Sebutkan beberapa program pemerintah dalam upaya mengatasi kemiskinan

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sudarto menuturkan, pemerintah telah berupaya menanggulangi kemiskinan di era adaptasi kebiasaan baru akibat pandemi virus corona atau Covid-19.

Cara pertama yang dilakukan yakni dengan menyalurkan bantuan sosial (bansos) dan bantuan pangan nontunai (BPNT) kepada masyarakat.

"Jumlah untuk sembako bansos, PKH dan BPNT kita tingkatkan jadi perlindungan sosial, kita anggarkan Rp 203,9 triliun, terdiri dari dari PKH. Ini program lama tapi kita tambah jumlahnya," kata Sudarto dalam acara Siposium Nasional Kesehatan, Ketahanan Pangan, Kemiskinan, Dies Natalis ke-64 Universitas Hasanuddin, secara virtual, Selasa (1/9/2020).

Baca juga: Menko PMK: Pemerintah Targetkan Penyaluran Bansos Rampung pada November 2020

Video Rekomendasi

Cara selanjutnya dengan mendanai Kartu Prakerja sebesar Rp 20 triliun. Menurut Sudarto, melalui Kartu Prakerja masyarakat yang belum memiliki pekerjaan bisa mendapat pembinaan dan pelatihan.

Kemudian, memberi subsidi listrik 100 persen bagi konsumen yang menggunakan daya 450 watt.

"Dan juga yang 50 persen (subsidi) jadi tagihan untuk yang 900 watt, juga ada BLT dana desa, tunai Rp 31 triliun," ujarnya.

Pemerintah juga memberikan subsidi untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Serta penempatan dana pemerintah pada sektor perbankan sebagai bantuan untuk para pelaku usaha.

"Perbankan kita minta untuk meminjamkan dana mural tersebut kepada dunia usaha, jaminan untuk pinjaman korporasi kemudian penjaminan modal kerja dan sebagainya," ungkap Sudarto.

"Kemudian ada pembiayaan koorporasi Kemudian juga insentif usaha," ucap dia.

Baca juga: Menkop Teten: BLT UMKM Rp 2,4 Juta Sudah 50 Persen Tersalurkan

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pandemi Covid-19 memberikan dampak domino atau beruntun pada aspek sosial, ekonomi, sosial dan keuangan.

Menurutnya, dampak paling terasa pada sektor ekonomi adalah investasi yang terhambat, akibat terjadi kontraksi pada bisnis ekspor impor dan menurunnya pertumbuhan ekonomi.

“Guna mengatasi dampak ekonomi tersebut, pemerintah telah menyiapkan jaring pengaman ekonomi sebesar Rp 226,7 triliun,” kata Airlangga, dalam web seminar (Webinar) bertajuk Strategi Pemulihan Ekonomi Dalam Era Tatanan Baru Perspektif Ekonomi dan Sosial, Jumat (26/06/2020).

Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah telah mempersiapkan 5 strategi untuk menekan jumlah kemiskinan di Indonesia. Untuk diketahui, pada Maret 2018 kemiskinan di Indonesia menurun jadi 9,82 persen atau mencakup 25,9 juta penduduk Indonesia.

"Untuk terus menekan angka kemiskinan, pemerintah menyiapkan lima strategi. Pertama, meningkatkan efektivitas penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi inklusif," ujar Bambang saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Kamis (19/7).

Di tataran ekonomi makro, pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga stabilitas makro ekonomi, stabilisasi harga, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim Investasi, menjaga regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, dan mengembangkan infrastruktur wilayah tertinggal.

"Untuk ekonomi mikro, bagi masyarakat sangat miskin dan miskin, pemerintah berupaya memberikan bantuan pangan (rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunal (BPNT), Bantuan Tunai Bersyarat (Program Keluarga Harapan), dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kartu Indonesia Sehat," jelas Bambang.

Selanjutnya, untuk masyarakat miskin dan rentan, pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan dengan akses permodalan, meningkatkan kualitas produk dan akses pemasaran, mengembangkan keterampilan layanan usaha, serta mengembangkan kewirausahaan, kemitraan, dan keperantaraan.

Langkah kedua untuk menekan jumlah kemiskinan, pemerintah akan memantapkan kelompok menengah ke bawah juga melakukan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di luar pulau Jawa untuk memperkuat infrastruktur konektivitas yang menghubungkan antara pusat ekonomi dan wilayah penunjang sekaligus memperkuat pengembangan produk lokal dan jaringan rantai pasok produk ekspor terus dilaksanakan.

"Selain itu, penguatan perekonomian Inspired middle Income class diwujudkan melalui kemudahan izin usaha bagi pemula, penguatan usaha mikro dan kecil serta pemberdayaan koperasi, serta peningkatan keahlian tenaga kerja dan sertifikasi keahlian,"

Selanjutnya langkah ketiga ialah melakukan reformasi anggaran subsidi. Alokasi untuk subsidi bahan bakar turun signifikan sejak 2015. Alokasi subsidi dialihkan ke Dana Desa dan Transfer Daerah untuk mengurangi ketimpangan. Reformasi subsidi terus dilakukan untuk memastikan ketepatan sasaran, kesinambungan fiskal dan diversifikasi energi.

