Berikut ini termasuk wilayah kekuasaan islam pada masa Bani Umayyah kecuali

tirto.id - Daulah Umayyah yang berpusat di Damaskus berdiri selama tahun 661-750 masehi. Dinasti Umayyah lahir setelah era kekhalifahan Khulafaur Rasyidin berakhir.

Table of Contents Show

Daftar Nama Khalifah Bani Umayyah di Damaskus
Masa keemasan Kekhalifahan Bani Umayyah
Video yang berhubungan

Pendiri Dinasti Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Pusat pemerintahan diletakkan di Damaskus, atau sekarang menjadi ibu kota negara Suriah. Muawiyyah sekaligus menjadi khalifah pertama yang memerintah Daulah Umayyah.

Selama masa 90 tahun kekuasaan Daulah Umayyah, ada 14 khalifah yang memerintah. Di masa khalifah Al Walid bin Abdul Malik, pemerintahan Islam dengan bentuk monarki (kerajaan) mengalami puncak kejayaan.

Selama 10 tahun kepemimpinan Al Walid, wilayah kekuasaan Dinasti Umayyah mencakup Afrika Utara sampai ke barat daya benua Eropa.

Perluasan kekuasaan Daulah Umayyah ke bagian barat daya Eropa, tepatnya Andalusia (kini bagian Spanyol) telah dirintis sejak tahun 711 masehi.

Salah satu pemimpin pasukan penaklukan wilayah ini adalah Thariq bin Ziyad. Dia berhasil menundukkan Aljazair dan Maroko bersama pasukannya.

Pasukan Thariq lantas menyeberangi selat yang memisahkan Maroko dan daratan benua Eropa. Selat itu kemudian terkenal dengan nama Selat Gibraltar (Jabal Tariq).

Daftar Nama Khalifah Bani Umayyah di Damaskus

Berikut ini nama-nama khalifah yang telah memerintah pada masa Daulah Umayyah dengan pusat di Damaskus:

1.Muawiyah ibn Abi Sufyan (661-681 M)

2.Yazid ibn Muawiyah (681-683 M)

3.Muawiyah ibn Yazid (683-684 M)

4. Marwan ibn Al-Hakam (684-685 M)

5. Abdul Malik ibn Marwan (685-705 M)

6.Al-Walid ibn Abdul Malik (705-715 M)

7. Sulaiman ibn Abdul Malik (715-717 M)

8. Umar ibn Abdul Aziz (717-720 M)

9. Yazid ibn Abdul Malik (720-724 M)

10. Hisyan ibn Abdul Malik (724-743 M)

11. Walid ibn Yazid (743-744 M)

12. Yazid ibn Walid (Yazid II) (744 M)

13. Ibrahim ibn Malik (744 M)

14. Marwan ibn Muhammad (745-750M).

Baca juga artikel terkait BANI UMAYYAH atau tulisan menarik lainnya Ilham Choirul Anwar
(tirto.id - ica/add)

Penulis: Ilham Choirul Anwar
Editor: Addi M Idhom
Kontributor: Ilham Choirul Anwar

Subscribe for updates Unsubscribe from updates

KOMPAS.com - Kekhalifahan Bani Umayyah adalah kekhalifahan kedua yang didirikan setelah kematian Nabi Muhammad.

Daulah Bani Umayah berdiri setelah wafatnya khalifah Ali bin Abi Thalib, pemimpin terakhir Kekhalifahan Rasyidin.

Pendiri Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah I, Gubernur Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan.

Saat didirikan pada 661 masehi, khalifah pertama Bani Umayyah adalah Muawiyah I.

Setelah kematian Muawiyah I pada 680, konflik perebutan kekuasaan mengakibatkan perang saudara.

Kekuasaan akhirnya jatuh ke tangan Marwan I, dari marga yang lain.

Wilayah Suriah tetap menjadi basis kekuatan utama Bani Umayyah setelah itu, dan Damaskus adalah ibu kotanya.

Pemerintahan Bani Umayyah berlangsung selama 365 tahun, yang terbagi atas dua periode, yaitu pemerintahan di Damaskus selama 90 tahun dan pemerintahan di Cordoba (Spanyol) selama 275 tahun.

Baca juga: Kekhalifahan Abbasiyah: Sejarah, Masa Keemasan, dan Akhir Kekuasaan

Sejarah

Pada masa pemerintahan Ali Bin Abi Thalib dari Kekhalifahan Rasyidin, terjadilah perang saudara antara Ali dengan Muawiyah I di Shiffin.

