LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 34 Tahun 1999 TANGGAL : 3 Mei 1999 ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA PEMBUKAAN Bahwa persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan yang adil dan Lebih terperinci
LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR : 104 Tahun 2004 TANGGAL : 18 Oktober 2004 ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA PEMBUKAAN Bahwa persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan yang adil dan makmur, materiil Lebih terperinci
www.legalitas.org KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2004 TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Lebih terperinci
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan Gerakan Pramuka Lebih terperinci
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan Gerakan Pramuka Lebih terperinci
ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA PEMBUKAAN Bahwa sesungguhnya kemerdekaan rakyat Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan Lebih terperinci
AD/ART GERAKAN PRAMUKA TAHUN 2009 Hlm. 13 dari 13 2. Usul perubahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka diterima oleh Musyawarah Nasional jika disetujui oleh sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah suara Lebih terperinci
ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA HASIL MUNASLUB GERAKAN PRAMUKA TAHUN 2012 ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA PEMBUKAAN Bahwa persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan yang adil dan makmur, materiil Lebih terperinci
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (KEPPRES) NOMOR 46 TAHUN 1984 (46/1984) TENTANG ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a.bahwa dalam rangka membentuk kader pembangunan Lebih terperinci
KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR: 220 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PENYELENGGARAAN POKOK-POKOK ORGANISASI GERAKAN PRAMUKA Menimbang Ketua, : a. bahwa untuk keseragaman dan keselarasan dalam Lebih terperinci
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 200 TENTANG GERAKAN PRAMUKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pembangunan kepribadian ditujukan untuk mengembangkan Lebih terperinci
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (KEPPRES) NOMOR : 57 TAHUN 1988 (57/1988) TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a.bahwa dalam rangka membentuk Lebih terperinci
KEPUTUSAN KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR: 166 TAHUN 2002 TENTANG PENYEMPURNAAN PETUNJUK PENYELENGGARAAN SATUAN KARYA PRAMUKA KELUARGA BERENCANA Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Menimbang Lebih terperinci
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.131, 2010 PENDIDIKAN. Kepramukaan. Kelembagaan. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 Lebih terperinci
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG GERAKAN PRAMUKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pembangunan kepribadian ditujukan untuk Lebih terperinci
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG GERAKAN PRAMUKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa pembangunan kepribadian ditujukan untuk mengembangkan Lebih terperinci
KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR: 220 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PENYELENGGARAAN POKOK-POKOK ORGANISASI GERAKAN PRAMUKA Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Menimbang : a. bahwa untuk Lebih terperinci
www.bpkp.go.id UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG GERAKAN PRAMUKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa pembangunan kepribadian ditujukan Lebih terperinci
GERAKAN PRAMUKA ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Nomor: 11/Munas/2013 KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA JAWA TENGAH TAHUN 2014 GERAKAN PRAMUKA ANGGARAN Lebih terperinci
PETUNJUK PENYELENGGARAAN SATUAN KOMUNITAS MA ARIF NU BAB I NAMA, STATUS, FAHAM, TEMPAT, DAN WAKTU SAKO MA ARIF NU Pasal 1 1. Organisasi ini bernama Satuan Komunitas Pramuka Lembaga Pendidikan Ma arif Nahdatul
Lebih terperinci
BUKU PANDUAN 4 POLA DAN MEKANISME PEMBINAAN ANGGOTA SATUAN KOMUNITAS PRAMUKA MA ARIF NU PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN MA ARIF NU PUSAT POLA DAN MEKANISME PEMBINAAN ANGGOTA SATUAN KOMUNITAS PRAMUKA MA ARIF Lebih terperinci
