You're Reading a Free Preview
adjar.id – Adjarian, Indonesia pernah melakukan perumusan UUD 1945 yang dilaksanakan dalam beberapa pembahasan sidang. Undang-Undang Dasar atau UUD adalah nasakah yang menjelaskan rangka dan tugas pokok badan pemerintahan dalam suatu negara. Selain itu dalam naskah tersebut juga menentukan pokok-pokok cara kerja badan pemerintahan tersebut. Pada buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7 SMP terdapat aktivitas 3.1 di halaman 67. Baca Juga: Jawab Soal Apa Akibatnya Apabila Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Diubah? Nah, di aktivitas 3.1 itu terdapat soal yang meminta kita untuk menguraikan mengenai pembahasan sidang perumusan UUD 1945. Maka dari itu, kali ini kita akan membahas mengenai hal tersebut yang juga menjadi materi PPKn kelas 7 bab 3. Pada negara yang menganut paham demokrasi, UUD memiliki sebuah fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah agar kekuaan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Yuk, kita simak penjelasan lebih lanjut lagi mengenai rumusan UUD 1945 berikut ini! Pembahasan Rancangan UUD 1945 Indonesia merupakan negara yang menganut paham konstitusional yang ditegaskan dalam pasal 1 ayah 2 UUD 1945. Bunyi pasal tersebut yaitu “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Konstitusi sendiri merupakan hukum dasar yang dijadikan pegangan untuk meyelenggarakan pemerintahan suatu negara. O iya, saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki UUD. Baca Juga: Prinsip-Prinsip Demokrasi di Indonesia menurut Pancasila dan UUD 1945 UUD 1945 baru ditetapkan satu hari setelah proklamasi, yaitu pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Naskah UUD 1945 pertama kali disiapkan oleh BPUPKI pada masa sidang kedua sejak tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. O iya, pada masa sidang kedua ini juga dibentuk panitia Hukum Dasar yang beranggotakan 19 orang dengan menjadikan Ir. Soekarno sebagai ketuanya. Lalu, panitia ini membentuk panitia kecil yang diketua oleh Soepomo dan beranggotakan Soekardjo, Agus Salim, Sukiman, A.A. Maramis, Panji Singgih, dan Wongsonegoro. Akhirnya, mulai tanggal 13 sampai 16 Juli dilakukan sidang perumusan dasar negara dengan melakukan beberapa pembahasan. Berikut ini pembahasan sidang yang dilakukan sejak tanggal 13 sampai 16 Juli 1945, yaitu: 1. Pembahasan Sidang Tanggal 13 Juli 1945 Pada tanggal 13 Juli 1945 ini, panitia kecil berhasil membahas beberhas dan menyepakati beberapa ketentuan. Beberapa hal yang disepakati pada sidang 13 Juli ini yaitu mengenai Negara Kesatuan, Lambang negara, dan adanya sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Baca Juga: Sejarah Perumusan Naskah Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Selain itu, pada 13 Juli ini juga dibentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Salim, Soepomo, dan Djajadiningrat. Kemudian rancangan UUD diserahkan kepada panitia penghalus bahasa untuk disempurnakan mengenai tata bahasanya. 2. Pembahasan Sidang Tanggal 14 Juli 1945 Sidang yang berlangsung pada 14 Juli 1945 yaitu untuk membicarakan perihal pernyataan kemerdekaan. Panitia perancang UUD kemudian melaporkan hasil dari rumusan UUD 1945. Rancangan UUD 1945 berisi pasal-pasal yang berjumlah 42 pasal. Nah, dari 42 pasar tersebut terdapat 5 pasal yang termasuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang, dan ada 1 pasal yang berisi tentang aturan tambahan. 3. Pembahasan Sidang Tanggal 15 Juli 1945 Sidang yang berlangsung pada 15 Juli 1945 merupakan lanjutan dari pembahasan rancangan UUD. Pada sidang ini, Ir. Soekarno sebagai ketua perancang UUD memberikan penjelasan mengenai naskah yang sudah dihasilkan. Kemudian Soepomo sebagai ketya panitia kecil perancang UUD juga diberikan kesempatan untuk menjelaskan mengenai naskah UUD. Baca Juga: Mengenal Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Pada sidang ini Soepomo menjelaskan tentang pentingnya pemahaman dalam proses penyusunan UUD. 4. Pembahasan Sidang Tanggal 16 Juli 1945 Pada sidang 16 Juli 1945 ini, naskah UUD akhirnya diterima dengan suara bulat oleh anggota BPUPKI yang terlibat dalam sidang tersebut. Selain itu, usul-usul dari panitia keuangan dan panitia pembela tanah air juga telah diterima serta menjadi tanda selesainya tugas dari panitia BPUPKI. Nah, itu tadi pembahasan sidang dalam perumusan UUD yang dilakukan oleh BPUPKI yang bisa menjadi referensi dari Adjarian untuk mengerjakan aktivitas 3.1 di halaman 67.
