Kartosuwiryo, pemimpin pemberontakan DI/TII Jawa Barat. Show Intisari-Online.com - Isi Perjanjian Renville ditandatangani Indonesia sebagai bagian dari upaya menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda yang terjadi sejak tahun 1945. Sejak Indonesia baru memproklamasikan diri, Belanda ingin kembali berkuasa di Indonesia dan tidak mengakui deklarasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Berbagai upaya melalui jalur diplomasi dilakukan untuk menyelesaikan konflik sengketa kedaulatan tersebut, perundingan renville salah satunya. Namun, setelah perjanjian ini ditandatangani, justru muncul gerakan pemberontakan di Jawa Barat, yang kemudian kita kenal sebagai pemberontakan Darul Islam Indonesia/Tentara Nasional Indonesia (DI/TII). Baca Juga: Pengaruh Isi Perjanjian KMB terhadap Masalah Irian Barat, Poin Ini Sudah Disepakati Tapi Malah Diingkari Belanda Pemberontakan yang dipimpin oleh Kartosuwiryo ini kemudian terjadi selama belasan tahun setelah isi Perjanjian Renville ditandatangani. DI/TII memakan cukup waktu untuk ditumpas juga karena muncul pendukung DI/TII di berbagai daerah, bukan hanya di Indonesia saja. Kartosuwiryo dan pengikutinya akhirnya ditangkap pada tahun 1962, meski DI/TII di berbagai daerah masih terus bergerak setidaknya hingga tahun 1965. Seperti apa isi Perjanjian Renville yang ditandatangani Indonesia hingga memicu pemberontakan pimpinan Kartosuwiryo tersebut? Page 2
Page 3
 Kartosuwiryo, pemimpin pemberontakan DI/TII Jawa Barat.
Intisari-Online.com - Isi Perjanjian Renville ditandatangani Indonesia sebagai bagian dari upaya menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda yang terjadi sejak tahun 1945. Sejak Indonesia baru memproklamasikan diri, Belanda ingin kembali berkuasa di Indonesia dan tidak mengakui deklarasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Berbagai upaya melalui jalur diplomasi dilakukan untuk menyelesaikan konflik sengketa kedaulatan tersebut, perundingan renville salah satunya. Namun, setelah perjanjian ini ditandatangani, justru muncul gerakan pemberontakan di Jawa Barat, yang kemudian kita kenal sebagai pemberontakan Darul Islam Indonesia/Tentara Nasional Indonesia (DI/TII). Baca Juga: Pengaruh Isi Perjanjian KMB terhadap Masalah Irian Barat, Poin Ini Sudah Disepakati Tapi Malah Diingkari Belanda Pemberontakan yang dipimpin oleh Kartosuwiryo ini kemudian terjadi selama belasan tahun setelah isi Perjanjian Renville ditandatangani. DI/TII memakan cukup waktu untuk ditumpas juga karena muncul pendukung DI/TII di berbagai daerah, bukan hanya di Indonesia saja. Kartosuwiryo dan pengikutinya akhirnya ditangkap pada tahun 1962, meski DI/TII di berbagai daerah masih terus bergerak setidaknya hingga tahun 1965. Seperti apa isi Perjanjian Renville yang ditandatangani Indonesia hingga memicu pemberontakan pimpinan Kartosuwiryo tersebut?
Senin, 14 Jun 2021 13:00 WIB
Perjanjian Renville adalah kesepakatan demarkasi wilayah Indonesia dengan kependudukan Belanda. Berikut isi Perjanjian Renville dan dampaknya bagi Indonesia. (Foto: National Museum of World Cultures via Wikimedia Commons) Perjanjian Renville merupakan perundingan antara Indonesia dan Belanda yang terjadi di atas kapal Amerika Serikat yaitu USS Renville pada 8 Desember 1947. Menurut Pengaruh Perang Kemerdekaan II terhadap Pengakuan Kedaulatan RI Tanggal 27 Desember 1949 (2015), perundingan Renville dilatarbelakangi pertikaian Belanda-Indonesia. Yang menjadi unsur pertikaian adalah serangan Belanda ke Indonesia pada 12 Juli 1947 atau dikenal dengan agresi militer Belanda pertama. Serangan yang dilakukan Belanda ke Indonesia itu mendapat perhatian negara lain dan menjadi kecaman internasional. Pada 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB ikut turun tangan untuk membantu menghentikan serangan Belanda tersebut. Tetapi, pada 5 Agustus 1947, Belanda dan Indonesia kembali mengumumkan akan melakukan gencatan senjata, hingga membuat Dewan Keamanan PBB mengambil langkah penyelesaian. Dewan Keamanan PBB kemudian membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) terdiri atas Australia, Belgia, dan Amerika Serikat, yang bertugas menyelesaikan sengketa antara Belanda serta Indonesia. KTN juga berusaha mendekatkan kedua belah pihak yaitu Belanda dan Indonesia untuk menuntaskan segala persoalan-persoalan militer serta politik. Di samping itu, KTN turut berperan dalam mempertemukan kembali antara Belanda dan Indonesia dalam perundingan yang berlangsung di atas kapal perang Renville. Tokoh Perjanjian RenvilleSejumlah saksi turut dihadirkan ketika perundingan Renville, di antaranya:
Isi Perjanjian Renville
Setelah cukup lama berunding, akhirnya terciptalah perjanjian Renville yang berisi sebagai berikut:
Dampak Perjanjian RenvilleHasil Perjanjian Renville yang telah ditandatangani pada 17 Januari 1948 itu cukup merugikan bagi Indonesia. Salah satunya perekonomian Indonesia diblokade Belanda secara ketat. Dalam Indonesian National Revolution 1945-1950 (1974) tulisan Anthony Reid, keberadaan Garis Van Mook dinilai sebagai hinaan karena wilayah Indonesia jadi semakin dipersempit. Tidak hanya itu, dampak Perjanjian Renville ini memicu aksi pemberontakan PKI di Madiun pada 1948 dan membuat konflik politik di Indonesia semakin kacau. (avd/fef)Saksikan Video di Bawah Ini:
TOPIK TERKAIT Selengkapnya
LAINNYA DARI DETIKNETWORK Artikel ini membutuhkan rujukan tambahan agar kualitasnya dapat dipastikan. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville, yang berlabuh di Jakarta.[1] Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara, yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Perjanjian ini diadakan untuk menyelesaikan perselisihan atas Perjanjian Linggarjati tahun 1946. Perjanjian ini berisi batas antara wilayah Indonesia dengan Belanda yang disebut Garis Van Mook.
