Show tirto.id - Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 merupakan konstitusi Negara Republik Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konstitusi merupakan segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan (undang-undang dasar dan sebagainya). Dikutip dari buku Makna Undang-Undang Dasar oleh Nanik Pudjowati (2018:14), UUD 1945 adalah hukum dasar yang tertulis yang memiliki kedudukan sebagai supremasi hukum di Indonesia. Selain itu, konstitusi tersebut berposisi sebagai sumber rujukan tertib hukum bagi peraturan di bawahnya. Beberapa contoh produk hukum yang berada di bawah UUD 1945 meliputi Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan peraturan lainnya yang berupa limpahan hukum di atasnya.UUD 1945 bersifat mengikat pada segala unsur yang berada di dalam negara seperti pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara Indonesia. “Negara Indonesia adalah negara hukum” (UUD 1945 pasal 1 ayat 3). Selain itu, UUD 1945 juga memiliki dua sifat lain, yaitu singkat dan supel. Konstitusi tersebut, dikatakan bersifat singkat karena hanya memuat aturan-aturan dasar berupa instruksi dalam penyelenggaraan negara. Sedangkan, mempunyai sifat supel lantaran dapat mengikuti dan digunakan dalam pelbagai zaman. Amandemen UUD 1945 (1999-2002)Dalam sejarahnya, UUD 1945 telah digunakan sejak 18 Agustus 1945, ketika ditetapkan dalam sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Kemudian, pernah tidak digunakan sebagai konstitusi pada 27 Desember 1949-17 Agustus 1950. Dikutip dari buku Hukum Tata Negara Indonesia Teks dan Konteks oleh Retno Widyani (2015), UUD 1945 pernah berhenti digunakan sebagai konstitusi negara ketika Indonesia menganut sistem serikat. Sementara itu, undang-undang dasar negara kemudian diambil alih dengan Kontitusi RIS 1949. Sejak dikukuhkannya kembali UUD 1945 sebagai konstitusi negara pada tanggal 17 Agustus 1950, undang-undang dasar tidak pernah mengalami pergantian lagi. Peresmian UUD 1945 tersebut, berdasarkan kepada Dekrit Presiden 5 Juli 1959.Dikutip dari buku Mengapa Kita Harus Kembali ke UUD 1945? Oleh Taufiequrachman Ruki Dkk (2019), UUD 1945 telah mengalami amandemen sebanyak 4 (empat) kali, yaitu dalam beberapa Sidang Umum atau Sidang tahun MPR sebagai berikut: 1. Amandemen Pertama Amandemen pertama terjadi pada tanggal 14-21 Oktober 1999 dalam Sidang Umum MPR 2. Amandemen Kedua Amandemen kedua terjadi pada tanggal 7-18 Agustus 2000 dalam Sidang Tahunan MPR 3. Amandemen Ketiga Amandemen ketiga terjadi pada tanggal 1-9 November 2001 dalam Sidang Tahunan MPR 4. Amandemen Keempat Amandemen keempat terjadi pada tanggal 1-11 Agustus 2002 dalam Sidang Tahunan MPRSistematika UUD 1945 Sebelum dan Sesudah PerubahanFungsi dari dilakukannya amandemen dalam UUD 1945 adalah untuk menyempurnakan aturan-aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, dan lainnya. Namun, dalam proses amandemen terdapat satu hal penting yang tidak boleh dilakukan, yaitu mengubah pembukaan UUD 1945. Hal tersebut dapat terjadi karena Pembukaan UUD 1945 merupakan Pokok Kaidah Fundamental Negara.
