Jelaskan yang dimaksud dengan surat tagihan pajak, dan kenapa harus di buat surat tagihan pajak?

DEFENISI DAN FUNGSI STP

UPAYA HUKUM YANG BISA DILAKUKAN WP DALAM HAL MEMPEROLEH STP

 SEBAB DIKELUARKANNYA STP DAN SANKSI YANG DIKENAKAN

NO

SEBAB DITERBITKANNYA STP (Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 28 TAHUN 2007 dan Pasal 7 PMK-145/PMK.03/2012)

SANKSI

A

PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STP ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya STP, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (Pasal 14 ayat (3) UU Nomor 28 TAHUN 2007 dan Pasal 9 PMK-145/PMK.03/2012)

B

dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STP ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya STP, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (Pasal 14 ayat (3) UU Nomor 28 TAHUN 2007 dan Pasal 9 PMK-145/PMK.03/2012) (Pasal 14 ayat (3) UU Nomor 28 TAHUN 2007)

C

Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;

Misalnya :

      1.            Sanksi administrasi berupa denda Rp 500.000 ,- jika Wajib Pajak tidak atau terlambat penyampaian SPT Masa PPN

      2.            Sanksi administrasi berupa bunga dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTnya, dimana hasil pembetulan tersebut menyatakan kurang bayar.

Sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga yang ditagih berdasarkan Surat Tagihan Pajak termasuk sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (9) UU Nomor 28 TAHUN 2007 dan sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5d) UU Nomor 28 TAHUN 2007 (Pasal4 PMK-189/PMK.03/2007 stdd PMK-84/PMK.03/2010)

D

pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;

Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak. (Pasal 14 ayat (4) UU Nomor 28 TAHUN 2007)

E

pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN 1984 dan perubahannya, selain:

      3.            identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b UU PPN 1984 dan perubahannya; atau

      4.            identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g UU PPN 1984 dan perubahannya, dalam hFal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran;

Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak. (Pasal 14 ayat (4) UU Nomor 28 TAHUN 2007)

F

Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; atau

Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak. (Pasal 14 ayat (4) UU Nomor 28 TAHUN 2007)

G

Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) UU PPN 1984 dan perubahannya.

sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%  per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal penerbitan STP, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (Pasal 14 ayat (5) UU Nomor 28 TAHUN 2007)

KETENTUAN TERKAIT

Apa Penyebab Wajib Pajak Dapat Surat Tagihan Pajak? Biasanya wajib pajak dianggap masih terlambat dalam hal pembayaran pajak, baik itu secara sengaja atau tidak sengaja.

Untuk melakukan tindakan atas keterlambatan tersebut, maka akan dikirimkan surat tagihan pajak (STP). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Baca juga: Memahami Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Surat Tagihan Pajak  (STP) merupakan surat untuk melakukan penagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda yang berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak, dan sarana untuk menagih.

Surat tagihan pajak ini mempunyai hokum yang sama dengan surat ketetapan pajak.

Ketentuan Penerbitan STP

STP dikeluarkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, tidak atau kurang bayar.
2. Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
3. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
4. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
5. Pertama, pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi membuat faktur pajak. Kedua, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi tidak membuat faktur pajak. Ketiga, PKP membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak.

Fungsi STP

Dalam Surat Tagihan Pajak, terdapat beberapa fungsi yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak.
2. Sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda.
3. Sarana untuk menagih pajak.

Sanksi Administrasi STP

Sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Baca juga: 4 Fasilitas PPh PP 29/2020 Diperpanjang Hingga Desember

1. Sanksi administrasi berupa dendaRp 50.000,- apabila Wajib Pajak tidak atau terlambat menyampaikan SPT Masa. Dikenakan denda Rp 100.000,- apabila tidak atau terlambat menyampaikan SPT Tahunan.
2. Sanksi administrasi berupa denda2% dari Dasar Pengenaan Pajak dalam hal:
3. a) Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
4. b) Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat faktur pajak.
5. c) Pengusaha telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat Faktur Pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak.
6. Sanksi administrasi berupa bungadalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT miliknya dan hasil pembetulan tersebut menyatakan kurang bayar.
7. Sanksi administrasi berupa bungaapabila Wajib Pajak terlambat atau tidak membayar pajak yang sudah jatuh tempo pembayarannya.