Perang Shiffin ini diakhiri dengan tahkim atau penyelesaian perkara, yang ternyata tidak menyelesaikan masalah bahkan menimbulkan perpecahan menjadi tiga golongan politik, yaitu Muawiyah, Syiah dan Khawarij.

Setelah Ali terbunuh, kepemimpinan sempat dilanjutkan oleh putranya, Hasan.

Namun, setelah beberapa bulan, Hasan mundur dari posisinya demi mendamaikan kaum muslim yang kala itu sedang dilanda beragam fitnah.

Dengan demikian, dimulailah kekuasaan Bani Umayyah.

Oleh karenanya, sering disebut bahwa Daulat Bani Umayyah itu didirikan dengan kekerasan dan tipu daya.

Bani Umayah juga mengubah pemerintahan yang awalnya demokratis menjadi monarki (sistem pemerintahan berbentuk kerajaan).

Baca juga: Masjid-masjid Peninggalan Kerajaan Islam dan Ciri-cirinya

Masa keemasan Kekhalifahan Bani Umayyah

Setelah resmi menjadi khalifah Bani Umayyah, Muawiyah memindahkan ibu kota pemerintahan dari Madinah ke Damaskus.

Muawiyah kemudian memfokuskan diri pada perluasan wilayah, hingga akhirnya berhasil menaklukkan seluruh kerajaan Persia, sebagian Kerajaan Bizantium di Afrika, Khurasan, dan Afganistan.

Bani Umayyah mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid I atau Al-Walid bin Abdul Malik yang memimpin pada tahun 705-715 masehi.

Pada masanya, pembangunan tidak hanya difokuskan pada perluasan wilayah, tetapi juga membangun jalan raya, pabrik, gedung, masjid, dan panti asuhan.

Ilmu agama dan pengetahuan juga berkembang pesat, dan umat Islam hidup dengan aman, makmur, serta tentram.

Pada masa pemerintahan khalifah setelahnya, ekspansi wilayah Bani Umayyah terus berlanjut.

Tidak heran apabila Bani Umayyah memiliki daerah sangat luas, baik di barat maupun timur, yang meliputi Spanyol, Afrika Utara, Suriah, Palestina, Semenanjung Arabia, Irak, sebagian wilayah Asia, Persia, Afganistan, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan.

Baca juga: Masuknya Islam ke Nusantara

Selama masa pemerintahan Dinasti Bani Umayyah, imperium Islam berhasil memperluas Wilayah sampai batas-batas yang terjauh, membentang dari Lautan Atlantik dan Pyrenees hingga ke Indus dan perbatasan Cina. Perluasan ini hampir tak tertandingi sejak masa klasik dan hanya dilampaui pada masa modern oleh kerajaan Inggris dan Rusia. Pada masa kejayaan tersebut terjadi penaklukan Transoxiana, penaklukan kembali dan pengendalian keamanan di Afrika Utara, dan penaklukan daerah Eropa --sebuah upaya besar yang pernah dilakukan oleh orang-orang Arab-- yaitu penaklukan Spanyol.

Wilayah yang terbentang luas itu dibagi menjadi beberapa provinsi, masing-masing provinsi terdapat seorang gubernur yang bertanggungjawab atas jalannya pemerintahan. Pembagian provinsi ini meniru pola yang dilakukan oleh imperium Bizantium dan Persia. Provinsi-provinsi itu adalah:

Suriah-Palestina;
Kufah dan Irak;
Bashrah, Persia, Sijistan, Khurasan, Bahrain, Oman, Nejed, Yamamah;
Armenia;
Hijaz;
Karman dan Wilayah perbatasan India,
Mesir;
Afrika Kecil;
Yaman dan Kawasan Arab Selatan.

Keberhasilan perluasan wilayah disebabkan faktor kemajuan internal Dinasti Bani Umayyah di berbagai bidang. Di bidang politik, sistem pengawalan raja diperketat, dan dibangun bagian khusus di dalam masjid untuk pengamanan tatkala raja menjalankan salat. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan pembunuhan yang dilakukan oleh lawan-lawan politiknya seperti terjadi pada Khalifah Ali. Jabatan baru ini bernama al-Hijabah, yaitu urusan pengawalan keselamatan khalifah. Siapa pun tidak dapat menghadap khalifah sebelum mendapat izin dari pengawal (hujjab). Kepala pengawalan keselamatan khalifah adalah termasuk jabatan bergengsi dalam istana kerajaan. Muawiyah juga meperkenalkan materi resmi untuk pengiriman memorandum yang berasal dari khalifah.

