Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik merupakan bunyi UUD 1945

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik merupakan bunyi UUD 1945

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik, merupakan bunyi pasal UUD 1945?

  1. 1 ayat ( 1)
  2. 1 ayat ( 2)
  3. 1 ayat (3)
  4. 2 ayat (1)
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: A. 1 ayat ( 1)

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, negara indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, merupakan bunyi pasal uud 1945 1 ayat ( 1).

Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Tokoh / Pahlawan Pendidikan Nasional adalah? beserta jawaban penjelasan dan pembahasan lengkap.

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik merupakan bunyi UUD 1945

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik merupakan bunyi UUD 1945
Lihat Foto

Kompas/Agus Mulyadi

Ilustrasi

KOMPAS.com - Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut negara kesatuan.

Negara kesatuan tersebut tertuang dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, “Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik”.

Bentuk pemerintahan NKRI adalah republik, sehingga negara diselenggarakan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis, yang dibentuk melalui pemilihan umum (Pemilu).

Dikutip situs Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dalam UUD 1945 pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu terbadi atas kota dan kabupaten yang masing-masing kota, kabupaten dan provinsi tersebut memilki pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Ayat (2), Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi tersebut terbagi atas kabupaten dan kota, yang setiap provinsi, kabupaten serta kota tersebut memiliki pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang.

Baca juga: Negara Kesatuan: Arti, Ciri-ciri dan Kelebihan

Ayat (3), Pemerintahan Daerah Provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dengan menjalankan sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten serta kota mempunyai DPRD yang anggotanya dipilih dari pemilihan umum (Pemilu).

Ayat (4) Gubernur, Bupati dan Walikota adalah kepala pemerintahan masing-masing daerah provinsi, kabupaten dan kota yang dipilih dengan cara demokrasi.

Ayat (5) Pemerintahan dearah menjalankan otonomi dengan seluasnya kecuali bidang pemerintahan yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi bidang pemerintah pusat.

Ayat (6) Pemerintah daerah memiliki hak menentukan peraturn daerah dan peraturan-peraturan lain untuk menjalankan otonomi dan tugas pembantuan.

Ayat (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945 merupakan awal berdirinya NKRI. Negara Indonesia terdiri atas wilayah yang luas dan tersebat dengan bermacam adat, suku, keyakinaan serta budaya.

Baca juga: NKRI: Latar Belakang, Makna dan Tujuan

Itu sebagai tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulatan, adil, dan makmur.

Dilansir situs Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), pembentukkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berawal dari bersatunya komunitas ada di wilayah Nusantara.

Komunitas adat tersebut telah melahirkan masyarakat hukum adat. Keberadaan hukum adat telah ada jauh sebelum NKRI terbentuk dan memperoleh pengakuan pemerintah Hindia Belanda.

Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), nilai-nilai persatuan dan kesatuan merupakan jiwa lahirnya NKRI. Karena menyadari tentang keragaman bangsa Indonesia.

Nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bangsa Indonesia secara jelas dapat dipahami dari dasar negara Pancasila dan konstitusi negara, UUD 1945.

Sempat menjadi RIS

Pada periode 27 Desember 1949 hingga 15 Agustus 1950, Indonesia tergabung dalam negera federasi Republik Indonesia Serikat (RIS).

Baca juga: Hakikat NKRI

RIS dibentuk sebagai wujud kesepakatan antara Indonesia, Belanda, dan Bijeenkomst voor  federal Overleg (BFO) pada Konferensi Meja Bundar (KMB).

RIS berdiri tidak berlangsung berlangsung lama. Karena banyak gejolak-gejolak yang terjadi dengan menuntut kembali dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Adanya desakan tersebuat kemudian dilakukan pembahasan untu k bisa kembali sesuai cita-cita pada awal proklamasi.

Akhirnya pada 15 Agustus 1950, secara resmi kembali ke NKRI setelah penggabungan pemerintahan RIS dan RI. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dalam pembangunan ekonomi, pemerintah harus berlandaskan Pancasila terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam ek … onomi kerakyatan, kebijakan ekonomi harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, pembangunan ekonomi harus berdasarkan moralitas kemanusiaan dan Ketuhanan apa kesimpulan nya tolong ya​

Dalam pembangunan ekonomi, pemerintah harus berlandaskan Pancasila terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. apa kesi … mpulan nya tolong ya​

! Urutan yang benar terkait latar sejarah kelahiran Pancasila ditunjukkan oleh pilihan …... Perhatikan peristiwa berikut. (1) Masa Kerajaan Nusantara … (2) Masa Sejarah Awal (3) Masa Kebangkitan Nasional (4) Masa Penjajahan *​

Sebutkan panitia sembilan??Jawab:-Ir.Soekarno-Mohammad Hatta-Mohammad Yamin-A.a Maramis-Mr.Achmad Soebardjo (golongan kebangsaan)-Kyai Haji Wahid Haji … m-Kyai Haji Kahar Moezakir-Haji Ago'es Salim-R.Abikusno Tijokro soejoso​

2. Dalam pidato singkatnya hari pertama tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menge- mukakan dan mengusulkan lima asas bagi negara Indonesia merdeka. Se … butkan lima asas itu!​

mengapa suatu negara harus memiliki dasar negara​

16. Pancasila mengandung aspek nilai-nilai moral yang sangat tinggi dan perlu dihayati dan diamalkan oleh bangsa Indonesia. Yang bukan termasuk Aspek … nilai- nilai moral Pancasila adalah....A. BorosB. JujurC. DisiplinD. Amanah​

bantu donk kakak secepatnya ​

Kekuasaan tidak untuk dijadikan alat untuk mendominasi atau menekan rakyat, kebebasan dalam pelaksanaan hak sesiap warga negara harus sesuai dengan ni … lai Pancasila. Apabila hal tersebut diatas dapat dilaksanak maka negara kita sebagai bangsa akan mampu mewujudkan …. A. Masyarakat dinamis, mengabaikan demokrasi, persamaan hak dan kewajiban B. Masyarakat dinamis, mengabaikan demokrasi, tidak adanya persamaan hak dan kewajiban C. Menjunjung tinggi demokrasi, masyarakat kurang dinamis, persamaan hak dan kewajiban D. Masyarakat dinamis, menjunjung tinggi demokrasi, persamaan hak dan kewajiban ​

Pada masa pemerintahan orde baru, pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui rencana pembanguna lima tahun s … ehingga pembangunan berjalan dengan pesat program pembanguna tersebut tertuang dalam ....  A. Gerakan kesadaran nasional B. Gerakan perisai bangsa Indonesia C. Garis-garis besar Haluan negara (GBHN) D. Gerakan disiplin nasional (GDN)​