Qanda teacher - BayuH3YPZ6 Pembahasan Sidang Tanggal 13 Juli 1945 Panitia Kecil Perancang Undang – Undang Dasar, pada Tanggal 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentun tentang Lambang Negara, Negara Kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri atas Djajadiningrat, Salim, Soepomo . Rancangan UUD diserahkan kepada Panitia Penghlus Bahasa. Pembahasan Sidang Tanggal 14 Juli 1945 Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda “Pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan”. Panitia Perancang UUD melaporkan hasilnya. Pasal – pasal dari Rancangan UUD berjumlah 42 Pasal. Dari 42 Pasal tersebut, ada 5 Pasal masuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang, serta 1 pasal mengenai aturan tambahan. Pembahasan Sidang Tanggal 15 Juli 1945 Pada tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan dengan acara “Pembahasan Rancangan Undang – Undang Dasar”. Saat itu, Ketua Perancang UUD yaitu Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Moh. Hatta . Lebih lanjut Soepomo, sebagai Panitia Kecil Perancang UUD, diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah UUD. Pembahasan Sidang Tanggal 16 Juli 1945 Pada Sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945, Naskah UUD akhirnya diterima dengan suara bulat. Selain itu juga, diterima usul – usul dari Panitia Keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air. Dengan denikian selesailah tugas panitia BPUPKI. Sidang yang diselenggarakan pada tanggal 13 Juli 1945 merupakan salah satu bagian dari agenda sidang BPUPKI yang kedua, yang diadakan sejak tanggal 1—16 Juli 1945. Adapun pokok pembahasan sidang tanggal 13 Juli 1945 tersebut secara umum mengulas tentang hasil kerja panitia kecil dalam merancang Undang-Undang Dasar. Dikutip dari buku Super Complete SMP/Mts 7, 8, 9, Elis Khoerunnisa, dkk., (2020: 673), dalam sidang kedua BPUPKI berfokus untuk membentuk Panitia Hukum Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno dengan jumlah anggota sebanyak 19 orang. Kemudian panitia tersebut membuat kepanitiaan khusus, yakni Panitia Kecil yang bertugas untuk menyusun Rancangan UUD. Adapun Panitia Kecil tersebut diketuai oleh Mr. Soepomo, dengan anggota yang terdiri dari AA. Maramis, Panji Singgih, H. Agus Salim, Sukiman, Wongsonegoro, dan R. Soekardjo. Ilustrasi pembahasan sidang tanggal 13 Juli 1945 BPUPKI. Sumber: KumparanIsi Pembahasan Sidang Tanggal 13 Juli 1945Setelah dibentuknya Panitia Kecil Perancangan Undang-Undang Dasar beranggotakan 7 orang tersebut, maka pada pembahasan sidang 13 Juli 1945 dikemukakanlah beberapa hasil perumusan yang disepakati oleh anggota BPUPKI. Adapun pokok hasil pembahasan sidang 13 Juli 1945 meliputi hal-hal berikut:
Setelah selesai mengadakan pembahasan sidang tanggal 13 Juli 1945, BPUPKI melanjutkan agenda sidangnya di tanggal 14 Juli, untuk pembahasan tentang pernyataan kemerdekaan. Kemudian pada 15 Juli dilanjutkan dengan pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya di hari terakhir tanggal 16 Juli 1945, Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar melaporkan keseluruhan hasil sidang yang terdiri dari 3 hal yang disetujui secara bulat. Adapun hasil pembahasan tersebut meliputi hal-hal berikut:
Demikianlah ulasan singkat terkait pokok pembahasan sidang tanggal 13 Juli 1945 yang diselenggarakan oleh BPUPKI sebelum hari kemerdekaan. (HAI) |
Jelaskan pembahasan Sidang BPUPKI tanggal 13 Juli 1945
Pos Terkait
Copyright © 2024 berikutyang Inc.
