Berikan 3 contoh bentuk Kedaulatan ke dalam

Dalam hukum internasional, kedaulatan dapat diartikan dalam bentuk pemerintahan yang memiliki kuasa penuh atas urusan-urusan dalam suatu wilayah atau batas tertorial atau geografis. Kedaulatan dalam kbbi adalah kekuasaan atau pemerintah. Sedangkan kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara atau wilayah dimana negara tersebut telah lama diakui oleh dunia internasional.

Indonesia menganut sistem demokrasi yang mengacu pada kedaulatan tertinggi di tangan rakyat dengan semboyan melekat, “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.” Subjek utama demokrasi adalah kita semua, masyarakat yang berdaulat penuh.

Kedaulatan ini ada ketika Indonesia secara resmi menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia mampu berdiri pada pemerintahan kedaulatan yang adil serta penuh dalam rangka mencapai cita-cita bangsa yang bermartabat dunia.

Kedaulatan berdasarkan sifatnya dibagi, menjadi :

1. Kedaulatan ke dalam adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara atau wilayah dan tidak ada campur tangan negara lain dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam hal ini, hukum negara memiliki hak penuh untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Fungsi negara dalam upaya pelaksanaan kedaulatan ke dalam, dikutip dari pembukaan amandemen UUD 1945, sebagai berikut:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum.

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa

Merdeka.com - Hakikat hingga macam-macam kedaulatan suatu negara patut untuk diketahui dan dipelajari. Sebab, dengan mempelajari hal tersebut, maka kita sebagai warga negara Indonesia menjadi lebih paham mengenai bentuk hingga seluk-beluk mengenai kedaulatan negara.

Tak ada salahnya untuk mempelajari tentang berbagai teori kedaulatan. Kedaulatan sendiri merupakan suatu bentuk legitimasi yang dihasilkan oleh suatu negara.

Adanya suatu kedaulatan tersebut secara tidak langsung dapat mempengaruhi berbagai aspek di dalam penyelenggaraan suatu negara. Hal tersebut dapat berimplikasi langsung dengan bentuk konstitusi, pembagian kekuasaan antar Lembaga negara, dan lain sebagainya.

Selain mempelajari bentuk kedaulatan yang ada di dalam NKRI, Anda pun juga dapat membandingkan hal tersebut dengan penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan bentuk kedaulatan lainnya.

Lalu, sebenarnya apa definisi hingga macam kedaulatan yang dapat berlaku di suatu negara tersebut? Simak penjelasan selengkapnya yang berhasil dirangkum dari berbagai sumber berikut ini.

2 dari 4 halaman

Sebelum memahami tentang macam-macam kedaulatan, alangkah baiknya untuk mengetahui pengertian kedaulatan terlebih dahulu. Kedaulatan sendiri merupakan istilah yang berasal dari Bahasa Arab yakni ‘Daulah’ atau ‘Daulat’. Kedua hal tersebut dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi.

Istilah tersebut secara lebih lanjut merujuk pada kekuasaan tertinggi untuk membuat konstitusi hingga cara pelaksanaannya yang diatur dengan cara tertentu. Pada umumnya, kekuasaan tertinggi tersebut dapat berasal dari berbagai macam.

©2020 Merdeka.com

Hal itulah yang kemudian membuat suatu penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih diakui oleh masyarakat yang ada di dalamnya. Secara tidak langsung, sumber kedaulatan tersebut biasanya mampu mengikat masyarakat dan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan suatu negara.

Di Indonesia sendiri, kedaulatan tersebut seringkali menjadi masalah yang cukup banyak mendapatkan perhatian. Hal itu lantaran Indonesia pernah beberapa kali mendapatkan banyak ancaman kedaulatan dari banyak pihak.

3 dari 4 halaman

Kedaulatan yang membentuk kekuasaan di dalam suatu negara tersebut juga memiliki beberapa sifat. Sifat kedaulatan tersebut terbagi menjadi 4 macam yakni asli, permanen, tunggal, dan tak terbatas. Secara lebih lanjut, berikut penjelasan mengenai sifat kedaulatan tersebut.

Asli

Sifat kedaulatan yang pertama adalah asli. Dalam hal ini, asli merupakan sifat kedaulatan yang memiliki makna bahwa kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi.

Permanen

Selain asli, negara juga dapat memiliki bentuk kedaulatan yang bersifat permanen atau tetap. Biasanya, hal ini juga dapat disebut dengan istilah kekuasaan negara yang mutlak. Pada umumnya, kekuasaan tersebut ada sepanjang negara tersebut berdiri, meskipun seringkali terjadi pergantian suatu pemerintahan.

