Bagaimana pembentukan lembaga pertahanan dan keamanan di Indonesia pada masa awal kemerdekaan

KOMPAS.com - Agenda pembentukan badan-badan negara dilaksanakan pada sidang PPKI III pada tanggal 22 Agustus 1945.

Pada sidang ketiga ini, PPKI mengundang golongan muda untuk ikut berkontribusi dalam merumuskan badan - badan kenegaraan.

Golongan muda yang hadir dalam sidang PPKI III adalah Chaerul Saleh, Wikana dan Sukarni.

KNIP

Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) adalah badan negara yang terbentuk melalui sidang PPKI III.

Dalam jurnal Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP): Sebuah Anomali Suprastruktur Negara pada Tahun 1945 (2010) karya Unggul Sugiharto, KNIP mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan sebelum MPR, DPR dan DPA terbentuk.

Baca juga: Pasca Indonesia Merdeka: Pembentukan Departemen dan Pemerintahan Daerah

KNIP beranggotakan tokoh masyarakat dari berbagai golongan dan mantan anggota PPKI. KNIP memiliki total 137 anggota dan empat pemimpin yaitu:

1. Mr. Kasman Singodimedjo (Ketua I)
2. Mas Sutardjo Kertohadikusumo (Wakil Ketua I)
3. Mr. J Laturharhary (Wakil Ketua II)
4. Adam Malik (Wakil Ketua III)

Anggota dan pimpinan KNIP dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Pada perkembangannya, KNIP diberi hak legislatif pada 16 Oktober 1945 melalui Maklumat Wakil Presiden no X.

Lihat Foto Dok. Kompas (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dulunya adalah BKR (Badan Keamanan Rakyat) Badan Keamanan Rakyat

Selain KNIP, sidang PPKI III juga membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR). Terbentuknya BKR disebabkan karena adanya tuntutan dari golongan muda untuk membentuk sebuah badan yang menaungi tentara Indonesia.

Dalam buku Konflik di Balik Proklamasi: BPUPKI, PPKI, dan Kemerdekaan (2010) karya Sularno dan Rini Yunarti, Adam Malik mengungkapkan bahwa Indonesia perlu membentuk sebuah badan militer sebagai pengganti dari PETA dan Heiho yang telah dibubarkan pada 19-20 Agustus 1945.

Baca juga: Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan Tugasnya

Soekarno menanggapi usulan tersebut dengan mengajak perwakilan golongan muda untuk bergabung dalam sidang PPKI III untuk membahas konsep BKR.

Pembentukan BKR bertujuan untuk menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat di berbagai daerah.

Anggota BKR terdiri dari para pemuda Indonesia yang telah mendapat pendidikan militer seperti Heiho, PETA, KNIL dll. Pada perkembangannya BKR berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat.

KOMPAS.com - Badan Keamanan Rakyat (BKR) dibentuk dengan tujuan menjamin kententraman umum. Awalnya merupakan bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang yang didirikan di Jakarta.

BKR adalah badan yang bertugas untuk melakukan pemeliharaan keamanan bersama rakyat dan badan negara yang baru terbentuk setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Dalam buku Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional (1992) karya F Sugeng Istanto, BKR dibentuk pada 22 Agustus 1945 dalam sidang PPKI dan diumumkan secara resmi oleh Sukarno pada 23 Agustus 1945.

BKR kemudian berkembang menjadi Tentara Nasional Indonesia hingga saat ini.

Baca juga: Penerapan Pancasila sebagai Dasar Negara di Awal Kemerdekaan

Latar belakang

Pada tanggal 19 Agustus 1945, pimpinan koordinasi golongan pemuda mengusulkan rancangan dekrit pembentukan tentara Indonesia sebagai kelengkapan negara yang diproklamasikan.

Selain itu, rancangan tersebut juga untuk menghadapi penguasa Jepang yang masih memiliki persenjataan lengkap. Rancangan dekrit tersebut ternyata diketahui oleh Jepang dan menganggap hal itu untuk melawan Jepang.

Jepang kemudian cepat-cepat melucuti dan membubarkan Peta dan Heiho. Peklucutan ini bertujuan untuk memuaskan Sekutu dan melindungi dirinya sendiri dari serangan rakyat Indonesia.

Di lain pihak, pimpinan nasional Indonesia kembali ke politik diplomasinya dengan mengubah rancangan dekrit pembentukan tentara menjadi maklumat pembentukan BKR.

Kemudian pada sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 ditetapkan:

• Membentuk Komite Nasional Indonesia
• Komite Nasional Indonesia Pusat
• Membentuk Partai Nasional Indonesia sebagai Partai Negara
• Membentuk Badan Keamanan Rakyat

Baca juga: Kondisi Indonesia Pasca Proklamasi Kemerdekaan

Setelah BKR diresmikan oleh Sukarno, para pemuda dan mantan anggota PETA, Kaprawi, Sutaklasana, Latief Hendraningrat, Arifin Abdurrachman, Machmud dan Zulkifli Lubis, berhassil merumuskan struktur BKR sesuai dengan teritorial pendudukan Jepang.

BKR di luar Jakarta dipelopori oleh Arudji Kartawinata (Jawa Barat), Drg. Mustopo (Jawa Timur), dan Sudirman (Jawa Tengah).

Selain BKR Darar, dibentuk juga BKR Laut oleh Mas Pardi, Adam, RE Martadinata, dan R Suryadi yang merupakan bekas murid dan guru dari Sekolah Pelayaran Tinggi.

Meski dipelopori oleh pemyuda, ternyata anak sebagian pemuda yang tidak setuju dengan BKR dan mereka membentuk badan-badan perjuangan sendiri.

Misalnya Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia di Bandung, Angkatan Muda Indonesia di Surabaya, Balai Penerangan Pemuda Indonesia di Padang, dan masih banyak lainnya.

Baca juga: Era Pemerintahan di Indonesia Sejak Kemerdekaan

Lihat Foto tribunnewswiki.com Tentara BKR Tugas BKR

BKR melaksanakan beberapa tugas yang diamanatkan oleh pemimpin nasional, seperti:

• BKR Malang yang melakukan upaya penangkapan orang-orang utusan Sekutu yang menyamar sebagai anggota Palang Merah Internasional.
• BKR Madiun dan Malang yang berhasil melucuti persenjataan tentara Jepang.
• BKR yang mengadakan perundingan dengan pihak Jepang untuk menyerahkan semua persenjataan yang dimiliki.