Lihat Foto KOMPAS.com - Pemerintahan Orde Baru berada di bawah pimpinan Soeharto dengan Demokrasi Pancasila. Pemerintah Orde Baru memilikivisi utama melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni, utuh, dan konsekuen dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Beberapa soal UAS Sejarah Indonesia untuk kelas 12: Soal 1Jelaskan tujuan penyederhanaan partai masa Orde Baru! Jawaban: Kebijakan penyederhanaan partai masa Orde Baru bertujuan untuk meminimalkan konflik politik dan memudahkan pembangunan nasional. Selain itu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran aspirasi masyarakat. Penyederhanaan Partai Pemerintah Orde Baru melaksanakan program penyederhanaan partai melalui Sidang Umum MPR tahun 1973. Baca juga: Pers di Era Orde Baru Soal 2Jelaskan proses penggabungan partai politik masa Orde Baru! Jawaban: Penggabungan partai politik masa Orde Baru dilaksanakan melalui Sidang Umum MPR tahun 1973.
Sembilan partai politik diggabungkan menjadi dua partai berdasarkan pandangan politiknya. NU, Parmusi, Perti, dan PSII digabungkan menjadi PPP (Partai Persatuan Pembangunan). PNI, Partai Katolik, Parkindo, Partai Murba, dan IPKI digabungkan menjadi PDI (Partai Demokrasi Indonesia). Soal 3Jelaskan upaya stabilisasi sosial dan politik masa Orde Baru! Jawaban: Upaya stabilisasi sosial masa Orde Baru, yaitu:
Baca juga: Soal UAS Sejarah Indonesia: Pemerintahan Orde Baru Soal 4Sebutkan penyimpangan-penyimpangan pemerintah masa Orde Baru! Jawaban:
Apa isi dari Trilogi Pembangunan masa Orde Baru? Jawaban: Isi dari Trilogi Pembangunan adalah:
Baca juga: Politik Luar Negeri Indonesia Masa Orde Baru Soal 6Apa yang dimaksud dengan Dwifungsi ABRI?
Jawaban: ABRI memiliki fungsi sebagai pusat kekuatan militer dan politik. Dalam konsep ini, militer tidak hanya menjaga pertahanan dan keamanan negara, namun juga ikut terjun dalam bidang politik dan pemerintahan. Soal 7Sebutkan kebijakan rehabilitasi ekonomi masa Orde Baru! Jawaban: Dalam buku Ekonomi Indonesia : Dalam Lintasan Sejarah (2017) karya Boediono, berikut merupakan kebijkan ekonomi masa Orde Baru :
Baca juga: Kondisi Politik masa Orde Baru Soal 8Sebutkan kelebihan dan kekurangan dari pemerintah Orde Baru! Jawaban: Berikut kelebihan pemerintah Orde Baru:
Berikut kekurangan pemerintah Orde Baru:
Apa yang dimaksud dengan Operasi Seroja?
Jawaban: Operasi Seroja adalah operasi militer yang dilakukan Indonesia untuk mengintegrasikan Timor-Timur kedalam NKRI. Pasca Operasi Komodo, Indonesia kembali melancarkan Operasi Seroja pada Desember 1975. Amerika Serikat turut mengambil peran dalam operasi-operasi keamanan yang dilakukan Indonesia di Timor Timur. Hal tersebut dikarenakan Amerika Serikat tidak ingin Timor Timur jatuh kedalam pengaruh Komunis. Baca juga: Terjadinya Perubahan Masyarakat Masa Orde Baru Hingga Reformasi Soal 10Mengapa pemerintahan Orde Baru dicap sebagai rezim otoriter? Jawaban: Orde Baru disebut sebagai rezim otoriter karena banyak melakukan tindakan represif dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat dan politisi yang dianggap mengganggu kepentingan pemerintah. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Ciri--ciri pokok kebijakan pemerintah pada masa orde baru yaitu melaksanakan pembangunan disegala bidang, mengadakan penataran P-4, mencanangkan pancasila sebagai asas tunggal, adanya dwifungsi ABRI, dan politik sentralisasi. Untuk lebih jelasnya silahkan simak pembahasannya berikut ini.
1. Melaksanakan Pembangunan di Segala Bidang
Dalam setiap tahapan terbagi menjadi lima Pelita. PJPT I dimulai dengan Pelita I (1 April 1969) sampai dengan Pelita V (31 Maret 1994), sedangkan PJPT II dimulai dengan Pelita VI (tanggal 1 April 1994 sampai dengan Pelita X (31 Maret 2019). Itulah sebabnya, masa Orde Baru sering juga dikenal sebagai "masa pembangunan". Disebabkan keberhasilannya dalam pembangunan, maka presiden Soeharto kemudian mendapat julukan sebagai "Bapak Pembangunan". Hal ini dikukuhkan dalam ketetapan MPR No.V/MPR/1983. Dengan adanya pembangunan di segala bidang, khususnya bidang ekonomi terutama pertanian maka Indonesia pada tahun 1988 berhasil mencapai predikat "swasembada pangan". Itulah sebabnya ketika berlangsung Konferensi Pangan Sedunia di Paris tahun 1988, Presiden Soeharto mendapat penghargaan dari FAO, karena keberhasilan berswasembada pangan.
Adanya penataran P4 ini dikukuhkan dalam Ketetapan MPR No. II/MPRS/1978. Pelaksanaan penataran dimulai dari jajaran pegawai negeri dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. 3. Mencanangkan Pancasila sebagai Asas Tunggal Pencanangan Pancasila sebagai asas tunggal dimulai dengan adanya penyederhanaan partai politik yang ada di Indonesia. Seperti telah kita ketahui bersama bahwa ketika pemilihan umum tahun 1971 diikuti oleh 9 partai politik dan 1 Golongan Karya, maka pada pemilu tahun 1977 dari kesembilan partai politik dan satu Golongan Karya tersebut disederhanakan menjadi 2 partai politik, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan 1 Golongan Karya. 4. Adanya Dwifungsi ABRI
Di samping itu ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal dengan nama Fraksi ABRI. Dengan demikian kedudukan ABRI dalam pemerintahan Orde Baru sangat dominan. 5. Politik Sentralisasi
Sebaliknya pemerintah daerah tidak diberi peran yang signifikan, terutama yang amat mencolok adalah di bidang ekonomi. Sebagian besar kekayaan dari daerah diangkut ke pusat, pemerintahan daerah tidak dapat berbuat banyak karena dominasi pusat terhadap daerah amat kuat. Masalah pembagian kekayaan yang tidak adil itulah yang kemudian menimbulkan ketidakpuasan pemerintah dan rakyat di daerah. Akhirnya, mereka menuntut berpisah dari pemerintah pusat dan itu terjadi di daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam seperti Aceh, Riau, Kalimantan Timur, dan Irian Jaya. Jika pemerintah bersikap adil, maka gerakan-gerakan separatis seperti itu tidak akan berkembang. Itulah lima ciri kebijakan pemerintah pada masa orde baru. |