Para delegasi dalam rapat pleno pertama di kapal Amerika Serikat USS Renville Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Gubernur Jendral Van Mook dari Belanda memerintahkan gencatan senjata pada tanggal 5 Agustus. Pada 25 Agustus, Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi yang diusulkan Amerika Serikat bahwa Dewan Keamanan akan menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda secara damai dengan membentuk Komisi Tiga Negara yang terdiri dari Belgia yang dipilih oleh Belanda, Australia yang dipilih oleh Indonesia, dan Amerika Serikat yang disetujui kedua belah pihak.
Pada 29 Agustus 1947, Belanda memproklamirkan garis Van Mook yang membatasi wilayah Indonesia dan Belanda. Republik Indonesia menjadi tinggal sepertiga Pulau Jawa dan kebanyakan pulau di Sumatra, tetapi Indonesia tidak mendapatwilayah utama penghasil makanan. Blokade oleh Belanda juga mencegah masuknya persenjataan, makanan dan pakaian menuju ke wilayah Indonesia.
Pemerintah RI dan Belanda sebelumnya pada 17 Agustus 1947 sepakat untuk melakukan gencatan senjata hingga ditandatanganinya Persetujuan Renville, tetapi pertempuran terus terjadi antara tentara Belanda dengan berbagai laskar-laskar yang tidak termasuk TNI, dan sesekali unit pasukan TNI juga terlibat baku tembak dengan tentara Belanda, seperti yang terjadi antara Karawang dan Bekasi.
Delegasi Indonesia terdiri dari ketua : Perdana Menteri Amir Sjarifuddin, wakil : Mr. Ali Sastroamidjojo dan Agus Salim, anggota : Dr. Leimena, Mr. Latuharhary, dan Kolonel T.B. Simatupang. Delegasi Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Kadir Widjojoatmodjo.
Setelah disepakati pada 17 Januari 1948 perjanjian Renville memuat beberapa persetujuan, yaitu:[2]
Wilayah Indonesia di Pulau Jawa (warna merah) pasca perjanjian Renville. Berakhirnya agresi militer Belanda I dan disetujuinya perjanjian Renville mengubah arah perpolitikan Indonesia. Golongan kiri yang selama awal kemerdekaan ditempatkan dalam struktur pemerintahan mulai tersingkir. Tersingkirnya golongan kiri merupakan cikal bakal terjadinya pemberontakan PKI di Madiun pada 18 September 1948 ditengah konflik yang masih terjadi antara pihak Belanda dan Republik. Perjanjian Renville mengurangi wilayah kekuasaan Indonesia yang telah diakui secara de facto sangat merugikan pihak Indonesia. Wilayah-wilayah penghasil kebutuhan pokok telah dikuasai oleh pihak Belanda menyebabkan perekonomian Indonesia memburuk terlebih ketika Belanda melakukan blokade-blokade ekonomi. Pemblokadean ekonomi merupakan salah satu taktik pihak Belanda untuk melemahkan Indonesia.[3] Perjanjian ini juga mengakibatkan TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantong di wilayah pendudukan Belanda di Jawa Barat dan Jawa Timur. Kondisi ini melahirkan peristiwa Long March Siliwangi, sebuah perjalanan panjang para tentara Divisi Siliwangi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dampak dari peristiwa ini melahirkan sebuah pemberontakan oleh Kartosuwiryo dan pasukannya yang tidak ingin keluar dari Jawa Barat yang saat itu berada di kekuasaan Belanda untuk mendirikan Negara Islam Indonesia.[4]
|
Jelaskan secara singkat apa kaitan antara isi perjanjian renville dengan munculnya di tii jawa barat
Pos Terkait
Copyright © 2024 berikutyang Inc.
