Sebutkan ciri-ciri pokok pemerintahan orde baru dalam bidang politik

Sebutkan ciri-ciri pokok pemerintahan orde baru dalam bidang politik

Sebutkan ciri-ciri pokok pemerintahan orde baru dalam bidang politik
Lihat Foto

Pat Hendranto

Presiden Soeharto saat dilantik/disumpah menjadi Presiden.

KOMPAS.com - Pemerintahan Orde Baru berada di bawah pimpinan Soeharto dengan Demokrasi Pancasila.

Pemerintah Orde Baru memilikivisi utama melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni, utuh, dan konsekuen dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia. 

Beberapa soal UAS Sejarah Indonesia untuk kelas 12: 

Soal 1

Jelaskan tujuan penyederhanaan partai masa Orde Baru!

Jawaban

Kebijakan penyederhanaan partai masa Orde Baru bertujuan untuk meminimalkan konflik politik dan memudahkan pembangunan nasional. Selain itu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran aspirasi masyarakat. 

Penyederhanaan Partai Pemerintah Orde Baru melaksanakan program penyederhanaan partai melalui Sidang Umum MPR tahun 1973.

Baca juga: Pers di Era Orde Baru

Soal 2

Jelaskan proses penggabungan partai politik masa Orde Baru!

Jawaban

Penggabungan partai politik masa Orde Baru dilaksanakan melalui Sidang Umum MPR tahun 1973.

Sembilan partai politik diggabungkan menjadi dua partai berdasarkan pandangan politiknya. NU, Parmusi, Perti, dan PSII digabungkan menjadi PPP (Partai Persatuan Pembangunan). PNI, Partai Katolik, Parkindo, Partai Murba, dan IPKI digabungkan menjadi PDI (Partai Demokrasi Indonesia).

Soal 3

Jelaskan upaya stabilisasi sosial dan politik masa Orde Baru!

Jawaban: 

Upaya stabilisasi sosial masa Orde Baru, yaitu: 

  1. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang-orang yang terlibat dengan PKI
  2. Melakukan penyeragaman ideologis melalui ideologi Pancasila
  3. Memberantas ideologi ekstrem sayap kanan (Agamis) dan sayap kiri (Komunis)
  4. Melakukan upaya depolitisasi partai melalui kebijakan penyederhanaan partai politik

Baca juga: Soal UAS Sejarah Indonesia: Pemerintahan Orde Baru

Soal 4

Sebutkan penyimpangan-penyimpangan pemerintah masa Orde Baru!

Jawaban: 

Dalam buku Sejarah Indonesia Modern (2005) karya M.C Ricklefs, selama pelaksanaan pemerintahan, Orde Baru banyak melakukan penyimpangan, seperti :

  • Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di kalangan birokrat
  • Melakukan tindakan represif terhadap aktivis dan golongan oposisan
  • Melakukan pembredelan surat kabar yang dianggap membahayakan kekuasaan Orde Baru
Soal 5

Apa isi dari Trilogi Pembangunan masa Orde Baru?

Jawaban: 

Isi dari Trilogi Pembangunan adalah:

  • Stabilitas nasional yang dinamis
  • Pertumbuhan ekonomi yang tinggi
  • Pemerataan pembangunan dan hasilnya ditujukan kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Baca juga: Politik Luar Negeri Indonesia Masa Orde Baru

Soal 6

Apa yang dimaksud dengan Dwifungsi ABRI?

Jawaban: 

ABRI memiliki fungsi sebagai pusat kekuatan militer dan politik. Dalam konsep ini, militer tidak hanya menjaga pertahanan dan keamanan negara, namun juga ikut terjun dalam bidang politik dan pemerintahan.

Soal 7

Sebutkan kebijakan rehabilitasi ekonomi masa Orde Baru!

Jawaban: 

Dalam buku Ekonomi Indonesia : Dalam Lintasan Sejarah (2017) karya Boediono, berikut merupakan kebijkan ekonomi masa Orde Baru :

  • Menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan berimbang sesuai kebutuhan
  • Mengajukan program peminjaman internasional kepada negara-negara Barat
  • Membentuk Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI)
  • Menciptakan UU Penanaman Modal Asing (UU PMA) dan UU Penanaman Modal Dalam Negeri (UU PMDN)

Baca juga: Kondisi Politik masa Orde Baru

Soal 8

Sebutkan kelebihan dan kekurangan dari pemerintah Orde Baru!

Jawaban: 

Berikut kelebihan pemerintah Orde Baru:

  1. Mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi
  2. Mampu menciptakan stabilitas politik dan sosial
  3. Mampu mewujudkan swasembada pangan

Berikut kekurangan pemerintah Orde Baru:

  1. Banyak praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pemerintahan
  2. Melakukan tindakan represif dan pelanggaran HAM terhadap aktifis
  3. Menggunakan Pancasila sebagai alat untuk menguasai rakyat
Soal 9

Apa yang dimaksud dengan Operasi Seroja?

Jawaban: 

Operasi Seroja adalah operasi militer yang dilakukan Indonesia untuk mengintegrasikan Timor-Timur kedalam NKRI. 

