Apa kabar indonesia tentang pelanggaran ham

"Mekanisme non - yudisial ini adalah bentuk pengampunan masal dan cuci tangan negara serta melembagakan impunitas semakin kokoh dan permanen," kata Sumarsih.

Negara yang direpresentasikan oleh Kejaksaan Agung, Kemenkopolhukam dan Kementerian/Lembaga terkait justru bercanda dalam kenyataannya.

"Tidak hanya soal Trisakti, tapi juga soal Semanggi I-II, dan pelanggaran HAM lainnya."

Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia sering terhambat dengan masalah kepentingan politis.

13 aktivis 1997/1998 masih dinyatakan hilang hingga sekarang.

Presiden Joko Widodo disebut sudah menunjuk Sunarta sebagai Wakil Jaksa Agung.

Pada posisi kedua ditempati korporasi swasta sebanyak 379 aduan, disusul pemerintah pusat 236 aduan, dan pemerintah daerah 229 aduan.

"Yang sudah disampaikan bapak ketua Komnas HAM, adalah kasus Paniai di Papua tahun 2014. Berangkat dari berkas Komnas HAM..."

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej mengungkapkan, setidaknya ada dua jalur yang bisa dipilih sebagai upaya menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat.

"Fakta ini menganulir argumen pemerintah bahwa tragedi tersebut tak mungkin lagi diusut karena jangka waktu yang telah lama dan bukti yang telah hilang," kata Usman.

"Khususnya pengawasan terhadap perilaku aparat TNI di lapangan, serta penerapan sanksi yang pasti dan adil pada setiap pelaku pelanggaran HAM di institusi TNI."

"Kami menilai di sini ada pelanggaran HAM terhadap anak dari klien kami, Jeni Cahyani Hia yang dipaksa menggunakan kerudung oleh pihak sekolah."

"Kami menilai di sini ada pelanggaran HAM terhadap anak dari klien kami, Jeni Cahyani Hia yang dipaksa menggunakan kerudung oleh pihak sekolah."

Jumlah korban pelanggaran HAM di Jateng itu terbagi dalam berbagai kasus, dari agraria hingga perburuhan

Kejaksaan adalah aktor kunci dalam penuntasan pelanggaran HAM masa lalu, kata Jokowi.

Jokowi mengingatkan komitmen untuk menuntaskan masalah HAM berat di masa lalu harus terus dilanjutkan.

Kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua disebut meningkat dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mengatakan tahun ini fokus terhadap Papua, tapi terkendala pandemi.

Bahkan, MA Argentina membatalkan UU dan kebijakan pemerintahan sebelumnya yang mengampuni para penjahat HAM.

Keteguhan Sumarsih juga dibuktikan kala sang suami, Arief Priyadi jatuh sakit. Semua tabungan yang dimiliki anaknya pun habis kala itu untuk pengobatan

"Ada 12 kasus berkas yang disampaikan oleh Komnas HAM. Sampai hari ini dari 12 kasus itu belum satu pun ada penyelesaian."