tahun 1997 bisa jadi awal indikasi terjadinya krisis moneter 1998, dimulai dari bulan Agustus nilai mata uang rupiah terus terjun bebas dan mencapai nilai terendah di bulan berikutnya, September. Hanya dalam jangka waktu setahun, yang awalnya kedudukan nilai mata uang rupiah berada di angka Rp 2.380 per satu dolarnya, mengalami penurunan hingga 600 persen. Puncaknya pada bulan Juli 1998, nilai mata uang rupiah benar-benar terpuruk, titik tukar rupiah ke dalam dolar mencapai Rp 16.650. Meski pada 31 Desember 1998 nilai rupiah mulai bangkit dan dihargai Rp 8.000 per dolarnya, hal ini tak banyak memberi pengaruh sebab ekonomi rakyat sudah kadung terpuruk.

2. Membengkaknya utang luar negeri

Selain anjloknya nilai mata uang rupiah pada 1997 sampai 1998, krisis moneter tersebut juga dipicu oleh membengkaknya angka utang luar negeri oleh swasta. Yakni, pada Maret 1998, 72,5 miliar dolar AS dari 138 miliar dolar AS merupakan utang swasta yang dua dari tiga utang tersebut merupakan utang jangka pendek yang jatuh tempo masa tenggat pembayaran di tahun tersebut. Sementara cadangan devisa senilai 14.44 miliar dolar AS yang dimiliki Indonesia jauh dari kata cukup untuk membayar utang, apalagi beserta bunganya. Faktor utang luar negeri yang membengkak itulah yang menjadi salah satu penyebab perekonomian Indonesia mendapatkan tekanan berat.

3. Krisis kepercayaan

Kebijakan pemerintah dalam menangani krisis keuangan yang dinilai plintat-plintut menyebabkan kepercayaan masyarakat dan pasar mulai runtuh. Ditambah lagi dengan kondisi kedua Presiden Soeharto yang kian memburuk membuat suksesi mengalami ketidakpastian. Akibatnya investor asing enggan memberikan bantuan finansial secara cepat. Hal inilah yang juga menjadi sebab krisis moneter 1998.

4. Paket Solusi IMF yang Berujung Kegagalan

IMF sebagai organisasi dana moneter internasional sempat memberikan sejumlah solusi untuk membantu Indonesia menanggulangi krisis moneter dengan menawarkan paket reformasi keuangan. Ali& alih-alih solusi tersebut membawa dampak yang bagus, paket reformasi keuangan yang dianjurkan IMF malah membuat nasabah memutuskan untuk menarik dana besar-besaran. Kondisi ini makin memperparah krisis ekonomi 1998, sebab membuat bank-bank memberikan pinjaman secara terbatas, di sisi lain Bank Indonesia juga harus menggelontorkan banyak dan krisis moneter terus berlanjut dan makin parah.

HENDRIK KHOIRUL MUHID

Baca: Nilai Tukar Rupiah Anjlok, Ini Bedanya dengan Krisis 1998

Lihat Foto

KOMPAS.com/IWAN SUPRIYATNA

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil menghadiri diskusi reforma agraria dan perhutanan sosial di Jakarta, Minggu (26/3/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak krisis 1998 hingga 2016 terlihat belum maksimal.

Bahkan mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini menyebut, beberapa sektor pertumbuhannya masih lambat, sektor tersebut diantaranya pertanian, pertambangan dan manufaktur.

(Baca: Sri Mulyani: Akibat Krisis '98, Pemerintah Masih Utang Rp 244 Triliun)

"Semenjak krisis 1998 sangat berdampak besar dengan perekonomian kita, transformasi ekonomi kita tidak berjalan dengan baik, sektor primer seperti pertanian dan pertambangan terus bergerak menurun. Lalu sektor manufaktur meski sempat meningkat pelan setelah itu turun lagi," ujar Darmin di Jakarta, Minggu (26/3/2017).

Untuk meningkatkan gairah perekonomian tanah air, setidaknya terdapat empat fokus yang perlu dilakukan pemerintah. Empat fokus tersebut diantaranya, pertama percepatan pembangunan infrastruktur.

"Hal itu (infrastruktur) yang tidak di bangun selama 20 tahun terakhir. Kita sudah tertinggal jauh untuk hal tersebut," tutur Darmin.

(Baca: Darmin: Paska-Krisis 1998, Sektor Manufaktur RI Alami Kemunduran)

Selain itu, kedua adalah perizinan pembangunan sektor industri perlu dilakukan pembenahan, karena kedua sektor tersebut sangat berkontribusi besar terhadap penerimaan negara dan percepatan pembangunan infrastruktur.

Darmin menambahkan, peran swasta pun perlu ditingkatkan untuk membiayai program-program percepatan infrastruktur pemerintah.

"Kita tidak mungkin membangun dengan dana sendiri karena kita tidak cukup tinggi tabungannya," tambah Darmin.

Ketiga, yakni mendorong industri dasar seperti besi, baja dan petrokimia semakin meningkatkan kinerjanya. Keempat, mendorong perbaikan sektor pariwisata sebagai penyumbang pendapatan negara.

"Yang terakhir adalah mendorong perbaikan pariwisata," pungkasnya.

(Baca: Utang Pemerintah Tembus Rp 3.549 Triliun, Ini Kata Menko Darmin)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berikutnya