Tunggal

Berbeda dari yang lainnya, kekuasaan tunggal merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut saat kekuasan merupakan satu-satunya di dalam suatu negara. Biasanya, jenis kedaulatan ini tidak dapat dibagikan kepada lembaga atau badan lain.

Tak Terbatas

Selain itu, ada pula kedaulatan suatu negara yang bersifat tak terbatas. Hal ini dapat diartikan bahwa kekuasaan yang dijalankan oleh suatu pemerintahan tersebut secara umum tidak dapat dibatasi oleh berbagai bentuk kekuasaan lainnya.

4 dari 4 halaman

Kedaulatan sebagai pengikat legitimasi suatu kekuasaan tersebut dapat berasal dari berbagai sumber. Pada umumnya, berbagai sumber tersebut biasanya menjadi kesepakatan bersama antara masyarakat dan pemerintah sendiri.

Berbagai macam kedaulatan yang ada di suatu negara yakni sebagai berikut:

Tuhan

Kedaulatan Tuhan merupakan salah satu teori kedaulatan yang cukup tua di dalam sejarah ilmu tata negara. Macam kedaulatan yang satu ini memberikan penjelasan, negara dan pemerintah mendapatkan kekuasaan tertinggi dari Tuhan untuk menjalankan pemerintahan secara langsung. Contoh negara yang pernah menganut ini yakni antara lain Arab Saudi, Jepang, dan Mesir.

Raja

Sebagai turunan dari kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja hingga kini diketahui masih menjadi salah satu sumber hukum yang berjalan di sejumlah negara. Macam kedaulatan yang satu ini beranggapan, kekuasaan tertinggi tak lain yakni berada di tangan raja.

Secara langsung, raja tidak tunduk patuh terhadap hukum yang berlaku. Bahkan, raja hanya bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri. Negara yang pernah menerapkan kedaulatan raja adalah Prancis, Thailand, dan Inggris.

Negara

Macam kedaulatan yang selanjutnya ini memiliki pemahaman bahwa kekuasaan tertinggi terletak di tangan negara. Sumber hukum dan konstitusi yang dijalankan tak lain berdasarkan dari kehendak negara. Contoh negara yang pernah menjalankan bentuk kedaulatan ini yakni Italia dan Rusia.

Hukum

Macam kedaulatan ini beranggapan bahwa kekuasaan pemerintah tak lain berasal dari hukum yang berlaku. Kedaulatan hukum mewajibkan suatu pemerintahan untuk melindungi HAM, menegakkan kesejahteraan, dan mengutamakan hukum di dalam berbagai penyelenggaraan pemerintahan. Negara penganut kedaulatan ini yakni antara lain Indonesia, Amerika Serikat, dan banyak negara-negara di Eropa.

Rakyat

Kedaulatan rakyat merupakan macam kedaulatan yang mengutamakan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan. Teori ini menjelaskan, rakyat merupakan satu kesatuan yang dibentuk atas kesepakatan bersama. Contoh negara penganut kedaulatan ini adalah Amerika Serikat, Prancis, dan Indonesia.

Merdeka.com - Makna kedaulatan rakyat sebaiknya diketahui setiap warga Indonesia. Di mana Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan konsep politik yang mengacu pada rakyat sebagai pihak yang memiliki kekuasaan tertinggi.

Meskipun terdapat Presiden yang berlaku sebagai pemimpin pemerintahan dan kepala negara, namun rakyat tetap menjadi penguasa tertinggi. Konsep kedaulatan rakyat ini tidak hanya dianut oleh negara Indonesia. Banyak negara lain yang menempatkan rakyat pada hierarki kekuasaan tertinggi. Bahkan konsep ini sudah dikenal sejak tahun 1850-an.

Negara yang menganut konsep ini biasanya menyelesaikan setiap isu politik atau permasalahan lainnya dengan mendengarkan suara atau aspirasi rakyat. Ini bisa berbentuk pemungutan suara yang sering dilakukan pada pemilihan umum, hingga terbukanya ruang publik bagi rakyat untuk menyuarakan pendapat melalui aksi demokrasi.

Sebagai salah satu negara yang menganut paham ini, penting bagi masyarakat Indonesia untuk memahami apa makna kedaulatan rakyat, sejarah konsep, hingga contoh-contoh penerapan kedaulatan rakyat di Indonesia. Dengan memahami makna kedaulatan rakyat, masyarakat bisa lebih memahami setiap haknya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

Masyarakat juga bisa turut aktif mengatasi kinerja pemerintah dalam mengelola sumber daya dan kebijakan yang menyangkut hajat hidup bangsa Indonesia. Dilansir dari beberapa sumber, berikut Merdeka.com merangkum makna kedaulatan rakyat dan penjelasan lainnya untuk Anda.

