Top 10 peraturan perundang-undangan yang mempunyai kedudukan setingkat dengan undang-undang adalah 2022

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Top 1: Peraturan yang kedudukannya setingkat dengan UU dalam ...

Pengarang: brainly.co.id - 93 Peringkat
Ringkasan: . Tuliskan kronologi, tokoh-tokoh penting, dan akhir dari pemberontakan PKI tahun 1965!​ . bagaimana kompusisi pembuatan PPKI Pliss jawab nanti di kumpulkan ​ . jelaskan nilai pancasila pada zaman kerajaan singasari? tolong jawab ​ . Sebutkan tiga tokoh pendiri negara yang merumuskan Pancasila sebagai lambang negara​ . arti penting persatuan dan kesatuan bagi diri sendiri adalah​ . apa perbedaan UUD 1945 dan UUD ​ . kunci jaw
Hasil pencarian yang cocok: Peraturan yang kedudukannya setingkat dengan UU dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah? - 17726886. ...

Top 2: Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

Pengarang: hukumonline.com - 175 Peringkat
Hasil pencarian yang cocok: Apa maknanya Perpu di bawah UU dan Perpu sejajar/sederajat dengan UU? ...

Top 3: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dari Masa ke Masa

Pengarang: ditjenpp.kemenkumham.go.id - 230 Peringkat
Hasil pencarian yang cocok: UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan sangat jelas mengizinkan sanksi pidana hanya dimuat dalam UU dan Perda. Namun Perpu ... ...

Top 4: Peraturan Perundang-undangan: Jenis dan Hierarkinya Halaman all

Pengarang: amp.kompas.com - 168 Peringkat
Ringkasan: . Lihat FotoANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) didampingi Majelis Hakim MK Wahiduddin Adams (kiri) dan Enny Nurbaningsih (kanan) memimpin sidang pendahuluan uji formil Undang-Undang KPK di Gedung MK, Jakarta, Senin (14/10/2019). Sidang tersebut menguji tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terkait dewa
Hasil pencarian yang cocok: 2 Jan 2020 — 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) · 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) · 3. UU atau Perppu. ...

Top 5: JENIS, FUNGSI DAN MATERI MUATAN PERATURAN ...

Pengarang: simdos.unud.ac.id - 137 Peringkat
Hasil pencarian yang cocok: oleh P PERUNDANG-UNDANGAN · Dirujuk 2 kali — memahami jenis, fungsi dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Undang-Undang Dasar (UUD), Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. ...

Top 6: UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN ...

Pengarang: sjdih.kemenkeu.go.id - 114 Peringkat
Hasil pencarian yang cocok: Undang Undang adalah Peraturan Perundang undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan ... Peraturan Desa/peraturan yang setingkat adalah Peraturan Perundang ... ...

Top 7: bab iii peraturan pemerintah pengganti undang

Pengarang: repository.uinbanten.ac.id - 99 Peringkat
Hasil pencarian yang cocok: oleh R Aulia · 2021 — undangan yang merupakan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kedudukan setingkat dengan undang-undang. Berdasarkan alasan tersebut, maka fungsi ... ...

Top 8: 1-uu-2011-12.pdf - Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pengarang: kkp.go.id - 146 Peringkat
Hasil pencarian yang cocok: oleh PP PERUNDANG-UNDANGAN · Dirujuk 1 kali — Desa atau yang setingkat. (2) Peraturan. Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ... ...

Top 9: UU NO 10 TH 2004.pdf

Pengarang: jdih.esdm.go.id - 89 Peringkat
Hasil pencarian yang cocok: oleh PR INDONESIA · Dirujuk 1 kali — (4) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat. (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang. ...

Top 10: KEDUDUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI ...

Pengarang: jurnal.unsyiah.ac.id - 93 Peringkat
Ringkasan: Almanar, Husni A. Jalil, Nur Rasyid.Abstract: Article 22 (1) of the Constitution of Republic of Indonesia of 1945 reads that in emergency time the President entitles to issue a government regulation to substitutes act. The problems are the conditions necessary of making a government regulation to substitute act, and toneed to know the considerations of the Parliament of acceptance or refusal of this government regulation. The research purposes are to analyze the necessery conditions regarding t
Hasil pencarian yang cocok: oleh HAJ Almanar · 2015 · Dirujuk 2 kali — KEDUDUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. Almanar, Husni A. Jalil, Nur Rasyid. ...