Pasca Operasi Komodo, Indonesia kembali melancarkan Operasi Seroja pada Desember 1975.

Amerika Serikat turut mengambil peran dalam operasi-operasi keamanan yang dilakukan Indonesia di Timor Timur. Hal tersebut dikarenakan Amerika Serikat tidak ingin Timor Timur jatuh kedalam pengaruh Komunis.

Baca juga: Terjadinya Perubahan Masyarakat Masa Orde Baru Hingga Reformasi

Soal 10

Mengapa pemerintahan Orde Baru dicap sebagai rezim otoriter?

Jawaban:

Orde Baru disebut sebagai rezim otoriter karena banyak melakukan tindakan represif dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat dan politisi yang dianggap mengganggu kepentingan pemerintah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Ciri--ciri pokok kebijakan pemerintah pada masa orde baru yaitu melaksanakan pembangunan disegala bidang, mengadakan penataran P-4, mencanangkan pancasila sebagai asas tunggal, adanya dwifungsi ABRI, dan politik sentralisasi. Untuk lebih jelasnya silahkan simak pembahasannya berikut ini.

Sebutkan ciri-ciri pokok pemerintahan orde baru dalam bidang politik


1. Melaksanakan Pembangunan di Segala Bidang


Pemerintah Orde Baru giat melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pelaksanaan Pembangunan tersebut terbagi dalam dua tahap yaitu Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama (PJPT I) dan Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua (PJPT II).

Dalam setiap tahapan terbagi menjadi lima Pelita. PJPT I dimulai dengan Pelita I (1 April 1969) sampai dengan Pelita V (31 Maret 1994), sedangkan PJPT II dimulai dengan Pelita VI (tanggal 1 April 1994 sampai dengan Pelita X (31 Maret 2019). 

Itulah sebabnya, masa Orde Baru sering juga dikenal sebagai "masa pembangunan". Disebabkan keberhasilannya dalam pembangunan, maka presiden Soeharto kemudian mendapat julukan sebagai "Bapak Pembangunan". Hal ini dikukuhkan dalam ketetapan MPR No.V/MPR/1983.

Dengan adanya pembangunan di segala bidang, khususnya bidang ekonomi terutama pertanian maka Indonesia pada tahun 1988 berhasil mencapai predikat "swasembada pangan".

Itulah sebabnya ketika berlangsung Konferensi Pangan Sedunia di Paris tahun 1988, Presiden Soeharto mendapat penghargaan dari FAO, karena keberhasilan berswasembada pangan.

2. Mengadakan Penataran P-4


Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P-4) atau Ekaprasetya Pancakarsa merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah dan dilaksanakan secara bulat dan utuh.

Adanya penataran P4 ini dikukuhkan dalam Ketetapan MPR No. II/MPRS/1978. Pelaksanaan penataran dimulai dari jajaran pegawai negeri dari tingkat pusat hingga tingkat daerah.

3. Mencanangkan Pancasila sebagai Asas Tunggal

Pencanangan Pancasila sebagai asas tunggal dimulai dengan adanya penyederhanaan partai politik yang ada di Indonesia.

Seperti telah kita ketahui bersama bahwa ketika pemilihan umum tahun 1971 diikuti oleh 9 partai politik dan 1 Golongan Karya, maka pada pemilu tahun 1977 dari kesembilan partai politik dan satu Golongan Karya tersebut disederhanakan menjadi 2 partai politik, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan 1 Golongan Karya.

4. Adanya Dwifungsi ABRI


ABRI melaksanakan fungsi sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Dalam rangka melaksanakan fungsi sosial politik maka pembinaan kemampuan ABRI diarahkan agar mampu berperan sebagai stabilisator dan dinamisator kehidupan nasional serta mampu melaksanakan fungsinya untuk secara aktif ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional serta memperkuat kehidupan konstitusional, demokrasi nasional.

Di samping itu ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal dengan nama Fraksi ABRI. Dengan demikian kedudukan ABRI dalam pemerintahan Orde Baru sangat dominan.

5. Politik Sentralisasi


Pemerintah Orde Baru menjalankan politik sentralistik, semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara diatur secara sentral dari pusat pemerintahan di Jakarta. Dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya, peran pemerintah pusat amat menentukan.

Sebaliknya pemerintah daerah tidak diberi peran yang signifikan, terutama yang amat mencolok adalah di bidang ekonomi. Sebagian besar kekayaan dari daerah diangkut ke pusat, pemerintahan daerah tidak dapat berbuat banyak karena dominasi pusat terhadap daerah amat kuat.

Masalah pembagian kekayaan yang tidak adil itulah yang kemudian menimbulkan ketidakpuasan pemerintah dan rakyat di daerah. Akhirnya, mereka menuntut berpisah dari pemerintah pusat dan itu terjadi di daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam seperti Aceh, Riau, Kalimantan Timur, dan Irian Jaya.

Jika pemerintah bersikap adil, maka gerakan-gerakan separatis seperti itu tidak akan berkembang. Itulah lima ciri kebijakan pemerintah pada masa orde baru.