Sebutkan kebijakan kebijakan pada masa reformasi

KOMPAS.com - Abdurrahmah Wahid atau biasa disebut Gus Dur, adalah presiden keempat Indonesia yang menjabat dalam waktu singkat, yakni antara 1999-2001.

Masa pemerintahan Gus Dur sebagai Presiden RI berakhir dalam waktu dua tahun, setelah dilengserkan pada 23 Juli 2001 oleh Majelis Permusyawaratan Perwakilan (MPR).

Sebelum dilengserkan, Gus Dur terkenal dengan pemerintahannya yang kontroversial, yang tercermin pada kebijakan-kebijakannya.

Lantas, apa kebijakan Abdurrahman Wahid pada masa Reformasi?

Baca juga: Masa Reformasi di bawah Pemerintahan Gus Dur

Bidang politik

Salah satu kebijakan politik Abdurrahman Wahid pada awal pemerintahannya adalah membubarkan Departemen Penerangan.

Pada masa Orde Baru, Departemen Penerangan dimanfaatkan oleh Presiden Soeharto sebagai alat untuk mengekang kebebasan pers.

Oleh sebab itu, Gus Dur menghendaki pembubaran Departemen Penerangan agar kebebasan pers bisa terjamin.

Kemudian, Gus Dur juga menjadikan Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (PKM), sebagai Menteri Negara.

Salah satu kebijakan di bidang politik yang paling menuai kontroversi adalah wacana akan dicabutnya ketetapan MPR tentang pelarangan Partai Komunis yang tertuang dalam Tap MPR Nomor 25 Tahun 1966.

Reformasi yang dilakukan pemerintah pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid ini bertujuan untuk melakukan rekonsiliasi.

Baca juga: Kebijakan Megawati Soekarnoputri pada Masa Reformasi

KOMPAS.com - Megawati Soekarnoputri merupakan presiden perempuan pertama di Indonesia yang menjabat pada periode 2001-2004.

Megawati menggantikan kedudukan Gus Dur, presiden Indonesia keempat, yang memimpin sejak 1999 hingga 2001.

Pada masa pemerintahannya, Indonesia masih menghadapi krisis di beberapa bidang. Maka dari itu, berbagai kebijakan pun dikeluarkan untuk mengatasinya.

Berikut ini kebijakan-kebijakan yang dibuat pada masa pemerintahan Megawati.

Baca juga: Keberhasilan Megawati Soekarnoputri pada Masa Reformasi

Kebijakan bidang politik

Salah satu masalah yang dihadapi oleh Presiden Megawati adalah kondisi di Indonesia yang belum stabil, karena mengalami multidimensional.

Multidimensional yang dimaksud adalah adanya sisa krisis ekonomi, moneter, politik, dan krisis keamanan yang sempat melanda Indonesia pada 1997.

Kebijakan pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam mengatasi krisis ekonomi dan politik tersebut adalah berusaha membangun tatanan politik yang baru dengan melakukan amendemen UUD 1945.

Setelah itu, pemerintah menyusun peraturan perundangan yang belum dipunyai Indonesia, supaya amanat konstitusi dapat terlaksana dengan baik.

Kemudian perubahan UUD 1945 juga memuat tentang adanya upaya untuk menyamaratakan lembaga-lembaga negara demi mendorong demokratisasi lembaga negara.

Adapun beberapa penerapan tatanan baru dalam kebijakan politik pada masa pemerintahan Megawati adalah sebagai berikut.

• Sistem kepartaian baru
• Sistem pemilu yang baru
• Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung
• Menerapkan mekanisme Pergantian Antarwaktu atau Recall (hak partai untuk memberhentikan anggotanya dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR)

Baca juga: 6 Agenda Reformasi 1998

Kebijakan-kebijakan pada Masa Reformasi,- Masa Reformasi merupakan suatu gerakan yang terjadi setelah krisis moneter yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik lagi secara konstitusional. Artinya, adanya perubahan kehidupan dalam bidang ekonomi, hukum, politik, sosial dan budaya yang lebih baik, demokratis berdasarkan prinsip kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Gerakan Reformasi lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan pada masa presiden soeharto. Krisis politik, ekonomi, hukum dan krisis sosial merupakan faktor-faktor yang mendorong lahirnya gerakan reformasi. Adapun kebijakan-kebijakan pada masa reformasi tersebut, yaitu sebagai berikut:

# Kebijakan pada masa pemerintahan BJ. Habibie

Kebijakan yang diambil pada masa pemerintahan BJ Habibie di antaranya sebagai berikut:

1. Kebijakan dalam bidang politik dan hukum.
2. Membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan.
3. Mengatasi masalah dwifungsi ABRI.
4. Mengadakan Sidang Istimewa.
5. Kebijakan dalam bidang ekonomi.
6. Kebijakan menyampaikan pendapat dan pers.
7. Pelansanaan Pemilu.

# Kebijakan  pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid

Kebijakan yang diambil pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid di antarannya sebagai berikut.

1. Meneruskan kehidupan yang lebih demokratis seperti pemerintahan selanjutnya.
2. Merestrukturisasi lembaga pemerintah.

# Kebijakan pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri

Kebijakan yang diambil pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri di antaranya sebagai berikut.

1. Memilih dan menetapkan.
2. Membangun tatanan politik yang baru.
3. Menjaga keutuhan NKRI.
4. Melanjutkan Amandemen 1945.
5. Meluruskan otonomi daerah.

Kebijakan yang diambil pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono di antaranya sebagai berikut.

1. Anggaran pendidikan ditingkatkan menjadi 20% dari keseluruhan APBN.
2. Konversi minyak tanah ke gas.
3. Memberikan BLT (Bantuan langsung tunai).
4. Pembayaran utang secara bertahap kepada badan PBB.
5. Buy back saham BUMN
6. Pelayanan UKM (Usaha Kecil Menengah) bagi rakyat kecil.
7. Subsidi BBM.
8. Memudahkan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.
9. Meningkatkan sektor pariwisata dengan mencanangkan “Visit Indonesia 2008”.
10. Pembelian bibit unggul pada petani.
11. Pemberantasan korupsi melalui KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Itulah kebijakan-kebijakan pada masa reformasi di masa 4 presiden BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono. Demikian artikel mengenai kebijakan-kebijakan pada masa reformasi yang dapat saya bagikan dan terima kasih.