|
APA KATA UNDANG-UNDANG MENGENAI JAM KERJA? . Show
Top 1: undang-undang nomor 12 tahun 1948Pengarang: dpr.go.id - 82 Peringkat
Hasil pencarian yang cocok: Pasal 10. (1) Buruh tidak boleh menjalankan pekerjaan lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam seminggu. Jikalau pekerjaan dijalankan pada malam hari atau berbahaya ... ...
Top 2: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN ...Pengarang: dpr.go.id - 105 Peringkat
Hasil pencarian yang cocok: Pasal 10. (1) Buruh tidak boleh menjalankan pekerjaan lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam seminggu. Jikalau pekerjaan dijalankan pada malam hari atau. ...
Top 3: Pengaturan Jam Kerja dalam Undang-Undang - Gajimu.comPengarang: gajimu.com - 101 Peringkat
Ringkasan: Sungguh melelahkan bukan, bila kita diharuskan bekerja berjam-jam di dalam dan di luar kantor sehari-hari, bahkan ada yang sampai kerja lembur. Dalam upaya melindungi para pekerja, sebenarnya pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan mengenai jam kerja. Bagaimana UU mengatur mengenai jam kerja? Mari kita tela’ah bersama. APA KATA UNDANG-UNDANG MENGENAI JAM KERJA? . Jam Kerja adalah waktu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan, dapat dilaksanakan siang hari dan/atau malam hari. Jam Ke
Hasil pencarian yang cocok: Apakah ada maksimal berapa lama jam kerja bagi sektor usaha atau jenis pekerjaan di atas? Dapatkah pekerja lebih dari 40 jam per minggu? Apakah perusahaan dapat ... ...
 Top 4: UU No. 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang ...Pengarang: peraturan.bpk.go.id - 125 Peringkat
Ringkasan: Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1951Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nr. 12 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia
Hasil pencarian yang cocok: UU No. 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nr. 12 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia. ...
Top 5: Jam Kerja Menurut Undang-Undang No.13 tahun 2003 Tentang ...Pengarang: disnakertrans.ntbprov.go.id - 169 Peringkat
Ringkasan: Peraturan Menteri Tenaga Kerja dapat mencakup banyak hal. Beberapa diantaranya yaitu membahas tentang jam kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, upah, pesangon, PHK, cuti, dan hal lainnya yang berhubungan dengan ketenagakerjaan di Indonesia dan luar negeri. Peraturan dari Menaketrans ini dibuat untuk mensejahterakan para pekerja dan menciptakan keteraturan. Beban kerja yang dirasakan oleh setiap karyawan di masing-masing perusahaan juga berbeda-beda. Ada yang bekerja dari pagi hingga sore, ada
Hasil pencarian yang cocok: 30 Sep 2020 — Peraturan Menteri Tenaga Kerja dapat mencakup banyak hal. ... secara khusus dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003 pasal 77 sampai pasal 85. ...
Top 6: Menurut UU No.1 Tahun 1951,pekerja tidak boleh ... - BrainlyPengarang: brainly.co.id - 96 Peringkat
Ringkasan: . 15. Berikut ini merupakan bentuk penyalahgunaan penyampaian informasi melalui media massa adalah... (Pilih empat jawaban yang benar) * A. Menunjukkan. … informasi yang sesungguhnya B. Penyiaran info atau informasi yang menyalahi aba-aba etik jurnalistik C. Membentuk opini yang menyesatkan masyarakat D. Pelanggaran terhadap undang-undang aturan pidana E. Menyiarkan goresan pena yang bersifat provokatif 16 Pers yang tanpa batas cenderung menimbulkan…. pada pilar, opini
Hasil pencarian yang cocok: Menurut UU No.1 Tahun 1951,pekerja tidak boleh menjalankan pekerjaan dalam satu hari atau lebih dari. - 29650616. ...
Top 7: UU_13_2003.pdfPengarang: kemenperin.go.id - 64 Peringkat
Hasil pencarian yang cocok: Dirujuk 2 kali — e. bahwa beberapa undang undang di bidang ketenagakerjaan ... pekerja/buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan. ...
Top 8: Panduan HRD: UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja Klaster ...Pengarang: gadjian.com - 110 Peringkat
Hasil pencarian yang cocok: Pengupahan diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ... e. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang ... ...
Top 9: UNDANG UNDANG NOMOR 33 TAHUN 1947 - JDIH SetkabPengarang: jdih.setkab.go.id - 98 Peringkat
Ringkasan: UNDANG‑UNDANG NOMOR 33 TAHUN 1947 TENTANG PEMBAYARAN GANTIKERUGIAN KE PADA BURUH YANG MENDAPAT KECELAKAAN BERHUBUNG DENGAN HUBUNGAN KERJA. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk menjamin penghidupan yang layak bagi buruh perlu diadakan peraturan tentang pembayaran ganti‑kerugian kepada buruh yang mendapat kecelakaan berhubung dengan hubungan kerja; Mengingat : &nb
Hasil pencarian yang cocok: Jikalau sesudah liwat 120 hari buruh itu belum mampu bekerja, maka wang tunjangan demikian itu dikurangi menjadi 50% dari upah sehari untuk tiap‑tiap hari dan ... ...
Top 10: undang undang republik indonesia nomor 2 tahun 1951 tentangPengarang: kejari-jaksel.go.id - 120 Peringkat
Hasil pencarian yang cocok: oleh PR INDONESIA · Dirujuk 11 kali — bahwa "Undang-undang Kecelakaan 1947" ialah salah satu. Undang-undang yang dibutuhkan ... diwajibkan memberi tunjangan dan dalam menjalankan pekerjaan itu. ...
|
Top 10 menurut undang-undang pekerja tidak boleh menjalankan pekerjaan dalam satu hari lebih dari 2022
Pos Terkait
Copyright © 2024 berikutyang Inc.
