Siapa saja yang berperan untuk mencegah terjadinya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara?

KOMPAS.com – Terjadinya pelanggaran hak warga negara disebabkan oleh tindakan pengingkaran terhadap kewajiban. Pengingkaran terhadap kewajiban bisa saja dilakukan oleh pemerintah atau warga negara itu sendiri.

Agar pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban tidak terjadi, pemerintah dan warga negara harus memahami betul konsep hak dan kewajiban. Bahwa hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan.

Seperti yang dijelaskan dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan (2020) karya Damri dan Fauzi Eka Putra, bahwa ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Setiap kewajiban seseorang berhubungan dengan orang lain, begitu pula sebaliknya.

Kita tidak bisa hanya fokus pada penekanan hak dan mengabaikan pada kewajiban. Tindakan semacam itu justru akan menimbulkan berbagai macam persoalan.

Baca juga: Bentuk Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Oleh sebab itu, penyelerasan antara hak dan kewajiban perlu dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Sehingga pemerintah dan warga negara bisa melangsungkan kehidupan bernegara dengan baik.

Bentuk penanganan

Selain memahami konsep hak dan kewajiban, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban bisa juga ditangani dengan cara berikut:

Supremasi hukum berarti memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi. Dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan (2020) karya Rosmawati dan Hasanal Mulkan, dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum.

Artinya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan Indonesia didasarkan atas hukum. Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, berarti pemerintah dan warga negara harus mematuhi hukum-hukum yang berlaku.

Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban bisa diatasi apabila hukum di Indonesia benar-benar bisa ditegakkan.

Baca juga: Sistem Hukum dan Peradilan Indonesia

• Mengoptimalkan peran lembaga

Mengoptimalkan peran lembaga selain lembaga tinggi negara penting dilakukan agar penegakkan hak dan kewajiban bisa dilakukan dengan efektif.

Lembaga tersebut antara lain Komnas HAM, KPAI, Komnas Perempuan, Ombudsman Republik Indonesia, dan KPK.

• Meningkatkan kesadaran masyarakat

Kesadaran masyarakat di sini berhubungan dengan prinsip-prinsip kesadaran bernegara. Kesadaran bernegara paling sederhana adalah memahami hak dan kewajiban warga negara.

Kesadaran masyarakat tentang bernegara dapat ditingkatkan melalui pendidikan formal ataupun non formal. Bisa juga melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Jadi upaya pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga masyarakat. Masyarakat perlu berpartisipasi agar upaya pencegahan benar-benar bisa dilakukan.

Baca juga: Penggolongan Hukum di Indonesia

RenAlEzhaben RenAlEzhaben

Seluruh warganegara tanpa terkecuali dengan pembagiannya :- Warganegara (rakyat) sebagai pihak utama sebagai (pelapor, pencegah, dan penindak teguran awal)

- KOMNAS HAM sebagai lembaga yang mendasari diberlakukannya undang undang dan sebagai pihak peradilan

• 

• 

• yg bilang g bisa disalin karena lu wibu(mot batu)

rawpixel.com

Ada beberapa upaya pencegahan terhadap pelanggaran dan pengingkaran terhadap hak dan kewajiban warga negara.

GridKids.id - Pada artikel sebelumnya kamu sudah belajar tentang contoh hak dan kewajiban warga negara menurut sila dalam pancasila.

Dalam kehidupan sehari-hari, seorang warga negara beraktivitas dan berinteraksi dengan sesama dan lingkungannya.

Negara berperan dalam melancarkan proses penegakan hak dan kewajiban warga negara.

Pilihan terbaik untuk menegakkan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah timbulnya faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

Dengan upaya pencegahan, maka bisa membantu meminimalisir dan menghilangkan risiko terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran terhadap kewajiban warga negara.

Dilansir dari kemdikbud.go.id, berikut ini adalah beberapa upaya pencegahan yang bisa dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

Upaya Pencegahan Pelanggaran dan Pengingkaran Hak dan Kewajiban Warga Negara

1. Demokrasi dan supremasi hukum harus ditegakkan, pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajibannya dalam memberikan pelayanan baik dan adil pada masyarakat.

3. Mengoptimalkan peran dari lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam proses penegakan hak dan kewajiban warga negara.

Misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

Baca Juga: Contoh Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Sila dalam Pancasila

4. Meningkatkan kualitas layanan publik agar enggak terjadi lagi pelanggaran hak dan pengingkaran pada kewajiban warga negara oleh pemerintah.

5. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap tiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara.

6. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara pada masyarakat lewat lembaga pendidikan formal (sekolah atau perguruan tinggi) atau non-formal (kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus).

7. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.

8. Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat supaya bisa saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing.

Pihak-Pihak yang Berperan dalam Upaya Pencegahan dan Pengingkaran Hak dan Kewajiban Warga Negara

a. Kepolisian: Pihak yang bertugas menangani kasus-kasus berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk memeroleh rasa aman dari tindak pidana umum hingga terorisme.

Kepolisian juga bertugas menangani kasus-kasus pelanggaran pada aturan lalu lintas.

b. Tentara Nasional Indonesia (TNI): melakukan penanganan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar negeri, dan sebagainya.

TNI mendukung Polri untuk mendukung fungsi keamanan dan ketertiban yang dipandang sangat diperlukan dalam rangka keamanan negara.

c. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara, baik dalam skala kecil atau besar.

Baca Juga: 25 Contoh Bentuk Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

d. Lembaga peradilan melakukan peran untuk menjatuhkan vonis dan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dan menegakkan prinsip keadilan dalam prosesnya.

e. Masyarakat berperan mengontrol proses penyelenggaran penegakkan hukum secara adil.

f. Pers punya peran yang sangat besar dalam kontrol terhadap proses jalannya persidangan di Indonesia.

 ----

Ayo kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News