Pancasila menjadi pedoman dalam aspek-aspek kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dapat diwujudkan dalam setiap bidang kehidupan karena bersifat universal dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Show
Contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila yakni tampak di bidang politik dan hukum, yaitu dalam pengembangan lembaga negara, perlindungan hak asasi manusia, hingga berjalannya demokrasi dan sistem hukum di Indonesia. Berikut perwujudan nilai-nilai pancasila dalam bidang politik dan hukum selengkapnya. Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila di Bidang Politik & Hukum1. Pengembangan Lembaga-Lembaga NegaraPerwujudan nilai Pancasila dalam pengembangan lembaga-lembaga negara disesuaikan dengan zaman, dikutip dari Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh Sri Nurhayati, S.Pd., M.Pd. dan Iwan Muharji, S.Pd., M.Pd. Contoh, sebelum era reformasi, MPR adalah lembaga tertinggi negara yang membawahi lembaga tinggi negara seperti DPR, MA, MK, BPK, dan DPA. Setelah reformasi, tidak lagi ada lembaga tertinggi negara dan MPR menjadi setara dengan lembaga tinggi negara lainnya. Dengan persamaan kedudukan ini, semua lembaga tinggi negara diharapkan dapat saling mengawasi dan mengoreksi. Baca juga: Mengenal Lembaga yang Berwenang Melaksanakan Undang-Undang
2. Pengembangan Hak Asasi Manusia sesuai Nilai-Nilai PancasilaSaat UUD 1945 diamandemen, pasal-pasal tentang HAM dimasukkan ke dalam dasar negara tersebut pada pasal 28A-28J sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila di kehidupan politik Indonesia. Sebab, sistem politik Indonesia pada dasarnya menjunjung tinggi HAM. Seiring peristiwa HAM di Indonesia dan perkembangan zaman, dilahirkan undang-undang baru tentang HAM pada UU No. 39 Tahun 1999 yang disahkan Presiden B.J. Habibie. Undang-undang 11 bab dengan 106 pasal ini diharapkan memenuhi kebutuhan hukum tentang semua masalah HAM yang mungkin terjadi di kemudian hari. 3. Pengembangan Demokrasi Pancasila di IndonesiaPengembangan demokrasi Pancasila sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dimanifestasikan ke dalam berbagai bentuk. Salah satunya yakni menjunjung pendapat rakyat dalam keputusan politik Indonesia. Baca juga: 3 Macam Demokrasi, Apa Saja? Contohnya yakni berubahnya sistem pemilihan umum di Indonesia yang sejak 1999 memungkinkan rakyat memilih presiden secara langsung di pemilu, tidak lagi dipilih MPR. Sementara itu pada 2004, rakyat juga dapat memilih langsung kepala daerah. Pemilihan langsung ini menandakan bahwa Indonesia menjunjung nilai musyawarah dan mufakat sebagaimana menjadi nilai Pancasila. Pemilu juga menjadi tanda bahwa bangsa Indonesia tidak lagi bergantung pada dominasi mayoritas partai atau kelompok tertentu. 4. Pengembangan Hukum Berdasarkan PancasilaPenciptaan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila menjadi salah satu perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dan hukum. Hukum Indonesia bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Implementasi Pancasila Dalam Perumusan Kebijakan 100%(2)100% menganggap dokumen ini bermanfaat (2 suara) 9K tayangan3 halamanInformasi Dokumenklik untuk memperluas informasi dokumen
Implementasi Pancasila Dalam Perumusan Kebijakan Hak Cipta© © All Rights Reserved Format TersediaDOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd Bagikan dokumen IniBagikan atau Tanam DokumenOpsi Berbagi
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?100%100% menganggap dokumen ini bermanfaat, Tandai dokumen ini sebagai bermanfaat 0%0% menganggap dokumen ini tidak bermanfaat, Tandai dokumen ini sebagai tidak bermanfaat Apakah konten ini tidak pantas?Unduh sekarang SimpanSimpan Implementasi Pancasila Dalam Perumusan Kebijakan Untuk Nanti 100%(2)100% menganggap dokumen ini bermanfaat (2 suara) Implementasi Pancasila Dalam Perumusan Kebijakan Diunggah olehRiz Qian
Implementasi Pancasila Dalam Perumusan Kebijakan SimpanSimpan Implementasi Pancasila Dalam Perumusan Kebijakan Untuk Nanti 100%100% menganggap dokumen ini bermanfaat, Tandai dokumen ini sebagai bermanfaat 0%0% menganggap dokumen ini tidak bermanfaat, Tandai dokumen ini sebagai tidak bermanfaat TanamkanBagikan CetakUnduh sekarang Lompat ke Halaman Anda di halaman 1dari 3Cari di dalam dokumen Puaskan Keingintahuan AndaSegala yang ingin Anda baca. Kapan pun. Di mana pun. Perangkat apa pun. Tanpa Komitmen. Batalkan kapan saja. Bagikan dokumen IniBagikan atau Tanam DokumenOpsi Berbagi
Beranda Buku Buku audio Dokumen Bagaimana implementasi Pancasila dalam bidang sosial budaya?Dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diterbitkan Kemdikbud (2018), perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya yang sudah diterapkan masyarakat Indonesia sejak lama yaitu nilai kekeluargaan, musyawarah, dan gotong royong yang mesti diturunkan ke generasi muda.
Apakah implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan?Implementasi pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 27 ayat (2), pasal 33 dan pasal 34. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan keadilan sosial yang masingmasing merupakan pancaran dari sila ke 4 dan sila ke-5 pancasila.
Apakah pengertian dalam implementasi dalam pembuatan kebijakan negara di bidang sosial budaya?Implementasi pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial budaya mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat indonesia harus diwujudkan dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di indonesia.
Mengapa Pancasila harus di implementasikan dalam bidang hukum?Tujuan dari adanya implementasi pancasila dalam penegakan hukum sebagai upaya membentuk dan memabangun kesadaran moral pada penegak hukum dalam penerapan nilai-nilai Pancasila yang luhur yang mencerminkan proses keadilan bagi selurut rakyat Indonesia dan Kemanusiaan yang adil dan beradab dalam penegakan hukum di ...
|