LAMPIRAN I KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 14 TAHUN 2007 TANGGAL : 19 Juni 2007 ANGGARAN DASAR LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA MUKADIMAH "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA" Bahwa Veteran Lebih terperinci
PETUNJUK PENYELENGGARAAN SATUAN KOMUNITAS PRAMUKA MA ARIF NU PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN MA ARIF NU PUSAT BAB I NAMA, STATUS, FAHAM, TEMPAT, WAKTU, DAN HARI SAKO MA ARIF NU Pasal 1 1. Organisasi ini bernama Lebih terperinci
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Lebih terperinci
ANGGARAN DASAR SATUAN KOMUNITAS MA ARIF NU BAB I NAMA, STATUS, FAHAM, TEMPAT, WAKTU, DAN HARI SAKO MA ARIF NU Pasal 1 (1) Organisasi ini bernama Satuan Komunitas Pramuka Ma arif Nahdatul Ulama yang selanjutnya Lebih terperinci
KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR: 214 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PENYELENGGARAAN DEWAN KERJA PRAMUKA PENEGAK DAN PRAMUKA PANDEGA Ketua, Menimbang : a. bahwa Dewan Kerja Pramuka Penegak Lebih terperinci
KEPUTUSAN KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR: 05 TAHUN 1984 TENTANG PETUNJUK PENYELENGGARAAN SATUAN KARYA PRAMUKA WANABAKTI Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Menimbang : 1. bahwa untuk Lebih terperinci
ANGGARAN DASAR IKATAN PEMUDA TIONGHOA INDONESIA PEMBUKAAN Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa : Bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku yang terpadu menjadi bangsa yang besar adalah anugerah Tuhan Lebih terperinci
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA KEPUTUSAN KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR : 214 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PENYELENGGARAAN DEWAN KERJA PRAMUKA PENEGAK DAN PRAMUKA PANDEGA Ketua Kwartir Nasional Lebih terperinci
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1985 Tentang ORGANISASI KEMASYARAKATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Presiden Republik Indonesia, Menimbang: a. bahwa dalam pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah Lebih terperinci
KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR 43 TAHUN 1997 PETUNJUK PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAMUKA PENEGAK DAN PANDEGA BAB I PENDAHULUAN 1. Umum a. Gerakan Pramuka mempunyai tugas Lebih terperinci
AD/ART IKATAN GURU PENDIDIKAN KHUSUS INDONESIA KEPUTUSAN MUNAS I IKATAN GURU PENDIDIKAN KHUSUS INDONESIA Nomor : 2/MUNAS I/ IGPKhI /I/ 2017 Tentang : ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA IGPKhI DENGAN Lebih terperinci
KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR : 056 TAHUN 1982 TENTANG PETUNJUK PENYELENGGARAAN KARANG PAMITRAN Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Menimbang : 1. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan Lebih terperinci
ANGGARAN DASAR FEDERASI PANJAT TEBING INDONESIA PEMBUKAAN Kegiatan panjat tebing di Indonesia merupakan wujud nyata dari dinamika warga negara Indonesia yang dengan sadar menghimpun dirinya dalam berbagai Lebih terperinci
1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan yang adil dan makmur, materiil dan spiritual serta beradab merupakan adicita Bangsa Indonesia yang mulai Lebih terperinci
Lampiran Keputusan Munas IV Asosiasi BP PTSI Nomor: 07/MUNAS-IV/2017 ASOSIASI BADAN PENYELENGGARA PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA ANGGARAN DASAR ASOSIASI BP PTSI PEMBUKAAN Bahwa sesungguhnya tugas mendidik Lebih terperinci
ANGGARAN DASAR IKATAN AHLI KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Bangsa Indonesia telah berhasil merebut kemerdekaan dari penjajah, dan oleh karena itu adalah kewajiban segenap Lebih terperinci
1. Umum PETUNJUK PENYELENGGARAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KWARTIR RANTING GERAKAN PRAMUKA (SK Kwarnas Nomor: 224 Tahun 2007) BAB I PENDAHULUAN a. Kwartir Ranting Gerakan Pramuka disingkat Kwarran adalah Lebih terperinci
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Salah satu upaya penting yang dapat menunjang pembentukan watak, karakter dan akhlak manusia adalah melalui pendidikan secara terus menerus. Pendidikan yang Lebih terperinci
