Diskusi berjudul Jalan Pasti Sistem Politik dan Pemilu Indonesia, di kawasangan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2019). KOMPAS.com - Sistem politik merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan dan kebijakan yang terkait dengan tujuan kebaikan bersama. Setiap negara di dunia menganut sistem politik yang bermacam-macam sesuai dengan kesepakatan negara. Dalam buku Sistem Politik Indonesia (2017) karya Andi Muh. Dzul Fadli, sistem politik merupakan konsep yang terbentuk dari kata "sistem" dan "politik". Sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur (elemen). Kekuasaan otoritarif akan dapat bekerja secara efektif dalam suatu sistem disebut politik. Maka sistem politik adalah salah satu sistem dari berbagai sistem yang ada di dalam masyarakat, seperti sistem sosial, ekonomi, budaya, dan hukum. Baca juga: Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Tokoh yang pertama kali membahas mengenai sistem politik adalah David Easton. Ia merupakan guru besar ilmu politik yang menganalisis kehidupan dan tingkah laku politik dengan menggunakan sistem. Sistem politik menurut para ahliPara ahli memberikan pandanganan mengenai pengertian sistem politik. Berikut pandangan dari para ahli: Pengertian sistem politik menurut Gabriel Almond adalah sistem interaksi yang terdapat pada semua masyarakat merdeka yang menjalankan fungsi-fungsi integrasi dan adaptasi (baik di dalam masyarakatnya sendiri maupun menghadapi masyarakat lain) melalui penerapan atau ancaman penerapan daya paksa yang bersifat sah. Dalam perspektif sistem, sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial. Perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang relatif tetap di antara elemen-elemen pembentuknya.[1] Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada kita bisa melihat pada struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik. Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik misalnya merupakan satu aspek, sedangkan peranan partai politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik. Dengan mengubah sudut pandang maka sistem politik bisa dilihat sebagai kebudayaan politik, lembaga-lembaga politik, dan perilaku politik.[2] Model sistem politik yang paling sederhana akan menguraikan masukan (input) ke dalam sistem politik, yang mengubah melalui proses politik menjadi keluaran (output).[3] Dalam model ini masukan biasanya dikaitkan dengan dukungan maupun tuntutan yang harus diolah oleh sistem politik lewat berbagai keputusan dan pelayanan publik yang diberian oleh pemerintahan untuk bisa menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam perspektif ini, maka efektivitas sistem politik adalah kemampuannya untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.[2] Ditambah juga bahwasanya tidak jarang efektivitas sistem politik diukur dari kemampuan seseorang untuk mempertahankan diri dari tekanan untuk berubah. Pandangan ini tidak membedakan antara sistem politik yang demokratis dan sistem politik yang otoriter.[4] Menurut David Easton, terdapat empat ciri-ciri umum sistem politik. Pertama adanya unit yang membentuk sistem-sistem tersebut serta batasan dan juga pengaruhnya. Dalam hal ini semua tindakannya yang tidak langsung berkaitan dengan pembuatan keputusan yang mengikat masyarakat. Kedua, terdapat input dan output, tercermin dari adanya keputusan-keputusan yang dibuat (output) dan proses pembuatan keputusan (input-proses). Ketiga, adanya berbagai jenis dan tingkatan diferensiasi dalam sistem, dan yang terakhir Ada integrasi yang mencerminkan tingkat efisiensinya.[5] Secara umum terdapat dua macam sistem politik. Pertama yakninya sistem politik demokrasi dan yang kedua sistem politik otoriter atau totaliter. Pada sistem politik demokrasi dapat diartikan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang diorganisasikan berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, persamaan politik, konsultasi kepada rakyat, dan pemerintahan mayoritas. Sedangkan untuk politik yang totaliter diartikan kendali pemerintah dipegang oleh sekelompok orang yang berhak mengawasi setiap penduduknya.[6] Indonesia menganut sistem politik demokrasi. Sistem politik yang dianut oleh Indonesia ini mempunyai arti sebagai sistem politik yang didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Sistem politik demokrasi di Indonesia memiliki beberapa sendi-sendi pokok diantaranya; kedaulatan rakyat, negara berdasarkan atas hukum, bentuk Republik, pemerintahan berdasarkan konstitusi, pemerintahan yang bertanggung jawab, sistem Perwakilan, dan sistem pemerintahan presidensial.[7] Nilai-nilai demokrasi harus dipraktekkan dan dilaksanakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dan nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi nantinya akan berubah menjadi perilaku hidup. Nantinya dari nilai-nilai dan perilaku hidup ini, akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi suatu kebiasaan.[8] Hal ini sesuai dengan pendapat Miriam Budiarjo, bahwa untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga sebagai berikut, pertama pemerintah yang bertanggungjawab. Kedua, Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili masyarakat yang dipilih dari pemilihan umum. Ketiga, organisasi politik yang memcakup satu atau lebih partai politik. Keempat, pers atau media masa yang bebas menyatakan pendapat, dan yang terakhir sistem peradilan yang menjamin hak asasi setiap individu.[9]
|
Jelaskan apa yang dimaksud dengan input dalam mekanisme sistem politik
Pos Terkait
Copyright © 2024 berikutyang Inc.
