Top 9 pasal-pasal dalam uud 1945 yang mengatur tentang pemerintahan daerah adalah 2022

Top 1: Pasal-pasal dalam UUD 1945 yang Mengatur Pemerintahan Daerah

Pengarang: amp.tirto.id - 146 Peringkat
Ringkasan: tirto.id - Reformasi yang terjadi pada 1998 menghasilkan sebuah keputusan untuk melakukan desentralisasi kekuasaan di Indonesia. Undang-undang Dasar 1945 kemudian diamandemen, pasalnya diubah guna memperkuat otonomi pemerintah daerah. Selain evaluasi atas 32 tahun sistem pemerintahan Soeharto, desentralisasi dan perluasan otonomi dalam amandemen UUD 1945 juga didasari oleh beberapa prinsip dasar lain Melansir buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs kelas VII (2017) terbi
Hasil pencarian yang cocok: 18 Nov 2021 — Bunyi Pasal 18B UUD 1945 ... Dalam pasal 18B ini tertuang ... ...

Top 2: Jawab Soal Pasal-Pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang Mengatur ...

Pengarang: adjar.grid.id - 182 Peringkat
Ringkasan: Sistem pemerintahan daerah di Indonesia ditegaskan dalam sejumlah pasal UUD 1945. (piqsels) . adjar.id - Apakah Adjarian bisa menyebutkan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur pemerintahan daerah? Itu merupakan salah satu soal pada Uji Kompetensi 6.3 yang harus kita selesaikan, Adjarian. Soal tersebut ada pada buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7 SMP halaman 167. Nah, kali ini coba kita bahas bersama soal tersebut. Pembahasan ini nantinya bisa Adjri
Hasil pencarian yang cocok: 16 Feb 2022 — Sebagai negara kesatuan, kedaulatan berada di pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah merupakan satu kesatuan dengan pemerintah nasional. ...

Top 3: Pasal Dalam UUD RI Tahun 1945 yang Mengatur Pemerintahan Daerah

Pengarang: edukasi.okezone.com - 181 Peringkat
Ringkasan: JAKARTA - Inilah pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar (UUD) RI 1945 yang mengatur Pemerintahan Daerah. Dari pembukaan UUD 1945, kami akan membahas pasal yang berkaitan dengan pemerintah daerah yaitu Pasal 18, 18A dan 18B.. Sebelumnya, pengertian pemerintahan daerah yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik In
Hasil pencarian yang cocok: 14 Feb 2022 — Dari pembukaan UUD 1945 kami akan membahas pasal yang berkaitan dengan pemerintah daerah yaitu Pasal 18 18A dan 18B - Edukasi - Okezone ... ...

Top 4: 1.sebutkan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur ...

Pengarang: brainly.co.id - 101 Peringkat
Ringkasan: . Budi utomo merupakan organisasi pertama di indonesia yang perjuangan lebih bersifat nasiolalis di bandingkan organisasi organisasi pejuangan sebelumny. … a yang bersifat kedaerahan pada tngl berapa budi utomo itu di didirikan? Yang bukan merupakan faktor pembentukan keunggulan bangsa indonesia adalah? . soal dan jawaban dampak yang akan ditimbulkan dalam bidang kebudayaan apabila generasi penerus bangsa tidak mengindahkan semngat sumpah pemuda​ . am
Hasil pencarian yang cocok: 3. Otonomi daerah menurut UU nomor 23 tahun 2014 pasal 1 yaitu "hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri ... ...

Top 5: Detail Rancangan Undang-Undang (Rencana Penyusunan RUU)

Pengarang: pusatpuu.dpr.go.id - 109 Peringkat
Ringkasan: Dalam peribahasa hukum het recht hinkt achter de faiten aan yang memiliki arti bahwa hukum senantiasa tertatih-tatih mengejar perubahan zaman menujukkan bahwa pada hakikatnya hukum seharusnya mengikuti perkembangan zaman yang ada dan bukan justru sebaliknya. Hal ini dikarenakan hukum terbentuk dalam moment opname yakni momentum realitas yang tertangkap saat itu (Sidin, 2020), sehingga ketika zaman berubah maka penyesuaian perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan baik secara
Hasil pencarian yang cocok: Rakyat dari daerah- daerah keresidenan Jambi dan Riau pada saat itu telah ... dasar hasil amandemen yaitu Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur prinsip- ... ...

Top 6: J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat - DPR RI

Pengarang: dpr.go.id - 103 Peringkat
Ringkasan: (Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa Ada Opini) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945PEMBUKAAN( P r e a m b u l e) Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat s
Hasil pencarian yang cocok: UNDANG-UNDANG DASAR. BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN. Pasal 1 ... (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri ... ...

Top 7: Sebutkan Pasal Pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang Mengatur ...

Pengarang: sosiologi.info - 186 Peringkat
Hasil pencarian yang cocok: 20 Apr 2022 — Pasal 18, 18A, dan 18B UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan ... ...

Top 8: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pengarang: id.m.wikisource.org - 158 Peringkat
Ringkasan: . ​ PERUBAHAN KEDUAUNDANG-UNDANG DASARNEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT INDONESIA. Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-. sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa dan negara, serta. dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara. Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengub
Hasil pencarian yang cocok: 4 Okt 2016 — mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. ... (3), Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ... ...

Top 9: UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [JDIH BPK RI]

Pengarang: peraturan.bpk.go.id - 128 Peringkat
Ringkasan: Dicabut sebagian dengan :UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai dengan Pasal 291, Pasal 296, Pasal 302, Pasal 324, dan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Repub
Hasil pencarian yang cocok: Pasal 158 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan ... ...