Undang Undang No. 8 Tahun 1985 Tentang : Organisasi Kemasyarakatan Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 8 TAHUN 1985 (8/1985) Tanggal : 17 JUNI 1985 (JAKARTA) Sumber : LN 1985/44; TLN NO. 3298 Menimbang
Lebih terperinci
KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR: 223 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PENYELENGGARAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Menimbang Lebih terperinci
ANGGARAN RUMAH TANGGA GERAKAN PRAMUKA HASIL MUNASLUB GERAKAN PRAMUKA TAHUN 2012 BAB I NAMA DAN TEMPAT Pasal 1 Nama (1) Organisasi ini bernama Gerakan Pramuka yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Lebih terperinci
ANGGARAN RUMAH TANGGA GERAKAN PRAMUKA HASIL MUNASLUB GERAKAN PRAMUKA TAHUN 2012 BAB I NAMA DAN TEMPAT Pasal 1 Nama (1) Organisasi ini bernama Gerakan Pramuka yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Lebih terperinci
- 1 - PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG GERAKAN PRAMUKA I. UMUM Salah satu tujuan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Lebih terperinci
DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 25 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN Lebih terperinci
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR KORPS PEGAWAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan jiwa korps bagi anggota Korps Lebih terperinci
KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR : 53 TAHUN 1985 TENTANG PETUNJUK PENYELENGGARAAN SATUAN KARYA BAKTI HUSADA Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka ; Menimbang : 1. bahwa untuk kesejahteraan Lebih terperinci
1 1.1 Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama organisasi pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia, Kata "Pramuka" merupakan Lebih terperinci
Copyright (C) 2000 BPHN KEPPRES 24/1999, PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DEWAN KOPERASI INDONESIA *48766 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (KEPPRES) NOMOR 24 TAHUN 1999 (24/1999) TENTANG PENGESAHAN Lebih terperinci
KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR: 224 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PENYELENGGARAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KWARTIR RANTING GERAKAN PRAMUKA Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Menimbang Lebih terperinci
REVITALISASI ASET GERAKAN PRAMUKA DALAM MENGANTISIPASI PROGRAM PEMERINTAHAN BARU Oleh : H. Muhammad Syafrudin, ST, MM (Anggota DPR RI Fraksi PAN Dapil NTB Andalan Nasional Kwarnas Pramuka Urusan Komunikasi Lebih terperinci
Halaman - 1 - PEMBUKAAN 1. Dengan Rachmat Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa Indonesia melalui perjuangan yang luhur telah mencapai Kemerdekaannya yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam Lebih terperinci
ANGGARAN DASAR IKATAN PUSTAKAWAN INDONESIA PERIODE 2012-2015 MUKADIMAH Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta semangat mewujudkan visi organisasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Lebih terperinci
1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian Upaya peningkatan mutu sumber daya manusia Indonesia, khususnya siswa, Departemen Pendidikan Nasional yang tertuang dalam rencana srategis (Renstra) Depdiknas Lebih terperinci
ANGGARAN DASAR IKATAN AHLI KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Bangsa Indonesia telah berhasil merebut kemerdekaan dari penjajah, dan oleh karena itu adalah kewajiban segenap Lebih terperinci
SURAT KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR: 002 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PENYELENGGARAAN SATUAN KOMUNITAS PRAMUKA Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Menimbang : a. bahwa Satuan Komunitas Lebih terperinci
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, : a. bahwa dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak Lebih terperinci
BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama organisasi pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksankan di Indonesia. Kata Pramuka Lebih terperinci
PETUNJUK PENYELENGGARAAN SATUAN KOMUNITAS PRAMUKA KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR: 177 TAHUN 2012 KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA 2012 KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR: Lebih terperinci