 Infografik Sistematika UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen. tirto.id/Fuad Sistematika UUD Tahun 1945 Sebelum Perubahan
Sistematika UUD 1945 meliputi pembukaan 4 alinea dan bagian batang tubuh yang terdiri dari 16 bab (sebelum amandemen). Sedangkan setelah amandemen, sistematika UUD 1945 terdiri atas pembukaan dan 21 bab batang tubuh. UUD 1945 mengalami berbagai amandemen untuk membuat peraturan amandemen yang lebih baik. Amandemen ini membuat sistem kepenulisan UUD 1945 berubah. Lantas, bagaimana sistematika sebelum dan sesudah Amandemen? Bagian mana yang mengalami perubahan? Apakah bagian pembukaan atau hanya batang tubuh UUD 1945 itu sendiri? Simak artikel ini baik-baik ya. Amandemen dalam SejarahSepanjang sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia, UUD 1945 mengalami amandemen sebanyak 4 kali. Amandemen berlangsung pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Secara sederhana amandemen adalah proses penyempurnaan undang-undang dengan memperbarui atau melengkapi undang-undang sebelumnya. Secara umum amandemen dimaknai sebagai perubahan undang-undang yang dilakukan DPR dan lainnya. Amandemen dapat berupa penambahan pasal atau beberapa ketentuan, merevisi, dan mengurangi. Namun, amandemen tidak dapat dilakukan begitu saja, melainkan harus melalui prosedur dan beberapa tahapan. Dengan adanya amandemen, diharapkan tujuan nasional yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 dapat tercapai. Dapatkan Anda menyebutkan tujuan nasional Indonesia yang tertulis? Sistematika UUD 1945 Sebelum AmandemenSebelum amandemen, sistematika UUD 1945 meliputi:
Berikut ini adalah sistematika UUD 1945 setelah amandemen:
Baca juga: Teks Editorial: Pengertian, Struktur, Jenis dan Contohnya Alhasil tidak ada lembaga tertinggi sebagaimana MPR di masa lau. Indonesia telah memakai sistem presidensial yang efektif. Perubahan SistematikaMeskipun terjadi amandemen beberapa kali, tapi pembukaan UUD 1945 tidak mengalami perubahan. Batang tubuh adalah bagian yang berubah-ubah sesuai perkembangan. Sebelum amandemen, batang tubuh UUD 1945 terdiri atas 2 ayat aturan tambahan, 4 pasal aturan peralihan, 49 ayat, 37 pasal, dan 16 bab. Hal ini sangat berbeda dengan batang tubuh setelah amandemen, yakni hilangnya ayat tambahan, terdiri atas 3 pasal aturan peralihan, 170 ayat, 73 pasal, dan 21 bab. Jadi, perubahan terjadi karena adanya pengurangan dan penambahan ayat, pasal, atau bab. Ir. Soekarno mengatakan agar tidak melupakan sejarah. Oleh karena itu, sebaiknya Anda tahu perihal amandemen, sebab amandemen terjadi bukan tanpa suatu alasan. Amandemen berdampak besar pada suatu negara. Selain merubah sistematika UUD 1945, amandemen juga dapat merubah sistem politik.
JAKARTA - Sistematika UUD Tahun 1945 sebelum perubahan pastinya memiliki beberapa perbedaan dengan yang sudah diubah. Kali ini, kita akan membahas tentang hal ini. Seperti yang kita ketahui, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia. Terhitung sejak tahun 1999 hingga 2002, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami empat kali perubahan atau amandemen. Amandemen adalah suatu langkah pengubahan dokumen atau catatan resmi suatu negara. Perubahan yang dimaksud dapat berupa penghapusan catatan yang salah, kurang tepat, atau tidak sesuai lagi, dan penambahan catatan yang diperlukan. BACA JUGA:Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut UUD 1945 Pasal 27-34 Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Lalu, bagaimana dengan sistematika UUD 1945 sebelum perubahan dan juga setelah perubahan? Berikut penjelasan yang sudah Okezone rangkum dari berbagai sumber. Sistematika UUD Tahun 1945 Tentunya, sistematika UUD 1945 dibagi menjadi dua, yaitu sebelum amandemen dan sesudah amandemen. Sistematika UUD Tahun 1945 Sebelum Perubahan atau Sebelum Amandemen Terdapat empat alinea dan empat pokok pikiran pada pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pada bagian batang tubuh terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 29 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan juga 2 ayat aturan tambahan. Penjelasan yang digunakan adalah penjelasan umum, pasal demi pasal.
Sistematika UUD Tahun 1945 Setelah Perubahan atau Setelah Amandemen Masih tetap memiliki empat alinea dan empat pokok pikiran pada pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pada bagian batang tubuh berubah menjadi 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, serta 2 pasal aturan tambahan. Nah, demikian penjelasan dari Okezone mengenai sistematika UUD Tahun 1945 sebelum perubahan dan juga setelah perubahan. Sistematika ini mememiliki makna bahwa UUD bukan hanya sekedar tulisan, melainkan pedoman untuk rakyat Indonesia. |
Bagaimana sistematika Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum perubahan dan sesudah perubahan?
Pos Terkait
Copyright © 2024 berikutyang Inc.