Para sejarawan mengatakan bahwa di dalam sejarah Islam. Muawiyah yang pertama kali mendirikan balai-balai pendaftaran dan menaruh perhatian atas jawatan pos, yang tidak lama kemudian berkembang menjadi suatu susunan teratur, yang menghubungkan berbagi bagian negara. Pada masa Dinasti Bani Umayyah dibentuk semacam Dewan Sekretaris Negara (Diwan al-Kitabah) untuk mengurus berbagai urusan pemerintahan, yang terdiri dari lima orang sekretaris yaitu:

Katib ar-Rasail (Sekretaris Urusan Persuratan)
Katib al-Kharraj (Sekretaris Urusan Pajak dan Keuangan)
Khatib al-Jund (Sekretaris Urusan Kemiliteran)
Katib as-Syurtah (Sekretaris Urusan Kepolisian)
Katib al-Qadi (Sekretaris Urusan Kehakiman).

Untuk mengurusi administrasi pemerintah di daerah, diangkat seorang Amirul Umana (Gubernur Jenderal) yang membawahi berberapa “Amir” sebagi penguasa satu wilayah.

Pada masa Abdul Malik ibn Marwan, jalannya pemerintahan ditentukan oleh empat departemen pokok (diwan). Keempat departemen (kementerian) itu ialah:

Kementerian pajak tanah (Diwan al-Kharraj) yang tugasnya mengawasi departemen keuangan.
Kementerian khatam (Diwan al-Khatam) yang bertugas merancang dan mengesahkan ordonansi pemerintah. Sebagaimana masa Muawiyah telah diperkenalkan materai resmi untuk memorandum dari khalifah, maka setiap tiruan dari memorandum itu dibuat, kemudian ditembus dengan benang, disegel dengan lilin, yang akhirnya dipres dengan segel kantor.
Kementerian surat menyurat (Diwan ar-Rasail), dipercayakan untuk mengontrol permasalahan di daerah-daerah dan semua komunikasi dari gubernur-gubenur.
Kementerian urusan perpajakan (Diwan al-Mustagallat). Bahasa administrasi yang berasal dari bahasa Yunani dan Persia diubah ke dalam bahasa Arab dimulai oleh Abdul Malik pada tahun 85 H/704 M.

Di bidang militer, pada masa Dinasti Bani Umayyah, organisasi militer terdiri dari Angkatan Darat (al-Jund), Angkatan Laut (al-Bahriyah), dan Angkatan Kepolisian (as-Syurtah). Berbeda dengan masa Usman, bala tentara pada masa ini bukan muncul atas kesadaran sendiri untuk melakukan perjuangan, tetapi semacam dipaksakan. Sesuai dengan kebijakan politik Arabisasi dinasti ini, angkatan bersenjata terdiri dari orang-orang Arab atau unsur Arab. Setelah wilayah kekuasaan meluas sampai ke Afrika Utara, orang luar pun terutama bangsa Barbar turut ambil bagian dalam kemiliteran.

Pada masa Abdul Malik ibn Marwan diberlakukan Undang-Undang Wajib Militer (Nidham at-Tajdid al-Ijbari). Pada waktu itu aktifitas bala tentara diperlengkapi dengan kuda, baju besi, pedang, dan panah. Angkatan laut, yang sesungguhnya telah dirintis oleh Muawiyah sejak masa Umar. Tatkala ia akan melakukan penyerangan ke negeri Romawi melalui jalan laut kemudian pada masa Usman usahanya itu dilanjutkan dengan pembentukan Angkatan Musim Panas dan Musim Dingin. Maka semenjak ia resmi menjadi Khalifah Umayyah mulai diusahakan pembuatan kapal-kapal perang guna menangkis serangan Armada Byzantium serta keperluan sarana transportasi dalam usaha perluasan kekuasaan Islam ke daerah-daerah lain. Waktu itu Armada Laut Dinasti Umayyah mencapai di Raudah. Adapun Organisasi Kepolisian pada mulanya merupakan bagian dari Organisasi Kehakiman. Tetapi kemudian bersifat independen, pada masa Hisyam ibn Abd Malik, di dalam organisasi kepolisian dibentuk Nidham al-Ahdas (Brigade Mobil) yang bertugas hampir serupa dengan tugas-tugas tentara.

Perlu dikemukakan bahwa sejalan dengan keberhasilan dalam bidang politik dan kekuasaan tersebut di atas, maka Dinasti Bani Umayyah telah mencatat keberhasilan dalam bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan sebagaimana akan dikemukakan pada Bab berikutnya (BAB II).