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ORGANISASI SAYAP PEMUDA PARTAI PERINDO Jakarta, 17 Desember 2015 ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA PEMUDA PERINDO PEMBUKAAN Pemuda Indonesia sebagai salah
Lebih terperinci
LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 TAHUN 2001 NOMOR 44 S E R I D PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG LEMBAGA PEMBERDAYAAN PARTISIPASI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN Lebih terperinci
Kode Kehormatan Pramuka (1) Kode Kehormatan Pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya dan ketentuan moral yang disebut Darma adalah salah satu unsur yang terdapat dalam Metode Kepramukaan. (2) Lebih terperinci
DOKUMEN MUSYAWARAH AMBALAN 2013 POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTRIAN KESEHATAN PALEMBANG DISUSUN OLEH: POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTRIAN KESEHATAN PALEMBANG TAHUN BAKTI 2013/2014 MENCIPTAKAN PRAMUKA PENEGAK SEBAGAI Lebih terperinci
DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI Lebih terperinci
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1990 TENTANG AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, enimbang: a. bahwa Tuhan Yang Maha Esa menciptakan Lebih terperinci
KWARTIR NASIONAL KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR 178 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PENYELENGGARAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GERAKAN PRAMUKA TINGKAT DAERAH Lebih terperinci
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi) dewasa ini banyak membawa pengaruh positif maupun negatif bagi penggunanya. Apabila generasi muda Lebih terperinci
ANGGARAN DASAR BADAN SEMI OTONOM TEKNOLOGI INFORMASI DAN MULTIMEDIA HIMATIKA UNY BAB I NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 Nama Organisasi ini bernama BADAN SEMI OTONOM TEKNOLOGI INFORMASI DAN MULTIMEDIA Lebih terperinci
ANGGARAN DASAR Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pembukaan Bahwasanya dalam sejarah perjuangan Bangsa Indonesia, generasi muda yang memiliki dinamika, militansi dan idealisme, menonjol peranan dan Lebih terperinci
KWARTIR NASIONAL KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR 179 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PENYELENGGARAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GERAKAN PRAMUKA TINGKAT CABANG Lebih terperinci
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARANGANYAR, Menimbang Mengingat : a. bahwa Desa memiliki hak asal Lebih terperinci
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 8 TAHUN 2007 T E N T A N G PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN BUPATI BARITO KUALA, Menimbang : Mengingat : a. b. 1. 2. 3. 4. 5. bahwa Lebih terperinci
P E M B U K A A N BAHWA PROKLAMASI KEMERDEKAAN 17 AGUSTUS 1945, YANG DICETUSKAN RAKYAT INDONESIA MERUPAKAN PUNCAK PERJUANGAN PERGERAKAN NASIONAL DAN TITIK AWAL UPAYA UNTUK MEWUJUDKAN CITA-CITA KEMERDEKAAN, Lebih terperinci
RANCANGAN ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA KOMUNITAS LINGKAR BACA INDONESIA (KLBI) PEMBUKAAN Bahwa kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah Anugerah, dan berkat Lebih terperinci
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG PARTAI POLITIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan Lebih terperinci
KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR : 170.A TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PENYELENGGARAAN SATUAN KARYA PRAMUKA Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Menimbang : a. bahwa Gerakan Pramuka dalam Lebih terperinci
ANGGARAN DASAR Tunas Indonesia Raya TIDAR BAB I NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 1. Organisasi ini bernama TUNAS INDONESIA RAYA disingkat TIDAR, selanjutnya disebut Organisasi. 2. Organisasi ini Lebih terperinci
Menimbang + PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUKOHARJO, : a. bahwa sebagai Lebih terperinci
UNDANG-UNDANG DASAR IKATAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN UNIVERSITAS INDONESIA PEMBUKAAN Bahwa sesungguhnya mahasiswa adalah pemuda-pemudi yang memiliki keyakinan kepada kebenaran dan telah Lebih terperinci
ANGGARAN DASAR KLUB BOLA BASKET COUGAR (COUGAR BASKETBALL CLUB) PEMBUKAAN Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka Bangsa Indonesia telah tumbuh dan berkembang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
Lebih terperinci
