Kawasan hutan mangrove di Sumatera Utara yang terdapat di kawasan pantai barat dan pantai timur, merupakan sumber daya alam yang memberikan manfaat besar bila dikelola denga baik. Terjadinya alih fungsi kawasan hutan mangrove menjadi peruntukan lain seperti: pemukiman, kawasan wisata pantai, tambak, bahkan perkebunan kelapa sawit. Pemanfaatannya yang tumpang tindih untuk berbagai kegiatan pembangunan disebabkan belum adanya perencanaan tata ruang untuk pengelolaan wilayah pesisir. Kerusakan biogeofisik sumber daya pesisir dan laut pada ekosistem mangrove telah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Luas hutan mangrove di 12 Kabupaten yang ada di wilayah pesisir Sumater Utara seluas 86.750,30 Ha dengan persentase tutupan 26,12%. Penurunan Kualitas Air Sungai di Sumatera Utara yang terjadi di Sungai Deli, Sungai Asahan, Sungai Belawan, dll Pencemaran air Sungai Deli dan Belawan diakibatkan oleh kegiatan industri, lingkungan pemukiman, pasar, rumah sakit dan berbagai kegiatan lain di sepanjang sungai tersebut. Tujuh puluh persen pencemaran di sepanjang Sungai Deli diantaranya diakibatkan limbah padat dan cair dari kegiatan domestik. Limbah domestik padat atau sampah yang dihasilkan di Kota Medan 1.235 ton/hari. Limbah cair yang menyumbang pencemaran ke Sungai Deli berasal dari 24 jenis industri skala menengah dan 40 skala industri kecil, 4 hotel dan 1 rumah sakit. Dari hasil pengamatan dan analisis air Sungai Deli, menunjukkan nilai DO, COD, BOD dan TSS di Kecamatan Belawan sudah melewati baku mutu kelas II pada PP No. 82 Tahun 2001. Di Sungai Belawan parameter yang melampaui baku mutu air kelas III adalah DO, NH3N, Cd, Pb, Cu, Mn, dan Zn. Upaya yang akan dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara untuk mengatasi pencemaran Sungai Deli dan Sungai Belawan adalah dengan penguatan kelembagaan instansi lingkungan hidup sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan dan program di kawasan Sungai Deli dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Kualitas Air Sungai Belawan-Deli. Permasalahan sampah (kebersihan) dan ruang terbuka hijau di perkotaan dan belum adanya TPA di Sumatera Utara yang menerapkan sistem sanitary landfill sesuai dengan amanah UU No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah Permasalahan pencemaran akibat dari pembuangan sampah dan kurangnya ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan terutama Kota Medan, adalah hal yang sangat penting untuk cepat diatasi. Permasalahan sampah disebabkan oleh masih terbatasnya infrastruktur pengelolaan persampahan di Kota Medan dan masih banyak permukiman yang tidak terlayani dinas kebersihan sehingga masyarakat membuang sampah ke sungai, selokan, parit, pinggir jalan, dan pantai. Perkiraan timbunan sampah di Kota Medan 86534,64 m3/hari, yang berasal dari sampah rumah tangga, sampah dari pasar-pasar dan tempat lainnya. Untuk membuang sampah-sampah ini dinas kebersihan kota setiap hari mengerahkan armada mobil pengangkut sampah untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yang terdapat di beberapa lokasi. Permasalahan sampah tidak tuntas hanya diangkut ke tempat pembuangan akhir, karena masih memerlukan pengelolaan lebih lanjut jika sampah yang sudah berada di tempat pembuangan akhir tidak dikelola, maka lama kelamaan sampah akan menumpuk. Untuk itu pemerintah Provinsi Sumatera Utara merencanakan akan membangun TPA Regional Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo) dengan Sistem Sanitary Landfill dan melakukan pengelolaan sampah agar menjadi bahan yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi yaitu dengan cara daur ulang sampah dan pemanfaatan sampah menjadi energi listrik. Agar mempunyai nilai ekonomi bagi masyarakat akan dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. Ruang terbuka hijau di Provinsi Sumatera Utara lebih kurang hanya 2500 Ha. Jumlah ini masih kurang dari target 30% dari luas wilayah Sumatera Utara yang memiliki luas 71.698,68 km2. Kasus pencemaran air, udara dan limbah B3 Identifikasi limbah B3 tidak sama