2 dari 4 halaman

Liputan6 ©2021 Merdeka.com

Makna kedaulatan rakyat adalah di mana rakyat menjadi penguasa tertinggi dalam suatu negara. Negara-negara yang menganut konsep ini biasanya menjalankan sistem politik demokratis, di mana setiap permasalahan diselesaikan dengan adanya pemungutan suara atau mendengarkan aspirasi rakyat.

Salah satu contoh kedaulatan rakyat adalah proses pemilihan umum yang dilakukan untuk memilih pemimpin negara hingga daerah. Selain itu, kedaulatan rakyat juga dapat diwujudkan dengan memberikan ruang demokrasi langsung kepada rakyat untuk menyuarakan pendapat dan hak-haknya.

Dari sekian banyak negara, Indonesia termasuk negara yang menganut konsep politik ini. Dalam hal ini, kepentingan dan kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama oleh setiap negara yang menganut kedaulatan rakyat. Ini tidak lain untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang adil dan makmur.

3 dari 4 halaman

Setelah mengetahui makna kedaulatan rakyat, yang tak kalah penting untuk diketahui yaitu bagaimana sejarah konsep ini berkembang. Ini bermula saat masalah perbudakan masih mencengkeram Amerika Serikat pada abad ke sembilan belas.

Dalam hal ini, pemerintah Amerika kemudian memilih beberapa jalan untuk menyelesaikan masalah dengan lebih baik dan adil adil bagi masyarakat. Di mana pemerintah Amerika mulai menghindari perdebatan perbudakan dengan membentuk kompromi yang memanfaatkan konsep kedaulatan rakyat.

Bukan hanya itu, pejabat pemerintah juga mengizinkan orang yang tinggal di dalam wilayah atau negara bagian untuk memutuskan masalah itu sendiri melalui pemungutan suara. Pemerintah federal menggunakan kedaulatan rakyat, baik dalam Kompromi tahun 1850 maupun dalam Undang-Undang Kansas-Nebraska tahun 1854.

Dalam kasus Kompromi tahun 1850, pemerintah federal memberi wewenang kepada warga Wilayah New Mexico, jika mereka pernah mengajukan permohonan status negara bagian. Selain itu, pemerintah juga memanfaatkan kedaulatan rakyat untuk menentukan apakah perbudakan akan ada di dalam batas-batas negara atau tidak.

Amerika Serikat sebenarnya telah melarang perbudakan sebelum New Mexico mengajukan status negara bagian. Dengan Undang-Undang Kansas-Nebraska, pemerintah federal mengizinkan penduduk Wilayah Kansas dan Nebraska untuk menggunakan kedaulatan rakyat.

Kansas mengajukan permohonan status negara bagian terlebih dahulu, dan pendukung pro dan anti-perbudakan menggunakan kekerasan untuk menjamin bahwa pihak mereka masing-masing akan memenangkan suara rakyat. Ini merupakan salah satu peristiwa sejarah penting yang dikenal dengan peristiwa Bleeding Kansas.

4 dari 4 halaman

Setelah mengetahui makna kedaulatan rakyat dan sejarahnya, terakhir terdapat beberapa contoh kedaulatan rakyat di Indonesia yang perlu Anda ketahui. Penerapan kedaulatan rakyat di Indonesia tidak lepas dari upaya demokrasi yang dilakukan dalam berbagai kegiatan. Mulai dari lingkup masyarakat yang lebih kecil hingga lingkup pemerintahan negara.

Berikut beberapa contoh penerapan dari makna kedaulatan rakyat di Indonesia yang perlu Anda ketahui:

• Menyusun program-program pengembangan masyarakat melalui musyawarah. Anggota masyarakat turut berpartisipasi dalam menyusun program, sekaligus melaksanakan dan menerapkan program tersebut.
• Menyusun tata tertib di lingkungan desa. Ini juga melibatkan perwakilan dari kelompok masyarakat dalam penyusunan aturan, sehingga bisa diterapkan dengan baik dan adil.
• Mengikuti pemilihan kepada negara dan kepala daerah. Mengikuti pemilu untuk memilih kepada daerah adalah upaya masyarakat menyuarakan haknya demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
• Menjaga fasilitas umum bersama. Fasilitas yang dibangun oleh pemerintah merupakan hak milik publik, sehingga publik harus menjaganya dengan baik dan tidak merusak.
• Menerapkan musyawarah untuk mufakat di segala kesempatan.
• Mengikuti dan menjamin lancarnya pelaksanaan pemilu.
• Mendukung kebebasan pers, sebagai bentuk demokrasi dan keadilan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang transparan.
• Menyediakan ruang bagi masyarakat untuk membantu banyak partai politik demi mendukung demokrasi.