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWOREJO, Menimbang : Lebih terperinci
ANGGARAN DASAR/ ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART), PROGRAM KERJA DAN KODE ETIK AHLI GIZI PERSAGI (Persatuan Ahli Gizi Indonesia) 2015 ANGGARAN DASAR/ ANGGARAN RUMAH TANGGA ( AD/ART ) PERSATUAN AHLI GIZI Lebih terperinci
PETUNJUK PENYELENGGARAAN GUGUS DARMA PRAMUKA PETUNJUK PENYELENGGARAAN GUGUS DARMA PRAMUKA KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR: 176 TAHUN 2012 KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR: Lebih terperinci
BUKU PANDUAN 2 ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN KOMUNITAS PRAMUKA MA ARIF NU PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN MA ARIF NU PUSAT 9 ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN KOMUNITAS PRAMUKA MA ARIF NU BAB I PENDAHULUAN Lebih terperinci
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SLEMAN, Menimbang : a. bahwa keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Lebih terperinci
LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 32 TAHUN 2001 SERI D NOMOR 4 PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 32 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Lebih terperinci
HIMPSI HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA ANGGARAN RUMAH TANGGA JUNI 2010 ii Cetakan Pertama, Hasil Kongres XI Himpsi, 2010 di Surakarta Penerbit dan Penanggung Jawab Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia Lebih terperinci
KEPUTUSAN KWARTIR DAERAH 11 JAWA TENGAH NOMOR : 089 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL PRAMUKA PEDULI KWARTIR DAERAH 11 JAWA TENGAH Ketua Kwartir Daerah 11 Jawa Tengah Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka Lebih terperinci
ANGGARAN DASAR IKATAN ALUMNI STEMBAYO MUKADIMAH Kemajuan Indonesia harus diusahakan melalui perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya yang cerdas, jujur, dan bermartabat dengan tetap menjaga Lebih terperinci
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUTAI KARTANEGARA, Menimbang : a. bahwa Lebih terperinci
IKATAN KELUARGA ALUMNI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN KELUARGA ALUMNI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS 4 IKATAN KELUARGA ALUMNI FAKULTAS EKONOMI Lebih terperinci
LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 3 SERI E TAHUN 2013 PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEPEMUDAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA CIREBON, Menimbang Mengingat : a. bahwa Lebih terperinci
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN CILACAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CILACAP, Lebih terperinci
KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR: 203 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA GERAKAN PRAMUKA 1 REVISI KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR: 203 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN Lebih terperinci
PETUNJUK PENYELENGGARAAN POLA DAN MEKANISME PEMBINAAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS PADJADJARAN (HASIL AMANDEMEN MUSYAWARAH MAHASISWA VIII KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS Lebih terperinci
DAMPAK PEMBINAAN KEPRAMUKAAN TERHADAP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PESERTA DIDIK oleh : Lani Widia Astuti & Eka Jayadiputra Program Studi PPKn Universitas Islam Nusantara, Bandung ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi Lebih terperinci
CONTOH ANGGARAN DASAR POSDAYA BERSERI DUSUN I DESA BAJONG, KEC. BUKATEJA, KAB. PURBALINGGA Logo Perguruan Tinggi Logo Pemerintah Daerah MUKADIMAH Keluarga sebagai bagian integral dari Masyarakat Indonesia Lebih terperinci
AD/ART KM UGM PEMBUKAAN Bahwa sesungguhnya kemerdekaan Republik Indonesia harus diisi dengan kegiatan pembangunan yang bervisi kerakyatan sebagai perwujudan rasa syukur bangsa Indonesia atas rahmat Tuhan Lebih terperinci
KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR : 055 TAHUN 1982 TENTANG PETUNJUK PENYELENGGARAAN TANDA PENGENAL GERAKAN PRAMUKA Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Menimbang Mengingat : 1. bahwa Lebih terperinci
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG N0M0R 13 TAHUN 2005 SERI D ==================================================== PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN Lebih terperinci