dengan prinsip pengendalian pencemaran air dan udara yang upaya pencegahan di poin source sedangkan pengelolaan limbah B3 yaitu from cradle to grave. Yang dimaksud dengan from cradle to grave adalah pencegahan pencemaran yang dilakukan dari sejak dihasilkannya limbah B3 sampai dengan ditimbun (mulai dari dihasilkan, dikemas, digudangkan/penyimpanan, ditransportasikan, didaur-ulang, diolah dan ditimbun). Badan Lingkungan Hidup telah melakukan pengawasan rutin terhadap usaha yang menghasilkan limbah B3. Pada tahun 2010 terdapat 1 usaha yang dipantau dengan jumlah limbah B3 yang dihasilkan sebanyak 15,12 ton/tahun rata-rata. Pengelolaan EKDT & DAS Asahan (Simalungun, Daro, Dairi, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Samosir, Humbang Hasundutan, Asahan, Batubara, dan Tanjung Balai) Pengelolaan ekosistem Danau Toba dan DAS Asahan merupakan isu prioritas saat ini. Hasil analisis kualitas air Danau Toba dari Tahun 2005 s/d 2010 terjadi penurunan nilai DO pada air Danau Toba. Dari pemantauan 5 tahun berturut-turut, tahun 2005, 2006, 2007, 2008 dan 2010 ditemukan nilai oksigen yang terlarut (DO) tahun 2006 terjadi penurunan. Hal ini disebabkan oleh pencemaran yang semakin meningkat dan gulma air yang semakin banyak, sehingga diikuti penurunan jumlah oksigen yang terlarut. Berkurangnya jumlah oksigen terlarut dalam air (DO) menunjukkan berkurangnya kemampuan air tersebut untuk mendukung kehidupan akuatik di dalamnya. Pada saat ini Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara telah membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba. Upaya konservasi air dan ekosistem Danau Toba telah dituangkan dalam dokumen Lake Toba Ecosystem Management Plan (LTEMP) oleh Badan Koordinasi Pelestarian Ekosistem Kawasan Danau Toba, dengan bentuk sasaran manfaat manajemen ekosistem kawasan Danau Toba, yaitu:
Permasalahan pengelolaan sumberdaya alam menjadi sangat penting dalam pembangunan ekonomi pada masa kini dan masa yang akan datang. Di lain pihak sumberdaya alam tersebut telah banyak mengalami kerusakan-kerusakan, terutama berkaitan dengan cara-cara eksploitasinya guna mencapai tujuan bisnis dan ekonomi. Dalam laporan PBB pada awal tahun 2000 umpamanya, telah diidentifikasi 5 jenis kerusakan ekosistem yang terancam mencapai limitnya, yaitu meliputi ekosistem kawasan pantai dan sumberdaya bahari, ekosistem lahan pertanian, ekosistem air tawar, ekosistem padang rumput dan ekosistem hutan. Kerusakan-kerusakan sumberdaya alam di dalam ekosistem-ekosistem tersebut terjadi terutama karena kekeliruan dalam pengelolaannya sehingga mengalami kerusakan yang disebabkan karena terjadinya perubahan besar, yang mengarah kepada pembangunan ekonomi yang tidak berkelanjutan. Padahal sumberdaya tersebut merupakan pendukung utama bagi kehidupan manusia, dan karenanya menjadi sangat penting kaitannya dengan kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat manusia yang mengarah kepada kecenderungan pengurasan (depletion) dan degradasi (degradation). Kecenderungan ini baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya dan terjadi di hampir semua kawasan, baik terjadi di negara-negara maju maupun negara berkembang atau miskin. Yang merupakan kelompok reproduksi vegetatif buatan adalah .... Teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan s … Tanaman membengkok ke arah cahaya dikarenakan peranan hormon Variabel kontrol dari pernyataan semakin tinggi suhu perendaman biji semakin cepat adalah ..... Virus tidak dapat hidup di alam bebas melainkan harus hidup secara parasit oleh karena itu untuk memelihara virus digunakan ...... Tuliskan contoh difusi ! Tujuan dihilangkannya jaringan meristem primer di ujung bagian tumbuhan adalah agar tumbuhan tersebut dapat ..... Tuliskan pengertian difusi ! Tindakan yang harus dilakukan jika eksperimen gagal dan tidak sesuai adalah ..... Proton, neutron, dan elektron masing-masing bermuatan ... |
Permasalahan utama yang dihadapi oleh Indonesia dalam pemanfaatan sumber daya alam adalah
Pos Terkait
Copyright © 2024 berikutyang Inc.