Sementara itu langkah keempat yaitu peningkatan anggaran perlindungan sosial. Pada periode 2010 hingga 2018, penurunan subsidi yang signifikan, dari 3,4 persen menjadi 0,8 persen PDB pada periode 2015 dan 2018 dialokasikan untuk perlindungan sosial melalui premi asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin serta perluasan program bantuan sosial. Pada 2018, anggaran yang cukup besar akan dialokasikan untuk infrastruktur dan investasi ekonomi.

Terakhir langkah kelima yaitu melakukan penguatan ekonomi domestik dan tata kelola impor. Penguatan ekonomi domestik diwujudkan melalui realisasi peningkatan kemudahan berusaha di daerah yang dipantau dengan ketat, mengingat implementasinya sering tidak sesuai dengan kebijakan pusat.

"Selain itu, pemerintah mendorong konsumsi masyarakat dengan menjaga inflasi terutama dari tekanan sisi suplai melalui pengurangan hambatan arus distribusi antarwilayah dan antarpulau, mengefektifkan TPID, serta mendorong penyediaan produksi pangan dan bahan pokok lain," jelasnya.

"Investor domestik dan wirausaha lokal juga didorong untuk mengembangkan bisnis di Indonesia. Pemerintah mengurangi tekanan impor melalui penerapan kewajiban penyedia lapak online menjual barang lokal dengan komposisi minimal tertentu serta kemudahan investasi sektor industri untuk menyediakan bahan baku yang selama ini diimpor," tandasnya.

Ini salah satu faktor bantu Indonesia capai tingkat kemiskinan terendah sejak 1998
Bansos Rastra dan BPNT dinilai kurangi kemiskinan di Indonesia
Membandingkan pernyataan soal kemiskinan versi Prabowo dan Sri Mulyani
Pembangunan infrastruktur diyakini angkat perekonomian dan kurangi kemiskinan
Prabowo: Saya lihat rakyat tambah miskin, kekayaan Indonesia diambil

Minggu, 18 Agustus 2013 | 14:27 WIB
Oleh : Ridho Syukro / B1

Kepala Bappenas Armida Alisjahbana.

Jakarta - Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana mengatakan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014, tingkat kemiskinan diharapkan bisa turun pada kisaran 9-10%. Menurutnya, untuk mencapai target tersebut, pemerintah menyiapkan beberapa program penanggulangan kemiskinan.

Dia mengatakan alokasi dana yang disiapkan pemerintah dalam pagu anggaran 2014 untuk program penanggulangan kemiskinan adalah sebesar Rp 56 triliun.

"Menurunkan angka kemiskinan masih menjadi target utama pemerintah, karena tahun depan merupakan tahun terakhir dari Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, dan menurunkan angka kemiskinan termasuk salah satu sasaran dalam RPJMN," ujar dia dalam acara " Konferensi Pers Nota Keuangan 2014" di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, pada Jumat (16/8).

Dia mengatakan ada enam program penanggulangan kemiskinan yang telah disiapkan pemerintah untuk tahun depan. Program pertama adalah program Raskin (Beras Miskin) dengan alokasi dana sebesar Rp 18 triliun, cakupan program raskin ini masih memakai cakupan tahun 2013, Rumah Tangga Sasaran Raskin sebanyak 15,5 juta yang meliputi Rumah Tangga miskin dan rentan miskin dengan alokasi beras tetap 15 kg selama 12 bulan.

Armida mengatakan program kedua adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dengan alokasi dana sebesar Rp 5,2 triliun, cakupan PKH ditingkatkan menjadi 3,2 juta Rumah Tangga dari 2,4 juta Rumah Tangga pada 2013 serta bantuan PKH juga dinaikan menjadi Rp 1,8 juta /Rumah Tangga Sangat Miskin/Tahun dari Rp 1,4 juta di 2013.

Dia mengatakan program ketiga adalah Bantuan Siswa Miskin dengan alokasi dana sebesar Rp 9,2 triliun, dengan cakupan BSM sebanyak 15,4 juta siswa dan BSM dibayarkan dua kali setahun yaitu bulan Maret dan April serta Agustus dan September.

Armida menambahkan program keempat adalah PNPM Mandiri dengan alokasi dana Rp 14 triliun, ia menjelaskan pemberian Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) maksimal Rp 3 miliar per kecamatan, pendampingan masyarakat oleh fasilitator terlatih dan cakupan meliputi seluruh kecamatan di Indonesia.

Dia menuturkan program kelima adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan alokasi dana Rp 2,2 triliun. Menurutnya program KUR ini berfungsi meningkatkan dan memperluas akses permodalan bagi koperasi dan Usaha Kecil Menengah bagi masyarakat kurang mampu sehingga akses mendapatkan KUR akan semakin dipermudah untuk tahun depan.

Armida menambahkan sedangkan untuk program penanggulangan kemiskinan yang terakhir adalah program program pro rakyat atau klaster 4 dengan alokasi dana Rp 6,8 triliun. Menurut dia program ini terdiri dari program rumah sangat murah, program air bersih, program listrik murah dan hemat, program peningkatan kehidupan nelayan, serta program peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan.

"Mudah mudahan saja dengan adanya 6 program ini angka kemiskinan bisa turun dan bisa sesuai target tahun depan sebesar 9-10%," ungkap Armida.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily